際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Review kunjungan studi eskursi ke gedung MPR/DPR/DPD RI

Download as DOCX, PDF
Refantie Meidina
Refantie Meidina

Kunjungan studi ke gedung MPR/DPR/DPD RI memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan undang-undang, fungsi legislatif, dan jalannya persidangan paripurna. Mahasiswa memperoleh penjelasan dari narasumber tentang peran deputi bidang persidangan dalam mengatur jadwal anggota, serta proses pembahasan RUU yang melibatkan DPR dan eksekutif hingga pengesahan undang-undang baru.

1 of 3
Download to read offline
REVIEW KUNJUNGAN STUDI KE GEDUNG MPR/DPR/DPD RI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Nama: Refantie Meidina NPM: 2015310060 Kelas: A PROGRAM ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2017
Pembicara: 1. Andha Purwitasari (HUMAS) 2. Andreas Hugo Pareira (Komisi I - PDIP) 3. Damayanti (Deputi bidang Persidangan) 4. Dadang Prayityo MA (HUMAS SEKJEN) Dalam menyampaikan sambutannya, Ibu Damayanti selaku deputi bidang persidangan menyebutkan bahwa, minimal satu tahun sekali rapat paripurna dilaksanakan oleh Presiden di bulan Agustus. Di gedung ini pula tempat dimana khususnya legislatif bersama eksekutif menyalurkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Ibu Damayanti memiliki tugas dalam mengatur jalannya persidangan dan merupakan SEKJEN atau lembaga yang mengatur jadwal para anggota MPR/DPR/DPD RI. Kemudian Bapak Andreas Hugo Pareira selaku anggota DPR Komisi I melanjutkan dalam menyampaikan materi serta pengalamannya. Dalam penyampaian materinya, beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi mahasiswa harus memiliki dua skill, yaitu: 1. Menulis dengan baik 2. Presentasi atau berbicara dengan baik Untuk menjadi seorang anggota DPR harus diusulkan oleh partai. Fungsi DPR: Legislasi membuat undang-undang merupakan inisiatif dari DPR yang harus disetujui oleh pemerintah. Yang bisa jadi undang-undang tersebut disahkan atau tidak. Dalam pembuatan undang-udang membutuhkan waktu hingga dua tahun hingga pengambilan keputusan. Adapula undang-undang yang tidak dapat diselesaikan. Anggaran APBN. Di dalam DPR terdapat badan anggaran yang membahas usulan anggaran pemerintah. Pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintah dan undang-undang. Apakah sudah berjalan sesuai dengan undang-undang.
Setiap undang-undang harus diputuskan pada sidang paripurna dan dibahas dengan menteri yang terkait. Kemudian dikirim ke Presiden untuk mengesahkan dan melaksanakan isi dari undang- undang yang diajukkan. Setelah disepakati undang-undang itu berlaku dan harus dijalankan. Setiap anggota DPR memiliki otoriter dan hak dalam menyampaikan pendapat dalam rapat-rapat pembahasan undang-undang. Minimal enam fraksi partai hadir dalam rapat, sehingga rapat dapat berjalan. Jika tidak, rapat tersebut akan dibatalkan.

More Related Content

Review kunjungan studi eskursi ke gedung MPR/DPR/DPD RI

  • 1. REVIEW KUNJUNGAN STUDI KE GEDUNG MPR/DPR/DPD RI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Nama: Refantie Meidina NPM: 2015310060 Kelas: A PROGRAM ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 2017
  • 2. Pembicara: 1. Andha Purwitasari (HUMAS) 2. Andreas Hugo Pareira (Komisi I - PDIP) 3. Damayanti (Deputi bidang Persidangan) 4. Dadang Prayityo MA (HUMAS SEKJEN) Dalam menyampaikan sambutannya, Ibu Damayanti selaku deputi bidang persidangan menyebutkan bahwa, minimal satu tahun sekali rapat paripurna dilaksanakan oleh Presiden di bulan Agustus. Di gedung ini pula tempat dimana khususnya legislatif bersama eksekutif menyalurkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Ibu Damayanti memiliki tugas dalam mengatur jalannya persidangan dan merupakan SEKJEN atau lembaga yang mengatur jadwal para anggota MPR/DPR/DPD RI. Kemudian Bapak Andreas Hugo Pareira selaku anggota DPR Komisi I melanjutkan dalam menyampaikan materi serta pengalamannya. Dalam penyampaian materinya, beliau menyampaikan bahwa untuk menjadi mahasiswa harus memiliki dua skill, yaitu: 1. Menulis dengan baik 2. Presentasi atau berbicara dengan baik Untuk menjadi seorang anggota DPR harus diusulkan oleh partai. Fungsi DPR: Legislasi membuat undang-undang merupakan inisiatif dari DPR yang harus disetujui oleh pemerintah. Yang bisa jadi undang-undang tersebut disahkan atau tidak. Dalam pembuatan undang-udang membutuhkan waktu hingga dua tahun hingga pengambilan keputusan. Adapula undang-undang yang tidak dapat diselesaikan. Anggaran APBN. Di dalam DPR terdapat badan anggaran yang membahas usulan anggaran pemerintah. Pengawasan untuk mengawasi pelaksanaan pemerintah dan undang-undang. Apakah sudah berjalan sesuai dengan undang-undang.
  • 3. Setiap undang-undang harus diputuskan pada sidang paripurna dan dibahas dengan menteri yang terkait. Kemudian dikirim ke Presiden untuk mengesahkan dan melaksanakan isi dari undang- undang yang diajukkan. Setelah disepakati undang-undang itu berlaku dan harus dijalankan. Setiap anggota DPR memiliki otoriter dan hak dalam menyampaikan pendapat dalam rapat-rapat pembahasan undang-undang. Minimal enam fraksi partai hadir dalam rapat, sehingga rapat dapat berjalan. Jika tidak, rapat tersebut akan dibatalkan.