ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Rencana pelaksanaan pembelajaran 21

•Download as DOCX, PDF•
•
Dede Azis Nagara
Dede Azis Nagara
1 of 12
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah :SMK PGRI 2 CIMAHI Kompetensi Keahlian : Akuntansi Mata Pelajaran : Mengelola administrasi pajak Materi Pokok : Pajak Penghasilan Pasal 21 Sub Materi Pokok : PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Pertemuan : 1-2 Kelas/Semester : XI Akuntasi /4 Waktu : 2 X 45 menit I. Standar Kompetensi Mengelola administrasi pajak II. Kompetensi Dasar Mengitung jumlah pajak yang harus dibayar III. Indikator a. Menjelaskan tentang PPhPasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap b. Memahami PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap c. Mengerjakan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan benar. IV. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai, diharapkan : a. Siswa dapat menjelaskan tentang PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dengan benar b. Siswa dapat memahami PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetapdengan tepat dan teliti c. Siswa dapat mengerjakan latihan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dengan benar. V. Materi Pembelajaran 1. Pengertian Pegawai Tidak Tetap Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 2. Jenis Penghasilan Pegawai Tidak Tetap
Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. 3. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap adalah: Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang- Undang Pajak Penghasilan ( Rp 150.000,00 sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri. 4. Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PTKP sebulan adalah PTKP dibagi 12 (dua belas). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi: Wajib Pajak : Rp 15.840.000,- setahun Tambahan status kawin: Rp 1.320.000,- Istri Bekerja : Rp 15.840.000,- Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)
6. Bagian Penghasilan yang Tidak dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan: Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebilhi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. 7. PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari; b) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender yang melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 8. Tarif PPh Pasal 21 1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan 2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan (5%) diterapkan atas: Jumlah penghasilan bruto di atas bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang- Undang Pajak Penghasilan ; atau Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri. 3. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. 9. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan: 1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari; – Upah/uang saku mingguan dibagi 6;
Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. 3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 150.000,00, dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan. Contoh PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan DENGAN UPAH HARIAN Contoh penghitungan : Arifin dengan status belum menikah. pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Jaya Makmur. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang : Upah sehari Rp 150.000,00 Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp 150.000,00
Penghasilan Kena Pajak Sehari Rp 0 PPh Pasal 21 dipotong atas Upah Sehari : Rp 0 Sampai dengan hari ke-8, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Misalkan Arifin bekerja selama 9 hari, maka pada hari ke-9, setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah s.d. hari ke-9 (Rp 150.000,00 x 9) Rp 1.350.000 PTKP sebenarnya (Rp 15.840.000 x 9/360) Rp 396.000 Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-9 Rp 954.000 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-9 Rp 954.000 x 5% Rp 47.700 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-8 Rp – PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-9 Rp 47.700 Sehingga pada hari ke-9, upah bersih yang diterima sebesar : Rp 150.000,00 – Rp 47.700 = Rp 102.300,00 Misalkan Arifin bekerja selama 10 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 adalah sebagai berikut : Upah s.d. hari ke-10 (Rp 150.000,00 x 10) Rp 1.500.000 PTKP sebenarnya (Rp 15.840.000 x 10/360) Rp 440.000 Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-10 Rp 1.060.000 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-10 Rp 1.060,00 x 5% Rp 53.000,00 PPh Pasal 21 telah dipotong s.d hari ke-9 Rp 47.700,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 Rp 5.300,00 Sehingga pada hari ke-10, Arifin menerima upah bersih sebesar : Rp 150.000,00 – Rp 5.300,00 = Rp 144.700,00
DENGAN UPAH SATUAN Contoh penghitungan : Tono adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp 960.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 : Upah sehari adalah Rp 960.000,00 : 6 Rp 160.000 Upah diatas Rp 150.000,00 sehari Rp 160.000,00 – Rp 150.000,00 Rp 10.000 Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp 10.000,00 Rp 60.000 PPh Pasal 21 5% : Rp 60.000,00 = Rp 3.000,00 (Mingguan) DENGAN UPAH BORONGAN Contoh Penghitungan : Bayu mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 400.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari : Rp 400.000,00 : 2 = Rp 200.000 Upah harian diatas Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 – Rp 150.000,00 Rp 50.000 Upah borongan pajak 2 x Rp 50.000,00 Rp 100.000 PPh Pasal 21
5% x Rp 100.000,00 = Rp 5.000 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan : PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah upah bruto yang yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Contoh: Hidayat bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2009 Hidayat hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 100.000,00. Hidayat menikah tetapi belum memiliki anak. Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Januari 2009= 20 x Rp 100.000,00 = Rp 2.000.000 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 2.000.000,00 = Rp 24.000.000 PTKP (K/-) adalah sebesar Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 6.840.000 PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar : 5% x Rp 6.840.000,00 = Rp 342.000 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar : Rp 342.000,00 : 12 Rp 28.500 VI. Metode Pembelajaran a. Metode Ceramah b. Metode Simulasi c. Metode Pemberian Tugas d. Metode Tanya Jawab
VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Awal Alokasi 10 menit Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam Guru memeriksa daftar hadir siswa. Guru menyampaikan apersepsi mengenai materi yang terkait. Nilai Karakter: - religius Kegiatan Inti Alokasi 60 menit Eksplorasi Guru menjelaskan tentang pengertian PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Guru menjelaskan tentang PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Nilai Karakter: -berpikir logis -santun Elaborasi Membiasakan siswa membaca dan menulis melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Memberikan kesempatan berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif materi PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar terutama dalam materi PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal tersebut Siswa mengadakan simulasi pencatatan kedalam PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan menyampaikan hasilnya didepan kelas. Tanya jawab apabila ada kesulitan dan ada materi yang belum dipahami oleh siswa. Nilai Karakter: -mandiri -berpikir logis -cinta ilmu -kerjasama -kerja keras -kreatif -percaya diri -kritis Konfirmasi Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum dimengerti siswa Guru bersama siswa meluruskan masalah, memberikan penguatan, dan membuat kesimpulan dari tanya jawab Nilai Karakter: -berpikir logis -kerjasama -kreatif -percaya diri Kegiatan Penutup Alokasi Waktu 20 menit Guru bersama dengan siswa bersama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang telah diberikan Guru memberikan tugas kepada siswa Guru memberikan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan kata-kata penutup. Nilai Karakter: - Religius - Santun VIII. Media/Sumber Pembelajaran a. Media Pembelajaran Papan tulis, spidol,LKS, Infokus b. Sumber Pembelajaran
Buku Mengelola Administrasi Pajak IX. Evaluasi (Terlampir) X. Penilaian a. Prosedur penilaian-penilaian acuan patokan (KKM) 1. Penilaian proses belajar Sikap dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan (soal) maupun dalam menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan materi. (Ranah Afektif dan Ranah Kognitif). Penugasan menjawab pertanyaan tertulis secara terstruktur. (Ranah Psikomotor). 2. Penilaian Hasil Belajar b. Hasil dan Bentuk Tes 1. Simulasi 2. Studi Kasus c. Kriteria Penilaian No Kriteria Jawaban Kriteria Penilaian 1 Transaksi no.1 30 2 Transaksi no.2 40 3 Transaksi no.3 30 Skor Total 100 Nilai = Skor Total A. Kognitif (70%) C1 = Pengetahuan C5 = Sintesis C2 = Pemahaman C6 = Evaluasi C3 = Penerapan C4 = Analisis Indikator Ranah Instrumen Skor 1. Membuat format Persamaan Akuntansi C1 Buatlah Format dari Persamaan Akuntansi 10 2. Mencatat transaksi ke dalam Persamaan Akuntansi C4 Studi Kasus : Persamaan Akuntansi 90 JUMLAH SKOR 100
B. Afektif (30%) No. Nama Siswa Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor Nilai 1 2 3 4 5 1 2 3 Keterangan : Aspek Yang Dinilai 1. Tidak terlambat mengikuti pelajaran 2. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk 3. Santun dalam berkomunikasi 4. Aktif dalam pembelajaran 5. Perhatian Cimahi, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran/ Dosen Luar Biasa Drs. Riza Munandar NUPTK:7153.7416.4420.0013 Praktikan Dede Azis NIM. 0906629 Kriteria skor: Kriteria penilaian: 1 = sangat kurang 2 = kurang 3 = cukup 4 = baik 17 – 20 = A ( sangat baik) 13 – 16 = B (baik) 9 – 12 = C (cukup) 5 – 8 = D (belum tuntas) 0 – 4 = E (tidak tuntas)
LAMPIRAN 1. Penerima Upah Harian Asep (Tidak Kawin) pada bulan Maret 2008 bekerja pada PT Alim Untung, menerima upah sebesar Rp 190.000 perhari. 2. Penerima Satuan Upah Mu’min (TK/-) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit Komputer pada suatu perusahaan telekomunikasi. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 80.000 per buah dan dibayarkan tiap minggu (6 hari). Dalam satu minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 Komputer sehingga upah yang diterima sebesar Rp 960.000. 3. Penerima Upah Borongan Ramdan(K/-) mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 2.000.000 pekerjaan diselesaikan selama 10 hari Jawaban : 1. Upah Sehari Rp 190.000 Upah Sehari Tidak Kena Pajak Rp 150.000 Upah Sehari Kena Pajak Rp 40.000 PPH Pasal 21 = 5% x Rp 40.000 = Rp 2.000 2. Besarnya PPh Pasal 21 adalah Upah sehari Rp 960.000 : 6 Rp 160.000 Upah tidak kena pajak sehari Rp 150.000 Upah sehari yang terutang pajak Rp 10.000 Upah satuah terutang pajak 6 x Rp 10.000 Rp 60.000 PPh Pasal 21 atas upah satuan 5% x Rp 60.000 = Rp 3.000 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Upah borongan sehari Rp 150.000 : 10 Rp 150.000 PTKP sehari Rp 47.667 Upah borongan sehari terutang Pajak Rp 102.333 Upah borongan terutang pajak 10 x Rp 102.333 Rp 1.023.330 PPh Pasal 21 atas borongan 5% x Rp 1.023.330 Rp 51.167

More Related Content

Rencana pelaksanaan pembelajaran 21

  • 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah :SMK PGRI 2 CIMAHI Kompetensi Keahlian : Akuntansi Mata Pelajaran : Mengelola administrasi pajak Materi Pokok : Pajak Penghasilan Pasal 21 Sub Materi Pokok : PPh Pasal 21 Untuk Pegawai Tidak Tetap Pertemuan : 1-2 Kelas/Semester : XI Akuntasi /4 Waktu : 2 X 45 menit I. Standar Kompetensi Mengelola administrasi pajak II. Kompetensi Dasar Mengitung jumlah pajak yang harus dibayar III. Indikator a. Menjelaskan tentang PPhPasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap b. Memahami PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap c. Mengerjakan perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dengan benar. IV. Tujuan Pembelajaran Khusus Setelah proses kegiatan belajar mengajar selesai, diharapkan : a. Siswa dapat menjelaskan tentang PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dengan benar b. Siswa dapat memahami PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetapdengan tepat dan teliti c. Siswa dapat mengerjakan latihan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dengan benar. V. Materi Pembelajaran 1. Pengertian Pegawai Tidak Tetap Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. 2. Jenis Penghasilan Pegawai Tidak Tetap
  • 2. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan; Upah harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara harian. Upah mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan secara mingguan. Upah satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Upah borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. 3. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21 Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap adalah: Penghasilan Kena Pajak yang penghasilannya di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 (satu) bulan kalender telah melebihi jumlah PTKP sebulan untuk wajib pajak sendiri. Jumlah penghasilan yang melebihi bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang- Undang Pajak Penghasilan ( Rp 150.000,00 sehari), sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri. 4. Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Kena Pajak bagi pegawai tidak tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PTKP sebulan adalah PTKP dibagi 12 (dua belas). Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah bagi: Wajib Pajak : Rp 15.840.000,- setahun Tambahan status kawin: Rp 1.320.000,- Istri Bekerja : Rp 15.840.000,- Tambahan tanggungan : Rp 1.320.000,- (Maksimal 3)
  • 3. 6. Bagian Penghasilan yang Tidak dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21 Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan: Batas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sampai dengan jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal penghasilan bruto jumlahnya melebilhi Rp 1.320.000 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan dalam hal penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Ketentuan di atas tidak berlaku atas penghasilan berupa honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi. 7. PPh Pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang tidak di bayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehari; b) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan bagian penghasilan yang tidak dilakukan pemotongan tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Dalam hal pegawai tidak tetap telah memperoleh penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender yang melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri, maka jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang sebenarnya. PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.
  • 4. PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar PTKP dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Dalam hal berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk mengikutsertakan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalam program jaminan hari tua atau tunjangan hari tua, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau badan penyelenggara tunjangan hari tua, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. 8. Tarif PPh Pasal 21 1. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak dari Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan 2. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang- Undang Pajak Penghasilan (5%) diterapkan atas: Jumlah penghasilan bruto di atas bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang- Undang Pajak Penghasilan ; atau Jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak sendiri. 3. Dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 6.000.000,00 ( enam juta rupiah), PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan. 9. Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan: 1. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari; – Upah/uang saku mingguan dibagi 6;
  • 5. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari; Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 150.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong. 3. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 150.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 150.000,00, dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp. 1.320.000, maka PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan. Contoh PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan DENGAN UPAH HARIAN Contoh penghitungan : Arifin dengan status belum menikah. pada bulan Januari 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Jaya Makmur. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar Rp 150.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang : Upah sehari Rp 150.000,00 Dikurangi batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh Rp 150.000,00
  • 6. Penghasilan Kena Pajak Sehari Rp 0 PPh Pasal 21 dipotong atas Upah Sehari : Rp 0 Sampai dengan hari ke-8, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp 1.320.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang dipotong. Misalkan Arifin bekerja selama 9 hari, maka pada hari ke-9, setelah jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi Rp 1.320.000,00, maka PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah s.d. hari ke-9 (Rp 150.000,00 x 9) Rp 1.350.000 PTKP sebenarnya (Rp 15.840.000 x 9/360) Rp 396.000 Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-9 Rp 954.000 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-9 Rp 954.000 x 5% Rp 47.700 PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d hari ke-8 Rp – PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-9 Rp 47.700 Sehingga pada hari ke-9, upah bersih yang diterima sebesar : Rp 150.000,00 – Rp 47.700 = Rp 102.300,00 Misalkan Arifin bekerja selama 10 hari, maka penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 adalah sebagai berikut : Upah s.d. hari ke-10 (Rp 150.000,00 x 10) Rp 1.500.000 PTKP sebenarnya (Rp 15.840.000 x 10/360) Rp 440.000 Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-10 Rp 1.060.000 PPh Pasal 21 terutang s.d hari ke-10 Rp 1.060,00 x 5% Rp 53.000,00 PPh Pasal 21 telah dipotong s.d hari ke-9 Rp 47.700,00 PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-10 Rp 5.300,00 Sehingga pada hari ke-10, Arifin menerima upah bersih sebesar : Rp 150.000,00 – Rp 5.300,00 = Rp 144.700,00
  • 7. DENGAN UPAH SATUAN Contoh penghitungan : Tono adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika, dia tidak menikah. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 25.000,00 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 30 buah TV dengan upah Rp 960.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 : Upah sehari adalah Rp 960.000,00 : 6 Rp 160.000 Upah diatas Rp 150.000,00 sehari Rp 160.000,00 – Rp 150.000,00 Rp 10.000 Upah seminggu terutang pajak 6 x Rp 10.000,00 Rp 60.000 PPh Pasal 21 5% : Rp 60.000,00 = Rp 3.000,00 (Mingguan) DENGAN UPAH BORONGAN Contoh Penghitungan : Bayu mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 400.000,00, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongan sehari : Rp 400.000,00 : 2 = Rp 200.000 Upah harian diatas Rp 150.000,00 Rp 200.000,00 – Rp 150.000,00 Rp 50.000 Upah borongan pajak 2 x Rp 50.000,00 Rp 100.000 PPh Pasal 21
  • 8. 5% x Rp 100.000,00 = Rp 5.000 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai yang Menerima Upah yang Dibayarkan Secara Bulanan : PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah upah bruto yang yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Contoh: Hidayat bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2009 Hidayat hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah Rp 100.000,00. Hidayat menikah tetapi belum memiliki anak. Penghitungan PPh Pasal 21 Upah Januari 2009= 20 x Rp 100.000,00 = Rp 2.000.000 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp 2.000.000,00 = Rp 24.000.000 PTKP (K/-) adalah sebesar Untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 tambahan karena menikah Rp 1.320.000,00 Rp 17.160.000 Penghasilan Kena Pajak Rp 6.840.000 PPh Pasal 21 setahun adalah sebesar : 5% x Rp 6.840.000,00 = Rp 342.000 PPh Pasal 21 sebulan adalah sebesar : Rp 342.000,00 : 12 Rp 28.500 VI. Metode Pembelajaran a. Metode Ceramah b. Metode Simulasi c. Metode Pemberian Tugas d. Metode Tanya Jawab
  • 9. VII. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran Kegiatan Awal Alokasi 10 menit Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam Guru memeriksa daftar hadir siswa. Guru menyampaikan apersepsi mengenai materi yang terkait. Nilai Karakter: - religius Kegiatan Inti Alokasi 60 menit Eksplorasi Guru menjelaskan tentang pengertian PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Guru menjelaskan tentang PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Nilai Karakter: -berpikir logis -santun Elaborasi Membiasakan siswa membaca dan menulis melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Memberikan kesempatan berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif materi PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar terutama dalam materi PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap Siswa berdiskusi untuk menyelesaikan soal tersebut Siswa mengadakan simulasi pencatatan kedalam PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap dan menyampaikan hasilnya didepan kelas. Tanya jawab apabila ada kesulitan dan ada materi yang belum dipahami oleh siswa. Nilai Karakter: -mandiri -berpikir logis -cinta ilmu -kerjasama -kerja keras -kreatif -percaya diri -kritis Konfirmasi Guru melakukan tanya jawab tentang hal-hal yang belum dimengerti siswa Guru bersama siswa meluruskan masalah, memberikan penguatan, dan membuat kesimpulan dari tanya jawab Nilai Karakter: -berpikir logis -kerjasama -kreatif -percaya diri Kegiatan Penutup Alokasi Waktu 20 menit Guru bersama dengan siswa bersama-sama membuat kesimpulan tentang materi yang telah diberikan Guru memberikan tugas kepada siswa Guru memberikan informasi mengenai materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Guru memberikan kata-kata penutup. Nilai Karakter: - Religius - Santun VIII. Media/Sumber Pembelajaran a. Media Pembelajaran Papan tulis, spidol,LKS, Infokus b. Sumber Pembelajaran
  • 10. Buku Mengelola Administrasi Pajak IX. Evaluasi (Terlampir) X. Penilaian a. Prosedur penilaian-penilaian acuan patokan (KKM) 1. Penilaian proses belajar Sikap dan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran baik dalam bertanya, menjawab pertanyaan (soal) maupun dalam menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan materi. (Ranah Afektif dan Ranah Kognitif). Penugasan menjawab pertanyaan tertulis secara terstruktur. (Ranah Psikomotor). 2. Penilaian Hasil Belajar b. Hasil dan Bentuk Tes 1. Simulasi 2. Studi Kasus c. Kriteria Penilaian No Kriteria Jawaban Kriteria Penilaian 1 Transaksi no.1 30 2 Transaksi no.2 40 3 Transaksi no.3 30 Skor Total 100 Nilai = Skor Total A. Kognitif (70%) C1 = Pengetahuan C5 = Sintesis C2 = Pemahaman C6 = Evaluasi C3 = Penerapan C4 = Analisis Indikator Ranah Instrumen Skor 1. Membuat format Persamaan Akuntansi C1 Buatlah Format dari Persamaan Akuntansi 10 2. Mencatat transaksi ke dalam Persamaan Akuntansi C4 Studi Kasus : Persamaan Akuntansi 90 JUMLAH SKOR 100
  • 11. B. Afektif (30%) No. Nama Siswa Aspek Yang Dinilai Jumlah Skor Nilai 1 2 3 4 5 1 2 3 Keterangan : Aspek Yang Dinilai 1. Tidak terlambat mengikuti pelajaran 2. Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk 3. Santun dalam berkomunikasi 4. Aktif dalam pembelajaran 5. Perhatian Cimahi, Juli 2011 Guru Mata Pelajaran/ Dosen Luar Biasa Drs. Riza Munandar NUPTK:7153.7416.4420.0013 Praktikan Dede Azis NIM. 0906629 Kriteria skor: Kriteria penilaian: 1 = sangat kurang 2 = kurang 3 = cukup 4 = baik 17 – 20 = A ( sangat baik) 13 – 16 = B (baik) 9 – 12 = C (cukup) 5 – 8 = D (belum tuntas) 0 – 4 = E (tidak tuntas)
  • 12. LAMPIRAN 1. Penerima Upah Harian Asep (Tidak Kawin) pada bulan Maret 2008 bekerja pada PT Alim Untung, menerima upah sebesar Rp 190.000 perhari. 2. Penerima Satuan Upah Mu’min (TK/-) adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit Komputer pada suatu perusahaan telekomunikasi. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu Rp 80.000 per buah dan dibayarkan tiap minggu (6 hari). Dalam satu minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 12 Komputer sehingga upah yang diterima sebesar Rp 960.000. 3. Penerima Upah Borongan Ramdan(K/-) mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp 2.000.000 pekerjaan diselesaikan selama 10 hari Jawaban : 1. Upah Sehari Rp 190.000 Upah Sehari Tidak Kena Pajak Rp 150.000 Upah Sehari Kena Pajak Rp 40.000 PPH Pasal 21 = 5% x Rp 40.000 = Rp 2.000 2. Besarnya PPh Pasal 21 adalah Upah sehari Rp 960.000 : 6 Rp 160.000 Upah tidak kena pajak sehari Rp 150.000 Upah sehari yang terutang pajak Rp 10.000 Upah satuah terutang pajak 6 x Rp 10.000 Rp 60.000 PPh Pasal 21 atas upah satuan 5% x Rp 60.000 = Rp 3.000 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Upah borongan sehari Rp 150.000 : 10 Rp 150.000 PTKP sehari Rp 47.667 Upah borongan sehari terutang Pajak Rp 102.333 Upah borongan terutang pajak 10 x Rp 102.333 Rp 1.023.330 PPh Pasal 21 atas borongan 5% x Rp 1.023.330 Rp 51.167