ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”

•Download as DOCX, PDF•
•
Afina Luthfi Azmi
Afina Luthfi Azmi

Sejarah Untuk IPA kelas XII

1 of 5
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU” Kelompok 2 Nama : Afina Luthfi Azmi Kris Elok N Laeli Nur Rofiqoh Puput Tejowati Sendi Setiono Wici Dwi C.N Kelas : XII IPA 3 SMA NEGERI 2 PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2013/2014
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat pada masa orde baru dilakukan dalam berbagai bidang antara lain : 1. Bidang Ekonomi Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan bangsa di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas: (1) pengendalian inflasi, (2) pencukupan kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan ekspor, dan (5) pencukupan kebutuhan sandang Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yakni : • jangka panjang : jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun • jangka pendek. : jangka pendek mancakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan “pelita” ( Pembangunan Lima Tahun ) Pelita yang dimaksud adalah : • Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian. • Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. • Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan. • Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. • Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri. • Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi oleh pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pemerintahan orde baru menetapkan 8 jalur pemerataan yaitu : 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (pangan,sandang & perumahan). 2) Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3) Pemerataan pembagian pendapatan. 4) Pemerataan kesempatan kerja. 5) Pemerataan kesempatan berusaha. 6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
8) Pemerataan memperoleh keadilan. 2. Bidang Agama Agama mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan moral manusia.Indonesia sebagai dasar membentuk manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, dukungan prasarana dan sarana peribadatan yang memadai memang diperlukan dalam upaya menjalankan kehidupan ibadah yang tenteram dan damai. Sejak awal PJP I (Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama) sampai dengan tahun 1995/1996 dibangun mesjid, gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, Pura, dan Wihara oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat masing- masing sebanyak 600,3 ribu mesjid, 31 ribu gereja Protestan, 14 ribu gereja Katolik, 23,7 ribu Pura dan 4 ribu Wihara. 3. Bidang Hukum Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan dibidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Undang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah. 4. Bidang Politik Dimulai pada awal tahun 1968 yang bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Tahap yang dilakukan adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, ke ORMASan dan kekaryaan dengan cara pengelompokan partai partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai partai politik. Hasilnya lahirlah tiga kelompok di DPR yaitu : (1) Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari partai partai PNI, Parikindo, Katolik, IPKI, serta Murba. (2) Kelompok persatuan pembangunan yang terdiri dari partai partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII dan Perti. (3) Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, dll tergabung dalam kelompok Golongan Karya. Selain itu selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, Indonesia telah memainkan peranan yang cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Antara lain patut dicatat peranan Indonesia di PBB, ASEAN, Gerakan Non Blok, dan APEC. Dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan, kualitas dan kuantitas aparatur negara terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini juga dilakukan penataan organisasi Departemen dan lembaga Non Departemen. 5. Bidang Pertahanan Keamanan Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. Manunggalnya ABRI dengan rakyat dan memantapkan dwi fungsi ABRI dilakukan dalam kurun waktu PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya. 6. Bidang Teknologi Berbagai upaya peningkatan teknologi terutama di bidang pertanian dan kesehatan yaitu dengan adanya peningkatan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam industri manufaktur, mulai dari industri dengan teknologi sederhana sampai industri canggih seperti pesawat terbang.
MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”

More Related Content

MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU”

  • 1. MAKALAH SEJARAH “UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PADA MASA ORDE BARU” Kelompok 2 Nama : Afina Luthfi Azmi Kris Elok N Laeli Nur Rofiqoh Puput Tejowati Sendi Setiono Wici Dwi C.N Kelas : XII IPA 3 SMA NEGERI 2 PURBALINGGA TAHUN PELAJARAN 2013/2014
  • 2. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat pada masa orde baru dilakukan dalam berbagai bidang antara lain : 1. Bidang Ekonomi Sejak Oktober 1966 pemerintah Orde Baru melakukan penataan kembali kehidupan bangsa di segala bidang, meletakkan dasar-dasar untuk kehidupan nasional yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Di bidang ekonomi, upaya perbaikan dimulai dengan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan skala prio ritas: (1) pengendalian inflasi, (2) pencukupan kebutuhan pangan, (3) rehabilitasi prasarana ekonomi, (4) peningkatan ekspor, dan (5) pencukupan kebutuhan sandang Pada permulaan orde baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan dilaksanakan dalam 2 tahap. Yakni : • jangka panjang : jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun • jangka pendek. : jangka pendek mancakup periode 5 tahun yang terkenal dengan sebutan “pelita” ( Pembangunan Lima Tahun ) Pelita yang dimaksud adalah : • Pelita I (1 April 69 – 31 Maret 74) : Menekankan pada pembangunan bidang pertanian. • Pelita II (1 April 74– 31 Maret 79) : Tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. • Pelita III (1 April 79 – 31 Maret 84) : Menekankan pada Trilogi Pembangunan. • Pelita IV (1 April 84 – 31 Maret 89) : Menitik beratkan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. • Pelita V ( 1 April 89 – 31 Maret 94) : Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri. • Pelita VI (1 April 94 31 Maret 1999) : Masih menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diiringi oleh pemerataan pembangunan. Oleh karena itu pemerintahan orde baru menetapkan 8 jalur pemerataan yaitu : 1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (pangan,sandang & perumahan). 2) Pemerataan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. 3) Pemerataan pembagian pendapatan. 4) Pemerataan kesempatan kerja. 5) Pemerataan kesempatan berusaha. 6) Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. 7) Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air.
  • 3. 8) Pemerataan memperoleh keadilan. 2. Bidang Agama Agama mempunyai peran yang sangat penting terhadap pembentukan moral manusia.Indonesia sebagai dasar membentuk manusia yang berkualitas. Oleh sebab itu, dukungan prasarana dan sarana peribadatan yang memadai memang diperlukan dalam upaya menjalankan kehidupan ibadah yang tenteram dan damai. Sejak awal PJP I (Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama) sampai dengan tahun 1995/1996 dibangun mesjid, gereja Kristen Protestan, gereja Katolik, Pura, dan Wihara oleh berbagai kalangan baik pemerintah maupun masyarakat masing- masing sebanyak 600,3 ribu mesjid, 31 ribu gereja Protestan, 14 ribu gereja Katolik, 23,7 ribu Pura dan 4 ribu Wihara. 3. Bidang Hukum Hukum merupakan dasar untuk menegakkan nilai-nilai kemanusian. Berbagai perbaikan dibidang hukum telah dilakukan dan diarahkan menurut petunjuk UUD 1945. Dalam kaitan ini, antara lain telah ditetapkan Undang-undang tentang KUHAP, Undang-undang tentang Hak Cipta, Paten, dan Merek, kompilasi hukum Islam, dan lain-lain. Agar hukum dapat dijalankan berdasarkan peraturan- peraturan yang berlaku, telah pula dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas maupun kepada aparat pemerintah. 4. Bidang Politik Dimulai pada awal tahun 1968 yang bertujuan untuk menumbuhkan hak-hak demokrasi dan mencerminkan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Tahap yang dilakukan adalah penyederhanaan kehidupan kepartaian, ke ORMASan dan kekaryaan dengan cara pengelompokan partai partai politik dan golongan karya. Usaha ini dimulai tahun 1970 dengan mengadakan serangkaian konsultasi dengan pimpinan partai partai politik. Hasilnya lahirlah tiga kelompok di DPR yaitu : (1) Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari partai partai PNI, Parikindo, Katolik, IPKI, serta Murba. (2) Kelompok persatuan pembangunan yang terdiri dari partai partai NU, Partai Muslimin Indonesia, PSII dan Perti. (3) Sedangkan kelompok organisasi profesi seperti organisasi buruh, organisasi tani dan nelayan, organisasi seniman, dll tergabung dalam kelompok Golongan Karya. Selain itu selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1985, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur selama masa pemerintahan Orde Baru telah menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Apalagi Pemilu berlangsung dengan asas LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia).
  • 4. Dalam hubungannya dengan politik luar negeri, Indonesia telah memainkan peranan yang cukup penting dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Antara lain patut dicatat peranan Indonesia di PBB, ASEAN, Gerakan Non Blok, dan APEC. Dalam upaya menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan, kualitas dan kuantitas aparatur negara terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini juga dilakukan penataan organisasi Departemen dan lembaga Non Departemen. 5. Bidang Pertahanan Keamanan Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama. Manunggalnya ABRI dengan rakyat dan memantapkan dwi fungsi ABRI dilakukan dalam kurun waktu PJP I sampai pertengahan pelaksanaan Repelita VI. Pembangunan pertahanan keamanan terus dilakukan dengan terus memperkuat kemampuan ABRI dalam melaksanakan kedua fungsinya. 6. Bidang Teknologi Berbagai upaya peningkatan teknologi terutama di bidang pertanian dan kesehatan yaitu dengan adanya peningkatan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam industri manufaktur, mulai dari industri dengan teknologi sederhana sampai industri canggih seperti pesawat terbang.