際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN

Download as DOCX, PDF
UCy Rukmana
UCy Rukmana

Salah satu Problematika Pendidikan adalah Tentang UJian Nasional

1 of 8
Downloaded 10 times
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 1 KONTROVERSI UJIAN NASIONAL DI INDONESIA SUCI RUKMANA Ciniez_buanget@yahoo.com Abstrak : Ujian Nasional adalah bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ujian Nasional dijadikan sebagai standar nasional pendidikan karena Indonesia sebagai negara berkembang, negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional, anggota masyarakat global. Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional karena alasan, yuridis, teoritis, dan empiris sehingga menimbulkan dampak yang mengawali adanya pro dan kontra terhadap Ujian Nasional di Indonesia. Kata kunci : Ujian Nasional Abstract : National Exam is a form of assessment of learning outcomes by the government aimed to assess the achievement of national competency in specific subjects that are used as one of the considerations for mapping the quality of programs and educational unit , basic selection into the next education level , determining the graduation of students from programs and education units , and the development and provision of assistance to education units in its efforts to improve the quality of education . National exams serve as the national standard of education for Indonesia as a developing country , the unitary state required an assessment of the performance of the national education system , members of the global community . The government held a National Exam for some reason , juridical , theoretical , and empirical causing impacts that started the pros and cons of the National Exam in Indonesia . Keywords : National Exam
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 2 PENDAHULUAN Ujian Nasional (UN) merupakan program evaluasi yang berfungsi selektif, yaitu untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Ujian Nasional (UN) juga merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (PP No 19 Tahun 2005). Namun kenyataan yang terjadi dilapangan sungguh berbeda bahkan ironis. Pendidikan yang semula diharapkan menjadi bekal buat membangun masyarakat Indonesia baru yang tercerahkan justru sebaliknya menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk. Sejalan dengan kenyataan itu, keberhasilam pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola pendidikan. Begitu juga dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Maka dari penjelasan ini apakah Ujian nasional menjadi standar nasional pendidikan? Apa dampak yang ditimbulkan pelaksanaan Ujian Nasional. 3. Bagaimana mengatasi ketimpangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional terhadap tujuan pendidikan?sehingga penulis tertarik untuk membuat artikel yang berjudul kontroversi ujian nasional diindonesia. Ujian Nasional Sebagai Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional membuat berbagai macam standardisasi terhadap berbagai komponen pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut terdapat delapan standar yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 3 pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi SMP/MTs untuk mengembangkan kurikulum. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terdapat penjelasan mengenai kompetensi lulusan dalam standar nasional pendidikan Indonesia. Hal tersebut lebih diperjelas lagi dalam PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 25 ayat 4 yang menyatakan bahwa kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Namun realitanya, ujian nasional dari tahun ke tahun hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, UN hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Padahal, menurut pasal 57 ayat 2 UU Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang mencakup peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Berikut alasan mengapa Ujian Nasional dijadikan sebagai standar nasional pendidikan. Pertama, Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai suatu negara berkembang Indonesia tergolong negara yang masih miskin. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila tingkat pendidikannya belum mencapai sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana pendidikan nasional maupun daerah yang masih minim. Tingkat buta huruf masih cukup tinggi demikian pula kualitas pendidikan belum memuaskan dibandingkan dengan negara-negara tetangga apalagi dengan negara-negara maju. Kedua, sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 merupakan dasar pemerintah untuk melakukan tolak ukur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Atas dasar itu maka pemerintah menganggap perlunya sebuah patokan, dan untuk evaluasi belajar UN menjadi tolak ukur bagi penilaian kinerja tersebut. Tanpa adanya suatu sistem lebih-lebih dalam negara Indonesia yang bhinneka, maka tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menemui kesulitan Ketiga, anggota masyarakat global. Sebagai anggota masyarakat global, negara Indonesia berada di dalam pergaulan antar- bangsa, lebih-lebih dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini. Dalam pergaulan global yang terbuka itu dapat saja terjadi arus pertukaran manusia, arus sumber daya manusia yang tinggi yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Manusia
