Reformasi dan pemberantasan korupsi
Download as PPTX, PDF
0 likes294 views
Reformasi dan pemberantasan korupsi
- 1. Reformasi birokrasi untuk kesejahteraan rakyat Agus Dwiyanto LAN
- 2. Evaluasi kritis terhadap pelaksanaan RB Pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan RB; GDRB dan berbagai peraturan pelaksanaannya RB menjadi prioritas nasional Rekrutmen calon PNS terbuka dan fair UU N0.5/ 2114 tentang ASN Pelaksanaan RB belum memiliki efek yang jelas terhadap perbaikan kualitas birokrasi Praktik korupsi Kualitas pelayanan publik Efektivitas pemerintahan masih rendah
- 3. Problema dalam implementasi RB.. Pendekatan generik, area perubahan, kaitannya dengan tujuan RB tidak jelas, perlakuan terhadap K/L/D, Tidak ada mainstreaming reform di pimpinan K/L/D Terlalu banyak paper work dan kurang perhatian terhadap perubahan itu sendiri Mispersepsi RB dengan renumerasi, tujuan dari K/L/D cenderung memperbesar prosentasi renumerasi
- 4. Tujuan Hasil dan impak Pemberantasan korupsi Kualitas Pelayanan publik Kualitas regulasi Budaya organisasi Organisasi yang solid & efisien Struktur governance yang jelas Kesejahteraan rakyat Reformasi birokrasi Kerangka kebijakan reformasi birokrasi
- 5. Mengembalikan RB ke jalur yang seharusnya RB harus dikaitkan dengan tujuan dan problema yang dihadapi K/L/D Problema K/L/D dan kualitas birokrasi berbeda, karena program RB bisa berbeda antar K/L Fokus RB harus pada perubahan bukan paper work, perubahan harus menyentuh perubahan kultural dan sistimik, terutama mindset, sikap dan perilaku Fokus pada area strategis sehingga lebih manajebel dan terukur, harus dikaitkan dengan tujuan strategis; Pemberantasan korupsi, kualitas kebijakan dan regulasi, dan kualitas pelayanan. Leadership harus menjadi bagian dari RB, tidak boleh dianggap sebagai taken for granted
- 6. Mengembalikan Strategi keluar dari praktik lama menuju pada tradisi baru. Konsensus internal untuk memulai tradisi dan prilaku baru dengan standar integritas yang tinggi. Keberanian untuk mengambil garis yang tegas dengan masa lalu Mengembangkan akuntabilitas tanggung- renteng, pertanggungjawaban individual dan kolektif. Sharing informasi dan tanggungjawab, peduli kepada institusi
- 7. Mengembalikan Indikator sukses dari RB harus secara langsung terkait dengan perubahan dalam tiga tujuan: pemberantasan korupsi, perbaikan kualitas regulasi, dan kualitas pelayanan. Indikator dibuat bersama dengan stakeholders eksternal, terutama yang langsung terkait dengan kegiatan K/L/D Kepemilikan bersama, RB menjadi gerakan sosial bukan sekedar proyek pemerintah Melibatkan tokoh yang memiliki track record yang baik di sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk menjadi mentor dan coach bagi K/L/D untuk mempercepat dan memperkuat efektivitas RB