際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah

Download as DOC, PDF
Mamat Kasep
Mamat Kasep

berisi data, visi misi serta bagan kepemimpinan KPHP dampelas tinombo

1 of 15
S EKILAS D ATA DAN I NFORMASI dikelola secara efesien dan lestari. Sedangkan yang P EMBANGUNAN K EHUTANAN dimaksud KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya DI K ESATUAN P ENGELOLAAN H UTAN seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan P RODUKSI (KPHP) M ODEL D AMPELAS produksi. T INOMBO Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, PROVINSI SULAWESI TENGAH KPHP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : Dampelas Tinombo dibentuk berdasarkan Keputusan 1. Tata hutan dan penyusunan rencana Menteri Kehutanan Nomor : SK. 792/MENHUT-II/2009 pengelolaan hutan; tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah 2. Pemanfaatan hutan; Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model 3. Penggunaan kawasan hutan; Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. 4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; Yang dimaksud KPH adalah wilayah pengelolaan hutan 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam; sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat
b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, A. SEJARAH PEMBENTUKAN KPH MODEL Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang kehutanan DAMPELAS TINOMBO untuk diimplementasikan; Pembentukan Unit KPH Model Dampelas Tinombo (Unit c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di V) awalnya mengacu pada Surat Keputusan Menteri wilayahnya mulai dari perencanaan, Kehutanan Nomor 230/Kpts-II/2003 dan SK. Kepala pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Baplan Nomor 14/VII-PW/2004 tentang pelaksanaan serta pengendalian; pembentukan KPHP. Kronologis Pembentukan KPH d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas Model Dampelas Tinombo adalah sebagai berikut : pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di 1. Rancang bangun KPH Model Dampelas wilayahnya; Tinombo seluas 103.208,66 Ha dengan luasan e. Membuka peluang investasi guna mendukung dominan fungsi Hutan Produksi (74.747,13 Ha) atau tercapainya tujuan pengelolaan hutan; 74 % dari luas keseluruhan. 2. Rancang bangun KPH Model Dampelas Tinombo berdasarkan adminsitrasi pemerintahan
adalah lintas kabupaten yaitu Kabupaten Donggala 6. Setelah memperoleh masukan dalam dan Kabupaten Parigi Moutong. konsultasi publik, maka oleh Gubernur diusulkan 3. Rancang bangun KPH Model Dampelas untuk memperoleh Surat Keputusan Penetapan Tinombo diperlukan penyesuaian seperti batas dari Menteri Kehutanan. wilayah yang belum seluruhnya mengikuti batas- 7. Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi batas alam. Sulawesi Tengah terhadap Peraturan Pemerintah 4. Berdasarkan rancang bangun yang sudah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun disusun , maka Gubernur mengusulkan atrahan 2008 adalah dengan Pembentukan Unit pencadangan KPH kepada Menteri Kehutanan. Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD- 5. Berdasarkan arahan pencadangan dari KPH Model Dampelas Tinombo melalui Peraturan Menteri Kehutanan dilaksanakan konsultasi publik Gubernur Nomor : 05 Tahun 2009 tanggal 31 di daerah dengan mengundang seluruh stake Maret 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja holder yang terkait dan Dinas yang menangani Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di bidang kehutanan di kabupaten/kota. Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Untuk memperoleh kepastian hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan wilayah kelolan UPT KPH yang telah dibentuk , Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) maka Gubernur segera menindak lanjuti dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 21 Unit usulan penetapan wilayah kelola KPH. KPHL/KPHP. 9. Berdasarkan usulan Gubernur, maka ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan B. PERKEMBANGAN KEGIATAN Nomor 792/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember PEMBANGUNAN KPH MODEL DAMPELAS 2009, tentang Penetapan Wilayah Kesatuan TINOMBO Pengelolaan Kesatuan Hutan Produksi (KPHP) Progres Pembangunan KPH Model Dampelas Model Dampelas-Tinombo. Tinombo yang didanai dari APBN melalui DIPA 10. Selanjutnya ditetapkan Wilayah KPH di BPKH Wilayah XVI Palu adalah sebagai berikut : Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat 1. Penyusunan Action Plan Pembangunan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : KPH Model Dampelas Tinombo 79/Menhut-II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku tentang penetapan Wilayah Kesatuan Action Plan KPH Model yang akan menjadi acuan
aksi pengelolaan KPH oleh Pengelola KPH Model Kegiatan pemantapan batas KPH Model Dampelas- Dampelas Tinombo. Tinombo dilakukan dengan rapat pembahasan 2. Pembentukan Wilayah KPH dengan instansi terkait. Rumusan dan kajian teknis Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Struktur tata batas akan dijadikan bahan ekspose ke Organisasi Pengelola KPH Model Dampelas Departemen Kehutanan. Tinombo. 3. Inventarisasi Sosial Budaya Wilayah KPH C. STRUKTUR ORGANISASI KPHP DAMPELAS Model TINOMBO KEPALA KPH Kegiatan ini dilaksanakan pada Desa-desa yang berada di wilayah KPH Model Dampelas Tinombo. SUB BAGIAN Hasilnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat TATA USAHA desa yang ada dalam wilayah KPH Model Dampelas Tinombo. 4. Pemantapan Batas Lokasi KPH Model
SEKSI PERENCANAAN HUTAN SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu D. JUMLAH PEGAWAI LINGKUP KPHP DAMPELAS dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat TINOMBO tidak langsung (intangible use) sebagai pengatur tata N0 UNIT ORGANISASI TINGKAT JUMLAH . PENDIDIKAN air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan 1 KPHP DAMPELAS TINOMBO SD - - SLTP longsor, sehingga eksistensinya harus tetap SLTA 6 SARJANA MUDA/D3 - dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan. S1 6 S2 1 S3 - Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : JUMLAH 13 SK. 792/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo E. L UAS K AWASAN H UTAN KPHP DAMPELAS TINOMBO Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong
Hutan Lindung 賊 21. 017 Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa luas B. Kawasan kawasan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo Budidaya 1. Hutan Produksi Terbatas 賊 69.651 adalah 100.912 (seratus ribu sembilan ratus dua 2. Hutan Produksi Tetap 賊 10.244 belas) Ha di 2 (dua) wilayah Kabupaten yakni Donggala dan Parigi Moutong yang tersebar di 6 F. PERKEMBANGAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN WILAYAH KPH MODEL (enam) wilayah Kecamatan yaitu 3 Kecamatan DAMPELAS TINOMBO diwilayah Kabuapten Donggala yaitu Kecamatan Balaesang, Damsol dan Sojol serta 3 wilayah Kegiatan Penataan Batas KPH Model Dampelas- Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong yaitu Tinombo didasarkan pada hasil realisasi tata batas Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan masing-masing kawasan yang menjadi bagian dari Tinombo. wilayah kerja KPH, sebelum terbentuknya KPH Tabel 1. Luas Wilayah Kawasan Hutan KPHP Model Model Dampelas Tinombo. Adapun data Dampelas Tinombo. perkembangan realisasi dan rencana tata batas No Status Fungsi Luas (ha) . tersebut adalah sebagai berikut : I. Kawasan Hutan 賊 100.912 A. Kawasan Lindung