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 4 Indonesia harus survive dan harus dapat bersaing dengan bangsa lain. Namun persaingan itu tidak mungkin dapat dilakukan bila kualitas pendidikan Indonesia tidak mampu bersaing secara terbuka dengan negara-negara lain. Karenanya, Indonesia tidak saja memerlukan standar nasional, tapi juga standar regional bahkan standar internasional. Tentunya standar-standar ini hanya dapat dicapai secara bertahap. Selain ketiga alasan di atas, alasan lain yang kemudian memperkuat pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UN adalah karena alasan, yuridis, teoritis, dan empiris. Alasan yuridis yang digunakan sebagai dasar adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang UAN, serta Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 meliputi Pasal 11 Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; Pasal 35 Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Pasal 57 ayat (1)Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; Pasal 57 Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan; Pasal 58 Ayat (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, dan; Pasal 61 ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan kebijakan Pemerintah untuk melakukan UN. Pemerintah juga mengacu pada landasan teoritis yang dilatarbelakangi rasional bahwa untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik lewat pelaksanaan evaluasi sumatif (sumative evaluation) pada setiap akhir tingkatan pendidikan. Evaluasi itu berbentuk evaluasi hasil belajar maupun ujian
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 5 (examination) yang dilakukan secara benar dan transparan sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa setinggi-tingginya. Dengan demikian secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, hasilnya dapat dijadikan tolok-ukur keberhasilan dan dapat digunakan sebagai pemetaan keberhasilan belajar di semua tingkatan dan daerah. Selain itu pemerintah juga menggunakan argumentasi empiris sebagai landasan penyelenggaraan UN. Penelitian hasil penyelenggaraan UAN 2003-2004 oleh tim PPs Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa UAN memberikan dampak positif terhadap peserta didik dan guru untuk lebih keras mempersiapkan ujian. Selain itu, studi yang dilakukan oleh LSPI Yogyakarta di beberapa propinsi juga merekomendasikan tentang perlunya UN dilakukan guna memotivasi belajar siswa dan adanya kompetisi yang sehat antar sekolah dan daerah. Dampak Ujian Nasional Ujian Nasional Ujian Nasional pertama kali diperkenalkan tahun ajaran 2002/2003 dengan istilah Ujian Akhir Nasional (UAN). Kemudian dari tahun ajaran 2004/2005 berubah menjadi Ujian Nasional (UN) hingga sekarang. Dari kurun waktu pelaksanaan yang sudah sekian tahun dapat dilihat apa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan ujian nasional tersebut. Adapun dampak positive yang diperoleh dengan dilaksanakannya ujian nasional antara lain : a) Dapat menggambarkan indikator kondisi pendidikan di Indonesia secara umum, artinya lembaga pendidikan internasional (UNESCO dll) dapat mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia melalui UN. b) Dapat memacu sekolah, dinas pendidikan (propinsi dan kab/kota) untuk berkompetisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. c) Dapat memotovasi guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga guru senantiasa meningkatkan kompetensinya untuk menuju guru yang profesional. d) Dapat memotivasi siswa untuk terus belajar sehingga mampu meraih nilai ujian nasional yang tinggi. Artinya disini dengan dilaksanakannya ujian nasional dapat membelajarkan siswa sehingga mampu berkembang secara optimal dalam mengembangkan potensinya. Di samping dampak positive ujian nasional juga memiliki dampak negative antara lain : a) Pelaksanaan ujian nasional bertentangan dengan prinsip penilaian pada kurikulum yang berlaku dimana penilaian menekankan penilaian yang otentik (autentic assesment) yaitu penilaian saat proses pembelajaran berlangsung yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah/ guru sesuai
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 6 dengan kondisi sekolah yang ada. b) Adanya standar nilai ujian nasional yang sama di seluruh Indonesia, sementara kondisi sekolah baik sarana prasarana, guru, input siswa di setiap daerah terdapat perbedaan yang sangat signifikan. c) Dengan dilaksanakannya nilai ujian nasional sebagai salah satu syarat kelulusan akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa tingginya nilai ujian nasional di sekolah atau daerah masih dianggap sebagai gambaran kualitas pendidikan disekolah/ daerah tersebut. d) Adanya pemborosan anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan, karena pelaksanaan ujian nasional menghabiskan dana yang tidak sedikit mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. e) Ujian nasional merupakan penilaian yang sifatnya sesaat dan hanya menilai aspek kognitif saja, namun menentukan kelulusan. Hal ini bertentangan dengan penilaian berbasis kelas (PBK) yang menitik beratkan penilaian berlangsung selama proses pembelajaran. Pro Kontra Pelaksanaan Ujian Nasional Berdasarkan dampak Ujian Nasional di atas memicu munculnya prokontra dan protes terhadap pelaksanaan ujian nasional dari berbagai kalangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan yang tinggi tentang mutu sekolah baik dalam satu daerah maupun antar daerah. Realitas di lapangan menunjukan mutu sekolah berbeda-beda, baik dari aspek siswa, guru, fasilitas, sumber dana, maupun manajemen. Dengan perbedaan ini tentu kurang bijaksana kalau diterapkan standar yang sama untuk persyaratan kelulusan. Seharusnya Depdiknas menetapkan standar kelulusan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi riil daerah dan sekolah. Kedua, hasil ujian nasional yang hanya menguji beberapa mata pelajaran dan hanya bersifat kognitif tidak serta merta dapat dijadikan indikator tentang mutu pendidikan. Kalangan yang menolak ujian nasional berpandangan bahwa untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur pendidikan secara menyeluruh termasuk non-akademis, proses dan input pendidikan. Meningkatkan standar mutu pendidikan tentu tidak sesederhana hanya dengan meningkatkan angka standar kelulusan. Ketiga, hasil ujian nasional selama ini tidak ada tindak lanjutnya. Para praktisi pendidikan, terutama guru selama ini kurang merasakan adanya manfaat nyata dari ujian nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas mengajar. Ujian nasional lebih sekedar kegiatan rutin tahunan. Seharusnya pasca ujian nasional dilakukan pelatihan intensif terhadap guru bidang studi yang siswanya banyak yang gagal dalam ujian nasional. Keempat,
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 7 ujian nasional di SMA/SMK kurang mempunyai relevansi dengan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Siswa SMA yang dinyatakan lulus dengan nilai ujian nasiona yang tinggi tetap harus ikut seleksi untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Sepertinya tidak ada koordinasi antara Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Tinggi. Pihak Perguruan Tinggi sepertinya tidak percaya dengan hasil ujian nasional yang diselenggarakan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 68 dinyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Ujian Nasional dan Mutu Pendidikan Pro kontra seputar ujian nasional tidak seharusnya terjadi kalau semua pihak saling memahami dan menempatkan ujian nasioinal secara proporsional. Pihak pemerintah melalui Depdiknas harus merancang sistem ujian atau penilaian yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Sistem penilaian harus dapat difungsikan untuk mendeteksi potensi dan kompetensi siswa sekaligus bisa memetakan kompetensi guru dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Hasil ujian nasional juga harus ditindaklanjuti dengan berbagai program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Sistem penilaian ujian nasional harus mampu: memberi informasi yang akurat; mendorong siswa untuk belajar; memotivasi guru dalam pembelajaran; meningkatkan kinerja lembaga; dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem penilaian yang demikian diharapkan secara berangsur- angsur mutu pendidikan di tanah air akan meningkat. Di lain pihak, para praktisi pendidikan di lapangan, terutama guru dan Kepala Sekolah harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sehingga kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian berapapun standar kelulusan yang akan ditetapkan pemerintah akan selalu siap, tanpa ada rasa takut dan kaget. Di sisi lain pula para siswa dan orang tua juga akan tumbuh kesadaran bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan harus ditempuh dengan kerja keras, sehingga anggapan dalam ujian pasti lulus 100% hilang dari pikiran mereka. Kalau semua pihak sudah pada pemikiran, kesadaran, dan tindakan yang sama, maka mutu pendidikan di Indonesia perlahan-lahan namun pasti akan meningkat. PENUTUP Ujian nasional masih perlu dilaksanakan agar gambaran riil
Landasan dan Problematika Pendidikan Page 8 pendidikan di Indonesia dapat diketahui dan dapat memotivasi daerah/sekolah untuk senantiasa meningkatkan kualitas sehingga mencapai 8 Standar nasional pendidikan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005. Namun yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya sehingga UN yang dilaksanakan benar-benar dapat mencapai tujuan UN itu sendiri dan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun saran Untuk mengefektifkan pelaksanaan ujian nasional, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah memfasilitasi guru mata pelajaran yang diujikan untuk meningkatkan kompetensi mereka 2. Pemerintah membuat konsep ujian nasional yang bukan hanya menitik beratkan pada ranah kognitif saja tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. 3. Komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf tata usaha, peserta didik dan wali murid peserta didik bekerja sama dalam persiapan menghadapi ujian nasional. 4. Nilai ujian nasional dapat dijadikan salah satu syarat kelulusan, namun perlu adanya grade (tingkatan) standar kelulusan di setiap daerah. Kelulusan bisa dikategorikan berdasarkan hasil akreditasi. Sekolah dengan akreditasi A memiliki standar kelulusan yang bebeda dengan sekolah dengan akreditasi Baik. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsini. 1996. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara Basaruddin, Chan. Ujian Nasional Untuk Apa ? http://edukasi.kompas.com diakses 10 November 2013. Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak- Rusakan. Yogyakarta : LKiS http://www.suara pembaruan.com/News- /2005/01/24/Pendidik/UAN.htm Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Inovasi. Bandung :Remaja Rosda Karya Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2006 tentang UN.

More Related Content

PROBLEMATIKA PENDIDIKAN

  • 1. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 1 KONTROVERSI UJIAN NASIONAL DI INDONESIA SUCI RUKMANA Ciniez_buanget@yahoo.com Abstrak : Ujian Nasional adalah bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ujian Nasional dijadikan sebagai standar nasional pendidikan karena Indonesia sebagai negara berkembang, negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional, anggota masyarakat global. Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional karena alasan, yuridis, teoritis, dan empiris sehingga menimbulkan dampak yang mengawali adanya pro dan kontra terhadap Ujian Nasional di Indonesia. Kata kunci : Ujian Nasional Abstract : National Exam is a form of assessment of learning outcomes by the government aimed to assess the achievement of national competency in specific subjects that are used as one of the considerations for mapping the quality of programs and educational unit , basic selection into the next education level , determining the graduation of students from programs and education units , and the development and provision of assistance to education units in its efforts to improve the quality of education . National exams serve as the national standard of education for Indonesia as a developing country , the unitary state required an assessment of the performance of the national education system , members of the global community . The government held a National Exam for some reason , juridical , theoretical , and empirical causing impacts that started the pros and cons of the National Exam in Indonesia . Keywords : National Exam
  • 2. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 2 PENDAHULUAN Ujian Nasional (UN) merupakan program evaluasi yang berfungsi selektif, yaitu untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah. Ujian Nasional (UN) juga merupakan bentuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik dari program dan satuan pendidikan, dan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (PP No 19 Tahun 2005). Namun kenyataan yang terjadi dilapangan sungguh berbeda bahkan ironis. Pendidikan yang semula diharapkan menjadi bekal buat membangun masyarakat Indonesia baru yang tercerahkan justru sebaliknya menjadi cobaan yang justru membuat bangsa ini kian terpuruk. Sejalan dengan kenyataan itu, keberhasilam pembangunan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola pendidikan. Begitu juga dengan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang pada dasarnya bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan. Maka dari penjelasan ini apakah Ujian nasional menjadi standar nasional pendidikan? Apa dampak yang ditimbulkan pelaksanaan Ujian Nasional. 3. Bagaimana mengatasi ketimpangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional terhadap tujuan pendidikan?sehingga penulis tertarik untuk membuat artikel yang berjudul kontroversi ujian nasional diindonesia. Ujian Nasional Sebagai Standar Nasional Pendidikan Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional membuat berbagai macam standardisasi terhadap berbagai komponen pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam PP tersebut terdapat delapan standar yang meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar
  • 3. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 3 pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi SMP/MTs untuk mengembangkan kurikulum. Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terdapat penjelasan mengenai kompetensi lulusan dalam standar nasional pendidikan Indonesia. Hal tersebut lebih diperjelas lagi dalam PP Nomor 19 tahun 2005 Pasal 25 ayat 4 yang menyatakan bahwa kompetensi lulusan seharusnya mencakup tiga aspek yaitu aspek sikap (afektif), pengetahuan (kognitif), dan keterampilan (psikomotorik). Namun realitanya, ujian nasional dari tahun ke tahun hanya mengukur satu aspek kompetensi kelulusan yakni aspek kognitif. Dalam kaitannya dengan mutu pendidikan, UN hanya melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Padahal, menurut pasal 57 ayat 2 UU Sisdiknas, mutu pendidikan seharusnya didasarkan pada evaluasi yang mencakup peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Berikut alasan mengapa Ujian Nasional dijadikan sebagai standar nasional pendidikan. Pertama, Indonesia sebagai negara berkembang. Sebagai suatu negara berkembang Indonesia tergolong negara yang masih miskin. Oleh sebab itu tidak mengherankan apabila tingkat pendidikannya belum mencapai sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat modern. Hal ini dapat dilihat dalam alokasi dana pendidikan nasional maupun daerah yang masih minim. Tingkat buta huruf masih cukup tinggi demikian pula kualitas pendidikan belum memuaskan dibandingkan dengan negara-negara tetangga apalagi dengan negara-negara maju. Kedua, sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari kinerja sistem pendidikan nasional. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 merupakan dasar pemerintah untuk melakukan tolak ukur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Atas dasar itu maka pemerintah menganggap perlunya sebuah patokan, dan untuk evaluasi belajar UN menjadi tolak ukur bagi penilaian kinerja tersebut. Tanpa adanya suatu sistem lebih-lebih dalam negara Indonesia yang bhinneka, maka tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia menemui kesulitan Ketiga, anggota masyarakat global. Sebagai anggota masyarakat global, negara Indonesia berada di dalam pergaulan antar- bangsa, lebih-lebih dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi dewasa ini. Dalam pergaulan global yang terbuka itu dapat saja terjadi arus pertukaran manusia, arus sumber daya manusia yang tinggi yang dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Manusia
  • 4. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 4 Indonesia harus survive dan harus dapat bersaing dengan bangsa lain. Namun persaingan itu tidak mungkin dapat dilakukan bila kualitas pendidikan Indonesia tidak mampu bersaing secara terbuka dengan negara-negara lain. Karenanya, Indonesia tidak saja memerlukan standar nasional, tapi juga standar regional bahkan standar internasional. Tentunya standar-standar ini hanya dapat dicapai secara bertahap. Selain ketiga alasan di atas, alasan lain yang kemudian memperkuat pemerintah untuk tetap menyelenggarakan UN adalah karena alasan, yuridis, teoritis, dan empiris. Alasan yuridis yang digunakan sebagai dasar adalah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Kepmendiknas No. 153/U/2003 tentang UAN, serta Permendiknas No. 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 meliputi Pasal 11 Ayat (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; Pasal 35 Ayat (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala; Pasal 57 ayat (1)Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; Pasal 57 Ayat (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan; Pasal 58 Ayat (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan, dan; Pasal 61 ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Pasal-pasal tersebut menjadi landasan kebijakan Pemerintah untuk melakukan UN. Pemerintah juga mengacu pada landasan teoritis yang dilatarbelakangi rasional bahwa untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik lewat pelaksanaan evaluasi sumatif (sumative evaluation) pada setiap akhir tingkatan pendidikan. Evaluasi itu berbentuk evaluasi hasil belajar maupun ujian
  • 5. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 5 (examination) yang dilakukan secara benar dan transparan sehingga meningkatkan motivasi belajar siswa setinggi-tingginya. Dengan demikian secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan. Selain itu, hasilnya dapat dijadikan tolok-ukur keberhasilan dan dapat digunakan sebagai pemetaan keberhasilan belajar di semua tingkatan dan daerah. Selain itu pemerintah juga menggunakan argumentasi empiris sebagai landasan penyelenggaraan UN. Penelitian hasil penyelenggaraan UAN 2003-2004 oleh tim PPs Universitas Negeri Yogyakarta menunjukkan bahwa UAN memberikan dampak positif terhadap peserta didik dan guru untuk lebih keras mempersiapkan ujian. Selain itu, studi yang dilakukan oleh LSPI Yogyakarta di beberapa propinsi juga merekomendasikan tentang perlunya UN dilakukan guna memotivasi belajar siswa dan adanya kompetisi yang sehat antar sekolah dan daerah. Dampak Ujian Nasional Ujian Nasional Ujian Nasional pertama kali diperkenalkan tahun ajaran 2002/2003 dengan istilah Ujian Akhir Nasional (UAN). Kemudian dari tahun ajaran 2004/2005 berubah menjadi Ujian Nasional (UN) hingga sekarang. Dari kurun waktu pelaksanaan yang sudah sekian tahun dapat dilihat apa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan ujian nasional tersebut. Adapun dampak positive yang diperoleh dengan dilaksanakannya ujian nasional antara lain : a) Dapat menggambarkan indikator kondisi pendidikan di Indonesia secara umum, artinya lembaga pendidikan internasional (UNESCO dll) dapat mengetahui kondisi pendidikan di Indonesia melalui UN. b) Dapat memacu sekolah, dinas pendidikan (propinsi dan kab/kota) untuk berkompetisi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. c) Dapat memotovasi guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga guru senantiasa meningkatkan kompetensinya untuk menuju guru yang profesional. d) Dapat memotivasi siswa untuk terus belajar sehingga mampu meraih nilai ujian nasional yang tinggi. Artinya disini dengan dilaksanakannya ujian nasional dapat membelajarkan siswa sehingga mampu berkembang secara optimal dalam mengembangkan potensinya. Di samping dampak positive ujian nasional juga memiliki dampak negative antara lain : a) Pelaksanaan ujian nasional bertentangan dengan prinsip penilaian pada kurikulum yang berlaku dimana penilaian menekankan penilaian yang otentik (autentic assesment) yaitu penilaian saat proses pembelajaran berlangsung yang pelaksanaannya diserahkan kepada sekolah/ guru sesuai
  • 6. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 6 dengan kondisi sekolah yang ada. b) Adanya standar nilai ujian nasional yang sama di seluruh Indonesia, sementara kondisi sekolah baik sarana prasarana, guru, input siswa di setiap daerah terdapat perbedaan yang sangat signifikan. c) Dengan dilaksanakannya nilai ujian nasional sebagai salah satu syarat kelulusan akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat. Hal ini terjadi karena masih adanya anggapan bahwa tingginya nilai ujian nasional di sekolah atau daerah masih dianggap sebagai gambaran kualitas pendidikan disekolah/ daerah tersebut. d) Adanya pemborosan anggaran biaya penyelenggaraan pendidikan, karena pelaksanaan ujian nasional menghabiskan dana yang tidak sedikit mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. e) Ujian nasional merupakan penilaian yang sifatnya sesaat dan hanya menilai aspek kognitif saja, namun menentukan kelulusan. Hal ini bertentangan dengan penilaian berbasis kelas (PBK) yang menitik beratkan penilaian berlangsung selama proses pembelajaran. Pro Kontra Pelaksanaan Ujian Nasional Berdasarkan dampak Ujian Nasional di atas memicu munculnya prokontra dan protes terhadap pelaksanaan ujian nasional dari berbagai kalangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perbedaan yang tinggi tentang mutu sekolah baik dalam satu daerah maupun antar daerah. Realitas di lapangan menunjukan mutu sekolah berbeda-beda, baik dari aspek siswa, guru, fasilitas, sumber dana, maupun manajemen. Dengan perbedaan ini tentu kurang bijaksana kalau diterapkan standar yang sama untuk persyaratan kelulusan. Seharusnya Depdiknas menetapkan standar kelulusan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi riil daerah dan sekolah. Kedua, hasil ujian nasional yang hanya menguji beberapa mata pelajaran dan hanya bersifat kognitif tidak serta merta dapat dijadikan indikator tentang mutu pendidikan. Kalangan yang menolak ujian nasional berpandangan bahwa untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur pendidikan secara menyeluruh termasuk non-akademis, proses dan input pendidikan. Meningkatkan standar mutu pendidikan tentu tidak sesederhana hanya dengan meningkatkan angka standar kelulusan. Ketiga, hasil ujian nasional selama ini tidak ada tindak lanjutnya. Para praktisi pendidikan, terutama guru selama ini kurang merasakan adanya manfaat nyata dari ujian nasional, terutama dalam hal peningkatan kualitas mengajar. Ujian nasional lebih sekedar kegiatan rutin tahunan. Seharusnya pasca ujian nasional dilakukan pelatihan intensif terhadap guru bidang studi yang siswanya banyak yang gagal dalam ujian nasional. Keempat,
