RAKERNAS PA MARI 2010 versi A
- 1. RUMUSAN HASIL DISKUSI KOMISI II BIDANG URUSAN LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA Pada hari ini Rabu tanggal 13 Oktober 2010 pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Balikpapan tahun 2010, dengan thema DENGAN SEMANGAT PERUBAHAN MEMPERKOKOH LANDASAN MENUJU PERADILAN YANG AGUNG Memperhatikan : 1. Pengarahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial. 3. Pengarahan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial. 4. Pengarahan Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. Pengarahan Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Membaca : Paparan yang disajikan : 1. Beberapa Permasalahan dilingkungan Uldilag oleh Tuada Uldilag. 2. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama oleh Prof DR.H.Abdul Manan SH, S.Ip.,M.Hum. 3. Pembaruan Hukum Oleh Drs. H. Mukhtar Zamzami, SH, MH. 4. Hukum Kewarisan KHI Oleh Drs. H. Habiburrahran, SH., M.Hum. 5. Kode Etik Mediator Oleh Drs. H. Hamdan, SH, MH. 6. Pembinaan Peradilan Agama Dan Upaya Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Untuk Semu (Justice For All) Oleh Drs. H. Wahyu Widiyana, MA. Menimbang : Bahwa setelah mendengar paparan serta pendapat yang berkembang didalam diskusi kelompok untuk lingkungan 1
- 2. Peradilan Agama perlu ditetapkan hasil diskusi tersebut dan menyimpulkan sebagai berikut: M E N Y I M P U L K A N A. Permasalahan Teknis Yustisial. 1. Semua hasil rumusan Rakernas tahun 2009 di Palembang kecuali yang diadakan perubahan dalam rumusan ini, tetap berlaku dan dijadikan sebagai rumusan dalam Rakernas tahun 2010 di Balikpapan. 2. Hakim dalam mengadili perkara, harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. 3. Hakim dalam mengambil keputusan, dapat menggunakan teknik penemuan hukum dengan methode interpretasi, kontruksi dan hermeneutika hukum. 4. Hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadlanah, disamping mempertimbangkan KHI, UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juga harus memperhatikan UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT serta UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 5. Ahli Waris Pengganti sebagaimana tersebut dalam Psal 185 KHI pelaksanaannya dibatasi kepada keturunan garis lurus kebawah sampai dengan derajat cucu. 6. Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang menyangkut Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, namun Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa harta bersama, maupun sengkerta waris yang objek sengketanya berupa saham di Perseroan Terbatas. 7. Untuk menghindari terjadinya penyalah gunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat / ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian. 2
- 3. 8. Masalah perceraian yang para pihaknya / salah satu pihak adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), hendaknya memperhatikan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Perajurit. 9. Pelaksanaan SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara. 10.Dalam proses pemeriksaan Itsbat Nikah harus dilaksanakan secara seksama dan teliti, tidak ada istilah Tajdidun Nikah. 11. Untuk membantu Tenaga Kerja Wanita / Tenaga Kerja Indonesia yang menghadapi masalah hukum diluar negeri khususnya yang menyangkut masalah bidang perkawinan, perlu terobosan mengenai kemungkinan untuk melaksanakan pemeriksaan / persidangan perkara itsbat nikah di Kedutaan Besar Indonesia termasuk pembiayaannya. 12. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Hakim tingkat banding berwenang untuk memeriksa, mengadili kembali dan memutus perkara sebagai yudex factie. Dalam hal Hakim tingkat banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama lalai menerapkan ketentuan hukum formil, maka amar putusan ditingkat Banding disamping menyatakan putusan Pengadilan Agama Batal Demi Hukum, harus mengadili sendiri atau memerintahkan kepada Pengadilan tingkat Pertama untuk memeriksa ulang dan memutuskan perkaranya. 13. Untuk kepastian hukum, Putusan izin ikrar talak yang tidak dilaksanakan setelah lewat tenggang waktu 6 bulan dari tanggal Penetapan Hari Sidang pengucapan ikrar talak, perlu adanya penetapan yang menyatakan bahwa putusan tentang izin ikrar talak tersebut sudah tidak berkekuatan hukum lagi. B. Pembinaan Administrasi Peradilan : 1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No 50 Tahun 2009, secara ex officio hakim harus memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk menyampaikan salinan putusan / penetapan Ikrar talak kepada Pejabat yang terkait. 3
- 4. 2. Untuk menyamakan pola tindak dan pola pikir dalam pelaksanaan Administrasi Perkara, perlu mengoptimalkan pelaksanaan SK KMA/001/SK/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan PK. 3. Untuk tahap awal, pengisian Buku Jurnal di tingkat pertama atas perkara yang diajukan secara Prodeo, panjar biaya perkara harus ditulis NIHIL. Selanjutnya jika permohonan tersebut dikabulkan maka dalam jurnal tersebut di tulis jumlah panjar biaya perkaranya. Untuk berperkara secara prodeo ditingkat Banding dan atau Kasasi agar mengacu pada Lampiran B SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. 4. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pola Bindalmin perlu didukung dengan aplikasi SIADPA (Sistem Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama) dan Aplikasi SIADPTA. 5. Disamping sosialisasi perlu bimbingan dan monitoring yang simultan ke Satker tentang pelaksanaan Pola Bindalmin, SIADPA / SIADPTA termasuk sarana administrasi perkara lainnya. 6. Untuk membantu pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis terutama perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas akan diberi bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan atau permohonan sejak tahun 2011. Dalam tahun 2010 ini agar dilakukan sosialisasi dan pendalaman SEMA 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dalam berbagai kesempatan sehingga pelaksanaan penanganan perkara prodeo, pelaksanaan sidang keliling dan penyelenggaraan posbakum dapat berjalan dengan baik. 7. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tertib pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama perlu adanya bimbingan tehnis dan monitoring yang dilakukan secara simultan dengan melibatkan Hakim dan Panitera. 8. Untuk mengoptimalkan pemungutan PNBP, agar berpedoman kepada PP nomor 53 tahun 2008 tentang PNBP. 9. Pemungutan biaya proses agar mengacu kepada hasil RAKERNAS Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang. 10. Pengembalian sisa panjar perkara diusahakan agar diberikan segera setelah sidang selesai, dengan menggunakan instrument pengembalian sisa panjar. 4
- 5. Untuk mengefektifkan upaya tersebut perlu disiapkan loket khusus yang bertuliskan TEMPAT PENGEMBALIAN SISA PANJAR. 11. Laporan perkara prodeo, sidang keliling dan bantuan hukum dan biaya perkara secara berkala di laporkan melalui SMS Gateway. C. Peningkatan Kemampuan Tenaga Teknis : 1. Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga teknis baik Hakim maupun Pejabat Kepaniteraan perlu diberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan, orientasi, seminar dan mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu perlu diadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan instansi terkait lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan Hakim dalam bidang pengarusutamaan dan sensifitas gender, perlindungan anak, perempuan dan penyandang disabilitas perlu adanya kerjasama dengan lembaga terkait. 3. Mengingat pentingnya data kepegawaian yang akurat dalam pelaksanaan mutasi dan pengembangan karier pegawai, diperlukan pengelolaan SIKEP dan SIMPEG secara profesional. D. Lain-lain : 1. Dalam rangka merespon permintaan masyarakat Indonesia di Luar Negeri untuk memperoleh pelayanan hukum khususnya dibidang itsbat nikah perlu adanya kajian yang konkrit tentang landasan hukum dan mekanisme pelaksanaan sidang di luar negeri (Kantor Kedubes). 2. Dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum perlu dilakukan sosialisasi dan pendalaman SEMA 10/2010 tersebut. 3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dan sejalan dengan pemekaran wilayah, perlu segera dibentuk Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama. 4. Dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, perlu dorongan agar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan website. 5
- 6. Balikpapan; 12 Oktober 2010. Tim Perumus, 1. Drs. H. Zainal Imamah, SH, MH. ( Ketua ) .............................. 2. Drs. H. Zainuddin Fajari, SH, MH. (Sekretaris) ............................. 3. Drs. H. Jufri Ghalib, SH, MH. ( Anggota ) ............................. 4. Drs. H. Chatib Rasyid, SH, MH ( Anggota ) ............................. 5. Drs. H. M.Yamin Awie, SH, MH. ( Anggota ) ............................. 6. Drs. Purwo Susilo, SH, MH. ( Anggota ) .............................. 7. Drs. H. Farid Ismail, SH, MH. ( Anggota ) ............................. 8. Drs. Hasan Bisri, SH, MH. ( Anggota ) ............................. 9. Drs. H. Sayed Usman, SH, MH. ( Anggota ) ............................. 10. Drs. H. Amran Suadi, SH., MH, MM. ( Anggota ) ............................. 11.Drs. H. Faisol, SH, MH. ( Anggota ) ............................. 12.Drs. H. Bahrin Lubis, SH., MH. ( Anggota ) . 6
- 7. PESERTA / ANGGOTA KOMISI II KOMISI ULDILAG A. WAKIL KETUA DAN HAKIM AGUNG No NAMA JABATAN 1 Dr. H. Ahmad Kamil, SH. M.Hum. Wakil Ketua MA Bidang NonYudisial 2 Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA. Hakim Agung 3 Prof. Dr. H. Abdu! Manan, SH. S.IP. M.Hum. Hakim Agung 4 Drs. H. Habiburrahman M.Hum. Hakim Agung 5 Drs. H. Hamdan, SH. MH. Hakim Agung 6 Drs. H. Muchtar Zamzami, SH. MH. Hakim Agung B. ESELON I DAN ESELON II No NAMA JABATAN 1 Drs. H. M. Rum. Nessa, SH. MH. Sekretaris Mahkamah Agung 2 Drs. H. Wahyu Widiana, MA. Dirjen Badan Peradilan Agama 3 Drs. Purwosusilo, SH., MH. Hakim Tinggi Pengawas 4 Drs. Farid Ismail, SH. Sekretaris Dirjen Badilag 5 Drs. H. M. Zufran Sarbie, MH. Dir. Pemb. Tenaga Teknis Peradilan Agama 6 Sayed Usman, SH. MH. Dir. Pemb. Administrasi Peradilan Agama 7 Drs. Hidayatullah MS, MH. Dir. Pranata & Tata Laksana Perk. Perdata Agama 8 Drs. H.Amran Suadi, SH. MH. MM. Inspektur Wilayah I C. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA No NAMA JABATAN 1 Drs. H. Idris Mahmudy, SH. MH. Ketua Mahkamah Syariyah NAD 2 Drs. H. Soufyan M. Saleh, SH. KPTA Medan 3 Drs. H. Moh. Thahir, SH. MH. KPTA Padang 4 Drs. H. Mahyiddin Usman, SH. MH. KPTA Pekanbaru 7
- 8. 5 Drs. H. Muzani Zahri, SH. MH. KPTA Jambi 6 Drs. H. A. Mukhsin Asyrof, SH. MH. KPTA Palembang 7 Drs. H. Dja'far Abd. Muchith, SH. M.HI. KPTA Bangka Belitung 8 Drs. H. Wildan Suyuthi, SH. MH. KPTA Bengkulu 9 Drs. H. Sudirman Malaya, SH. MH. KPTA Bandar Lampung 10 Drs. H. M. Thahir Hasan. KPTA Banten 11 Drs. H. Khalilurrahman, SH. MBA. MH. KPTA Jakarta 12 Drs. H. M. Zainal Imamah, SH. MH. KPTA Bandung 13 Drs. H. Chatib Rasyid, SH. MH. KPTA Semarang 14 Drs. H. Ahmad Syarhuddin, SH. MH. KPTA Yogyakarta 15 Drs. H. Kusno, SH. MH. KPTA Surabaya 16 Drs. H. Alimin Patawari, SH. MH. KPTA Banjarmasin 17 Drs. H. Samarcondy Nawawi, SH. KPTA Palangkaraya 18 Drs. H. Hefni H. S. Hasan , M.Hum. KPTA Pontianak 19 Drs. Yasmidi, SH. KPTA Samarinda 20 Drs. H. M. Hasan H. Muhammad, SH. MH. KPTA Makassar 21 Drs. H. Muh. Djufri Palallo, SH. MH. KPTA Palu 22 Drs. H. Abd. Razak Ahmad, SH. MH. KPTA Kendari 23 Ors. H. M. Sanusi Khalid, SH. MH. KPTA Gorontalo 24 Drs. H. A. Karim A. Razak, SH. MH. KPTA Mataram 25 Drs. H. Said Husin, SH. MH. KPTA Kupang 26 Drs. H. Jufri Ghalib, SH. MH. KPTA Ambon 27 Drs. H. Moeh. Natsir R. Pomalingo, M.HI. KPTA Maluku Utara 28 Drs, H. Abdurrahman HAR, SH. KPTA Jayapura D. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGl AGAMA No NAMA JABATAN 1 Drs. H. Armia Ibrahim, SH. WK. Mahkamah Syar'iyah Prov. NAD 2 Drs. Buchoiry Ras WK. PTA. Pekanbaru 3 Drs. H. M. Syahron Nasution, SH. MH. WK. PTA. Medan 4 Dra. Hj. Husnaini A, SH. M.Ag. WK. PTA. Padang 8
- 9. 5 Dra. Hj. Siti Maryam Pan/Sek PTA. Banten 6 Drs. H. Yamin Awie, SH. MH. WK. PTA. Jambi 7 Drs. H. A. Dahlan, SH. MH. WK. PTA. Palembang 8 Drs. H. Ajis Jaman Gani, M. HI. WK. PTA. Bangka Belitung 9 Drs. H. Sudirman Arif WK. PTA. Bengkulu 10 Drs. H. Muwahiddin, SH. MH. WK. PTA. Bandar Lampung 11 Drs. Hasan Bisri, SH. M.Hum. WK. PTA. Banten 12 Drs. H. Zainuddin Fajari, SH. MH. WK. PTA. Jakarta 13 WK. PTA. Bandung 14 Drs. H. Syamsul Falah, SH. M.Hum. WK. PTA. Surabaya 15 Drs. H. Ismail Ibrahim, SH. MH. WK. PTA. Samarinda 16 Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH. MH. WK. PTA. Pontianak 17 Drs. H. Mudjtahidin, SH. MH. WK. PTA. Semarang 18 Drs. H. Mansur Nasir, SH. WK. PTA. Yogyakarta 19 Drs. H. Rodlin Afif, SH. WK. PTA. Banjarmasin 20 Drs. H. Bahruddin Muhammad, SH. MH. WK. PTA. Palangkaraya 21 Drs. Bahrussam Yunus, SH. MH. WK. PTA. Makassar 22 Drs. Masykur Latuconsina WK. PTA. Manado (H.T/ Pengganti WK. PTA) 23 Dr. H. Nurdin Juddah, SH. MH. WK. PTA. Palu 24 Drs. H. Djajusman MS, SH. MH. WK. PTA. Kupang 25 Drs. H. Abu Amar, SH. MH. WK. PTA. Ambon 26 Drs. H. M. Djufri Ahmad, SH. MH. WK. PTA. Kendari 27 Drs. H. M. Said Munji, SH. MH. WK. PTA. Mataram 28 Drs. H. Rahmat Satya Wibawa, M.Hum. WK. PTA. Maluku Utara 29 Drs. H. Muslimin Simar, SH. MH. WK. PTA. Gorontalo 30 Drs. H. Abuhuraerah, SH. MH. WK. PTA. Jayapura E. ASKOR (ASISTEN KOORDIONATOR) No NAMA JABATAN 1 Drs. H. Faisol, SH. Askor Tim E 2 Suhartanto, SH. MH. Askor Tim B.2 9
- 10. F. PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA NO NAMA JABATAN 1 Drs. H. Syamsikar Pan / Sek Mahkamah Syar'iyah Prov. NAD 2 Tukiran, SH. Pan / Sek PTA. Medan 3 Rahmadi Suhamka, SH. Pan / Sek PTA. Surabaya 4 Drs. Syafruddin Pan / Sek PTA. Pekanbaru 5 Drs. Yustan Azidin, SH. MH. Pan / Sek PTA. Padang 6 Drs. Farid Plt Pan / Sek PTA. Kendari 7 Drs. H. Pahri Hamidi, SH. Pan / Sek PTA. Jambi 8 Ahmad Zaini, SH. MH. Pan / Sek PTA. Palembang 9 H. A. Jakin Karim, SH. MH. Pan / Sek PTA. Bangka Belitung 10 Drs. Darmadi Pan / Sek PTA. Bengkulu 11 H. Muh. Ibrahim, SH. MH. Pan / Sek PTA. Bandar Lampung 12 H. Tri Haryono, SH. Pan / Sek PTA. Bandung 13 Drs. H. Bahrin Lubis, SH. MH. Pan / Sek PTA. Jakarta 14 Drs. Djuhrianto Arifin, SH. MH. Pan / Sek PTA. Semarang 15 Supardjiyanto, SH. Pan / Sek PTA. Yogyakarta 16 Drs. Muhammad Yamin, MH. Pan / Sek PTA. Banjarmasin 17 Drs. Zainuddin Zain, SH. Pan / Sek PTA. Palangka-raya 18 Muchammad Yusuf, SH. Pan / Sek PTA. Pontianak 19 Drs. Sugian Noor, SH. Pan / Sek PTA. Samarinda 20 Drs. Agus Zainal Mutaqien, SH. Pan / Sek PTA. Makassar 21 Drs. M. Darman Rasyid, SH. MH. Pan / Sek PTA. Palu 22 Drs. Arisno Mertosono, SH. Pan / Sek PTA. Gorontalo 23 Harson Hamzah, S.Ag. Pan / Sek PTA. Manado 24 Khaeril Anwar, SH. MH. Pan / Sek PTA. Mataram 25 Drs. Misbahul Munir, SH. Pan / Sek PTA. Kupang 26 Basri, SH. MH. Pan / Sek PTA. Ambon 27 Ekram Payopo, S.Ag. Pan / Sek PTA. Maluku Utara 28 Drs. Musbir Wapan. PTA. Jayapura 10