1. KPH Model Dampelas-Tinombo dengan b. Tata Batas Fungsi sepanjang = 81.741,44 M. luas areal 100.912 Ha memiliki panjang batas areal kerja sepanjang 505.675,03 meter, dengan perincian sebagai berikut : a. Batas Luar sepanjang = 278.860,39 M. b. Batas Fungsi sepanjang = 226.814,64 M. G. INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU YANG BERADA DI 2. Realisasi penataan batas Wilayah KPH WILAYAH KERJA KPHP DAMPELAS TINOMBO (Tata Batas sebelum terbentuknya KPH) adalah No Alamat Nama Perusahaan Kapasitas Keterangan . Industri sebagai berikut : 1 2 3 4 5 1. PT. Tatehe Nusa 1.300 Ds. Sibayu Kec. Aktif a. Penataan Batas Luar sepanjang = 190.583,67 M. Jaya Balaesang 2. UD. Bintang Fajar 2.000 Ds. Ponggerang Aktif b. Penataan Batas Fungsi sepanjang = 145.073,20 Kec. Damsol 3. PT. Pramadanu Putra 900 Ds. Sibayu Kec. Aktif M. Balaesang 4. UD. Mardiana 2.000 Ds. Malonas Kec. 3. Rencana penataan batas wilayah KPH Aktif Damsol 5. CV. Kaili Tovea Indah 1.000 Ds. Siweli Kec. adalah sebagai berikut : Balaesang Tidak Aktif 6. CV. Bowontowo Jaya 2.000 Ds. Malanggo a. Tata Batas Luar sepanjang = 88.276,72 M. Kec. Tinombo Aktif 7. CV. Jaya Elbit 1.500 Ds. Dongkas Kec. Aktif
No N a m a Ke g ia ta n D a la m D IP A Ke u a n g a n F is ik Tinombo (R p ) (R p ) % % 1 Orientasi B atas (2009) 210,000,000 210,000,000 100.00 100.00 H. REALISASI PENCAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK Survei P o tensi Tegakan 100.00 100.00 2 Identifikasi A real Kerja KP H (2010) 500,000,000 200,000,000 100.00 100.00 KEGIATAN TAHUN 200 9 SAMPAI DENGAN TAHUN P enataan B lo k/P etak A real Kerja 100 100 2012 3 Survey P o tensi (201 ) 1 632,000,000 632,000,000 100.00 100.00 Rehabilitasi Hutan P ro duksi 100 100 1. Sumber Dana APBN 4 Survey P o tensi (2012) 1,235,039,089 370,891,889 30.00 30.00 Rehabilitasi Hutan P ro duksi Anggaran Realisasi No Nama Kegiatan Dalam DIPA Keuangan Fisik 5 A gro fo restry (2012) 1,200,000,000 - (Rp) (Rp) % % 100.0 100.0 6 Rehabilitasi Hutan P ro duksi (2012) 1,500,000,000 1 Inventarisasi Wilayah Kelola KPH (BP2HP 2009) 80,570,000 80,570,000 J u m l a h 5,277,039,089 1,042,000,000 19.75 100.00 0 0 100.0 100.0 2 Sosialisasi Institusi KPHP(BP2HP 2010) 90,000,000 90,000,000 0 0 Penataan Areal Kerja KPH (Blok / Petak) 100.0 100.0 3 204,270,000 204,270,000 (BP2HP 2011) 0 0 4 Survei Potensi (BP2HP 2011) 231,825,000 231,825,000 100.0 100.0 I. PELUANG USAHA 0 0 100.0 5 Sarana dan Prasarana (BPKH 2011) 785,000,000 785,000,000- 100,00 0 100.0 100.0 6 Survei Potensi (Dekon Dishut Prov. 2012) 235,925,000 235,925,000 0 0 7 Sarana Prasarana (BPKH 2012) 968,500,000 - - 8 Rehabilitasi Hutan Lindung (BPDAS 2012) 300,000,000 Jumlah 2,896,090,000 842,590,000 - - 2. Sumber Dana APBD
P otensi pengembangan usaha masyarakat Pemanfaatan tanaman karet oleh di dalam wilayah KPHP Model Dampelas masyarakat , kawasan hutan untuk Tinombo adalah pengembangan tanaman pengembangan sebagai solusi karet. Pemilihan jenis ini berdasarkan penyelesaian konflik penggunaan pertimbangan penyelesaian konflik lahan kawasan hutan yang selanjutnya menjadi dalam wilayah KPHP Model dengan lahan embrio pengembangan hutan tanaman garapan masyarakat yang selama ini telah rakyat (HTR) dan hutan kemasyarakatan mengokupasi kawasan hutan pasca (HKM) terhadap pemanfaatan kawasan pengusahaan hutan oleh para pemegang hutan. Pola ini mulai dirintis dengan HPH (IUPHHK-HA). kegiatan yang didanai APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 201 1 berupa kegiatan penanaman karet seluas 50 Ha di desa Karya Mukti Kecamatan Damso l dan terus dilanjutkan pada tahun 2012 rehabilitasi seluas 750 Ha dengan
tanaman karet, dan unggulan lokal dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lainnya. Selain pengembangan Hutan optimal untuk kesejahteraan masyarakat di Tanaman rakyat (HTR) dan Hutan Sulawesi Tengah. Kemasyarakatan (HKM) di areal kerja KPHP Dampelas Tinombo yang saat ini KEPALA KESATUAN Kementerian Kehutanan sedang PENGELOLAAN HUTAN mencadangkan lokasi IUPHHK-HT PT. DAMPELAS TINOMBO Coltan Agro dengan komoditas pengembangan HTI karet. Ir. AGUS EFFENDI, M.Si 19630815.199203.1.017 J. P ENUTUP . Demikian Sekilas Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan di KPHP Dampelas Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH UPT KPH DAMPELAS TINOMBO Palu, Mei 2012 DINAS KEHUTANAN JL. PALU-TOLIS KM 115 TAMBU. (0451) 421260 421261 FAX. 426860 S EKILAS D ATA DAN I NFORMASI P EMBANGUNAN UPT KPH DINAS KEHUTANAN P ROVINSI S ULAWESI T ENGAH
RAN GRK = TIDAK ADA STRATEGI NASIONAL REDD + = TIDAK ADA RENCANA MENUJU SKPD = BELUM ADA KELENGKAPAN SARPRAS = KANTOR, 2 MOBIL DAN IUPHHK-HA = EKS PT. SINAR KAILI 3 MOTOR *MEJA KURSI, LEMARI, MOTOR DLL IUPHHK-HTI = EKS PT. TONDO MURNI BELUM DISERAHKAN DARI BPKH* IPHHK = TIDAK ADA IPHHBK = DITERBITKAN DISHUT DONGGALA IUPHJL = TIDAK ADA RENCANA TATA RUANG PROVINSI = HP, HPT, HL RENCANA TATA RUANG KAB/KOTA = HP, HPT, HL RENCANA KEHUTANAN = HP, HPT, HL RENCANA KEHUTANAN TK NASIONAL = TDK ADA RENCANA KEHUTANAN TK PROP. = TDK ADA RENCANA KEHUTANAN TK KAB/KOTA. = TDK ADA
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah

More Related Content

Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah

  • 1. S EKILAS D ATA DAN I NFORMASI dikelola secara efesien dan lestari. Sedangkan yang P EMBANGUNAN K EHUTANAN dimaksud KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya DI K ESATUAN P ENGELOLAAN H UTAN seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan P RODUKSI (KPHP) M ODEL D AMPELAS produksi. T INOMBO Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, PROVINSI SULAWESI TENGAH KPHP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model a. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi : Dampelas Tinombo dibentuk berdasarkan Keputusan 1. Tata hutan dan penyusunan rencana Menteri Kehutanan Nomor : SK. 792/MENHUT-II/2009 pengelolaan hutan; tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah 2. Pemanfaatan hutan; Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model 3. Penggunaan kawasan hutan; Dampelas Tinombo Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. 4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; Yang dimaksud KPH adalah wilayah pengelolaan hutan 5. Perlindungan hutan dan konservasi alam; sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat
  • 2. b. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, A. SEJARAH PEMBENTUKAN KPH MODEL Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang kehutanan DAMPELAS TINOMBO untuk diimplementasikan; Pembentukan Unit KPH Model Dampelas Tinombo (Unit c. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di V) awalnya mengacu pada Surat Keputusan Menteri wilayahnya mulai dari perencanaan, Kehutanan Nomor 230/Kpts-II/2003 dan SK. Kepala pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Baplan Nomor 14/VII-PW/2004 tentang pelaksanaan serta pengendalian; pembentukan KPHP. Kronologis Pembentukan KPH d. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas Model Dampelas Tinombo adalah sebagai berikut : pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di 1. Rancang bangun KPH Model Dampelas wilayahnya; Tinombo seluas 103.208,66 Ha dengan luasan e. Membuka peluang investasi guna mendukung dominan fungsi Hutan Produksi (74.747,13 Ha) atau tercapainya tujuan pengelolaan hutan; 74 % dari luas keseluruhan. 2. Rancang bangun KPH Model Dampelas Tinombo berdasarkan adminsitrasi pemerintahan
  • 3. adalah lintas kabupaten yaitu Kabupaten Donggala 6. Setelah memperoleh masukan dalam dan Kabupaten Parigi Moutong. konsultasi publik, maka oleh Gubernur diusulkan 3. Rancang bangun KPH Model Dampelas untuk memperoleh Surat Keputusan Penetapan Tinombo diperlukan penyesuaian seperti batas dari Menteri Kehutanan. wilayah yang belum seluruhnya mengikuti batas- 7. Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi batas alam. Sulawesi Tengah terhadap Peraturan Pemerintah 4. Berdasarkan rancang bangun yang sudah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun disusun , maka Gubernur mengusulkan atrahan 2008 adalah dengan Pembentukan Unit pencadangan KPH kepada Menteri Kehutanan. Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD- 5. Berdasarkan arahan pencadangan dari KPH Model Dampelas Tinombo melalui Peraturan Menteri Kehutanan dilaksanakan konsultasi publik Gubernur Nomor : 05 Tahun 2009 tanggal 31 di daerah dengan mengundang seluruh stake Maret 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja holder yang terkait dan Dinas yang menangani Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di bidang kehutanan di kabupaten/kota. Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
  • 4. 8. Untuk memperoleh kepastian hukum tentang Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan wilayah kelolan UPT KPH yang telah dibentuk , Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) maka Gubernur segera menindak lanjuti dengan Provinsi Sulawesi Tengah, sebanyak 21 Unit usulan penetapan wilayah kelola KPH. KPHL/KPHP. 9. Berdasarkan usulan Gubernur, maka ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan B. PERKEMBANGAN KEGIATAN Nomor 792/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember PEMBANGUNAN KPH MODEL DAMPELAS 2009, tentang Penetapan Wilayah Kesatuan TINOMBO Pengelolaan Kesatuan Hutan Produksi (KPHP) Progres Pembangunan KPH Model Dampelas Model Dampelas-Tinombo. Tinombo yang didanai dari APBN melalui DIPA 10. Selanjutnya ditetapkan Wilayah KPH di BPKH Wilayah XVI Palu adalah sebagai berikut : Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Surat 1. Penyusunan Action Plan Pembangunan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : KPH Model Dampelas Tinombo 79/Menhut-II/2010, tanggal 10 Pebruari 2010, Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya buku tentang penetapan Wilayah Kesatuan Action Plan KPH Model yang akan menjadi acuan
  • 5. aksi pengelolaan KPH oleh Pengelola KPH Model Kegiatan pemantapan batas KPH Model Dampelas- Dampelas Tinombo. Tinombo dilakukan dengan rapat pembahasan 2. Pembentukan Wilayah KPH dengan instansi terkait. Rumusan dan kajian teknis Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Struktur tata batas akan dijadikan bahan ekspose ke Organisasi Pengelola KPH Model Dampelas Departemen Kehutanan. Tinombo. 3. Inventarisasi Sosial Budaya Wilayah KPH C. STRUKTUR ORGANISASI KPHP DAMPELAS Model TINOMBO KEPALA KPH Kegiatan ini dilaksanakan pada Desa-desa yang berada di wilayah KPH Model Dampelas Tinombo. SUB BAGIAN Hasilnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat TATA USAHA desa yang ada dalam wilayah KPH Model Dampelas Tinombo. 4. Pemantapan Batas Lokasi KPH Model
  • 6. SEKSI PERENCANAAN HUTAN SEKSI PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu D. JUMLAH PEGAWAI LINGKUP KPHP DAMPELAS dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat TINOMBO tidak langsung (intangible use) sebagai pengatur tata N0 UNIT ORGANISASI TINGKAT JUMLAH . PENDIDIKAN air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan 1 KPHP DAMPELAS TINOMBO SD - - SLTP longsor, sehingga eksistensinya harus tetap SLTA 6 SARJANA MUDA/D3 - dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan. S1 6 S2 1 S3 - Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : JUMLAH 13 SK. 792/MENHUT-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas Tinombo E. L UAS K AWASAN H UTAN KPHP DAMPELAS TINOMBO Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong
  • 7. Hutan Lindung 賊 21. 017 Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa luas B. Kawasan kawasan hutan KPHP Model Dampelas Tinombo Budidaya 1. Hutan Produksi Terbatas 賊 69.651 adalah 100.912 (seratus ribu sembilan ratus dua 2. Hutan Produksi Tetap 賊 10.244 belas) Ha di 2 (dua) wilayah Kabupaten yakni Donggala dan Parigi Moutong yang tersebar di 6 F. PERKEMBANGAN TATA BATAS KAWASAN HUTAN WILAYAH KPH MODEL (enam) wilayah Kecamatan yaitu 3 Kecamatan DAMPELAS TINOMBO diwilayah Kabuapten Donggala yaitu Kecamatan Balaesang, Damsol dan Sojol serta 3 wilayah Kegiatan Penataan Batas KPH Model Dampelas- Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong yaitu Tinombo didasarkan pada hasil realisasi tata batas Kecamatan Kasimbar, Tinombo Selatan dan masing-masing kawasan yang menjadi bagian dari Tinombo. wilayah kerja KPH, sebelum terbentuknya KPH Tabel 1. Luas Wilayah Kawasan Hutan KPHP Model Model Dampelas Tinombo. Adapun data Dampelas Tinombo. perkembangan realisasi dan rencana tata batas No Status Fungsi Luas (ha) . tersebut adalah sebagai berikut : I. Kawasan Hutan 賊 100.912 A. Kawasan Lindung
  • 8. 1. KPH Model Dampelas-Tinombo dengan b. Tata Batas Fungsi sepanjang = 81.741,44 M. luas areal 100.912 Ha memiliki panjang batas areal kerja sepanjang 505.675,03 meter, dengan perincian sebagai berikut : a. Batas Luar sepanjang = 278.860,39 M. b. Batas Fungsi sepanjang = 226.814,64 M. G. INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU YANG BERADA DI 2. Realisasi penataan batas Wilayah KPH WILAYAH KERJA KPHP DAMPELAS TINOMBO (Tata Batas sebelum terbentuknya KPH) adalah No Alamat Nama Perusahaan Kapasitas Keterangan . Industri sebagai berikut : 1 2 3 4 5 1. PT. Tatehe Nusa 1.300 Ds. Sibayu Kec. Aktif a. Penataan Batas Luar sepanjang = 190.583,67 M. Jaya Balaesang 2. UD. Bintang Fajar 2.000 Ds. Ponggerang Aktif b. Penataan Batas Fungsi sepanjang = 145.073,20 Kec. Damsol 3. PT. Pramadanu Putra 900 Ds. Sibayu Kec. Aktif M. Balaesang 4. UD. Mardiana 2.000 Ds. Malonas Kec. 3. Rencana penataan batas wilayah KPH Aktif Damsol 5. CV. Kaili Tovea Indah 1.000 Ds. Siweli Kec. adalah sebagai berikut : Balaesang Tidak Aktif 6. CV. Bowontowo Jaya 2.000 Ds. Malanggo a. Tata Batas Luar sepanjang = 88.276,72 M. Kec. Tinombo Aktif 7. CV. Jaya Elbit 1.500 Ds. Dongkas Kec. Aktif
  • 9. No N a m a Ke g ia ta n D a la m D IP A Ke u a n g a n F is ik Tinombo (R p ) (R p ) % % 1 Orientasi B atas (2009) 210,000,000 210,000,000 100.00 100.00 H. REALISASI PENCAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK Survei P o tensi Tegakan 100.00 100.00 2 Identifikasi A real Kerja KP H (2010) 500,000,000 200,000,000 100.00 100.00 KEGIATAN TAHUN 200 9 SAMPAI DENGAN TAHUN P enataan B lo k/P etak A real Kerja 100 100 2012 3 Survey P o tensi (201 ) 1 632,000,000 632,000,000 100.00 100.00 Rehabilitasi Hutan P ro duksi 100 100 1. Sumber Dana APBN 4 Survey P o tensi (2012) 1,235,039,089 370,891,889 30.00 30.00 Rehabilitasi Hutan P ro duksi Anggaran Realisasi No Nama Kegiatan Dalam DIPA Keuangan Fisik 5 A gro fo restry (2012) 1,200,000,000 - (Rp) (Rp) % % 100.0 100.0 6 Rehabilitasi Hutan P ro duksi (2012) 1,500,000,000 1 Inventarisasi Wilayah Kelola KPH (BP2HP 2009) 80,570,000 80,570,000 J u m l a h 5,277,039,089 1,042,000,000 19.75 100.00 0 0 100.0 100.0 2 Sosialisasi Institusi KPHP(BP2HP 2010) 90,000,000 90,000,000 0 0 Penataan Areal Kerja KPH (Blok / Petak) 100.0 100.0 3 204,270,000 204,270,000 (BP2HP 2011) 0 0 4 Survei Potensi (BP2HP 2011) 231,825,000 231,825,000 100.0 100.0 I. PELUANG USAHA 0 0 100.0 5 Sarana dan Prasarana (BPKH 2011) 785,000,000 785,000,000- 100,00 0 100.0 100.0 6 Survei Potensi (Dekon Dishut Prov. 2012) 235,925,000 235,925,000 0 0 7 Sarana Prasarana (BPKH 2012) 968,500,000 - - 8 Rehabilitasi Hutan Lindung (BPDAS 2012) 300,000,000 Jumlah 2,896,090,000 842,590,000 - - 2. Sumber Dana APBD
  • 10. P otensi pengembangan usaha masyarakat Pemanfaatan tanaman karet oleh di dalam wilayah KPHP Model Dampelas masyarakat , kawasan hutan untuk Tinombo adalah pengembangan tanaman pengembangan sebagai solusi karet. Pemilihan jenis ini berdasarkan penyelesaian konflik penggunaan pertimbangan penyelesaian konflik lahan kawasan hutan yang selanjutnya menjadi dalam wilayah KPHP Model dengan lahan embrio pengembangan hutan tanaman garapan masyarakat yang selama ini telah rakyat (HTR) dan hutan kemasyarakatan mengokupasi kawasan hutan pasca (HKM) terhadap pemanfaatan kawasan pengusahaan hutan oleh para pemegang hutan. Pola ini mulai dirintis dengan HPH (IUPHHK-HA). kegiatan yang didanai APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 201 1 berupa kegiatan penanaman karet seluas 50 Ha di desa Karya Mukti Kecamatan Damso l dan terus dilanjutkan pada tahun 2012 rehabilitasi seluas 750 Ha dengan
  • 11. tanaman karet, dan unggulan lokal dalam rangka mewujudkan pengelolaan hutan lainnya. Selain pengembangan Hutan optimal untuk kesejahteraan masyarakat di Tanaman rakyat (HTR) dan Hutan Sulawesi Tengah. Kemasyarakatan (HKM) di areal kerja KPHP Dampelas Tinombo yang saat ini KEPALA KESATUAN Kementerian Kehutanan sedang PENGELOLAAN HUTAN mencadangkan lokasi IUPHHK-HT PT. DAMPELAS TINOMBO Coltan Agro dengan komoditas pengembangan HTI karet. Ir. AGUS EFFENDI, M.Si 19630815.199203.1.017 J. P ENUTUP . Demikian Sekilas Data dan Informasi Pembangunan Kehutanan di KPHP Dampelas Tinombo Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
  • 12. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH UPT KPH DAMPELAS TINOMBO Palu, Mei 2012 DINAS KEHUTANAN JL. PALU-TOLIS KM 115 TAMBU. (0451) 421260 421261 FAX. 426860 S EKILAS D ATA DAN I NFORMASI P EMBANGUNAN UPT KPH DINAS KEHUTANAN P ROVINSI S ULAWESI T ENGAH
  • 13. RAN GRK = TIDAK ADA STRATEGI NASIONAL REDD + = TIDAK ADA RENCANA MENUJU SKPD = BELUM ADA KELENGKAPAN SARPRAS = KANTOR, 2 MOBIL DAN IUPHHK-HA = EKS PT. SINAR KAILI 3 MOTOR *MEJA KURSI, LEMARI, MOTOR DLL IUPHHK-HTI = EKS PT. TONDO MURNI BELUM DISERAHKAN DARI BPKH* IPHHK = TIDAK ADA IPHHBK = DITERBITKAN DISHUT DONGGALA IUPHJL = TIDAK ADA RENCANA TATA RUANG PROVINSI = HP, HPT, HL RENCANA TATA RUANG KAB/KOTA = HP, HPT, HL RENCANA KEHUTANAN = HP, HPT, HL RENCANA KEHUTANAN TK NASIONAL = TDK ADA RENCANA KEHUTANAN TK PROP. = TDK ADA RENCANA KEHUTANAN TK KAB/KOTA. = TDK ADA