  • 7. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 7 ujian nasional di SMA/SMK kurang mempunyai relevansi dengan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Siswa SMA yang dinyatakan lulus dengan nilai ujian nasiona yang tinggi tetap harus ikut seleksi untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Sepertinya tidak ada koordinasi antara Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Tinggi. Pihak Perguruan Tinggi sepertinya tidak percaya dengan hasil ujian nasional yang diselenggarakan manajemen pendidikan dasar dan menengah. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 68 dinyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Ujian Nasional dan Mutu Pendidikan Pro kontra seputar ujian nasional tidak seharusnya terjadi kalau semua pihak saling memahami dan menempatkan ujian nasioinal secara proporsional. Pihak pemerintah melalui Depdiknas harus merancang sistem ujian atau penilaian yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Sistem penilaian harus dapat difungsikan untuk mendeteksi potensi dan kompetensi siswa sekaligus bisa memetakan kompetensi guru dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Hasil ujian nasional juga harus ditindaklanjuti dengan berbagai program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Sistem penilaian ujian nasional harus mampu: memberi informasi yang akurat; mendorong siswa untuk belajar; memotivasi guru dalam pembelajaran; meningkatkan kinerja lembaga; dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem penilaian yang demikian diharapkan secara berangsur- angsur mutu pendidikan di tanah air akan meningkat. Di lain pihak, para praktisi pendidikan di lapangan, terutama guru dan Kepala Sekolah harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sehingga kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian berapapun standar kelulusan yang akan ditetapkan pemerintah akan selalu siap, tanpa ada rasa takut dan kaget. Di sisi lain pula para siswa dan orang tua juga akan tumbuh kesadaran bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan harus ditempuh dengan kerja keras, sehingga anggapan dalam ujian pasti lulus 100% hilang dari pikiran mereka. Kalau semua pihak sudah pada pemikiran, kesadaran, dan tindakan yang sama, maka mutu pendidikan di Indonesia perlahan-lahan namun pasti akan meningkat. PENUTUP Ujian nasional masih perlu dilaksanakan agar gambaran riil
  • 8. Landasan dan Problematika Pendidikan Page 8 pendidikan di Indonesia dapat diketahui dan dapat memotivasi daerah/sekolah untuk senantiasa meningkatkan kualitas sehingga mencapai 8 Standar nasional pendidikan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005. Namun yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaannya sehingga UN yang dilaksanakan benar-benar dapat mencapai tujuan UN itu sendiri dan tujuan pendidikan nasional yaitu mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun saran Untuk mengefektifkan pelaksanaan ujian nasional, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemerintah memfasilitasi guru mata pelajaran yang diujikan untuk meningkatkan kompetensi mereka 2. Pemerintah membuat konsep ujian nasional yang bukan hanya menitik beratkan pada ranah kognitif saja tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. 3. Komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, staf tata usaha, peserta didik dan wali murid peserta didik bekerja sama dalam persiapan menghadapi ujian nasional. 4. Nilai ujian nasional dapat dijadikan salah satu syarat kelulusan, namun perlu adanya grade (tingkatan) standar kelulusan di setiap daerah. Kelulusan bisa dikategorikan berdasarkan hasil akreditasi. Sekolah dengan akreditasi A memiliki standar kelulusan yang bebeda dengan sekolah dengan akreditasi Baik. DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsini. 1996. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara Basaruddin, Chan. Ujian Nasional Untuk Apa ? http://edukasi.kompas.com diakses 10 November 2013. Darmaningtyas. 2005. Pendidikan Rusak- Rusakan. Yogyakarta : LKiS http://www.suara pembaruan.com/News- /2005/01/24/Pendidik/UAN.htm Mulyasa, E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi : Konsep, Karakteristik, Implementasi dan Inovasi. Bandung :Remaja Rosda Karya Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2006 tentang UN.