際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan

S
septianm
1 of 16
Downloaded 11 times
DOKUMEN TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pengarusutamaan REDD+ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan
RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESEMBER 2013
Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan
A. Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan A.1. Latar Belakang Pada COP 13 UNFCCC tahun 2007 di Bali, diadopsi kesepakatan Bali Action Plan yang memberi pengakuan diperlukannya pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam isu penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan (REDD). Salah satu kesepakatan pada COP 14 pada bulan Desember 2008 di Poznan adalah memberikan kedudukan sejajar antara konservasi, pengelolaan hutan lestari, peningkatan stok karbon hutan dengan deforestasi dan degradasi hutan dalam proses negosiasi. Secara operasional, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) merupakan mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) global dengan memberikan kompensasi bagi negara-negara yang mampu mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dengan memberikan perhatian kepada konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon. REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang memuat upaya pengurangan emisi GRK dari berbagai sektor. Dalam Rencana Aksi Nasional tersebut, persentase terbesar penurunan emisi diproyeksikan berasal dari kegiatan berbasis lahan yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan REDD+ dalam mencapai target penurunan emisi nasional. Strategi Nasional REDD+ yang telah disusun memiliki lima pilar yang saling berkaitan, yaitu (1) kelembagaan dan proses, (2) kerangka hukum dan peraturan, (3) pelaksanaan program strategis, (4) perubahan paradigma dan budaya kerja, serta (5) pelibatan para pihak. Secara keseluruhan, Strategi Nasional REDD+ ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ dapat mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Selain itu, Strategi Nasional REDD+ ini diharapkan akan menjamin tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca nasional dari sektor kehutanan. Pelaksanaan REDD+ tidak hanya terkait sektor kehutanan saja, tetapi juga berkaitan dengan sektor pembangunan lainnya. Kebutuhan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, dan permukiman diidentifikasi sebagai pemicu terjadinya deforestasi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan dan koordinasi perencanaan lintas sektor sangat penting dilakukan untuk ketercapaian kegiatan REDD+. Lebih jauh, pelaksanaan REDD+ memiliki tantangan untuk menjaga agar kontribusi sektor kehutanan pada RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1
pendapatan nasional, pendapatan asli daerah dan target pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan REDD+, perlu dikaji keterkaitan dan implikasinya dengan pembangunan lainnya dan antar wilayah (regional). Oleh sebab itu, kegiatan REDD+ sangat penting untuk diarusutamakan ke dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya melakukan integrasi dan keterpaduan program REDD+ dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. A.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan Pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah untuk mengintegrasikan dan menterpadukan program REDD+ sebagai unsur sektor kehutanan yang berbasis pengelolaan hutan lestari dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Sasaran dari kegiatan adalah: 1. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, 2. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, 3. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2013, 4. Peningkatan kapasitas K/L dan pemerintah daerah untuk Pengarusutamaan REDD+ dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah. A.2. Output/ Keluaran Keluaran atau output utama dari kegiatan Pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah: 1. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam dokumen perencanaan RKP 2013 2 RINGKASAN EKSEKUTIF CAPACITY BUILDING PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2. Buku pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam dokumen perencanaan RKP Tahun 2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019 dan sosialisasi ke K/L dan pemerintah daerah 3. Buku pedoman Greening MP3EI dalam kerangka REDD+ dan sosialisasi ke K/L dan pemerintah daerah 4. Rancangan dan Pelaksanaan Capacity Building dalam pelaksanaan Pengarusutamaan REDD+ bagi K/L dan pemerintah daerah. A.4. Pelaksanaan Kegiatan No 1. Output Waktu Selesai Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2013 Mei 2012 Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 Mei 2013 2. Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam RKP dan RPJMN 2015-2019 Desember 2012 3. Pedoman Greening MP3EI Dalam Kerangka REDD+ 4. Pelaksanaan Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam Sistem Juni 2013 Perencanaan dan Greening MP3EI Bidang REDD+ Desember 2012 B. Ringkasan Hasil Kegiatan Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Output 1 Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2013 dan RKP 2014 A. Pengarusutamaan REDD+ Ke Dalam RKP 2013 Proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2013 dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan RKP Tahun 2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses pengarusutamaan diawali dengan identifikasi kegiatan prioritas Stranas REDD+ untuk tahun 2013 yang dihasilkan oleh Tim Kerja Strategi Nasional. Kegiatan prioritas Stranas REDD+ tersebut kemudian disandingkan dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada rancangan RKP 2013 sebagaimana turunan dari dokumen RPJMN 20102014. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2013 difokuskan pada persandingan kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada Kementerian Kehutanan dimana isu mengenai REDD+ sebagian besar terkait dengan RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3
