Proposal skripsi perlindungan konsumen
Download as DOCX, PDF19 likes38,891 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Proposal penelitian skripsi mengenai peran Balai Besar POM Semarang dalam pengawasan peredaran makanan yang mengandung zat aditif. Proposal ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sistematika penelitian.
More Related Content
What's hot (20)
Similar to Proposal skripsi perlindungan konsumen (20)
Recently uploaded (20)
Proposal skripsi perlindungan konsumen
- 1. PROPOSAL USULAN RANCANGAN PENELITIAN UNTUK PENYUSUNAN SKRIPSI 1. JUDUL SKRIPSI : PERAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG DALAM PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF. 2. PELAKSANAAN PENELITIAN a. Nama : b. NIM : c. Jumlah SKS : d. IP komulatif : e. Nilai MPPH : f. Dosen wali : 3. DOSEN PEMBIMBING PENULISAN a. Pembimbing I : b. Pembimbing II : 4. RUANG LINGKUP :
- 2. 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Maraknya industri obat dan makanan merupakan dampak dari adanya persaingan antara pelaku usaha. Hal yang diutamakan sebagian besar pelaku usaha adalah mencari keuntungan setinggi-tingginya dengan cara memperbanyak hasil penjualan produk mereka. Untuk memperbanyak hasil penjualan, pelaku usaha obat dan makanan menjanjikan khasiat yang cepat pada produk yang dijual dengan cara mencampurkan bahan berbahaya. Informasi tentang produk obat dan bahan makanan semestinya dapat dilihat pada label yang ada di kemasan dan iklan. Namun label dan iklan seringkali memuat keterangan yang membingungkan bahkan cenderung menyesatkan konsumen1 . Produsen tidak mencantumkan secara jelas bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam obat dan makanan tersebut, sehingga konsumen tidak ragu dalam membelinya. Peraturan tentang pencantuman label itu sendiri diatur dalam Permendag No.19/M- Dag/Per/5/2009, Permendag No.62/M-Dag/Per/12/2009, Permendag No.22/M-Dag/Per/5/2009 dan ketiganya mengenai kewajiban pencantuman label, manual dan kartu garansi dalam Bahasa Indonesia. Badan POM merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting bagi konsumen di Indonesia. Peran Badan POM dalam 1 Mengapa Label dan Iklan Demikian Penting? (Warta Konsumen, Juli 2001) halaman 18.
- 3. melindungi peran penting bagi konsumen dalam hal ini masyarakat sangatlah besar. Tanpa adanya Badan POM, konsumen akan banyak dirugikan oleh pihak produsen yang menggunakan segala cara untuk meraih keuntungan yang besar tanpa mempedulikan dampaknya bagi konsumen. Dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai peran Balai Besar POM dalam melaksankan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya. Selain itu penulis juga akan membahas pengaturan tentang obat dan makanan di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul Peran Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Semarang Dalam Peredaran Makanan Yang Mengandung Zat Aditif. 1.2 Rumusan permasalahan Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : a. Bagaimana pengaturan tentang obat dan makanan di Semarang? b. Bagaimana peran Balai Besar POM terhadap peredaran obat dan makanan yang mengandung zat aditif? c. Apa saja hambatan-hambatan Balai Besar POM di Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan dalam rangka perlindungan konsumen?
- 4. 1.3 Tujuan penelitian Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : a. Mengetahui pengaturan tentang obat dan makanan di Semarang. b. Mengetahui peran Balai Besar POM terhadap peredaran obat dan makanan yang mengandung zat aditif. c. Mengetahui hambatan-hambatan Balai Besar POM Semarang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan dalam rangka perlindungan konsumen. 1.4 Kegunaan penelitian a. Praktis 1. Masyarakat umum Diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi masyarakat umum, mengenai peran Balai Besar POM dalam memberikan perlindungan konsumen. 2. Konsumen Diharapkan konsumen dapat mengerti dan memahami hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta untuk mengetahui peran Balai Besar POM terkait dengan perlindungan konsumen.
- 5. 3. Badan POM Diharapkan dengan adanya penelitian ini, maka dapat dijadikan acuan Balai Besar POM dan melindungi hak-hak konsumen, serta dapat berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. b. Teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dagang, agar hukum tidak hanya mengikuti kemajuan yang dicapai dalam ilmu ekonomi saja, tetapi jauh dari itu juga mampu memimpin dan mengarahkan perkembangan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang bukan saja makmur di bidang ekonomi, tetapi juga keadilan. Dan diharapkan juga penelitain ini dapat dijadikan referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya. 1.5 Sistematika penelitian Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab. BAB I : PENDAHULUAN Bab Pendahuluan ini dibagi atas 5 (lima) sub bab yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian. Dalam Bab Pendahuluan ini, penulis memuat tentang latar
- 6. belakang permasalahan, rumusan masalah yang merupakan inti dari pembahasan skripsi secara keseluruhan, tujuan dan kegunaan penelitian dan pada bagian penutup bab ini penulis menyampaikan sistematika penulisan agar dapat memberikan gambaran yang cukup jelas dari keseluruhan materi skripsi tersebut. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada dasarnya, Tinjauan Pustaka merupakan landasan teori untuk menganalisa masalah yang akan dibahas. Umumnya berisi kerangka pemikiran yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti, yaitu Peran Balai Besar POM dalam pengawasan peredaran obat dan makanan yang mengandung zat aditif. Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang produk dan standarisasi produk, tinjauan umum tentang Konsumen dan Perlindungan Konsumen, serta tinjauan umum tentang Badan POM. BAB III : METODE PENELITIAN Bab ini berisi tentang metode penelitian dengan jelas dan terperinci, yaitu meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
- 7. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian memuat tentang Peran Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan, cara sosialisasi dan penyebaran info tentang Perlindungan Konsumen dan Pelaksanaan Pengawasan Bersama Pemerintah terhadap produk. BAB V : PENUTUP Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan bagi Balai Besar POM dalam memberikan perlindungan konsumen 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Tinjauan mengenai konsumen dan perlindungan konsumen 2.1.1 Pengertian konsumen Terdapat berbagai pengertian mengenai konsumen walaupun tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara satu pendapat dengan pendapat lainnya. Konsumen sebagai peng-Indonesia- an istilah asing (Inggris) yaitu consumer, secara harfiah dalam kamus-kamus diartikan sebagai "seseorang atau sesuatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu"; atau "sesuatu atau seseorang yang mengunakan
- 8. suatu persediaan atau sejumlah barang". ada juga yang mengartikan "setiap orang yang menggunakan barang atau jasa"2 2.1.2 Perlindungan konsumen Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen disebutkan : Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2.1.3 Hak dan kewajiban konsumen Ide, gagasan atau keinginan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen berkembang dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat. Kepentingan-kepentingan konsumen yang mendapat perlindungan dirumuskan dalam bentuk hak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut : 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 2 Az Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.20
- 9. 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. 5. Hak untuk mendapatkan advoksi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 2.1.4 Pengaturan tentang perlindungan konsumen Undang-undang perlindungan konsumen ini dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan upaya pembudayaan konsumen. Sebelumnya adanya undang- undang ini, banyak masyarakat yang memandang bahwa
- 10. kedududkan konsumen begitu lemah dan pelaku usaha kurang memperhatikan hak-hak konsumen. Kitab Undang- undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan upaya perlindungan konsumen dirasakan belum cukup. Perwujudan aspek hukum perlindungan konsumen di Indonesia melalui proses yang panjang. Sebelumnya masyarakat hanya mengenal Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) suatu NGOs Customer Protection yang melakukan kegiatan advokasi konsumen (pendidikan, penelitian, pengaduan dan publikasi konsumen). 2.2 Tinjauan mengenai makanan 2.2.1 Pengertian obat dan makanan Obat10 adalah bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan,mineral maupun zat kimia tertentu yang dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit, memperlambat proses penyakit dan atau menyembuhkan penyakit. Makanan11 adalah bahan, biasanya berasal dari hewan maupun tumbuhan dan dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan dana tenaga nutrisi. Makanan dibutuhkan manusia biasanya dibuat melalui bertani atau berkebun yang meliputi sumber hewan dan tumbuhan. 10 informasi-obat.com 11 wikipedia.org
- 11. 2.2.2 Pengertian tentang produk obat dan makanan Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen bahwa : Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. 2.2.3 Zat Aditif Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi, pengemasan atau penyimpanan untuk maksud tertentu. Penambahan zat aditif dalam makanan berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga dan untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan. Pada awalnya zat-zat aditif tersebut berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang selanjutnya disebut zat aditif alami. Umumnya zat aditif alami tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Akan tetapi, jumlah penduduk bumi yang makin bertambah menuntut jumlah makanan yang lebih besar sehingga zat aditif alami tidak mencukupi lagi. Bahan baku pembuatannya adalah dari zat-zat
- 12. kimia yang kemudian direaksikan. Zat aditif sintesis yang berlebihan dapat menimbulkan beberapa efek samping misalnya: gatal-gatal, dan kanker. 2.3 Tinjauan mengenai BPOM Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. BPOM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 jo Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departeman. Untuk melaksanakan tugas pengawasan tersebut, BPOM membentuk Balai Besar POM di setiap provinsi. 3. METODE PENELITIAN 3.1 Metode pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian meneliti data primer yang ada di lapangan.16 16 Soerjono Soekanto, Op.Cit, halaman 52
- 13. Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum perlindungan konsumen dan dimulai dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Perlindungan Konsumen 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan aspek empirisnya adalah usaha-usaha nyata dari Balai besar POM Semarang sebagai wujud perlindungan konsumen dari peredaran obat dan makanan yang mengandung zat aditif. Sebagai perwujudan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan- peraturan yang telah disebutkan di atas. Aspek-aspek empiris tersebut juga meliputi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Badan POM Semarang dalam menghadapi permasalahan tersebut, serta bagaimana cara pemecahan masalah tersebut.
- 14. 3.2 Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang mana penulisan hukum ini merupakan atau menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan teori hukun dan praktik yang menyangkut objek masalah, yaitu peran Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan sebagai wujud perlindungan kepada konsumen terhadap penggunaan obat dan makanan yang mengandung zat aditif. 3.3 Jenis dan metode pengumpulan data Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan dua cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. 17 1. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.18 Dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.19 17 Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, Penelitian Normatif, (Jakarta : Rajawali Press, 1985) halaman 35 18 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT Grafindo Persada) halaman 30
- 15. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terarah. Dalam wawancara terarah ini dipergunakan daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Dengan mempersiapkan daftar pertanyaan diharapkan wawancara dapat dilakukan dengan lebih menghemat waktu. Wawancara dalam penelitain ini dilakukan langsung kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah Balai POM atau Balai Besar POM di Semarang. Balai POM adalah Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di setiap provinsi. Balai POM/Balai Besar POM memiliki tugas, fungsi dan kewenangan sama yang didasarkan pada kebijakan Badan POM. Karena populasi yang ada sangat luas dan besar, untuk itu diperlukan pengambilan sebagian unit yang akan diteliti dengan metode sampel. Teknik pengambilan sampel merupakan proses memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah random sampling, yaitu dengan mengambil 1 (satu) sampel dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Balai Besar POM di Semarang. Adapun yang menjadi responden dalam penelitain ini adalah : a. Kepala dan Staf Seksi Layanan Informasi Konsumen Balai Besar POM Semarang. b. Pengawas ahli.
- 16. 2. Data Sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitain ini meliputi: a. Bahan Hukum Primer Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan Balai Besar POM dan perlindungan konsumen yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departeman (LPND).
- 17. 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. a. Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan- bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya : 1. Kepustakaan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen 2. Bahan-bahan karya para sarjana b. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : 1. Kamus Hukum 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. 3.4 Metode penyajian data Data yang telah terkumpul akan diolah melalui proses editing, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah
- 18. sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam editing juga dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap. Apabila data yang diperoleh dipandang sudah memnuhi tujuan penelitian maka langkah selanjutnya adakah menyusun data tersebut secara sistematis dan sesuai dengan penulisan skripsi yang benar 3.5 Metode analisis data Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif,19 yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan karena data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.20 Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam metode kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. 19 Ronny Hanitijo, Op.Cit, halaman 57 20 Ibid, halaman 35