2. PERKEMBANGAN ASKES DI INDONESIA
Perkembangan sangat lambat
a. Dari sisi demand
- karena masyarakat Ind banyak yang risk taker
- pendapatan per kapita rendah
b. Dari sisi supply
- Tidak banyak perusahaan askes yang menawarkan
produk askes
- fasilitas kesehatan tidak berkembang secara merata
c. Dari sisi regulasi :
- respon pemerintah relatif lambat : hal perijinan
dan kepastian hukum
3. ASKES SOSIAL DI INDONESIA
Prinsip asuransi diperkenalkan sejak tahun 1947 : dimulai dengan
asuransi sosial dalam bidang kecelakaan dan penyakit akibat kerja
1960 : dalam UU pokok kesehatan meminta pemerintah
mengembangkan dana sakit : tidak terlaksana karena kondisi
sosek belum kondusif
1967 : SK Menteri tenaga kerja untuk mendirikan badan mirip
JPKM, Iuran 6% : majikan 5 % dan karyawan 1 %
SK Menteri tidak kuat hukumnya : gagal
1968 : Askes bagi PNS (Menaker), Awal : premi 5% dari upah,
sekrg 2 %
2004 : pemerintah selaku majikan mengiur 0,5%
4. ASKES
Awalnya di kelola BPDPK (dalam tubuh Depkes):
fleksibilitas kurang karena birokrasi
Th 1984 : konversi menjadi Perum Husada Bakti
(korporat tersendiri): istilah kartu kuning
1992 : konversi menjadi PT Askes (dengan PP no
6/1992): menjual produk askes sosial dan askes
komersial
Kepesertaan PNS dan kelg : 14 juta
5. JAMSOSTEK
1971 : DIDIRIKAN Perusahaan Asuransi Sosial Tenaga
Kerja (ASTEK)
Awalnya hanya menangani asuransi kecelakaan kerja
1975 : uji coba di 5 propinsi : dinilai LAYAK
1992 : UU Jamsostek
JPK : termasuk anggota keluarga
JKK, JHT, Jaminan Kematian
Hambatan : PP 14/1993 : klausul opt out
6. DANA SEHAT DAN JPKM
1970 : ide dana sehat
1990 : pengembangan dana sehat menjadi JPKM
UU kesehatan no 23/1992 : mencantumkan JPKM dengan
mengambil ide HMO (Health Maintenance Organization)
Pengembangan JPKM merupakan konsep askes komersial
dengan konsep managed care
2000 : JPSBK (Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
2002 : pemberian dana langsung ke Puskesmas dan RS
(PKPS BBM) Program Kompensasi Pengurangan
Subsidi Bahan Bakar Minyak.
7. JPK GAKIN
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK
GAKIN ) TH 2003 2004
Dana dari PKPSBBM Diuji coba di 2 propinsi dan 13
kabupaten / kota dgn prinsip kendali mutu dan kendali
biaya .
Pengelola dapat dana manajemen pengelolaan maksimal 5% .
Th 2004 dikembangkan lagi daerah JPK GAKIN di 2
propinsi dan 12 kabupaten/ kota .
Survai YPKKI di DKI Jaya masih banyak kendalia antara lain
sulit mendapatkan kartu JPK GAKIN informasi terakhir
dijual belikan oleh oknum sebesar Rp250.000,- ,
distribusinya tidak jelas dan badan penyelenggaranya belum
profesional .
8. JPKMM
DASAR PROGRAM UU NO 40 TAHUN 2004 TENTANG
SJSN ( SISTIM JAMINAN SOSIAL NASIONAL )
SK MENKES NO 1241 TAHUN 2004 Menugasakan PT
ASKES sebagai penggelola program JPKMM pada tahun
2005 .
Program ini dikenal dengan nama ASKESKIN
Jumlah MASKIN SEKITAR 36 JUTA .
Disini peran serta masyarakat sangat penting dalam hal
pengawasan , monitoring dan evaluasi .
9. JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT ( JAMKESMAS )
MULAI PROGRAM TAHUN 2008 SAMPAI DENGAN SAAT INI
PROGRAM TIDAK JELAS UNDANG UNDANGNYA DASARNYA
ADALAH BANSOS ( BANTUAN SOSIAL )
KEMENTERIAN KESEHATAN BERTINDAK SEBAGAI REGULATOR
MERANGKAP OPERATOR
PESERTANYA 76,4 JUTA MASYARAKAT MISKIN DAN ORANG
TERLANTAR
PREMI YANG DIBAYAR PEMERINTAH RP 5000,-PERKEPALA PER
BULAN TOTAL PERTAHUN RP 4,6 TRILIUN
KEMENTERIAN KESEHATAN MENGAJUKAN DANA TAMBAHAN
RP 1,7 TRILIUN JADI SECARA KESELURUHAN TOTAL BIAYA RP
6,3 TRILIUN .
10. SJSN
Kepres no 20/2002: membentuk tim SJSN
untuk menyusun naskah akademik dan
RUU SJSN
2004 : UU SJSN no 40/2004