kementerian tersebut. Sementara itu, persandingan antara kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada kementerian lainnya tetap dilakukan namun tidak menjadi fokus pengarusutamaan pada RKP Tahun 2013 ini. Sebagaimana kegiatan prioritas Stranas REDD+ untuk tahun 2013, penyelesaian tata batas kawasan hutan dan percepatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi kegiatan prioritas nasional pada RKP Tahun 2013. Melanjutkan inisiatif baru Kementerian Kehutanan pada RKP Tahun 2012, maka target penyelesaian tata batas kawasan hutan pada RKP Tahun 2013 meningkat menjadi 19.000 km pada tahun 2013 dari hanya sepanjang 6.000 km pada dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Selain tata batas, operasionalisasi KPH juga dipercepat dengan target sebesar 30 unit KPH pada tahun 2013. 4 Serangkaian diskusi secara informal maupun formal dilakukan oleh Tim Kerja Pengarustamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan baik dalam lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Provinsi yang menjadi Provinsi Prioritas REDD+. Diskusi formal antara Tim Kerja dengan Kementerian Kehutanan antara lain dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) RKP Tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2012 oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas. Pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan dari rangkaian penyusunan RKP Tahun 2013 yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pada pertemuan tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan menyepakati program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKP Tahun 2013 beserta indikator kinerja, target, dan alokasi pagu indikatif untuk masing-masing kegiatan pada lingkup Kementerian Kehutanan. Diskusi mengenai kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan Pemerintah Provinsi dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RKP Tahun 2013 yang diselenggarakan pada bulan April Tahun 2012. Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan diwakili oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas yang terlibat erat selama proses tersebut. Pada Pra-musrenbangnas, sebagai kegiatan awal rangkaian Musrenbang, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi menyepakati isu strategis beserta kegiatan prioritas, target dan alokasi dekonsentrasi indikatif untuk seluruh kegiatan kehutanan tahun 2013, termasuk kegiatan-kegiatan yang relevan dengan isu REDD+. Pembahasan tersebut tidak hanya dengan pemerintah provinsi sembilan provinsi prioritas REDD+, tetapi untuk seluruh provinsi. Pada Pasca-musrenbang, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kehutanan menyepakati hasil akhir dari pembahasan selama rangkaian proses Musrenbangnas. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Sebagai hasil dari rangkaian proses penyusunan RKP Tahun 2013, kegiatan-kegiatan dalam lingkup REDD+ telah terintegrasi ke dalam narasi Buku II RKP Tahun 2013 Bab X, Bidang SDALH yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. B. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 Proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 dilaksanakan paralel dengan penyusunan RKP 2014 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses pengarusutamaan pada RKP 2014 mengikuti proses pengarustamaan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan RKP 2013 serta pedoman pengarusutamaan REDD+ yang telah disusun oleh Tim Kerja. RKP Tahun 2014 merupakan RKP tahun terakhir dari periode RPJMN 2010-2014 sehingga fokus proses pengarusutamaannya pada pencapaian target prioritas pembangunan nasional, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan alokasi pagu indikatif pendanaan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 diutamakan pada kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan pada: 1) Buku I RKP 2014 Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang memberikan penekanan pada pengukuhan kawasan hutan, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian kebakaran hutan, serta pengembangan SDM Kehutanan; dan 2) kegiatan yang termasuk di dalam RAN GRK yaitu pada Buku II Bab I Lintas Bidang Perubahan Iklim RKP 2014. Pembahasan pada kegiatan-kegiatan yang tercantum di atas dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) RKP 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 April 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5
oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Pada pertemuan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan menyepakati program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKP Tahun 2014 beserta indikator kinerja, target, dan alokasi pagu indikatifnya pada lingkup Kementerian Kehutanan. Pada Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, target tata batas kawasan hutan (batas dalam dan batas fungsi) disepakati menjadi 13.000 km untuk tahun 2014. Target ini lebih rendah dari hasil inisiatif baru yang seharusnya sepanjang 20.000 km. Kesepakatan ini didasarkan pada pertimbangan penurunan Pagu Indikatif Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintah Tahun 2014. Usulan penambahan dana untuk menyelesaikan kekurangan target sebesar 7.000 km sudah diusulkan melalui Mekanisme Inisiatif Baru. Target pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS Prioritas disepakati seluas 271.362 ha dengan ketersediaan pagu indikatif yang ada. Target ini juga lebih rendah dari yang seharusnya diselesaikan yaitu 840.000 ha. Seluas 570.000 ha belum mendapatkan alokasi pada Pagu Indikatif sehingga sasaran strategis seluas 2,5 juta ha (Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014) tidak bisa tercapai. Usulan penambahan dana untuk menyelesaikan target tersebut telah diusulkan melalui Mekanisme Inisiatif Baru. Sementara itu, beroperasinya KPH tetap sesuai dengan target pada RPJMN 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 30 unit KPH. 6 Pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut dengan Pemerintah Provinsi dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RKP 2014 yang diselenggarakan pada bulan April Tahun 2013. Pada Pra-musrenbangnas, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi menyepakati isu strategis, kegiatan prioritas, target dan alokasi dekonsentrasi indikatifnya. Sementara itu, kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 di luar sektor kehutanan diutamakan pada kegiatankegiatan yang tercantum pada RAN-GRK, terutama yang menyangkut sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pembahasan mengenai target dan alokasi pagu untuk kegiatankegiatan yang tercantum pada RAN-GRK dilakukan pada mekanisme yang sama di Trilateral Meeting. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 telah diselesaikan dan diterbitkan melalui RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Kegiatan-kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 tercakup pada Buku I RKP 2014 pada Prioritas Nasional 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Buku II Bab I, Lintas Bidang Perubahan Iklim (didalamnya memuat RAN-GRK), serta Buku II Bab X, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Output 2 Buku Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 dan RPJMN 2015-2019 FF Strategi Nasional REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut: (i) menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor pengguna lahan dan perubahannya serta kehutanan (Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF); (ii) meningkatkan simpanan karbon; (iii) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (iv) meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. Kerangka program REDD+ terdiri dari lima pilar strategis yang saling terkait satu sama lain, namun memiliki sasaran secara keseluruhan mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik di seluruh sektor berbasis lahan. Strategi Nasional REDD+ perlu dirinci pada tataran teknis ke dalam dokumen Rencana Aksi Nasional REDD+ (RAN REDD+) untuk diadopsi ke dalam rencana pembangunan nasional untuk memastikan ketersediaan anggaran pemerintah guna memperbaiki kinerja pembangunan berbasis sumberdaya hutan dan lahan gambut. Pada tingkat daerah, sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, tiap-tiap Provinsi diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah GRK (RAD GRK) dengan berpedoman pada RAN GRK dan prioritas pembangunan daerahnya masingmasing. Khusus untuk REDD+, Stranas REDD+ dan RAD GRK dituangkan menjadi Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) REDD+ di tingkat provinsi untuk kemudian diadopsi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Keseluruhan proses ini dikenal dengan istilah pengarusutamaan REDD+. FF Tujuan pengarusutamaan REDD+ adalah mengintegrasikan prinsip, strategi dan pilar Stranas REDD+, yang dijabarkan dalam RAN-REDD+, ke dalam sistem perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, untuk dilaksanakan secara harmonis dengan kegiatan pembangunan lainnya. FF Sasaran pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dari implementasi program dan kegiatan pada seluruh sektor pembangunan berbasis lahan. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7
Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ini disusun untuk memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadopsi Stratnas REDD+ yang telah dijabarkan menjadi RAN REDD+ dan/atau SRAP REDD+ dalam penyusunan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari RAN/RAD GRK. Mengingat konteks dan ruang lingkupnya yang mengedepankan cara-cara baru dalam mengelola hutan dan lahan gambut secara terpadu dan lintas sektor, maka program dan implementasi sistem perencanaan pembangunan semestinya diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Seluruh aktivitas REDD+ terfokus pada perbaikan kinerja sektor berbasis lahan, terutama kehutanan dan lahan gambut, termasuk pengendalian dampak negatif terhadap perubahan luas kawasan hutan tetap, keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat lokal akibat konversi dan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) seperti perkebunan, pertanian, tambang dan infrastruktur pembangunan lainnya. Isi pedoman Pengarusutamaan REDD+ mencakup: 1) Pendahuluan, 2) Ruang Lingkup Pengarusutamaan, 3) Langkah-langkah pengarusutamaan, 4) Instrumen Kebijakan pengarusutamaan REDD+, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi. Output 3 Buku Pedoman Greening Mp3ei Bidang Redd+ FF MP3EI adalah bagian dari Pembangunan Nasional, dengan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prinsip dasar MP3EI. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan MP3EI, dibutuhkan beberapa prasyarat keberhasilan, yaitu peran pemerintah dan dunia usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 8 Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Nasional, kunci keberhasilan integrasi MP3EI dalam perencanaan pembangunan berada pada tahapan proses perencanaan pembangunan, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, (2) penyiapan rancangan rencana kerja, (3) musyawarah perencanaan pembangunan dan (4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Untuk mendukung upaya reduksi emisi GRK dalam MP3EI, maka MP3EI harus mempertimbangkan RAN GRK yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011. Melalui Keppres No 19 tahun 2010, Keppres No 25 tahun 2011 tentang Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, implementasi REDD+ di Indonesia dapat menjadi langkah utama integrasi MP3EI dengan RAN GRK sebagai upaya pembangunan rendah karbon. Untuk itu dibutuhkan adanya pedoman Greening MP3EI bidang REDD+ atau pedoman pelaksanaan MP3EI yang mempertimbangkan implementasi REDD+. Hal ini diperlukan agar percepatan dan perluasan ekonomi yang menjadi tujuan MP3EI tetap mempertimbangkan aspek pembangunan rendah karbon, khususnya pada sektor kehutanan dan lahan gambut. FF Tujuan Greening MP3EI Bidang REDD+ adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dasar MP3EI melalui pembangunan rendah karbon dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan implementasi REDD+ sebagai bagian yang tidak terpisahkan. FF Tujuan penyusunan Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ adalah memberikan pedoman integrasi prinsip, kriteria dan indikator implementasi REDD+ yang meliputi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam kegiatan MP3EI yang akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah. Ruang lingkup Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ terdiri dari: (1) Konsep dasar greening, yang berlandaskan pada salah satu prinsip dasar MP3EI yaitu pembangunan berkelanjutan, (2) Prinsip, kriteria dan indikator greening yang dikembangkan dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu meliputi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, (3) Mekanisme greening yaitu merupakan proses yang terdiri dari tahapan Greening MP3EI bidang REDD+. Isi Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ meliputi (1) Pendahuluan, (2) Prinsip dan pendekatan greening MP3EI, (3) Integrasi pedoman greening ke dalam MP3EI, (4) Tahapan pelaksanaan greening kegiatan MP3EI bidang REDD+, (5) Dokumentasi, publikasi dan penjaminan kualitas greening MP3EI (6) Penutup. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 9
Output 4 Rancangan dan Pelaksanaan Capacity Building Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Redd+ Bagi K/L Dan Pemda FF Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan pada Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ telah menyusun dua pedoman yaitu: 1) Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan 2) Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+. Keduanya merupakan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan pada tingkat nasional dan daerah untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengadopsi kedua pedoman tersebut, diperlukan proses penguatan kapasitas para perencana pembangunan di berbagai sektor pembangunan, khususnya sektor yang terkait dengan kehhutanan dan lahan gambut baik di Kementerian/Lembaga maupun di daerah. Tujuan penguatan kapasitas perencana adalah : 1. Agar rencana pembangunan daerah berorientasi pada penurunan emisi karbon dari deforestasi, degradasi hutan, dengan tetap memperhatikan keanekaraaman hayati, peningkatan stok karbon dan pelaksanaan prinsip sustainable forest management. 2. Agar rencana pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. FF Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan dan Greening MP3EI bidang REDD+ bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perencana dan pengguna Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pedoman Greening MP3EI bidang REDD+, baik individu, organisasi maupun sistem yang terkait agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dasar perencanaan pembangunan, melalui pembangunan rendah karbon dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan implementasi REDD+ ke dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan MP3EI. Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ dan Greening MP3EI bidang REDD+ meliputi penguatan pemahaman dan peningkatan kemampuan perencana di sektor berbasis lahan, serta para pihak terkait, di 11 provinsi prioritas implementasi REDD+. FF Capacity Building telah dilakukan di 11 Provinsi Mitra Kerja Satgas REDD+, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Proses Capacity Building didahului dengan brainstorming dan FGD dengan sasaran untuk menguatkan pemahaman peserta mengenai isu Perubahan Iklim dan REDD+ dalam konteks sistem perencanaan pembangunan, serta peran REDD+ dalam perbaikan tata kelola kehutanan (forestry governance). Proses dilanjutkan dengan diskusi mendalam, baik secara kelompok atau 10 RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
pleno, untuk membahas: (1) proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RPJMD/RKPD tingkat Provinsi; (2) Greening MP3EI sesuai dengan arah MP3EI pada provinsi yang bersangkutan. Diskusi mendalam dilakukan dengan mengikuti alur pikir yang dituangkan dalam Pedoman Pengarusutamaan REDD+ dan Greening MP3EI dengan mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJMD/RKPD), RAD GRK dan/atau SRAP REDD+. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11
12 RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

More Related Content

Ringkasan Eksekutif Tim Kerja Pengarusutamaan

  • 1. DOKUMEN TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN Pengarusutamaan REDD+ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 3. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESEMBER 2013
  • 5. A. Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan A.1. Latar Belakang Pada COP 13 UNFCCC tahun 2007 di Bali, diadopsi kesepakatan Bali Action Plan yang memberi pengakuan diperlukannya pendekatan kebijakan dan insentif positif dalam isu penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan (REDD). Salah satu kesepakatan pada COP 14 pada bulan Desember 2008 di Poznan adalah memberikan kedudukan sejajar antara konservasi, pengelolaan hutan lestari, peningkatan stok karbon hutan dengan deforestasi dan degradasi hutan dalam proses negosiasi. Secara operasional, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) merupakan mekanisme untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) global dengan memberikan kompensasi bagi negara-negara yang mampu mencegah terjadinya deforestasi dan degradasi hutan dengan memberikan perhatian kepada konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan stok karbon. REDD+ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang memuat upaya pengurangan emisi GRK dari berbagai sektor. Dalam Rencana Aksi Nasional tersebut, persentase terbesar penurunan emisi diproyeksikan berasal dari kegiatan berbasis lahan yaitu pertanian, kehutanan dan lahan gambut. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan REDD+ dalam mencapai target penurunan emisi nasional. Strategi Nasional REDD+ yang telah disusun memiliki lima pilar yang saling berkaitan, yaitu (1) kelembagaan dan proses, (2) kerangka hukum dan peraturan, (3) pelaksanaan program strategis, (4) perubahan paradigma dan budaya kerja, serta (5) pelibatan para pihak. Secara keseluruhan, Strategi Nasional REDD+ ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan REDD+ dapat mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Selain itu, Strategi Nasional REDD+ ini diharapkan akan menjamin tercapainya penurunan emisi gas rumah kaca nasional dari sektor kehutanan. Pelaksanaan REDD+ tidak hanya terkait sektor kehutanan saja, tetapi juga berkaitan dengan sektor pembangunan lainnya. Kebutuhan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, energi, dan permukiman diidentifikasi sebagai pemicu terjadinya deforestasi. Oleh karena itu, intervensi kebijakan dan koordinasi perencanaan lintas sektor sangat penting dilakukan untuk ketercapaian kegiatan REDD+. Lebih jauh, pelaksanaan REDD+ memiliki tantangan untuk menjaga agar kontribusi sektor kehutanan pada RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1
  • 6. pendapatan nasional, pendapatan asli daerah dan target pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan REDD+, perlu dikaji keterkaitan dan implikasinya dengan pembangunan lainnya dan antar wilayah (regional). Oleh sebab itu, kegiatan REDD+ sangat penting untuk diarusutamakan ke dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai upaya melakukan integrasi dan keterpaduan program REDD+ dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. A.3. Tujuan dan Sasaran Tujuan Pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah untuk mengintegrasikan dan menterpadukan program REDD+ sebagai unsur sektor kehutanan yang berbasis pengelolaan hutan lestari dalam mencapai sasaran pembangunan nasional. Sasaran dari kegiatan adalah: 1. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, 2. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20152019, 3. Terintegrasinya kebijakan, strategi, program dan kegiatan REDD+ ke dalam pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2013, 4. Peningkatan kapasitas K/L dan pemerintah daerah untuk Pengarusutamaan REDD+ dalam proses perencanaan pembangunan nasional dan daerah. A.2. Output/ Keluaran Keluaran atau output utama dari kegiatan Pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah: 1. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam dokumen perencanaan RKP 2013 2 RINGKASAN EKSEKUTIF CAPACITY BUILDING PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 7. 2. Buku pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam dokumen perencanaan RKP Tahun 2014 dan RPJMN Tahun 2015-2019 dan sosialisasi ke K/L dan pemerintah daerah 3. Buku pedoman Greening MP3EI dalam kerangka REDD+ dan sosialisasi ke K/L dan pemerintah daerah 4. Rancangan dan Pelaksanaan Capacity Building dalam pelaksanaan Pengarusutamaan REDD+ bagi K/L dan pemerintah daerah. A.4. Pelaksanaan Kegiatan No 1. Output Waktu Selesai Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2013 Mei 2012 Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 Mei 2013 2. Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam RKP dan RPJMN 2015-2019 Desember 2012 3. Pedoman Greening MP3EI Dalam Kerangka REDD+ 4. Pelaksanaan Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ ke Dalam Sistem Juni 2013 Perencanaan dan Greening MP3EI Bidang REDD+ Desember 2012 B. Ringkasan Hasil Kegiatan Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Output 1 Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2013 dan RKP 2014 A. Pengarusutamaan REDD+ Ke Dalam RKP 2013 Proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2013 dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan RKP Tahun 2013 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses pengarusutamaan diawali dengan identifikasi kegiatan prioritas Stranas REDD+ untuk tahun 2013 yang dihasilkan oleh Tim Kerja Strategi Nasional. Kegiatan prioritas Stranas REDD+ tersebut kemudian disandingkan dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada rancangan RKP 2013 sebagaimana turunan dari dokumen RPJMN 20102014. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP Tahun 2013 difokuskan pada persandingan kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada Kementerian Kehutanan dimana isu mengenai REDD+ sebagian besar terkait dengan RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3
  • 8. kementerian tersebut. Sementara itu, persandingan antara kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan program/kegiatan prioritas/indikator kinerja pada kementerian lainnya tetap dilakukan namun tidak menjadi fokus pengarusutamaan pada RKP Tahun 2013 ini. Sebagaimana kegiatan prioritas Stranas REDD+ untuk tahun 2013, penyelesaian tata batas kawasan hutan dan percepatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi kegiatan prioritas nasional pada RKP Tahun 2013. Melanjutkan inisiatif baru Kementerian Kehutanan pada RKP Tahun 2012, maka target penyelesaian tata batas kawasan hutan pada RKP Tahun 2013 meningkat menjadi 19.000 km pada tahun 2013 dari hanya sepanjang 6.000 km pada dokumen RPJMN Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. Selain tata batas, operasionalisasi KPH juga dipercepat dengan target sebesar 30 unit KPH pada tahun 2013. 4 Serangkaian diskusi secara informal maupun formal dilakukan oleh Tim Kerja Pengarustamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan baik dalam lingkup internal Kementerian PPN/Bappenas maupun dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian/Lembaga lainnya dan Pemerintah Provinsi yang menjadi Provinsi Prioritas REDD+. Diskusi formal antara Tim Kerja dengan Kementerian Kehutanan antara lain dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) RKP Tahun 2013 yang diselenggarakan pada tanggal 10 April 2012 oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas. Pertemuan tersebut merupakan salah satu pertemuan dari rangkaian penyusunan RKP Tahun 2013 yang diamanatkan oleh peraturan perundangan. Pada pertemuan tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Keuangan menyepakati program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKP Tahun 2013 beserta indikator kinerja, target, dan alokasi pagu indikatif untuk masing-masing kegiatan pada lingkup Kementerian Kehutanan. Diskusi mengenai kegiatan prioritas Stranas REDD+ dengan Pemerintah Provinsi dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RKP Tahun 2013 yang diselenggarakan pada bulan April Tahun 2012. Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan diwakili oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas yang terlibat erat selama proses tersebut. Pada Pra-musrenbangnas, sebagai kegiatan awal rangkaian Musrenbang, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi menyepakati isu strategis beserta kegiatan prioritas, target dan alokasi dekonsentrasi indikatif untuk seluruh kegiatan kehutanan tahun 2013, termasuk kegiatan-kegiatan yang relevan dengan isu REDD+. Pembahasan tersebut tidak hanya dengan pemerintah provinsi sembilan provinsi prioritas REDD+, tetapi untuk seluruh provinsi. Pada Pasca-musrenbang, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Kehutanan menyepakati hasil akhir dari pembahasan selama rangkaian proses Musrenbangnas. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 9. Sebagai hasil dari rangkaian proses penyusunan RKP Tahun 2013, kegiatan-kegiatan dalam lingkup REDD+ telah terintegrasi ke dalam narasi Buku II RKP Tahun 2013 Bab X, Bidang SDALH yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013. B. Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 Proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 dilaksanakan paralel dengan penyusunan RKP 2014 yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Proses pengarusutamaan pada RKP 2014 mengikuti proses pengarustamaan yang telah dilaksanakan dalam penyusunan RKP 2013 serta pedoman pengarusutamaan REDD+ yang telah disusun oleh Tim Kerja. RKP Tahun 2014 merupakan RKP tahun terakhir dari periode RPJMN 2010-2014 sehingga fokus proses pengarusutamaannya pada pencapaian target prioritas pembangunan nasional, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dan alokasi pagu indikatif pendanaan yang ada. Kegiatan-kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 diutamakan pada kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan pada: 1) Buku I RKP 2014 Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana yang memberikan penekanan pada pengukuhan kawasan hutan, pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pengendalian kebakaran hutan, serta pengembangan SDM Kehutanan; dan 2) kegiatan yang termasuk di dalam RAN GRK yaitu pada Buku II Bab I Lintas Bidang Perubahan Iklim RKP 2014. Pembahasan pada kegiatan-kegiatan yang tercantum di atas dilakukan melalui Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) RKP 2014 yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 April 2013 RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5
  • 10. oleh Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air. Pada pertemuan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Keuangan menyepakati program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKP Tahun 2014 beserta indikator kinerja, target, dan alokasi pagu indikatifnya pada lingkup Kementerian Kehutanan. Pada Prioritas Nasional 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, target tata batas kawasan hutan (batas dalam dan batas fungsi) disepakati menjadi 13.000 km untuk tahun 2014. Target ini lebih rendah dari hasil inisiatif baru yang seharusnya sepanjang 20.000 km. Kesepakatan ini didasarkan pada pertimbangan penurunan Pagu Indikatif Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintah Tahun 2014. Usulan penambahan dana untuk menyelesaikan kekurangan target sebesar 7.000 km sudah diusulkan melalui Mekanisme Inisiatif Baru. Target pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis di DAS Prioritas disepakati seluas 271.362 ha dengan ketersediaan pagu indikatif yang ada. Target ini juga lebih rendah dari yang seharusnya diselesaikan yaitu 840.000 ha. Seluas 570.000 ha belum mendapatkan alokasi pada Pagu Indikatif sehingga sasaran strategis seluas 2,5 juta ha (Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014) tidak bisa tercapai. Usulan penambahan dana untuk menyelesaikan target tersebut telah diusulkan melalui Mekanisme Inisiatif Baru. Sementara itu, beroperasinya KPH tetap sesuai dengan target pada RPJMN 2010-2014 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 yaitu sebesar 30 unit KPH. 6 Pembahasan mengenai kegiatan-kegiatan tersebut dengan Pemerintah Provinsi dilakukan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) RKP 2014 yang diselenggarakan pada bulan April Tahun 2013. Pada Pra-musrenbangnas, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Pemerintah Provinsi menyepakati isu strategis, kegiatan prioritas, target dan alokasi dekonsentrasi indikatifnya. Sementara itu, kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 di luar sektor kehutanan diutamakan pada kegiatankegiatan yang tercantum pada RAN-GRK, terutama yang menyangkut sektor pertanian dan sektor pertambangan. Pembahasan mengenai target dan alokasi pagu untuk kegiatankegiatan yang tercantum pada RAN-GRK dilakukan pada mekanisme yang sama di Trilateral Meeting. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014 telah diselesaikan dan diterbitkan melalui RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 11. Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014. Kegiatan-kegiatan yang mendukung REDD+ pada RKP 2014 tercakup pada Buku I RKP 2014 pada Prioritas Nasional 9, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; Buku II Bab I, Lintas Bidang Perubahan Iklim (didalamnya memuat RAN-GRK), serta Buku II Bab X, Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Output 2 Buku Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam RKP 2014 dan RPJMN 2015-2019 FF Strategi Nasional REDD+ dibangun untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dijabarkan sebagai berikut: (i) menurunkan emisi GRK yang berasal dari sektor pengguna lahan dan perubahannya serta kehutanan (Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF); (ii) meningkatkan simpanan karbon; (iii) meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati; dan (iv) meningkatkan nilai dan keberlanjutan fungsi ekonomi hutan. Kerangka program REDD+ terdiri dari lima pilar strategis yang saling terkait satu sama lain, namun memiliki sasaran secara keseluruhan mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik di seluruh sektor berbasis lahan. Strategi Nasional REDD+ perlu dirinci pada tataran teknis ke dalam dokumen Rencana Aksi Nasional REDD+ (RAN REDD+) untuk diadopsi ke dalam rencana pembangunan nasional untuk memastikan ketersediaan anggaran pemerintah guna memperbaiki kinerja pembangunan berbasis sumberdaya hutan dan lahan gambut. Pada tingkat daerah, sesuai dengan amanat pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No.61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, tiap-tiap Provinsi diwajibkan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah GRK (RAD GRK) dengan berpedoman pada RAN GRK dan prioritas pembangunan daerahnya masingmasing. Khusus untuk REDD+, Stranas REDD+ dan RAD GRK dituangkan menjadi Strategi dan Rencana Aksi Propinsi (SRAP) REDD+ di tingkat provinsi untuk kemudian diadopsi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Keseluruhan proses ini dikenal dengan istilah pengarusutamaan REDD+. FF Tujuan pengarusutamaan REDD+ adalah mengintegrasikan prinsip, strategi dan pilar Stranas REDD+, yang dijabarkan dalam RAN-REDD+, ke dalam sistem perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah, untuk dilaksanakan secara harmonis dengan kegiatan pembangunan lainnya. FF Sasaran pengarusutamaan REDD+ ke dalam sistem perencanaan pembangunan adalah pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan dari implementasi program dan kegiatan pada seluruh sektor pembangunan berbasis lahan. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 7
  • 12. Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ini disusun untuk memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengadopsi Stratnas REDD+ yang telah dijabarkan menjadi RAN REDD+ dan/atau SRAP REDD+ dalam penyusunan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sebagai bagian dari RAN/RAD GRK. Mengingat konteks dan ruang lingkupnya yang mengedepankan cara-cara baru dalam mengelola hutan dan lahan gambut secara terpadu dan lintas sektor, maka program dan implementasi sistem perencanaan pembangunan semestinya diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Seluruh aktivitas REDD+ terfokus pada perbaikan kinerja sektor berbasis lahan, terutama kehutanan dan lahan gambut, termasuk pengendalian dampak negatif terhadap perubahan luas kawasan hutan tetap, keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat lokal akibat konversi dan kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain (APL) seperti perkebunan, pertanian, tambang dan infrastruktur pembangunan lainnya. Isi pedoman Pengarusutamaan REDD+ mencakup: 1) Pendahuluan, 2) Ruang Lingkup Pengarusutamaan, 3) Langkah-langkah pengarusutamaan, 4) Instrumen Kebijakan pengarusutamaan REDD+, dan 5) Pemantauan dan Evaluasi. Output 3 Buku Pedoman Greening Mp3ei Bidang Redd+ FF MP3EI adalah bagian dari Pembangunan Nasional, dengan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prinsip dasar MP3EI. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan MP3EI, dibutuhkan beberapa prasyarat keberhasilan, yaitu peran pemerintah dan dunia usaha, reformasi kebijakan keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi, serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 8 Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 13. Nasional, kunci keberhasilan integrasi MP3EI dalam perencanaan pembangunan berada pada tahapan proses perencanaan pembangunan, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu (1) penyusunan rancangan awal rencana pembangunan, (2) penyiapan rancangan rencana kerja, (3) musyawarah perencanaan pembangunan dan (4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Untuk mendukung upaya reduksi emisi GRK dalam MP3EI, maka MP3EI harus mempertimbangkan RAN GRK yang telah ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011. Melalui Keppres No 19 tahun 2010, Keppres No 25 tahun 2011 tentang Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+, implementasi REDD+ di Indonesia dapat menjadi langkah utama integrasi MP3EI dengan RAN GRK sebagai upaya pembangunan rendah karbon. Untuk itu dibutuhkan adanya pedoman Greening MP3EI bidang REDD+ atau pedoman pelaksanaan MP3EI yang mempertimbangkan implementasi REDD+. Hal ini diperlukan agar percepatan dan perluasan ekonomi yang menjadi tujuan MP3EI tetap mempertimbangkan aspek pembangunan rendah karbon, khususnya pada sektor kehutanan dan lahan gambut. FF Tujuan Greening MP3EI Bidang REDD+ adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dasar MP3EI melalui pembangunan rendah karbon dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan implementasi REDD+ sebagai bagian yang tidak terpisahkan. FF Tujuan penyusunan Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ adalah memberikan pedoman integrasi prinsip, kriteria dan indikator implementasi REDD+ yang meliputi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam kegiatan MP3EI yang akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional dan daerah. Ruang lingkup Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ terdiri dari: (1) Konsep dasar greening, yang berlandaskan pada salah satu prinsip dasar MP3EI yaitu pembangunan berkelanjutan, (2) Prinsip, kriteria dan indikator greening yang dikembangkan dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu meliputi aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, (3) Mekanisme greening yaitu merupakan proses yang terdiri dari tahapan Greening MP3EI bidang REDD+. Isi Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+ meliputi (1) Pendahuluan, (2) Prinsip dan pendekatan greening MP3EI, (3) Integrasi pedoman greening ke dalam MP3EI, (4) Tahapan pelaksanaan greening kegiatan MP3EI bidang REDD+, (5) Dokumentasi, publikasi dan penjaminan kualitas greening MP3EI (6) Penutup. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 9
  • 14. Output 4 Rancangan dan Pelaksanaan Capacity Building Dalam Pelaksanaan Pengarusutamaan Redd+ Bagi K/L Dan Pemda FF Tim Kerja Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan pada Satgas Persiapan Kelembagaan REDD+ telah menyusun dua pedoman yaitu: 1) Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dan 2) Pedoman Greening MP3EI Bidang REDD+. Keduanya merupakan pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan pada tingkat nasional dan daerah untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mengadopsi kedua pedoman tersebut, diperlukan proses penguatan kapasitas para perencana pembangunan di berbagai sektor pembangunan, khususnya sektor yang terkait dengan kehhutanan dan lahan gambut baik di Kementerian/Lembaga maupun di daerah. Tujuan penguatan kapasitas perencana adalah : 1. Agar rencana pembangunan daerah berorientasi pada penurunan emisi karbon dari deforestasi, degradasi hutan, dengan tetap memperhatikan keanekaraaman hayati, peningkatan stok karbon dan pelaksanaan prinsip sustainable forest management. 2. Agar rencana pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. FF Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan dan Greening MP3EI bidang REDD+ bertujuan untuk meningkatkan kemampuan perencana dan pengguna Pedoman Pengarusutamaan REDD+ ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pedoman Greening MP3EI bidang REDD+, baik individu, organisasi maupun sistem yang terkait agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip dasar perencanaan pembangunan, melalui pembangunan rendah karbon dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia dengan mengintegrasikan implementasi REDD+ ke dalam proses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan MP3EI. Capacity Building Pengarusutamaan REDD+ dan Greening MP3EI bidang REDD+ meliputi penguatan pemahaman dan peningkatan kemampuan perencana di sektor berbasis lahan, serta para pihak terkait, di 11 provinsi prioritas implementasi REDD+. FF Capacity Building telah dilakukan di 11 Provinsi Mitra Kerja Satgas REDD+, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat. Proses Capacity Building didahului dengan brainstorming dan FGD dengan sasaran untuk menguatkan pemahaman peserta mengenai isu Perubahan Iklim dan REDD+ dalam konteks sistem perencanaan pembangunan, serta peran REDD+ dalam perbaikan tata kelola kehutanan (forestry governance). Proses dilanjutkan dengan diskusi mendalam, baik secara kelompok atau 10 RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
  • 15. pleno, untuk membahas: (1) proses pengarusutamaan REDD+ ke dalam RPJMD/RKPD tingkat Provinsi; (2) Greening MP3EI sesuai dengan arah MP3EI pada provinsi yang bersangkutan. Diskusi mendalam dilakukan dengan mengikuti alur pikir yang dituangkan dalam Pedoman Pengarusutamaan REDD+ dan Greening MP3EI dengan mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada (RPJMD/RKPD), RAD GRK dan/atau SRAP REDD+. RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN 11
  • 16. 12 RINGKASAN EKSEKUTIF TIM KERJA PENGARUSUTAMAAN REDD+ KE DALAM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN