Profile Komunitas Desa-desa melek Informasi dan Teknologi (DedemIT)
- 1. PENGEMBANGANTEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PERDESAAN
- 2. UU 11/2008 Tentang ITE Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Latar Belakang Prinsip Open Data – Open GOV
- 3. Latar Belakang Prinsip Open Data – Open GOV UU 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.
- 4. Latar Belakang Prinsip Open Data – Open GOV UU 25/2009 Tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.
- 5. Latar Belakang Prinsip Open Data – Open GOV Pasal 82 UU No. 6 Tahun 2014 Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 2. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 6. Latar Belakang Prinsip Open Data – Open GOV Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014 1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. 3. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- 7. Latar Belakang Prinsip Open Data – Open GOV Pasal 86 UU No. 6 Tahun 2014 4. Sistem informasi Desa meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. 5. Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan. 6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa
- 8. Twitter :@DdemITCiamis Fb : Dedemit Ciamis Email : demitciamis@gmail.com Website : www.dedemit.or.id
- 15. 1 • Mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien 2 • Pengembangan tata perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan 3 • Mengelola Sumber Daya Desa yang berkelanjutan dengan kearifan kolektif masyarakat desa 4 • Penerapan teknologi tepat guna secara mandiri dan berbasis sumber terbuka (open source)
- 16. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA (pasal 86) www.sidamulih.desa.id www.tanjungsaricms.desa.id
- 18. mampu menyebarluaskan isu-isu perdesaan melalui website desa berdomain desa.id mampu mempromosikan potensi dan produk unggulan desa melalui website desa mampu mengambil kebijakan (contoh: Perdes) secara tepat merujuk basis data sumberdaya desa yang akurat mampu menyelenggara kan pelayanan publik secara prima mampu melaksanakan keterbukaan informasi publik (KIP); dapat memantau rencana dan pelaksanaan pembangunan desa melalui sistem informasi desa memiliki aplikasi/sistem yang mendukung pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik dalam platform telepon pintar (smartphone) TUJUANWEB DESA