Tugas makalah ini membahas pengembangan e-government di pemerintahan lokal kota dan permukiman. E-government merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang dimaksudkan untuk mendukung good governance melalui penyediaan informasi dan layanan publik secara online. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan faktor-faktor penghambat pengembangan e-government di antaranya kurangnya anggaran, payung hukum, dan k
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi pemerintah, azas pelayanan publik, dan manajemen pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen ini juga menjelaskan tentang definisi maladministrasi menurut UU Ombudsman dan sanksi yang diberikan kepada kepala daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
Dokumen tersebut membahas konsep e-government yang mencakup program-program unggulan, good governance, kerangka arsitektur, dasar hukum, tujuan, manfaat, dan contoh aplikasi e-government untuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bisnis, pemerintah lain, pegawai, serta manajemen integrasi data antar lembaga pemerintah.
Website e-government Kota Depok menyediakan berbagai informasi publik dan layanan interaktif untuk masyarakat. Menu utamanya meliputi profil kota, instansi pemerintah, info kota, program pemerintah, dan layanan seperti call center serta aplikasi seluler. Website ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan Depok.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi pengertian, manfaat, persoalan empiris, kebijakan penyempurnaan, cara penilaian, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja seperti SKP dan perilaku kerja."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Implementasi layanan e-Samsat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian menemukan bahwa proses implementasi e-Samsat belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti akses jaringan terbatas dan kurangnya sosialisasi.
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
油
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
油
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Proposal ini menawarkan kerja sama untuk membangun Kabupaten/Kota menjadi Cyber City guna meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi terintegrasi dan memberdayakan masyarakat dengan akses internet luas."
Dokumen tersebut membahas model, strategi, dan bidang prioritas penerapan e-government di negara berkembang. Ia menjelaskan faktor-faktor risiko kegagalan e-government, model-modelnya berdasarkan interaksi stakeholder, serta contoh penerapan di Meksiko, Fiji, Bangladesh yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas terlebih dahulu. "
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Modul Pelayanan Publik Digital membahas konsep dan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa tantangan dalam implementasi pelayanan publik digital adalah infrastruktur telekomunikasi, sumber daya pemerintah, dan perubahan paradigma.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang mencakup pengertian, model-model, keuntungan, ruang lingkup, dan tujuan penerapan e-government. Secara ringkas, e-government adalah upaya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara online.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Implementasi layanan e-Samsat di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penelitian menemukan bahwa proses implementasi e-Samsat belum berjalan secara efektif karena beberapa kendala seperti akses jaringan terbatas dan kurangnya sosialisasi.
Tantangan dan Peluang Regional - Regional Challenges and OpportunitiesMuhammadZidaneYustis
油
Materi ini Menjelaskan tentang Tantangan dan Peluang Regional yang menjelaskan tentang :
- Klasifikasi hubungan bentuk baru dari gabungan teknologi informasi dan komunikasi
- manfaat e-government
- peluang dan tantangan dalam pengembangan e-government
- implementasi e-government di kota surabaya dan bandung.
- e-government sebagai bagian dari smart government untuk mendukung perwujudan smart city
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Pemahaman e government (materi pertemuan 1 dan 2 makul e-gov) editIzul Mencari
油
Pengembangan e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi untuk pengolahan data secara elektronik dan memberikan akses publik yang mudah terhadap layanan pemerintah. Tujuan khususnya adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik nasional serta hubungan antara pemerintah dan dunia usaha/masyarakat.
Proposal ini menawarkan kerja sama untuk membangun Kabupaten/Kota menjadi Cyber City guna meningkatkan pelayanan pemerintahan melalui sistem informasi terintegrasi dan memberdayakan masyarakat dengan akses internet luas."
Dokumen tersebut membahas model, strategi, dan bidang prioritas penerapan e-government di negara berkembang. Ia menjelaskan faktor-faktor risiko kegagalan e-government, model-modelnya berdasarkan interaksi stakeholder, serta contoh penerapan di Meksiko, Fiji, Bangladesh yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas terlebih dahulu. "
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan e-government dalam layanan publik. Secara ringkas, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat secara lebih efisien dan transparan melalui internet maupun non-internet. Dokumen juga membahas tujuan, manfaat, kendala, dan contoh penerapan e-government di beberapa daerah di Indonesia.
Modul Pelayanan Publik Digital membahas konsep dan implementasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas pelayanan publik dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Beberapa tantangan dalam implementasi pelayanan publik digital adalah infrastruktur telekomunikasi, sumber daya pemerintah, dan perubahan paradigma.
Dokumen tersebut membahas tentang e-government yang mencakup pengertian, model-model, keuntungan, ruang lingkup, dan tujuan penerapan e-government. Secara ringkas, e-government adalah upaya mengembangkan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik secara online.
2.
Kompleksitas layanan publik dijaman reformasi
yang semakin tinggi membawa pada suatu
implikasi lanjutan terhadap tuntutan peningkatan
kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah
daerah. Salah satu upaya peningkatan kinerja
pemerintah melalui pelayanan yang diberikan
oleh pegawai negeri sipil baik dengan
mempergunakan fasilitas teknologi informasi
yang lebih baik ataupun bahkan dengan
mempergunakan sarana internet yang telah
berkembang dengan pesat pada dekade terakhir
ini.
3. Pelayanan yang mempergunakan fasilitas teknologi
informasi dengan mempergunakan sarana internet
telah berkembang dengan pesat pada dekade
terakhir ini diharapkan mampu meningkatkan
kinerja Pegawai Negeri Sipil
4. Dengan tersedianya fasilitas internet dalam
mendukung metode dan mekanisme kerja, maka
birokrasi indonesia memiliki peluang untuk mampu
mendongkrak kinerja pemerintahan dengan
memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang.
5. Dengan pengaruh teknologi yang ada, diharapkan mampu
memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan akurat
menuju ke arah kepemerintahan yang demokratis dan baik
(democratic and good governance).
6. Perkembangan keadaan yang berubah cepat, arus globalisasi
yang didorong dengan kemajuan yang pesat dibidang Teknologi
Informasi, menyebabkan pentingnya dan strategisnya
pembangunan dan pengembangan sistem informasi di bidang
kepegawaian.
7. Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan tata kerja badan
kepegawaian daerah yang berbasis e-Government membutuhkan
dukungan sarana dan prasana yang dapat meningkatkan kinerja
PNS untuk memfasilitasi kebutuhan aparatur pemerintah
daerah, tanpa itu, semuanya hanya omong kosong.
8. Tuntutan Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri
Sipil hendaknya dibarengi dengan kelengkapan
sarana dan prasarana kerja yang juga lebih
baik
9. Karena tidak tersedianya jaringan internet di sebuah
kantor / organisasi, maka modem yang jaringannya
seringkali timbul tenggelam (LEMOT & LALOT) menjadi
alternatif untuk melayani sistem kepegawai daerah yang
berbasis e-Government , sehingga dirasa pekerjaan
kantor tersebut sering kali terganggu.
10. Tidak tersedianya sarana dan prasaran
penunjang kinerja Pegawai Negeri Sipil akan
berbanding terbalik dengan tuntutan untuk
meningkatkan kinerjanya.