Putri jevon tesa ppkn..
Download as PPTX, PDF
1 like661 views
Dokumen tersebut membahas pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab agar tercipta ketertiban dan keamanan di masyarakat. Terdapat beberapa bentuk penyampaian pendapat seperti unjuk rasa, rapat umum, dan mimbar bebas yang dapat dilakukan di tempat umum tertentu dengan pemberitahuan tertulis kepada polisi terlebih dahulu. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat diken
Putri jevon tesa ppkn..
- 1. B.PENTINGNYA KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SECARA BEBAS DAN BERTANGGUNGJAWAB
- 2. Kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab sangat penting dilakukan agar tercipta ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3. 1. Tata cara mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, dalam UU A. Pasal 9 Ayat (1) Bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dapat dilakukan dengan cara: pawaiUnjuk rasa Rapat umum Mimbar bebas
- 4. Bentuk penyampain pendapat dimuka umum boleh dilaksanakan di tempat- tempat terbuka umum , kecuali tempat yang dilarang oleh UU adalah : TEMPAT TEMPAT TERSEBUT
- 5. Istana kepresidenan TEMPAT IBADAH INSTALANSI MILITER STASIUN RUMAH SAKIT PELABUHAN TERMINAL OBjEK VITAL
- 6. Penyampaian pendapat dimuka umum wajib diberitahukan terlebih dahulu kepada polri setempat secara tertulis selambat-lambatnya 3x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- 7. Surat pemberitahuan secara tertulis kepada polri memuat: Maksud dan tujuan Tempat lokasi & rute Waktu & lamnya Nama & alamt Penanggun g jawab Bentuk Jumlah peserta
- 8. Seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai lima orang penanggung jawab
- 9. Setelah menerima surat pemberitahuan, polri berkewajiban untuk melakukan hal berikut : Memberi surat tanda terima pemberitahuan Berkoordinasi dengan penanguung jawab Berkooordinasi dengan pemimpin instansi atau lembaga yang akan didemo Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi , serta rute
- 10. G.Pasal 13 ayat (2) Dalam pelaksanaannya , polri wajib memberi perlindunag keamanan terhadap pelaku atau peserta demonstrasi .
- 11. Pembatalan pelaksanaan demonstrasi disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada polri selambat-lambanya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan
- 12. Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan ini dalam pasal 15 dan 18 A.Pasal 15 pelaksanaan demokrasi dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9 ayat(2) dan (3), pasal 10 dan pasal 11.
- 13. 1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang- halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lam 1 tahun. 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan