Pelaporan dan audit kesehatan merupakan dua proses penting dalam pengelolaan informasi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan, kualitas, dan keamanan layanan kesehatan. Kedua proses ini seringkali saling terkait dan dapat bekerja bersama untuk memastikan integritas dan keamanan informasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau profesi kesehatan. Implementasi pelaporan dan audit kesehatan yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan
fc3587f6-a98e-4efc-97b7-1cf20415f2e5_PKP 2023 PTM DAN KESWA.pptxAchmadMubaroq1
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kinerja puskesmas dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, dan stroke serta indikator-indikator yang digunakan seperti deteksi dini, skrining, dan layanan kesehatan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan target-target yang harus dicapai puskesmas berdasarkan peraturan dan rencana strategis kementerian kesehat
Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan standar operasional prosedur yang jelas. Pelayanan dimulai dari pendaftaran di loket, dilanjutkan pemeriksaan dan pengobatan di balai pengobatan umum, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lain jika diperlukan. Standar kualitas pelayanan ditetapkan untuk memastikan pasien mendapatkan layanan yang memuaskan.
SOP Pelayanan Medis di Puskesmas Tinondo menjelaskan prosedur pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter untuk 144 penyakit yang dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer. Prosedur tersebut meliputi pemeriksaan pasien, penetapan diagnosis, pengobatan atau rujukan, serta edukasi kesehatan. SOP ini bertujuan sebagai pedoman kerja bagi dokter dalam memberikan pelayanan klinis sesuai standar di Pus
1. Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung dengan meminimalkan risiko infeksi nosokomial.
2. Setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan wajib melaksanakan program PPI sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan dan membentuk Komite serta Tim PPI.
3. Untuk mendukung pelaksanaan program PPI yang berhasil, rum
Keputusan Kepala Puskesmas Talawi menetapkan program pengendalian penyakit seperti P2M, PTM, imunisasi dan surveilans. Penanggung jawab masing-masing program ditetapkan beserta tugasnya. Standar operasional prosedur untuk pengelolaan program pengendalian penyakit juga ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
Dokumen tersebut membahas tantangan dan strategi dalam program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mengenai indikator program, rotasi SDM yang sering, dan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk mengatasinya, strategi yang disebutkan meliputi sosialisasi pedoman baru, advokasi ke pemerintah daerah, dan pengembangan sistem informasi pelaporan PTM.
Sistem rujukan merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan secara timbal balik antar fasilitas kesehatan berdasarkan tingkat pelayanannya.
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI BALI 11 Juni ...Wahid Husein
Ìý
Strategi penanggulangan rabies secara terintegrasi
Peraturan mengenai pengendalian rabies
Pengendalian rabies pada saat Pandemi COVID19
Kasus rabies pada hewan
Hasil vaksinasi rabies
Kendala yang dihadapi
More Related Content
Similar to Sharing Program Hipertensi FKTP_Sleman_10 Sep 2024.pptx (20)
Pelaporan dan audit kesehatan merupakan dua proses penting dalam pengelolaan informasi kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan, kualitas, dan keamanan layanan kesehatan. Kedua proses ini seringkali saling terkait dan dapat bekerja bersama untuk memastikan integritas dan keamanan informasi kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau profesi kesehatan. Implementasi pelaporan dan audit kesehatan yang efektif dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam sektor kesehatan
fc3587f6-a98e-4efc-97b7-1cf20415f2e5_PKP 2023 PTM DAN KESWA.pptxAchmadMubaroq1
Ìý
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kinerja puskesmas dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, obesitas, dan stroke serta indikator-indikator yang digunakan seperti deteksi dini, skrining, dan layanan kesehatan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan target-target yang harus dicapai puskesmas berdasarkan peraturan dan rencana strategis kementerian kesehat
Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan standar operasional prosedur yang jelas. Pelayanan dimulai dari pendaftaran di loket, dilanjutkan pemeriksaan dan pengobatan di balai pengobatan umum, serta rujukan ke fasilitas kesehatan lain jika diperlukan. Standar kualitas pelayanan ditetapkan untuk memastikan pasien mendapatkan layanan yang memuaskan.
SOP Pelayanan Medis di Puskesmas Tinondo menjelaskan prosedur pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter untuk 144 penyakit yang dapat ditangani di fasilitas kesehatan primer. Prosedur tersebut meliputi pemeriksaan pasien, penetapan diagnosis, pengobatan atau rujukan, serta edukasi kesehatan. SOP ini bertujuan sebagai pedoman kerja bagi dokter dalam memberikan pelayanan klinis sesuai standar di Pus
1. Program pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) di rumah sakit sangat penting untuk menjaga keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung dengan meminimalkan risiko infeksi nosokomial.
2. Setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan wajib melaksanakan program PPI sesuai pedoman dari Kementerian Kesehatan dan membentuk Komite serta Tim PPI.
3. Untuk mendukung pelaksanaan program PPI yang berhasil, rum
Keputusan Kepala Puskesmas Talawi menetapkan program pengendalian penyakit seperti P2M, PTM, imunisasi dan surveilans. Penanggung jawab masing-masing program ditetapkan beserta tugasnya. Standar operasional prosedur untuk pengelolaan program pengendalian penyakit juga ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
Dokumen tersebut membahas tantangan dan strategi dalam program pengendalian penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman mengenai indikator program, rotasi SDM yang sering, dan belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk mengatasinya, strategi yang disebutkan meliputi sosialisasi pedoman baru, advokasi ke pemerintah daerah, dan pengembangan sistem informasi pelaporan PTM.
Sistem rujukan merupakan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan secara timbal balik antar fasilitas kesehatan berdasarkan tingkat pelayanannya.
RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PENANGGULANGAN RABIES DI PROVINSI BALI 11 Juni ...Wahid Husein
Ìý
Strategi penanggulangan rabies secara terintegrasi
Peraturan mengenai pengendalian rabies
Pengendalian rabies pada saat Pandemi COVID19
Kasus rabies pada hewan
Hasil vaksinasi rabies
Kendala yang dihadapi
#TANGKI4D PLATFOM TRANDING MASA KINI KARNA TINGKAT KEMENANGAN YANG SANGAT TINGGITANGKI4D
Ìý
Bagi kalian yang ingin mendapatkan kemenangan situs slot bonus kami merupakan saran terbaik buat kalian, hanya mengunakan modal rendah & penyedia bonus terbaik sepanjang masa
follow semua dan claim bonus dari kami #Tangki4dexclusive #tangki4dlink #tangki4dvip #bandarsbobet #idpro2025 #stargamingasia #situsjitu #jppragmaticplay #scatternagahitam
Dukungan FAO ECTAD terhadap Program Pengendalian dan Pemberantasan Rabies di ...Wahid Husein
Ìý
Situasi rabies di dunia
Situasi rabies di Indonesia
Program rabies di Indonesia
Apa yang dilakukan ECTAD Indonesia
Tantangan utama
Rekomendasi ke depan
2. 1. DASAR KEBIJAKAN
1. Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
2. Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas;
3. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;
5. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Miniml;
6. Instruksi Bupati Sleman Nomor 35 tahun 2021 tentang
Germas;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan No
188/021/DKS/I/2022 Tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Kabupaten
Sleman;
3. TUJUAN PENGENDALIAN HIPERTENSI
80%
HIPERTENSI
TERDIAGNOS
A
1. Skrining rutin
2. Akses ke fasyankes
3. Penegakan Dx/
dengan prosedur
80% KASUS
MENDAPAT
PENGOBATAN
1. Penerapan
Protokol HT
2. Penyediaan
logistik
3. Pemberian
Konseling,
80%
HIPERTENSI
TERKENDALI
1. Sistem Reminder
bagi pasien
2. Sistem informasi
yang memudahkan
nakes
3. Konseling
4. Standar SDM untuk
Pengelolaan Pasien Hipertensi
Jenis SDM Optimal di Puskesmas Induk Jenis SDM Paling Minimal di Pustu, Pusling
Dokter
Perawat dan/ Bidan
Perawat
Nutrisionist
Promkes (konselor berhenti merokok)
Fisioterapist (Pj Kesorga)
Psikolog
Apoteker
Perekam Medik
ATLM
Konsep SPM : standar pelayanan minimal yang
wajib diberikan kepada sasaran
5. DALAM KONDISI SDM
TERBATAS
• Wajib :
• Pengukuran TD sesuai prosedur
• Diagnosa dan terapi mengacu protocol
• KIE standar : CERDIK
• Informasi kunjungan berikutnya
• Tambahan Plus**):
• Konseling Gizi untuk Diet Seimbang;
• Konseling Fisioterapis utk Rajin Aktivitas Fisik;
• Konseling Psikolog untuk Kelola Stress;
• Konseling Promkes untuk Upaya Berhenti Merokok
**) terutama bagi pasien terdiagnosa pertama,
pasien HT belum terkendali, dan tidak patuh
pengobatan/missed visit
Dinas Kesehatan
10. The effects of arm position on blood
pressure
Ref: Pickering et al,
1993
11. 5. ALUR
LAYANAN
1.
Pendaftaran
2a. Pengukuran TD sesuai
prosedur 2b. Skrining PTM**)
3. Pemeriksaan
Dokter
3a. Konseling CERDIK:
- Gizi
- Promkes
- Psikolog
- Fisioterapi
4. Pemberian OAH
(untuk 1 bulan, atau sesuai
3b. Pemeriksaan fs ginjal min
1x/th;
3c. Pemeriksaan EKG, min 1x
setahun
12. Pemeriksaan Penunjang bagi pasien terdiagnosa HT
• Pemeriksaan penunjang
dapat dilakukan satu
bulan setelah
pengobatan.
• Paling sedikit satu tahun
sekali, atau sesuai indikasi
13. 6. SISTEM INFORMASI
• Elektronik Rekam Medik Smart Dinkes :
untuk pencatatan data pasien
• Untuk pengingat waktu control :
• Buku control manual
• WhatsApp Reminder
• Surat control (dicetak dari Simpus)
• Ditelp petugas
Dinas Kesehatan
14. 7. SASARAN
LAYANAN
• Pasien Hipertensi yang dapat
ditangani sesuai kewenangan
klinis Puskesmas, kecuali
populasi khusus.
• Pasien PRB : dokter puskesmas
memiliki kewenangan klinis
untuk melakukan penyesuaian
tatalaksana, namun obat yang
digunakan bukan dari APBD
Dinas Kesehatan
15. 8. BIAYA
LAYANAN
Dinas Kesehatan
Jenis Layanan BPJS (Sleman/pun
non Sleman)
Umum
Pemeriksaan Masuk dalam kapitasi Sesuai Perda
Tarif Puskesmas
Pengobatan sesuai
protocol
Masuk dalam kapitasi Sesuai tarif perda
Pemeriksaan
Penunjang
Hanya bila masuk
prolanis
Sesuai tarif perda
16. 9. Pelibatan
Masyarakat
• Untuk memudahkan pemberian obat HT rutin
kepada pasien lansia/disabilitas;
• Untuk menjangkau missed visit
• Terintegrasi ILP
Dinas Kesehatan
18. PENGUATAN LAYANAN
PRIMER HIPERTENSI YANG
DILAKUKAN
1. Protokol hipertensi lebih sederhana
2. Monitoring dan evaluasi klinis hingga program berbasis satu
sistem informasi
3. Standar minimal untuk tatalaksana non farmakologis
4. Pengelolaan kepatuhan pengobatan : buku, surat control,
WA reminder, hingga telepon
5. Kunjungan rumah bagi yang resiko tinggi, melibatkan
kader
terlatih (terintegrasi ILP)
20. SEBELUM SESUDAH
• Tekanan darah yang terjaring tinggi, tidak
semuanya mendapatkan penanganan
prosedur pengulangan yang terstandar.
• Jenis obat yang diberikan bervariasi, baik
dosis maupun kombinasinya
• Sudah ada monitoring pasien HT yang
dilakukan
puskesmas, namun tidak sampai
mengetahui
berapa HT yang sudah terkendali
• Simpus dengan berbagai vendor, dan Dinkes
tidak memiliki akses data.
• Sistem reminder cenderung berjalan hanya utk
pasien prolanis HT
• Tekanan darah yang terjaring tinggi,
diagnose dipastikan dengan prosedur
pengulangan menggunakan alat yang
tervalidasi
• Dosis dan kombinasi jenis obat dibuat
seragam dan sederhana
• Simpus diseragamkan oleh vendor yang
ditentukan Dinkes dan server dikelola
Diskominfo, sehingga ada dashboard
kendali HT yang muncul di Simpus hingga
ke Dinkes scr riil time
• Reminder otomatis mll WA, terintegrasi
dengan simpus, diberikan kepada semua
pasien HT tanpa memandang status JKN
I. Alur
Layanan
22. III. Sistem Monitoring di
Puskesmas
Nakes Puskesmas kesulitan
memonitor kepatuhan waktu
berkunjung serta tren kondisi
Tekanan Darah kasus Hipertensi
Penambahan
fitur di RME
Puskesmas,
untuk
memudahkan
monitoring tren
TD pasien HT
Monitoring tren
Tekanan darah
pasien di RME
Puskesmas
SEBELUM SESUDAH
23. IV. Sistem Monitoring di
Dinas Kesehatan
Menunggu PJ PTM Puskesmas
mengirim rekapitulasi data kunjungan
Hipertensi yang dihitung manual dari
SIMPUS
SEBELUM
SESUDAH
Tidak perlu menunggu petugas, kapanpun
Dinkes dapat melihat tren kunjungan pasien
Hipertensi, dan dilengkapi dengan capaian HT
yang terkendali dan yang tidak berkunjung
24. V. Sistem Pengingat bagi
Pasien
SEBELUM SESUDAH
Puskesmas memiliki inisiatif dan kearifan lokal
masing2 dalam membantu pasien mengingatkan
waktu control dan kondisi kesehatannya, antara
lain dengan membentuk grup WA Prolanis,
ataupun dgn buku Kesehatan Hipertensi
Penambahan fitur pada RME SIMPUS untuk
pengiriman pesan pengingat otomatis yang akan
terkirim kepada pasien melalui WA pada dua
(2) hari sebelum waktu kontrol berikutnya.
Sistem ini menjadi standar layanan yang sama
untuk setiap Puskesmas.
25. SEBELUM SESUDAH
Hanya Kasus Hipertensi BPJS yang masuk
program Prolanis yang masuk kedalam Grup WA
Prolanis Puskesmas; Buku pemantauan
Kesehatan BPJS hanya diberikan kepada peserta
prolanis HT, dan beberapa puskesmas mencetak
dengan versi masing2 untuk pasien HT non
VI. Fasilitas Layanan
Pendukung yang diterima
Pasien Hipertensi
Setiap pasien Hipertensi mendapat standar reminder
yang sama, berupa pesan pengingat via WhatsApp,
atau cetak surat control melalui fitur baru yang
sudah ditambahkan ke RME SIMPUS. Buku
pemantauan Kesehatan akan dicetak oleh Dinkes
agar setiap Warga Negara dengan HT mendapat
standar layanan pendukung yang adil dan setara
dimanapun berobat di Puskesmas Kab Sleman
28. Sosialisasi kepada seluruh K
epala
Puskesmas
P
elatihan bagi tim Nakes seluruh
Puskesmas
Penggalangan Komitmen
danPenyerahan T
ensimeter
Tahapan Penggalangan
Komitmen &
Pelatiha
n
29. Tahapan Launching & Sosialisasi
Masyarakat
Lau
nching bersama
Bupati Sleman
Sosialisasi melalui med
ia radio dan
P
odcast
Seminar Hipertensi bagi
Kader Kesehatan
30. Tahapan Implementasi &
Monev
Cetak Leaflet
& Poster
Monev pelaksanaan
ke Pusk
esmas
Pembuatan video
pengukuran te
kanan darah
u
ntuk diputar di semua
Pusk
esmas
31. Tahapan Implementasi &
Monev
Pendampingan Data
Loftto Follow Up
Pendamping Adinkes, dr. Yanri WS, SpPD KPTI PhD dan dr. Ellyza Sinaga, MPH bersama tim base care
Hipertensi Puskesmas Mlati II, melakukan cleaning data pasien LFU selama 6 hari fullday
32. Pasien HT
bulan Mei-
Agustus
2024
Pasien
overd
ue 7-
90 hr
Dalam
wilay
ah
1 kl; 712;
43%
2 kl; 331;
20%
3 kl; 297;
18%
4kl; 328;
19%
dalam
wilayah;
1358
luar
wilaya
h; 310
602
330
426
0 100 200 300 400 500 600 700
Tlogoa
di
Sumbera
di
Tirtoa
di
34. SOP Menelepon pasien
SOP menelepon pasien hipertensi
1. Petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri
2. Menyampaikan tujuan melakukan telepon
3. Menanyakan apakah pasien bersedia untuk meluangkan waktu 5-10 menit
4. Mengkonfirmasi alamat pasien apakah sudah benar
5. Mengingatkan pasien kalau sudah terlambat controlserta meyebutkan tanggal
terakhir control
6. Menanyakan kendala untuk control ulang ke puskesmas
7. Menyarankan alternatif yang bisa dilakukan untuk memastikan pasien dapat control
secara rutin:
kontol ke pustu? Control ke posyandu/posbindu?
8. Mengingatkan pasien dampak yang bisa timbul bila hipertensi tidak dikontol secara
rutin
9. Menanyakan apakah pasien bersedia datang ke puskesmas untuk control dalam
waktu dekat? Kapan?
10.Ucapkan terima kasih kepada pasien karena sudah bersedia meluangkan waktu.
38. Lesson Learned :
PROGRAM HIPERTENSI NASIONAL BISA MURAH
& DAPAT MENYELAMATKAN JUTAAN NYAWA :
• Protokol Pengobatan Sederhana
• Perawatan berbasis tim dan berorientasi pada
pasien
• Pengadaan obat antihipertensi dan
manajemen logistik harus berkelanjutan
• Sistem informasi harus dapat memantau dan
meningkatkan tindak lanjut untuk semua pasien
dengan hipertensi.