ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Profesi guru dan librarian

•Download as PPT, PDF•
•
Arsidi Ahmad
Arsidi Ahmad

Undang-undang No. 14/2005 mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi guru serta hak dan kewajiban guru. Guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana dan memiliki empat kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Guru berhak atas penghasilan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

1 of 60
PROFESIONALISME GURU DAN SERTIFIKASI
UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS BAB IV. (KHUSUS GURU) BAGIAN SATU BAB V. (KHUSUS DOSEN) Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi BAGIAN SATU BAGIAN KEDUA Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik Hak dan Kewajiban BAGIAN KEDUA BAGIAN KETIGA Hak dan Kewajiban Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas BAGIAN KETIGA BAGIAN KEEMPAT Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian BAGIAN KEEMPAT BAGIAN KELIMA Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pembinaan dan Pengembangan BAGIAN KELIMA BAGIAN KEENAM Pembinaan dan Pengembangan Penghargaan BAGIAN KEENAM BAGIAN KETUJUH Penghargaan Perlindungan BAGIAN KETUJUH BAGIAN KEDELAPAN BAB VI. SANKSI Perlindungan Cuti BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN BAGIAN KEDELAPAN BAGIAN KESEMBILAN BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP Cuti Organisasi Profesi dan Kode Etik
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN GURU DOSEN Kedudukan: Kedudukan: Sebagai tenaga profesional pada Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar Tujuan: jenjang pendidikan tinggi, yang pendidikan menengah, dan dibuktikan dengan sertifikat pendidikan anak usia dini pada pendidik. berkembangnya potensi jalur pendidikan formal, yang peserta didik agar menjadi dibuktikan dengan sertifikat Fungsi: manusia yang beriman dan pendidik. bertakwa kepada Tuhan Yang • meningkatkan martabat dan Maha Esa, berakhlak mulia, peran dosen sebagai agen Fungsi: sehat, berilmu, cakap, kreatif, pembelajaran, pengembang ilmu • meningkatkan martabat dan mandiri, serta menjadi warga pengetahuan, teknologi, dan peran guru sebagai agen negara yang demokratis dan seni, serta pengabdi kepada pembelajaran, bertanggung jawab. masyarakat berfungsi untuk meningkatkan • meningkatkan mutu pendidikan nasional. • mutu pendidikan nasional.
Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: •Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, •Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, •Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, •Memiliki jaminan perlindungan hukum, •Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan Profesi Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi
KETENTUAN UMUM • Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. • Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. • Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. • Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. • Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. • Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Memiliki Diperoleh melalui pendidikan Kualifikasi tinggi program S1 atau D4 Akademik Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, G dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. U Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik Memiliki memenuhi standar kompetensi. R WAJIB Kompetens i Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk U berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Memiliki Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan Sertifikat kualifikasi akademik & sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang Pendidik diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat
KOMPETENSI PEDAGOGIK 1. Mampu memutuskan mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai untuk keperluan belajar siswa. 2. Mampu mengembangkan potensi peserta didik. 3. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis Kompetensi. 4. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 5. Merancang pembelajaran yang mendidik. 6. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 7. Menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan.
KOMPETENSI KEPERIBADIAN 1. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik. 3. Selalu berperilaku sebagai pendidik profesional. 4. Mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik profesional. 5. Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan utuh pendidikan TIK.
KOMPETENSI SOSIAL 1. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya. 2. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikn di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikn di tkt lokal, regional, dan nasional. 4. Mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri
Hak dan Kewajiban HAK GURU Memperoleh Memperoleh perlindungan, rasa aman Memperoleh kesempatan utk penghasilan di atas & jaminan keselamatan, dan memiliki meningkatkan kompetensi, kebutuhan hidup kebebasan berserikat dalam organisasi kualifikasi akademik, serta minimum profesi memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi • Gaji pokok • Besarnya 1 x gaji • Tunjangan yg melekat pada gaji pokok • Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik) • Dialokasikan dlm • Tunjangan Fungsional APBN & APBD • Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda • Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional • Tunjangan Khusus • Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok • Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda • Maslahat Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.
KEWAJIBAN GURU merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
Bagian keempat (lanjutan …) Dengan Hormat: • Meninggal dunia, • Mencapai batas usia pensiun, • Atas permintaan sendiri, • Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus selama 12 bulan, Guru dapat diberhentikan • Berakhirnya perjanjian kerja. Tidak Dengan Hormat: • Melanggar sumpah dan janji jabatan, • Melanggar perjanjian kerja atau KKB, • Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.
Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan • Kompetensi Pedagogik, • Kompetensi Kepribadian, PROFESI • Kompetensi Sosial, • Kompetensi Profesional. PEMBINAAN & PENGEMBANGAN • Penugasan, KARIER • Kenaikan Pangkat, • Promosi. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Organisasi Profesi dan Kode Etik • Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen • Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi Organisasi Profesi mempunyai wewenang • Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, • Memberikan bantuan hukum kepada guru, • Memberikan perlindungan profesi guru, • Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, • Memajukan pendidikan nasional. • Organisasi profesi guru membentuk Kode Etik Guru, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru • Tenaga Kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru dan peraturan perundangan. • Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi • Dewan kehormatan dibentuk untuk: 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru 2. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.
Kompetensi Guru Profesional • Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. • Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 pasal 28, pendidik adalh agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial • Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.
EMPAT JENIS KOMPETENSI (1) Aspek potensi peserta didik (2) teori belajar Pemahaman peserta didik (PD), & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan meran- Pedagogis perancangan, pelaksanaa, & evalua cang pembelj;(3) menata latar & melaksanakan; (4) asesmen proses dan hasil; dan (5) pengemb akademik Pembelajaraan, pengemb.PD & nonakademik (1) Norma hukum & sosial, rasa bangga,Konsisten dgn Kepribadian Mantap & Stabil, Dewasa, norma; (2) mandiri & etos kerja; (3) berpengaruh positif Arief, Berwibawa, Akhlak Mulia & disegani; (4) norma religius & diteladani; (4) jujur; Menguasai keilmuan bidang studi; (1) Paham materi, struktur, konsep, metode Keilmuan Profesional dan langkah kajian kritis pendalam- yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan (2) metode pengembangan ilmu, telaah kritis, an isi bidang studi kreatif dan inovatif terhadap bidang studi Sosial Komunikasi & bergaul dgn peserta Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif didik, kolega, dan masyarakat
BAGAIMANA PENILAIAN PENGUASAAN KOMPETENSI? 1. PENGUASAAN TES TULIS KONSEP/TEORI 2. PENGUASAAN TES KINERJA KETERAMPILAN 3. PRESTASI DLM SELF APPRAISAL BEKERJA & PORTOFOLIO 4. DEDIKASI DLM PENILAIAN SEJAWAT BEKERJA
CARA PENILAIAN APA ALAT TES Self Appraisal kepribadian Dokumen Portofolio Penilaian Penilaian UKURNYA? Inventori Artefak Tertulis Kinerja sejwat siswa ☻ Mantap ☻ ☻ KEPRI BADI- Stabil ☻ KOMPETENSI GURU AN Berwibawa ☻ ☻ Dewasa ☻ ☻ Arif ☻ ☻ PROFE SIONAL Akhlak mulia ☻ ☻ Luas & mendalam ☻ ☻ ☻ Pemahaman pst didik ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ PEDA- GOGIK Perancangan pembel. ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ Pelaksanaan pembel. ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ Evaliuasi pembel. ☻ ☻ ☻ ☻ Pengembangan pst didik ☻ ☻ ☻ ☻ SOSIAL Berkomunikasi dg efektif ☻ ☻ ☻ ☻
Negara-negara yang sudah melaksanakan sertifikasi • Amerika Serikat terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. • Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974 dan Undang-undang Sertifikasi sejak tahun 1949. • China, telah memiliki Undang-undang guru sejak tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001 • Philipina dan Malaysia, belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru
TARGET PENDIDIK PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL Kegiatan Tahun Prosentase (%) 2009 25% pendidik menerima tunjangan profesi 2008 12,5% pendidik menerima tunjangan profesi Tunjangan Profesi 2007 5% pendidik menerima tunjangan profesi 2006 0% pendidik menerima tunjangan profesi 2009 100% pendidik menerima tunjangan fungsional Tunjangan 2008 100% pendidik menerima tunjangan fungsional Fungsional 2007 100% pendidik menerima tunjangan fungsional
TARGET PENERIMA TUNJANGAN IKATAN DINAS DAN PEMBANGUNAN ASRAMA PENDIDIKAN GURU Kegiatan Tahun Sasaran 9000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah 2009 terpencil) Tunjangan Ikatan Dinas (daerah 5000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil) 2008 terpencil) 2000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah 2007 terpencil) 2009 10 LPTK memiliki asrama Pembangunan asrama pend. 2008 5 LPTK memiliki asrama guru 2007 2 LPTK memiliki asrama
DUKUNGAN SARANA DAN ANGGARAN PENINGKATAN KUALIFIKASI, SERTIFIKASI, DAN KESEJAHTERAAN GURU Kegiatan Tahun Prosentase (%) 2009 40% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2008 37,5% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) Kualifikasi 2007 34% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2006 32% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2005 30% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2009 40% pendidik memiliki sertifikat pendidik 2008 25% pendidik memiliki sertifikat pendidik Sertifikasi 2007 12,5% pendidik memiliki sertifikat pendidik 2006 5% pendidik memiliki sertifikat pendidik 2005 0% pendidik memiliki sertifikat pendidik
PEMBERDAYAAN FORUM PTK DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONLITAS • GURU - KKG - MGMP - ASOSIASI GURU • KEPALA SEKOLAH - KKKS - MKKS - ASOSIASI KEPALA SEKOLAH • PENGAWAS - KKPS - MKPS 2007 = 25% berfungsi efektif - ASOSIASI PENGAW SEKOLAH AS • PTK-PNF 2009 = 75% berfungsi efektif - HIMPAUDI - HISPPI - HIPKI - FORUM PKBM - FORUM TUTOR - FORUM PAMONG BELAJAR - FORUM PENILIK - FORUM TLD - ASOSIASI PTK-PNF
1. P AS AL 13 2. P AS AL 16 3. P AS AL 17 4. P AS AL 22 5. P AS AL 24 Dasar Pijakan: UU No. 14/ 2005 Tentang GURU dan DOSEN
Pasal 13 UU No. 14/2005 (1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 16 UU No. 14/2005 (1)Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2)Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. (3)Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17 (1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. (2)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Pasal 22 (1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24 (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 28 (1)Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. (2)Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
q Kualifikasi § Komitmen Ø Gaji dan § Empati penghasilan q Serdik Ø Simbol material q Standar § Adaptabilitass § Aspirasi Ø Apresiasi kompetensi masyarakat § Kinerja Formal Simbolitik Personal
Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan Membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran, bekerjasama dgn P4TK PT bertugas: - menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG/MGMP - memberikan pembekalan materi kepada instruktur pada LPMP - mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dlm keg KKG/MGMP Menyeleksi guru utk menjadi Instruktur per jenjang dan per mata pelajaran LPMP dengan tugas: - menjadi narasumber pada kegiatan KKG/MGMP - mengembangkan/mencari materi untuk kegiatan di KKG dan MGMP - mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP Kabupaten/Kota membentuk Guru Inti per jenjang dan per mata pelajaran KKG/MGMP dengan tugas: - motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP - mengembangkan inovasi pembelajaran
PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SECARA BERKELANJUTAN (CONTINOUS PROFESIONAL DEVELOPMENT) K A B IM 10 RY BIN .0 A I G A 00 L N BOS & G M IA UR H BOMM U 2.783.321 ne an liti n GURU Pe daka 258.047 Tin elas SEKOLAH K 6 x 441 3 x 441 1 x 441 3 x 441 1 x 441 Forum KAB / KOTA MGMP SMP MGMP SMA MGMP SMK MKKS MKPS Ilmiah BlockGrant Asosiasi Asosiasi Asosiasi Forum PROPINSI MGMP SLB Guru KEPSEK Pengawas Ilmiah BlockGrant 30 LPMP 13 LPTK Negeri, 19 FKIP Univ. Negeri 234 LPTK Swasta 12 PPPG
SERTIFIKASI • Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru • Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
PROFESIONAL PUSTAKAWAN DAN SERTIFIKASI
DASAR • Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 • Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. • Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. • Standar nasional perpustakaan meliputi standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan.
Cakupan Standar Tenaga • Standar tenaga perpustakaan mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. • Standar tenaga perpustakaan meliputi : pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan
Kualifikasi Akademik • Persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu profesi.
Kompetensi Pengetahuan, keterampilan, kemampuan/karakteristik yg berhubungan dg tkt. kinerja pekerjaan spt pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan & mrpk persyaratan minimal yg hrs dipenuhi oleh seseorg yg memegang suatu jabatan (Depnakertrans)
Standar Kompetensi • Rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.
Manfaat Standar Kompetensi 1. Institusi pendidikan dan pelatihan • Memberikan info. utk pengembangan program kurikulum. • Sbg acuan dlm penyelenggaraan pelatihan,. 2. Lembaga perpustakaan • Membantu memberikan pedoman dlm rekruitmen pustakawan. • Mengembangkan program pelatihan bg pust. berdasarkan kebutuhan • Membuat uraian pekerjaan dan/ atau jabatan. 3. Lembaga penyelenggara pengujian dan sertifikasi • Sbg acuan dlm merumuskan paket-2 program sertifikasi sesuai dg kualifikasi & levelnya • Sebagai acuan dlm penyelenggaraan penilaian & sertifikasi.
Sertifikasi kompetensi kerja Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.
Lembaga mana yang melakukan sertifikasi ? • Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yaitu lembaga independen pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP
Siapa yg melakukan uji kompetensi ? • Yang melakukan uji kompetensi adalah asesor kompetensi yaitu seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi.
RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Th. 2007 tentang Perpustakaan
Kualifikasi Pustakawan • Berpendidikan S-1 atau D-IV dlm bidang perpustakaan dari PT yang terakreditasi. • Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S-1 atau D-IV di luar bidang perpustakaan dari PT yang terakreditasi dpt mjd pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan yg. diselenggarakan oleh Perpusnas lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpusnas atau lembaga sertifikasi.
Lanjutan • Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. • Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. • Kompetensi personal sebagaimana dimaksud mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
Lanjutan – Pustakawan hrs memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan yg diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yg terakreditasi dan ditetapkan oleh Kaperpusnas. – Pustakawan yg sdh memiliki sertifikat memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan – Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain. – Penghasilan lain sebagaimana dimaksud berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan atau tunjangan khusus.
Tenaga teknis perpustakaan • Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya. • Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-II ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.
Lanjutan • Tenaga teknis perpustakaan hrs memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. • Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. • Kompetensi personal sebagaimana dimaksud mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
Lanjutan • Tenaga teknis perpustakaan hrs memiliki sertifikat kompetensi sesuai dg bidang tugasnya yg diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kaperpusnas. • Tenaga teknis perpustakaan yg sdh memiliki sertifikat memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lanjutan • Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain. • Penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan atau tunjangan khusus.
Bagaimana dengan Tenaga Perpustakaan Sekolah (TPS)?
Kepala Perpustakaan Jalur Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 25 Th 2008) • Berkualifikasi D2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau • Berkualifikasi D2 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.
Tenaga Perpustakaan Sekolah (Permendiknas No. 25 Tahun 2008) • Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pengembangan Pustakawan berbasis Kompetensi Standar Kompetensi (SKKNI) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Lembaga Pendidikan Profesi Pustakawan Profesi Lembaga Perpustakaan
Kinerja Perpustakaan Kompetens i Kepuasan Pemustaka Pustakawa n Kesejahteraan Pustakawan
REFERENSI • Presentasi Ibu Titik Kismiyati, Perpusnas di acara seminar ATPUSI tanggal 29 Mei 2010 di Tangerang • Presentasi

More Related Content

Profesi guru dan librarian

  • 1. PROFESIONALISME GURU DAN SERTIFIKASI
  • 2. UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN BAB I. KETENTUAN UMUM BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS BAB IV. (KHUSUS GURU) BAGIAN SATU BAB V. (KHUSUS DOSEN) Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi BAGIAN SATU BAGIAN KEDUA Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik Hak dan Kewajiban BAGIAN KEDUA BAGIAN KETIGA Hak dan Kewajiban Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas BAGIAN KETIGA BAGIAN KEEMPAT Wajib Kerja dan Ikatan Dinas Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian BAGIAN KEEMPAT BAGIAN KELIMA Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pembinaan dan Pengembangan BAGIAN KELIMA BAGIAN KEENAM Pembinaan dan Pengembangan Penghargaan BAGIAN KEENAM BAGIAN KETUJUH Penghargaan Perlindungan BAGIAN KETUJUH BAGIAN KEDELAPAN BAB VI. SANKSI Perlindungan Cuti BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN BAGIAN KEDELAPAN BAGIAN KESEMBILAN BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP Cuti Organisasi Profesi dan Kode Etik
  • 3. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN GURU DOSEN Kedudukan: Kedudukan: Sebagai tenaga profesional pada Sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar Tujuan: jenjang pendidikan tinggi, yang pendidikan menengah, dan dibuktikan dengan sertifikat pendidikan anak usia dini pada pendidik. berkembangnya potensi jalur pendidikan formal, yang peserta didik agar menjadi dibuktikan dengan sertifikat Fungsi: manusia yang beriman dan pendidik. bertakwa kepada Tuhan Yang • meningkatkan martabat dan Maha Esa, berakhlak mulia, peran dosen sebagai agen Fungsi: sehat, berilmu, cakap, kreatif, pembelajaran, pengembang ilmu • meningkatkan martabat dan mandiri, serta menjadi warga pengetahuan, teknologi, dan peran guru sebagai agen negara yang demokratis dan seni, serta pengabdi kepada pembelajaran, bertanggung jawab. masyarakat berfungsi untuk meningkatkan • meningkatkan mutu pendidikan nasional. • mutu pendidikan nasional.
  • 4. Prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: •Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, •Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab, •Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, •Memiliki jaminan perlindungan hukum, •Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Pemberdayaan Profesi Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi
  • 5. KETENTUAN UMUM • Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. • Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. • Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. • Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. • Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. • Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
  • 6. GURU Bagian Kesatu Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi Memiliki Diperoleh melalui pendidikan Kualifikasi tinggi program S1 atau D4 Akademik Pedagogik: Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kepribadian: Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, G dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. U Profesional: Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik Memiliki memenuhi standar kompetensi. R WAJIB Kompetens i Sosial: Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk U berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah. Memiliki Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran utk peningkatan Sertifikat kualifikasi akademik & sertfikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang Pendidik diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, dan masyarakat
  • 7. KOMPETENSI PEDAGOGIK 1. Mampu memutuskan mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai untuk keperluan belajar siswa. 2. Mampu mengembangkan potensi peserta didik. 3. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis Kompetensi. 4. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 5. Merancang pembelajaran yang mendidik. 6. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 7. Menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan.
  • 8. KOMPETENSI KEPERIBADIAN 1. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik. 3. Selalu berperilaku sebagai pendidik profesional. 4. Mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik profesional. 5. Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan utuh pendidikan TIK.
  • 9. KOMPETENSI SOSIAL 1. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya. 2. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikn di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikn di tkt lokal, regional, dan nasional. 4. Mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri
  • 10. Hak dan Kewajiban HAK GURU Memperoleh Memperoleh perlindungan, rasa aman Memperoleh kesempatan utk penghasilan di atas & jaminan keselamatan, dan memiliki meningkatkan kompetensi, kebutuhan hidup kebebasan berserikat dalam organisasi kualifikasi akademik, serta minimum profesi memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi • Gaji pokok • Besarnya 1 x gaji • Tunjangan yg melekat pada gaji pokok • Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik) • Dialokasikan dlm • Tunjangan Fungsional APBN & APBD • Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda • Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional • Tunjangan Khusus • Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok • Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda • Maslahat Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.
  • 11. KEWAJIBAN GURU merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;
  • 12. Bagian keempat (lanjutan …) Dengan Hormat: • Meninggal dunia, • Mencapai batas usia pensiun, • Atas permintaan sendiri, • Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus selama 12 bulan, Guru dapat diberhentikan • Berakhirnya perjanjian kerja. Tidak Dengan Hormat: • Melanggar sumpah dan janji jabatan, • Melanggar perjanjian kerja atau KKB, • Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.
  • 13. Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan • Kompetensi Pedagogik, • Kompetensi Kepribadian, PROFESI • Kompetensi Sosial, • Kompetensi Profesional. PEMBINAAN & PENGEMBANGAN • Penugasan, KARIER • Kenaikan Pangkat, • Promosi. Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri
  • 14. Organisasi Profesi dan Kode Etik • Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen • Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi Organisasi Profesi mempunyai wewenang • Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, • Memberikan bantuan hukum kepada guru, • Memberikan perlindungan profesi guru, • Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, • Memajukan pendidikan nasional. • Organisasi profesi guru membentuk Kode Etik Guru, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru • Tenaga Kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru dan peraturan perundangan. • Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi • Dewan kehormatan dibentuk untuk: 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru 2. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.
  • 15. Kompetensi Guru Profesional • Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. • Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 pasal 28, pendidik adalh agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial • Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.
  • 16. EMPAT JENIS KOMPETENSI (1) Aspek potensi peserta didik (2) teori belajar Pemahaman peserta didik (PD), & pembelajaran, strategi, kompetensi & isi, dan meran- Pedagogis perancangan, pelaksanaa, & evalua cang pembelj;(3) menata latar & melaksanakan; (4) asesmen proses dan hasil; dan (5) pengemb akademik Pembelajaraan, pengemb.PD & nonakademik (1) Norma hukum & sosial, rasa bangga,Konsisten dgn Kepribadian Mantap & Stabil, Dewasa, norma; (2) mandiri & etos kerja; (3) berpengaruh positif Arief, Berwibawa, Akhlak Mulia & disegani; (4) norma religius & diteladani; (4) jujur; Menguasai keilmuan bidang studi; (1) Paham materi, struktur, konsep, metode Keilmuan Profesional dan langkah kajian kritis pendalam- yang menaungi, menerapkan dlm kehidupan sehari-hari; dan (2) metode pengembangan ilmu, telaah kritis, an isi bidang studi kreatif dan inovatif terhadap bidang studi Sosial Komunikasi & bergaul dgn peserta Menarik, empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, komunikatif, kooperatif didik, kolega, dan masyarakat
  • 17. BAGAIMANA PENILAIAN PENGUASAAN KOMPETENSI? 1. PENGUASAAN TES TULIS KONSEP/TEORI 2. PENGUASAAN TES KINERJA KETERAMPILAN 3. PRESTASI DLM SELF APPRAISAL BEKERJA & PORTOFOLIO 4. DEDIKASI DLM PENILAIAN SEJAWAT BEKERJA
  • 18. CARA PENILAIAN APA ALAT TES Self Appraisal kepribadian Dokumen Portofolio Penilaian Penilaian UKURNYA? Inventori Artefak Tertulis Kinerja sejwat siswa ☻ Mantap ☻ ☻ KEPRI BADI- Stabil ☻ KOMPETENSI GURU AN Berwibawa ☻ ☻ Dewasa ☻ ☻ Arif ☻ ☻ PROFE SIONAL Akhlak mulia ☻ ☻ Luas & mendalam ☻ ☻ ☻ Pemahaman pst didik ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ PEDA- GOGIK Perancangan pembel. ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ Pelaksanaan pembel. ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ Evaliuasi pembel. ☻ ☻ ☻ ☻ Pengembangan pst didik ☻ ☻ ☻ ☻ SOSIAL Berkomunikasi dg efektif ☻ ☻ ☻ ☻
  • 19. Negara-negara yang sudah melaksanakan sertifikasi • Amerika Serikat terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. • Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974 dan Undang-undang Sertifikasi sejak tahun 1949. • China, telah memiliki Undang-undang guru sejak tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001 • Philipina dan Malaysia, belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru
  • 20. TARGET PENDIDIK PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL Kegiatan Tahun Prosentase (%) 2009 25% pendidik menerima tunjangan profesi 2008 12,5% pendidik menerima tunjangan profesi Tunjangan Profesi 2007 5% pendidik menerima tunjangan profesi 2006 0% pendidik menerima tunjangan profesi 2009 100% pendidik menerima tunjangan fungsional Tunjangan 2008 100% pendidik menerima tunjangan fungsional Fungsional 2007 100% pendidik menerima tunjangan fungsional
  • 21. TARGET PENERIMA TUNJANGAN IKATAN DINAS DAN PEMBANGUNAN ASRAMA PENDIDIKAN GURU Kegiatan Tahun Sasaran 9000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah 2009 terpencil) Tunjangan Ikatan Dinas (daerah 5000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil) 2008 terpencil) 2000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah 2007 terpencil) 2009 10 LPTK memiliki asrama Pembangunan asrama pend. 2008 5 LPTK memiliki asrama guru 2007 2 LPTK memiliki asrama
  • 22. DUKUNGAN SARANA DAN ANGGARAN PENINGKATAN KUALIFIKASI, SERTIFIKASI, DAN KESEJAHTERAAN GURU Kegiatan Tahun Prosentase (%) 2009 40% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2008 37,5% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) Kualifikasi 2007 34% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2006 32% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2005 30% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4) 2009 40% pendidik memiliki sertifikat pendidik 2008 25% pendidik memiliki sertifikat pendidik Sertifikasi 2007 12,5% pendidik memiliki sertifikat pendidik 2006 5% pendidik memiliki sertifikat pendidik 2005 0% pendidik memiliki sertifikat pendidik
  • 23. PEMBERDAYAAN FORUM PTK DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONLITAS • GURU - KKG - MGMP - ASOSIASI GURU • KEPALA SEKOLAH - KKKS - MKKS - ASOSIASI KEPALA SEKOLAH • PENGAWAS - KKPS - MKPS 2007 = 25% berfungsi efektif - ASOSIASI PENGAW SEKOLAH AS • PTK-PNF 2009 = 75% berfungsi efektif - HIMPAUDI - HISPPI - HIPKI - FORUM PKBM - FORUM TUTOR - FORUM PAMONG BELAJAR - FORUM PENILIK - FORUM TLD - ASOSIASI PTK-PNF
  • 24. 1. P AS AL 13 2. P AS AL 16 3. P AS AL 17 4. P AS AL 22 5. P AS AL 24 Dasar Pijakan: UU No. 14/ 2005 Tentang GURU dan DOSEN
  • 25. Pasal 13 UU No. 14/2005 (1)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • 26. Pasal 16 UU No. 14/2005 (1)Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2)Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. (3)Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • 27. Pasal 17 (1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. (2)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
  • 28. Pasal 22 (1)Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • 29. Pasal 24 (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah. (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya. (3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan kewenangannya.
  • 30. Pasal 28 (1)Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi. (2)Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3)Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
  • 31. q Kualifikasi § Komitmen Ø Gaji dan § Empati penghasilan q Serdik Ø Simbol material q Standar § Adaptabilitass § Aspirasi Ø Apresiasi kompetensi masyarakat § Kinerja Formal Simbolitik Personal
  • 32. Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan Membentuk Tim Pengembang Materi Pembelajaran, bekerjasama dgn P4TK PT bertugas: - menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG/MGMP - memberikan pembekalan materi kepada instruktur pada LPMP - mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dlm keg KKG/MGMP Menyeleksi guru utk menjadi Instruktur per jenjang dan per mata pelajaran LPMP dengan tugas: - menjadi narasumber pada kegiatan KKG/MGMP - mengembangkan/mencari materi untuk kegiatan di KKG dan MGMP - mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP Kabupaten/Kota membentuk Guru Inti per jenjang dan per mata pelajaran KKG/MGMP dengan tugas: - motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP - mengembangkan inovasi pembelajaran
  • 33. PENINGKATAN PROFESIONALITAS GURU SECARA BERKELANJUTAN (CONTINOUS PROFESIONAL DEVELOPMENT) K A B IM 10 RY BIN .0 A I G A 00 L N BOS & G M IA UR H BOMM U 2.783.321 ne an liti n GURU Pe daka 258.047 Tin elas SEKOLAH K 6 x 441 3 x 441 1 x 441 3 x 441 1 x 441 Forum KAB / KOTA MGMP SMP MGMP SMA MGMP SMK MKKS MKPS Ilmiah BlockGrant Asosiasi Asosiasi Asosiasi Forum PROPINSI MGMP SLB Guru KEPSEK Pengawas Ilmiah BlockGrant 30 LPMP 13 LPTK Negeri, 19 FKIP Univ. Negeri 234 LPTK Swasta 12 PPPG
  • 34. SERTIFIKASI • Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru • Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
  • 35. PROFESIONAL PUSTAKAWAN DAN SERTIFIKASI
  • 36. DASAR • Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan • Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  • 37. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 • Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. • Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan. • Standar nasional perpustakaan meliputi standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan dan standar pengelolaan.
  • 38. Cakupan Standar Tenaga • Standar tenaga perpustakaan mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. • Standar tenaga perpustakaan meliputi : pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli di bidang perpustakaan dan kepala perpustakaan
  • 39. Kualifikasi Akademik • Persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi untuk menduduki suatu profesi.
  • 40. Kompetensi Pengetahuan, keterampilan, kemampuan/karakteristik yg berhubungan dg tkt. kinerja pekerjaan spt pemecahan masalah, pemikiran analitik, atau kepemimpinan & mrpk persyaratan minimal yg hrs dipenuhi oleh seseorg yg memegang suatu jabatan (Depnakertrans)
  • 41. Standar Kompetensi • Rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.
  • 42. Manfaat Standar Kompetensi 1. Institusi pendidikan dan pelatihan • Memberikan info. utk pengembangan program kurikulum. • Sbg acuan dlm penyelenggaraan pelatihan,. 2. Lembaga perpustakaan • Membantu memberikan pedoman dlm rekruitmen pustakawan. • Mengembangkan program pelatihan bg pust. berdasarkan kebutuhan • Membuat uraian pekerjaan dan/ atau jabatan. 3. Lembaga penyelenggara pengujian dan sertifikasi • Sbg acuan dlm merumuskan paket-2 program sertifikasi sesuai dg kualifikasi & levelnya • Sebagai acuan dlm penyelenggaraan penilaian & sertifikasi.
  • 43. Sertifikasi kompetensi kerja Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.
  • 44. Lembaga mana yang melakukan sertifikasi ? • Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yaitu lembaga independen pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP
  • 45. Siapa yg melakukan uji kompetensi ? • Yang melakukan uji kompetensi adalah asesor kompetensi yaitu seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau asesmen/penilaian kompetensi.
  • 46. RPP Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Th. 2007 tentang Perpustakaan
  • 47. Kualifikasi Pustakawan • Berpendidikan S-1 atau D-IV dlm bidang perpustakaan dari PT yang terakreditasi. • Seseorang yang memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya S-1 atau D-IV di luar bidang perpustakaan dari PT yang terakreditasi dpt mjd pustakawan setelah lulus pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan yg. diselenggarakan oleh Perpusnas lembaga lain yang diakreditasi oleh Perpusnas atau lembaga sertifikasi.
  • 48. Lanjutan • Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. • Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. • Kompetensi personal sebagaimana dimaksud mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
  • 49. Lanjutan – Pustakawan hrs memiliki sertifikat kompetensi kepustakawanan yg diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yg terakreditasi dan ditetapkan oleh Kaperpusnas. – Pustakawan yg sdh memiliki sertifikat memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 50. Lanjutan – Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain. – Penghasilan lain sebagaimana dimaksud berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan atau tunjangan khusus.
  • 51. Tenaga teknis perpustakaan • Tenaga teknis perpustakaan terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, tenaga teknis asisten perpustakaan, dan/atau tenaga teknis lainnya. • Tenaga teknis perpustakaan memiliki kualifikasi akademik paling rendah D-II ditambah pendidikan dan/atau pelatihan sesuai bidang tugasnya.
  • 52. Lanjutan • Tenaga teknis perpustakaan hrs memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal. • Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja. • Kompetensi personal sebagaimana dimaksud mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
  • 53. Lanjutan • Tenaga teknis perpustakaan hrs memiliki sertifikat kompetensi sesuai dg bidang tugasnya yg diberikan oleh lembaga sertifikasi mandiri atau lembaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Kaperpusnas. • Tenaga teknis perpustakaan yg sdh memiliki sertifikat memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 54. Lanjutan • Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan penghasilan lain. • Penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan atau tunjangan khusus.
  • 56. Kepala Perpustakaan Jalur Tenaga Kependidikan (Permendiknas No. 25 Th 2008) • Berkualifikasi D2 Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau • Berkualifikasi D2 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan sekolah/madrasah.
  • 57. Tenaga Perpustakaan Sekolah (Permendiknas No. 25 Tahun 2008) • Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.
  • 58. Pengembangan Pustakawan berbasis Kompetensi Standar Kompetensi (SKKNI) Lembaga Sertifikasi Kompetensi Lembaga Pendidikan Profesi Pustakawan Profesi Lembaga Perpustakaan
  • 59. Kinerja Perpustakaan Kompetens i Kepuasan Pemustaka Pustakawa n Kesejahteraan Pustakawan
  • 60. REFERENSI • Presentasi Ibu Titik Kismiyati, Perpusnas di acara seminar ATPUSI tanggal 29 Mei 2010 di Tangerang • Presentasi