SERTIFIKASI HALAL 2023 TRENGGALEK KPI.pptx
- 1. SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL 2023 Trenggalek, 16 Juni 2023
- 2. Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fashion dunia. Saya target tujuan tersebut dapat tercapai pada tahun 2024 Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementeria Agama RI Ikhlas Beramal Kerja Profesional Hasil Maksimal #halalitubaik #MyHalalMyWa halal.indonesi www.halal.go.i d
- 3. Kementerian Agama akan terus mendukung kerjasama produk halal di tingkat global. Sebab, pemerintah memiliki cita- cita mewujudkan Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama RI Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementeria Agama RI Ikhlas Beramal Kerja Profesional Hasil Maksimal #halalitubaik #MyHalalMyWa halal.indonesi www.halal.go.i d
- 4. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan Jaminan Produk Halal, memberikan kemudahan dengan biaya murah dan waktu yang lebih singkat bagi pelaku usaha untuk Mewujudkan Indonesia menjadi Produsen Halal nomor satu di dunia Dr. Muhammad Aqil Irham, M.Si Kepala BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementeria Agama RI Ikhlas Beramal Kerja Profesional Hasil Maksimal #halalitubaik #MyHalalMyWa halal.indonesi www.halal.go.i d
- 6. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 7. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 8. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 9. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 10. TUJUAN PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL (JPH) Untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi muslim dan warga negara, maka Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29. WEWENANG BPJPH Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH memiliki kewenangan sesuai ketentuan UU 33/2014 Pasal 6. TUJUAN Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. (UU 33/2014 Pasal 3) PELAKSANA Untuk melaksanakan amanat JPH tersebut, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. (UU 33/2014 Pasal 5) Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 12. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 13. STAKEHOLDER UTAMA DALAM SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan atau lembaga menyelenggarakan yang urusan pemerintahan di bidang: 1. Perindustrian; 2. Perdagangan; 3. Kesehatan; 4. Pertanian; 5. standardisasi akreditasi; dan 6. koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; 7. pengawasan obat dan makanan
- 15. Sanksi Jika Produk Tidak Bersertifikat Halal 1. Peringatan tertulis 2. Denda administrative 3. Penarikan barang dari peredaran Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 16. Alur Sertifikasi Halal melalui skema SELF DECLARE PENDAFTARAN/ PENGAJUAN, DAN PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL PENETAPAN KEHALALAN PRODUK MELALUI SIDANG FATWA (1 Hari Kerja) BPJPH LP3H MUI/ Komite Fatwa REGULATOR, ADMINISTRATOR, LEADING SECTOR JPH VERIFIKASI DAN VALIDASI KEHALALAN PRODUK DILAKUKAN OLEH PENDAMPING PPH (10 Hari Kerja) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementeria Agama RI Ikhlas Beramal Kerja Profesional Hasil Maksimal halal.indonesi bpjphkemena www.halal.go.i Halal Indonesia-BPJPH Kemenag #halalitubaik #MyHalalMyWa
- 17. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 18. Klasifikasi Sertifikasi Halal 2 SERTIFIKASI HALAL REGULER 1 SERTIFIKASI HALAL PERNYATAAN PELAKU USAHA (SELF-DECLARE) Pengurusan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha (PU) UMK tidak dikenai biaya. Disubsidi oleh Negara (melalui APBN/D) atau fasilitas pihak lain 1. REGULER: Program sertifikasi halal untuk non UMK (biaya mandiri) 2. REGULER FASILITASI: Program sertifikasi halal untuk UMK dengan produk yang memiliki banyak titik kritis melalui skema bantuan pembiayaan (APBD, Pembiayaan alternatif untuk UMK, Pembiayaan dari dana kemitraan, Bantuan hibah pemerintah/Lembaga lain, Dana bergulir, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat) Sumber: Pasal 86 PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL Sumber: Pasal 79 PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 19. Mengapa disebut self-declare? 1. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil. 2. Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH Adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang digunakan serta kehalalan proses produksi Adanya Pendampingan PPH Sumber: Pasal 79 PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JAMINAN PRODUK HALAL Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 20. Kriteria Pelaku Usaha Yang Dapat Mengikuti Self Declare Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 21. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usahaproduktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pernyataan pelaku usahamikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. PASAL 79 Pasal 79 PP 39/2021 KETENTUAN TERKAIT PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PP 39/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG JPH
- 22. Pernyataan pelaku usahamikro dan kecil berdasarkan Standar Halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Standar Halal paling sedikit terdiri atas: a. adanya pernyataan pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: 1. kehalalan produk dan bahanyang digunakan; dan 2. ProsesProdukHalal b. adanya pendampingan PPH. Pasal79 PP 39/2021
- 23. PERNY A T AANPELAKUUSAHA Kriteria: Produk tidak beresiko Bahan sudah pasti kehalalannya Prosesproduksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana Akad/Ikrar Halal PelakuUsahasetelah LOLOSverifikasi oleh Pendamping PPH.
- 24. Alur Proses Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha BPJPH PELAKU USAHA KOMIT E FATWA P3H BPJPH 1 2 3 4 5 1. Pelaku Usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses produk Halal melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha; 2. Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha; 3. BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen); 4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk; 5. BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL myhalalmywa y halalitubaik
- 25. myhalalmywa y halalitubaik No Jenis Dokumen Keterangan 1 Surat permohonan sertifikat halal Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem) 2 Aspek legal: NIB Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM) 3 Dokumen penyelia halal Penetapan Penyelia Halal Salinan KTP Daftar riwayat hidup Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem) Diunggah di SIHalal Diisi di SIHalal 4 Nama produk Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk 5 Daftar nama bahan Diisi di SIHalal 6 Proses produk halal Diisi di SIHalal berupa deskripsi proses produk halal 7 Izin edar atau SLHS (jika ada) Diunggah di SIHalal 8 SJPH Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem) 9 Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem) Dokumen Persyaratan
- 26. Jenis Produk yang dapat diajukan saat permohonan Self Declare Produk Makanan Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 27. Jenis Produk yang dapat diajukan saat permohonan Self Declare Produk Makanan Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 28. Jenis Produk yang dapat diajukan saat permohonan Self Declare Produk Makanan Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 29. Jenis Produk yang dapat diajukan saat permohonan Self Declare Produk Makanan Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 30. Jenis Produk yang dapat diajukan saat permohonan Self Declare Produk Makanan Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 13 KEDAI MAKANAN SESUAI KBLI: 56103 KEDAI MAKANAN 56304 KEDAI MINUMAN PENYEDIAAN MAKANAN & MINUMAN DENGAN PENGOLAHAN LAINNYA
- 31. Jenis Produk yang dapat diajukan saat permohonan Self Declare Produk Minuman Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 32. halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI #halalitubaik #MyHalalMyWay halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI myhalalmyway halalitubaik # BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan penetapan kehalalan produk dari MUI. Sertifikat halal berbentuk digital dan ditandatangani secara elektronik, dapat diunduh melalui aplikasi SIHalal. Sertifikat halal yang diterbitkan berlaku untuk 1 jenis produk. SERTIFIKAT HALAL Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 33. halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI #halalitubaik #MyHalalMyWay Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 34. halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI #halalitubaik #MyHalalMyWay Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 35. halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI #halalitubaik #MyHalalMyWay halal.indonesia bpjphkemenag www.halal.go.id Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI myhalalmyway halalitubaik # BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional. Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada produk yang telah mendapat Sertifikat Halal. Label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Ketentuan penggunaan label halal dan file label halal dapat diakses pada SIHalal. LABEL HALAL INDONESIA SK Kepala BPJPH 145/2022 Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 36. Waktu Pengurusan Sertifikat Produk Halal (Self Declare) Berapa Lama? Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Satu Minggu sejak diajukan pada Komite Fatwa Sertifikat Halal (SH) terus berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau prosesnya (PERPU 2/2022 ttg CIPTAKER, Pasal 42)
- 37. Penyebab Gagalnya Pendaftaran Self Declare Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 1. Kesalahan memasukkan KBLI 2. Kurang detail dalam menjelaskan proses produk halal 3. Kurang lengkap dalam mencantumkan bahan, yang sering lupa adalah bahan pembersih dan bahan kemasan 4. Foto mengambil dari internet 5. Foto kurang jelas, tidak terlihat bentuk produk dan kemasannya 6. Penyelia halal tidak mencantumkan SK (nomor)
- 38. Benefit Memiliki Sertifikat Halal Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 1. Meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelanggan 2. Memberikan jaminan dan kepastian 3. Memberi nilai tambah suatu produk 4. Produk akan memiliki Unique Selling Point (USP) 5. Meningkatkan kemampuan dalam pemasaran 6. Memperluas jaringan distribusi produk 7. Memiliki kesempatan meraih pasar halal global
- 39. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 40. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 41. Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
- 42. TERIMA KASIH Pusat Layanan Halal - Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung