際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi sag

Download as PPTX, PDF
Ratih Astuti Widyawati
Ratih Astuti Widyawati
1 of 17
Downloaded 117 times
REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DESA MENUJU DEMOKRASI kurdimatin@yahoo.com 0813 8606 3358
DATA DESA/ KELURAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN KECAMATAN DESA KELURAHAN JUMLAH 2008 154 1242 262 1504 2010 154 1273 262 1535 2012 155 1273 278 1551 DESA/ KELURAHAN MENURUT KLASIFIKASI TAHUN SWADAYA SWAKARSA SWASEMBADA BELUM JUMLAH TERKLASI FIKASI 2008 1229 275 - - 1504 2010 1229 275 - 31 1535 KABUPATEN (4) DATA TERAKHIR BELUM MASUK KOTA (4)
PENGATURAN DESA DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA JEPANG 1854- Cikal Bakal Pengaturan OSAME SERAI No. 71 Tahun Daerah/ Desa 1944 Diangkat Melalui Otonomi pemilihan dan Pemilihan (4 Tahun) pengaturan sendiri IGO-IGOB KEMERDEKAAN ORDE LAMA ORBA ORDE REFORMASI 1945-1965 (pasal 18 UUD UU No. 05 ORDE BARU / UU No. 22/ 1999 1945) UU No. 05 1979 Demokratisasi desa UU No. 01/ 1945 /Keseragaman 1979 (BPD) UU No.2 / 1948 Keseraga Desa UU No. 32/ 2004 ( PP UU No. 19/ 1965 Desa Praja man Desa 72/ 2005) UU No. 06/ 1964 PERPU RUU-DESA
SPIRIT PENGATURAN DESA PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHAN ORDONANSI ORDONANSI JEPANG HINDIA ORDONANSI KEMERDEKAAN BELANDA Pemilihan diatur Kemerdekaan, asas sangat ketat OTDES tetap Desa diikat dipertahankan dalam sistem beragam pengaturan ORBA, untuk Sentralisik dan kelanggengan Kepala Desa di Keseragaman koloni fungsikan sebagai Desa pengawas rakyatnya OREF, Reduksi aturan Desa dari UU menjadi PP.
POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA TIAP PERIODE PRIODE KOLONIAL Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai Bahan Hukum Otonom Lebih Dari Kesatuan Komunal Masyarakat Kedudukan Desa Sebagai Pemilik Harta Benda, Dan Menghargai Keragaman PRIODE JEPANG Ada Struktur Perangkat Desa Ada Batasan Priode (4 Tahun) Otonomi Desa di Batasi PRIODE KEMERDEKAAN ORLA, Peraturan Desa Selalu Terkait dengan Aturan Pemda ORBA, Otonomi Desa Bias OREF, Revitalisasi Konsep Desa, Disorientasi Sistem Pemerintahan Desa, Pola Pengaturan Sistem Dan Masa Tuga Kades (Ada Kecenderungan Merubah Otonomi Desa)
PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah Ada Disorientasi Filosofis Ada Spirit Kompetitif Mengikuti Pola Rekrutmen Politik Pada Tataran Administratif Ada Bendsmark Pada Sistem Administrasi Negara Permasalahan Yang Stereotip Secara Nasional
PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi Pada Posisi Terbatas Terhadap Desa. Ada banyak aturan yang tidak sinkron terutama peran antar pemerintah pada desa. Paradigma pemikiran yang terlalu modern tentang fungsi desa, sehingga peran desa tercabut dari akar filosofisnya Aksesbilitas fiskal desa, belum memenuhi harapan aturan dan rakyat desa.
DEFINISI PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTU DENGAN PRINSIP NKRI KECAMATAN, ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DESA, ATAU DISEBUT NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR, MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ADAT ISTIADAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH SISTEM NKRI PEMDES, ADALAH PENYELENGGARA URPEM OLEH PEMDES DAN BPD DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM NKRI
URUSAN DESA - KEWENANGAN URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI PEMERINTAHAN URPEM LAIN, YANG MENURUT UNDANG-UNDANG DISERAHKAN PADA DESA URUSAN YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH DISERTAI PENYERAHAN 3M)
REFORMASI TATA KELOLA PEMDES TATA KELEMBAGAAN PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIPILIH DARI MASYARAKAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MITRA, DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TATA LAKSANA PERDES, ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT BPD BERSAMA KEPALA DESA PEMBINAAN, ADALAH PEMBERIAN PEDOMAN, STANDAR PELAKSANAAN, PERENCANAAN, LITBANG, DIKLAT, MONEV, KONSULTASI, PENGAW ASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMDES
Lanjutan... TATA KELOLA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA APB-DESA RENCANA TAHUNAN KEUANGAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BPD, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA SISTEM PELAPORAN - LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT - LKPJ KEPADA BPD - INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA (PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA DENGAN UMR KAB/KOTA DIATUR DENGAN PERDA DITETAPKAN DALAM APB-DESA MEMUAT : - RINCIAN JENIS PENGHASILAN - RINCIAN JENIS TUNJANGAN - PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN
SUMBER PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI - DESA 10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DIATUR DENGAN PERDA DIBAGI BERDASARKAN PERKADA 10 % DARI DANA PERIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MASUK KAS DESA HIBAH TAK MENGIKAT KADES, ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA DAPAT DILIMPAHKAN PADA PERANGKAT DESA HARUS ADA PERDES TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PERKADA PENGELOLAAN KEUANGAN - DESA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH - MEMBERI PEDOMAN NSPK - DIKLAT - PENGHARGAAN - PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN - AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA - MEMFASILITASI KEBERAGAMAN DESA PROVINSI - PEDOMAN TP BANTUAN KEUANGAN - MEMFASILITASI KEBERAGAMAAN DESA - PENGHARGAAN - PELATIHAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Lanjutan... KABUPATEN/KOTA - PENGATURAN OPERASIONAL - EVALUASI PERDES - PENGHARGAAN - FASILITASI KEBERAGAMAAN - SANKSI PELANGGARAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN BINWAS CAMAT TIDAK MEMBUAT ATURAN, TETAPI MEMFASILITASI TATA KELOLA PEMDES
KESIMPULAN Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi perekat NKRI Perubahan status desa dan kelurahan harus seimbang Azas Keadilan Fiskal Desa Harus Diperhatikan Fasilitasi yang sistemik dalam penguatan Pemdes, melalui : Penguatan Administrasi Penguatan Kompetensi Aparat Desa Penguatan Tata Hubungan Lembaga Desa
LANJUTAN KESIMPULAN Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal : Pendidikan Usia Rekam Jejak Bukan Partisan Produk Perundang-Undangan Desa, harus memenuhi 2 aspek pokok : Pengejawantahan dari produk-produk hukum diatasnya Perwujudan hasil musyawarah dan mufakat elemen desa yang diformalkan dan tidak berbenturan dengan kaidah kearifan lokal.

More Related Content

Reformasi tata pemerintahan desa menuju demokrasi sag

  • 1. REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DESA MENUJU DEMOKRASI kurdimatin@yahoo.com 0813 8606 3358
  • 2. DATA DESA/ KELURAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN KECAMATAN DESA KELURAHAN JUMLAH 2008 154 1242 262 1504 2010 154 1273 262 1535 2012 155 1273 278 1551 DESA/ KELURAHAN MENURUT KLASIFIKASI TAHUN SWADAYA SWAKARSA SWASEMBADA BELUM JUMLAH TERKLASI FIKASI 2008 1229 275 - - 1504 2010 1229 275 - 31 1535 KABUPATEN (4) DATA TERAKHIR BELUM MASUK KOTA (4)
  • 3. PENGATURAN DESA DALAM PRIODISASI PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA JEPANG 1854- Cikal Bakal Pengaturan OSAME SERAI No. 71 Tahun Daerah/ Desa 1944 Diangkat Melalui Otonomi pemilihan dan Pemilihan (4 Tahun) pengaturan sendiri IGO-IGOB KEMERDEKAAN ORDE LAMA ORBA ORDE REFORMASI 1945-1965 (pasal 18 UUD UU No. 05 ORDE BARU / UU No. 22/ 1999 1945) UU No. 05 1979 Demokratisasi desa UU No. 01/ 1945 /Keseragaman 1979 (BPD) UU No.2 / 1948 Keseraga Desa UU No. 32/ 2004 ( PP UU No. 19/ 1965 Desa Praja man Desa 72/ 2005) UU No. 06/ 1964 PERPU RUU-DESA
  • 4. SPIRIT PENGATURAN DESA PADA TIAP PRIODE PEMERINTAHAN ORDONANSI ORDONANSI JEPANG HINDIA ORDONANSI KEMERDEKAAN BELANDA Pemilihan diatur Kemerdekaan, asas sangat ketat OTDES tetap Desa diikat dipertahankan dalam sistem beragam pengaturan ORBA, untuk Sentralisik dan kelanggengan Kepala Desa di Keseragaman koloni fungsikan sebagai Desa pengawas rakyatnya OREF, Reduksi aturan Desa dari UU menjadi PP.
  • 5. POLA STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PADA TIAP PERIODE PRIODE KOLONIAL Sudah Ada Ketegasan Fungsi Desa Sebagai Bahan Hukum Otonom Lebih Dari Kesatuan Komunal Masyarakat Kedudukan Desa Sebagai Pemilik Harta Benda, Dan Menghargai Keragaman PRIODE JEPANG Ada Struktur Perangkat Desa Ada Batasan Priode (4 Tahun) Otonomi Desa di Batasi PRIODE KEMERDEKAAN ORLA, Peraturan Desa Selalu Terkait dengan Aturan Pemda ORBA, Otonomi Desa Bias OREF, Revitalisasi Konsep Desa, Disorientasi Sistem Pemerintahan Desa, Pola Pengaturan Sistem Dan Masa Tuga Kades (Ada Kecenderungan Merubah Otonomi Desa)
  • 6. PENYELENGGARAAN PEMDES ERA OTDA Cenderung Mengikuti Pola Pemekaran Daerah Ada Disorientasi Filosofis Ada Spirit Kompetitif Mengikuti Pola Rekrutmen Politik Pada Tataran Administratif Ada Bendsmark Pada Sistem Administrasi Negara Permasalahan Yang Stereotip Secara Nasional
  • 7. PERMASALAHAN AKSES PROVINSI KE PROGRAM DESA OTDA, UU No. 32/ 2004-PP No.72/ 2005, Menempatkan Provinsi Pada Posisi Terbatas Terhadap Desa. Ada banyak aturan yang tidak sinkron terutama peran antar pemerintah pada desa. Paradigma pemikiran yang terlalu modern tentang fungsi desa, sehingga peran desa tercabut dari akar filosofisnya Aksesbilitas fiskal desa, belum memenuhi harapan aturan dan rakyat desa.
  • 8. DEFINISI PEMERINTAH DAERAH, ADALAH PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTU DENGAN PRINSIP NKRI KECAMATAN, ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DESA, ATAU DISEBUT NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH YANG BERWENANG MENGATUR, MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT, BERDASARKAN ADAT ISTIADAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI OLEH SISTEM NKRI PEMDES, ADALAH PENYELENGGARA URPEM OLEH PEMDES DAN BPD DALAM MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM NKRI
  • 9. URUSAN DESA - KEWENANGAN URPEM, YANG SUDAH ADA DI DESA URPEM, YANG DISERAHKAN KAB/KOTA TUGAS PEMBANTUAN DARI HIERARKI PEMERINTAHAN URPEM LAIN, YANG MENURUT UNDANG-UNDANG DISERAHKAN PADA DESA URUSAN YANG SECARA LANGSUNG DAPAT MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DIATUR DENGAN PERATURAN DAERAH DISERTAI PENYERAHAN 3M)
  • 10. REFORMASI TATA KELOLA PEMDES TATA KELEMBAGAAN PEMDES (PERANGKAT DESA) DIATUR DENGAN PERDA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DIPILIH DARI MASYARAKAT LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA MITRA, DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TATA LAKSANA PERDES, ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT BPD BERSAMA KEPALA DESA PEMBINAAN, ADALAH PEMBERIAN PEDOMAN, STANDAR PELAKSANAAN, PERENCANAAN, LITBANG, DIKLAT, MONEV, KONSULTASI, PENGAW ASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMDES
  • 11. Lanjutan... TATA KELOLA KEUANGAN ALOKASI DANA DESA BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN, PUSAT DAN DAERAH YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA APB-DESA RENCANA TAHUNAN KEUANGAN DESA YANG DIBAHAS DAN DISETUJUI BPD, DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DESA SISTEM PELAPORAN - LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMDES KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT - LKPJ KEPADA BPD - INFORMASI KEPADA MASYARAKAT DESA
  • 12. KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA (PASAL 27) KADES DIBERIKAN PENGHASILAN TETAP/BULANAN SESUAI KEMAMPUAN DESA, MINIMUM SAMA DENGAN UMR KAB/KOTA DIATUR DENGAN PERDA DITETAPKAN DALAM APB-DESA MEMUAT : - RINCIAN JENIS PENGHASILAN - RINCIAN JENIS TUNJANGAN - PEMBEBANAN PEMBERIAN PENGHASILAN
  • 13. SUMBER PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI - DESA 10 % DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DIATUR DENGAN PERDA DIBAGI BERDASARKAN PERKADA 10 % DARI DANA PERIMBANGAN BANTUAN KEUANGAN DARI PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA MASUK KAS DESA HIBAH TAK MENGIKAT KADES, ADALAH PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA DAPAT DILIMPAHKAN PADA PERANGKAT DESA HARUS ADA PERDES TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN PERKADA PENGELOLAAN KEUANGAN - DESA
  • 14. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH - MEMBERI PEDOMAN NSPK - DIKLAT - PENGHARGAAN - PENETAPAN BANTUAN KEUANGAN - AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA - MEMFASILITASI KEBERAGAMAN DESA PROVINSI - PEDOMAN TP BANTUAN KEUANGAN - MEMFASILITASI KEBERAGAMAAN DESA - PENGHARGAAN - PELATIHAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN
  • 15. Lanjutan... KABUPATEN/KOTA - PENGATURAN OPERASIONAL - EVALUASI PERDES - PENGHARGAAN - FASILITASI KEBERAGAMAAN - SANKSI PELANGGARAN - PERCEPATAN PEMBANGUNAN BINWAS CAMAT TIDAK MEMBUAT ATURAN, TETAPI MEMFASILITASI TATA KELOLA PEMDES
  • 16. KESIMPULAN Otonomi Desa, harus dikembalikan pada khittahnya sebagi perekat NKRI Perubahan status desa dan kelurahan harus seimbang Azas Keadilan Fiskal Desa Harus Diperhatikan Fasilitasi yang sistemik dalam penguatan Pemdes, melalui : Penguatan Administrasi Penguatan Kompetensi Aparat Desa Penguatan Tata Hubungan Lembaga Desa
  • 17. LANJUTAN KESIMPULAN Rekrutmen calon Kepala Desa, harus memenuhi kriteria minimal : Pendidikan Usia Rekam Jejak Bukan Partisan Produk Perundang-Undangan Desa, harus memenuhi 2 aspek pokok : Pengejawantahan dari produk-produk hukum diatasnya Perwujudan hasil musyawarah dan mufakat elemen desa yang diformalkan dan tidak berbenturan dengan kaidah kearifan lokal.