ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Rian

•Download as PPT, PDF•
•
Y
Yayasan CAPPA
1 of 15
Download to read offline
PENATAAN RUANG JAMBI Rian Hidayat
Pengantar  Bumi air dan seluruh kekayaan alam yang berada dibawahnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945)  Pemerintah berkewajiban untuk mengatur nya demi kesejahteraan rakyat Dikeluarkan UU no 26 th 2007 tentang Penataan Ruang dan PP no 26 th 2008 tentang RTRWN sebagai upaya untuk mengatur pola dan struktur pemanfaatan ruang
Akibat UU tsb maka: 1. Wilayah hidup manusia di Indonesia akan diatur sepenuhnya oleh sebuah sistem penataan ruang (ekonomi, pemukiman, ekologi, pangan dan keselamatan hidup dari bahaya bencana) 2. Seluruh penyusunan penataan ruang harus mengacu pada Perencanaan Ruang Nasional 3. Agar tidak terjadi perebutan pengaturan ruang pada masing masing departemen (Kehutanan, tambang, perkebunan dll).
Bagaimana di Jambi??
Jambi merupakan salah satu Propinsi StockTaking (Audit Pemanfaatan Ruang), Hal ini dikarenakan adanya intensitas konflik yang menonjol yang ditemui dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi isu strategis yang berkembang adalah banyak terjadi konflik penggunaan dan pemanfaatan ruang antar sektor, seperti konflik peruntukan kawasan hutan, mitigasi bencana, pertambangan, permukiman, terumbu karang dan lahan gambut.
Didalam RTRW Jambi 2010, dinyatakan bahwa: Luas kawasan Lindung (Hutan lindung, suaka alam dan margasatwa) mencapai 1.653.352 Ha (30,94 %),Hutan lindung = 223,529 Ha Kawasan suaka alam (TN dan CA) = 1.129,888 Ha Luas Hutan Produksi mencapai 985.927 Ha (18,45%) Total luas kawasan Hutan = + 2,3 juta Ha Diperkirakan tutupan hutan hanya mencapai 1,4 juta Ha
ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN Untuk apa dan untuk Siapa? Didalam RTRW Jambi, diusulkan pelepasan kawasan hutan seluas 120.000 Ha untuk Areal Penggunaan lain
100°40 101°00' 101°20' 101°40' 102°00' 102°20' 102°40' 103°00' 103°20' 103°40' 104°00' 104°20' 104°40' 105°00' 101 102 103 104 105 Kawasan Alih fungsi Hutan Propinsi Jambi 0°20' 0°40' 1°00' -1 -1 1°20' 1°40' 2°00' -2 -2 2°20' Kawasan Alih Fungsi HP menjadi TNKS 2°40' APL menjadi HP HPT menjadi APL Enclave HPT menjadi HL N HL menjadi APL THR menjadi APL Kawasan Hutan 3°00' -3 -3 W E 1:2000000 HP menjadi APL TNKS menjadi APL 20 0 20 40 Kilometers Kawasan Hutan HP menjadi HL S 3°20' 101 102 103 104 105 100°40 101°00' 101°20' 101°40' 102°00' 102°20' 102°40' 103°00' 103°20' 103°40' 104°00' 104°20' 104°40' 105°00'
Penguasaan ruang  Dari total luas Propinsi Jambi 5,192,924 hektar, seluas 985.927 hektar diperuntukan untuk Hutan Produksi, IUPHHK 507,019 hektar, HPH 61,000 hektar, perkebunan kelapa sawit 484,000 hektar, perkebunan karet 633,739 hektar .Total luasan untuk industri adalah 2.671.685 hektar (belum termasuk tambang) atau +51%. (data diolah oleh AMPUH, 2010).  30 % merupakan kawasan lindung milik negara  Berarti hanya 20 % ruang yang dikelola oleh rakyat
Pola Ruang Ideal Kawasan Areal konsesi Milik negara Perusahaan Hak kelola masyarakat
“Tumpang tindih lahan yang menyebabkan konflik” Kawasan Areal konsesi Milik negara Perusahaan Hak kelola masyarakat
Ruang dan keselamatan warga dari Bencana Alam Sepanjang Bulan Januari s/d April 2010, terjadi Bencana di : 2. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di 5 kecamatan (18 desa) di Kabupaten Kerinci (1 meninggal dunia dan 11 orang luka-luka) 3. Banjir di 8 kecamatan (36 desa) di Kabupaten Sarolangun 4. Banjir di 5 Kecamatan di Kabupaten Batang Hari 5. Banjir di 5 Kecamatan (49 desa) dan angin puting beliung di kec kumpeh ilir, desa Mekar Sari. 6. Banjir yang melanda di 3 kecamatan di Kota Jambi
Potensi Rawan Pangan 1. Banjir menyebabkan 594 Ha sawah/ladang di Kabupaten Kerinci tenggelam. 2. Banjir menyebabkan ratusan Ha sawah di Kecamatan Bathin 24 Kabupaten gagal panen (banyak petani yang melakukan panen dini). 3. Desakan pembangunan kawasan budi daya pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang mengancam areal pangan.
Tantangan Penataan Ruang Jambi 1. Kecenderungan perlombaan penguasaan SDA 2. Aspek keselamatan warga di daerah rawan bencana dalam konteks penataan ruang 3. Pemenuhan pangan lokal 4. Tumpang tindih lahan (masyarakat, negara dan areal konsesi perusahaan) 5. Ancaman kawasan hutan lindung dari eksploitasi dan eksplorasi tambang 6. Upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan perekonomian warga. 7. Gap analysis dan koordinasi antar pemerintah pusat-propinsi- kabupaten.
Tantangan Penataan ruang

More Related Content

Rian

  • 1. PENATAAN RUANG JAMBI Rian Hidayat
  • 2. Pengantar  Bumi air dan seluruh kekayaan alam yang berada dibawahnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat (pasal 33 UUD 1945)  Pemerintah berkewajiban untuk mengatur nya demi kesejahteraan rakyat Dikeluarkan UU no 26 th 2007 tentang Penataan Ruang dan PP no 26 th 2008 tentang RTRWN sebagai upaya untuk mengatur pola dan struktur pemanfaatan ruang
  • 3. Akibat UU tsb maka: 1. Wilayah hidup manusia di Indonesia akan diatur sepenuhnya oleh sebuah sistem penataan ruang (ekonomi, pemukiman, ekologi, pangan dan keselamatan hidup dari bahaya bencana) 2. Seluruh penyusunan penataan ruang harus mengacu pada Perencanaan Ruang Nasional 3. Agar tidak terjadi perebutan pengaturan ruang pada masing masing departemen (Kehutanan, tambang, perkebunan dll).
  • 5. Jambi merupakan salah satu Propinsi StockTaking (Audit Pemanfaatan Ruang), Hal ini dikarenakan adanya intensitas konflik yang menonjol yang ditemui dalam proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi isu strategis yang berkembang adalah banyak terjadi konflik penggunaan dan pemanfaatan ruang antar sektor, seperti konflik peruntukan kawasan hutan, mitigasi bencana, pertambangan, permukiman, terumbu karang dan lahan gambut.
  • 6. Didalam RTRW Jambi 2010, dinyatakan bahwa: Luas kawasan Lindung (Hutan lindung, suaka alam dan margasatwa) mencapai 1.653.352 Ha (30,94 %),Hutan lindung = 223,529 Ha Kawasan suaka alam (TN dan CA) = 1.129,888 Ha Luas Hutan Produksi mencapai 985.927 Ha (18,45%) Total luas kawasan Hutan = + 2,3 juta Ha Diperkirakan tutupan hutan hanya mencapai 1,4 juta Ha
  • 7. ALIH FUNGSI KAWASAN HUTAN Untuk apa dan untuk Siapa? Didalam RTRW Jambi, diusulkan pelepasan kawasan hutan seluas 120.000 Ha untuk Areal Penggunaan lain
  • 8. 100°40 101°00' 101°20' 101°40' 102°00' 102°20' 102°40' 103°00' 103°20' 103°40' 104°00' 104°20' 104°40' 105°00' 101 102 103 104 105 Kawasan Alih fungsi Hutan Propinsi Jambi 0°20' 0°40' 1°00' -1 -1 1°20' 1°40' 2°00' -2 -2 2°20' Kawasan Alih Fungsi HP menjadi TNKS 2°40' APL menjadi HP HPT menjadi APL Enclave HPT menjadi HL N HL menjadi APL THR menjadi APL Kawasan Hutan 3°00' -3 -3 W E 1:2000000 HP menjadi APL TNKS menjadi APL 20 0 20 40 Kilometers Kawasan Hutan HP menjadi HL S 3°20' 101 102 103 104 105 100°40 101°00' 101°20' 101°40' 102°00' 102°20' 102°40' 103°00' 103°20' 103°40' 104°00' 104°20' 104°40' 105°00'
  • 9. Penguasaan ruang  Dari total luas Propinsi Jambi 5,192,924 hektar, seluas 985.927 hektar diperuntukan untuk Hutan Produksi, IUPHHK 507,019 hektar, HPH 61,000 hektar, perkebunan kelapa sawit 484,000 hektar, perkebunan karet 633,739 hektar .Total luasan untuk industri adalah 2.671.685 hektar (belum termasuk tambang) atau +51%. (data diolah oleh AMPUH, 2010).  30 % merupakan kawasan lindung milik negara  Berarti hanya 20 % ruang yang dikelola oleh rakyat
  • 10. Pola Ruang Ideal Kawasan Areal konsesi Milik negara Perusahaan Hak kelola masyarakat
  • 11. “Tumpang tindih lahan yang menyebabkan konflik” Kawasan Areal konsesi Milik negara Perusahaan Hak kelola masyarakat
  • 12. Ruang dan keselamatan warga dari Bencana Alam Sepanjang Bulan Januari s/d April 2010, terjadi Bencana di : 2. Bencana banjir bandang dan tanah longsor di 5 kecamatan (18 desa) di Kabupaten Kerinci (1 meninggal dunia dan 11 orang luka-luka) 3. Banjir di 8 kecamatan (36 desa) di Kabupaten Sarolangun 4. Banjir di 5 Kecamatan di Kabupaten Batang Hari 5. Banjir di 5 Kecamatan (49 desa) dan angin puting beliung di kec kumpeh ilir, desa Mekar Sari. 6. Banjir yang melanda di 3 kecamatan di Kota Jambi
  • 13. Potensi Rawan Pangan 1. Banjir menyebabkan 594 Ha sawah/ladang di Kabupaten Kerinci tenggelam. 2. Banjir menyebabkan ratusan Ha sawah di Kecamatan Bathin 24 Kabupaten gagal panen (banyak petani yang melakukan panen dini). 3. Desakan pembangunan kawasan budi daya pertanian (perkebunan kelapa sawit) yang mengancam areal pangan.
  • 14. Tantangan Penataan Ruang Jambi 1. Kecenderungan perlombaan penguasaan SDA 2. Aspek keselamatan warga di daerah rawan bencana dalam konteks penataan ruang 3. Pemenuhan pangan lokal 4. Tumpang tindih lahan (masyarakat, negara dan areal konsesi perusahaan) 5. Ancaman kawasan hutan lindung dari eksploitasi dan eksplorasi tambang 6. Upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan perekonomian warga. 7. Gap analysis dan koordinasi antar pemerintah pusat-propinsi- kabupaten.