�ݺ�ߣ

SISTEM HUKUM NASIONAL (INDONESIA) SISTEM HUKUM (NASIONAL) INDONESIA

Sistem adalah sesuatu yg terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yg selalu pengaruh-mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas (Sunaryati Hartono, Guru Besar UNPAD) Ex: Sistem pencernaan, sistem politik, sistem hukum

Asas Hukum Adalah pikiran dasar yang terdapat didalam peraturan hukum konkrit. Karena pikiran dasar maka sifatnya abstrak Ciri-ciri asas 1. Bersifat Umum tentang semua peristiwa maka membuka peluang pengecualian2 atau penyimpangan2. Asas hukum karena bersifat abstrak maka pada umumnya tidak dituangkan dalam pasal perUU Ex : fictie hukum: Setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang Res Judicata Pro veritate Habetuur (putusan hakim harus dianggap benar meskipun tidak benar (Hakim memutus berdasar saksi palsu) Pacta Sunt Servanda  Perjanjian mengikat ke-2 pihak

2. Asas bersifat dinamis Hukum menghendaki stabilitas dlm masyarakat, mengikuti/tergantung waktu dan tempat 3. Asas Tidak Mengenal Hierarki (kewerdaan) Asas tidak mengenal tindakan2 / tingkatan2 shg tidak terjadi konflik antara asas 1 dg yg lain Landasan asas hukum tercatat dlm peraturn hukum konkrit factor riil ykni berakar dari akar kenyataan masyarakat factor idiil yakni berakar dari nilai-nilai yang dipilih sebagai pedoman untuk kehidupan bersama Jadi: Fungsi asas dalam hukum adlh melengkapi sistem hukum

Apa itu Hukum ??? Jika bicara hukum, maka fikiran org lgsg tertuju pada UU, PerUU ato peraturan tertulis lainnya PADAHAL, Hukum memiliki banyak aspek misalnya filsafat hukum, sumber hukum, kaedah hukum, yurisprudensi, hukum kebiasaan, profesi, penegakan hukum, pranata hukum, perilaku hukum , kesadaran hukum, lembaga hkm dsb Dlm ensiklopedi Indonesia Hukum mrpk “ …rangkaian kaidah, peraturan2, tata aturan baik yg tertulis maupun yg tdk tertulis…, yg menentukan ato mengatur hubungan2 antara para anggota masyrkat

Apa itu Hukum Nasional (national recht)? Pra kemerdekaan: Hukum nasional (hkm adat) dilawankan dg hukum barat sdgkn pasca merdeka hukum nasional dilawankan dg hukum lokal (adat) Apakah KUHP, KUH Perdata mrpk Hukum nasional? Simorangkir, Hkm nas: sgl hkm yg berlaku scr nas & sah di slruh tanah air dr sabang smpe merauke, dr banda aceh smpe irian jaya, yg dibuat oleh bdn2 atau lembaga2 nasional yg berwenang. Jadi, hkm yg dibuat oleh lembaga penjajhn bukanlah hkm nas. Hkm kolonial sebagain/seluruhnya dpt berlaku di masa merdeka, jk dinyatakn sah berlaku oleh badan yg berwenang menyataknnya

Kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunya kekuatan mengikat terhdap warganya. (Oxford English Dictionary)

Perspektif politik pemerintahan (dimensi ruang & waktu) tdk menyoal sumbernya dr hkm barat ato hkm asli rkyat Satjipto Rahardjo, Guru Besar UNDIP (Begawan Soshum) Hkm nas: Tata hkm baru yg lahir sbg akibat kemerdekaan bangsa Indonesia dg UUD 45 sbg intinya. Kalo diringkas hkm nas ada 4 paham 1. Hkm nas adlh hkm positif 2. Hkm nas adlh hkm bersumber & mjd pernyataan lgsg budaya nas yg asli 3. Hkm nas adlh hkm yg bhn2nya (idiil & riil) primer dr kebudayaan nas dg tdk menutup unsur luar 4. segi politik, hkm nas dilawankn dg hkm kolonial

Stlh mengetahui eksistensi hukum nasional…, pertanyaannya.. Quo Vadis ??? Melakukan Pembinaan Hukum Nasional…dg alasan: Psikologo-politik (sbg neg merdeka/berdaulat seyogyanya pny hkm nas sdri Praktis (strktur masy pra & pasca merdeka b’beda) Pasal II Aturan Peralihan UUD45  rechtvacuum Perkembangan zaman bahwa produk kolonial tentu ada nuansa kepentingan politiknya Mengikuti perkembangan Iptek Sifat keterbatasan manusia (man made) Memfungsikan law as a tool of social engineering

Realita, paling tidak ada 3 (tiga) Sub Sistem Hukum Indonesia yakni Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam Sistem Hukum Nas Sbg suatu sistem hkm nas maka berbagai unsur/komponen yg terkait slg pengaruh mempengaruhi memiliki asas/prinsip yg mjd pengikat yakni PANCASILA & UUD 1945

Legal Structure (Struktur hukum) keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakupi kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan, kntr pengacara & pengadilan dsb 2. Legal Substance (Substansi hukum) Keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan 3. Legal Culture (Budaya hukum) Nilai-nilai & sikap-sikap yg mrpk pengikat sistem tsb, juga kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari masyarakat utk taat atao tidak thp hukum

Sistem ini bersifat berkesinambungan Sistem hukum selalu konsisten dalam mengatasi suatu konflik krn sistem selalu menyediakan asas-asas hukum dalam menyelesaikn konflik-konflik yg mungkn terjadi - 1. UU dengan UU Sistem hukum menyediakan asasnya a. LEX POSTERIORI DEROGAT LEGI PRIORI UU yang baru melumpuhkan UU yang lama b. LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS UU yang khusus melumpuhkan UU yang umum c. LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI UU yg lebih tinggi melumpuhkan UU yg lbh rendah Kemungkinan Konflik tsb :

2. UU dengan Kebiasaan Jika Kebiasaan itu bersifat imperatif maka kebiasaan dimenangkan dan sebaliknya 3. UU dengan Putusan Pengadilan Sistem hukum menyediakan asas Res judicata Pro veritate habetuur (Putusan hakim harus dianggap benar) Jd putusn tsb hrs dimenangkn 4. Putusan pengadilan dengan kebiasaan Menggunakan asas yang sama dengan no.3

Sistem Hukum Negara - Hukum. Hukum Publik Pengadilan Umum [Pidana, Perdata,plus pengadilan2 khusus] Hukum Privat Hukum Tata Negara Tentang Negara (lembaga-lembaga negara, relasi lembaga negara, konstitusi) Hukum Administrasi Negara Hubungan antara [penyelenggara negara] [pemerintah] dengan masyarakat atau individu warga negara Hukum Pidana Hubungan antara masyarakat (diwakili oleh negara: kejaksaan) dengan individu warganya Hukum Perdata Hubungan antara warga negara dan warga negara Hukum Internasional

Hukum Perundang-undangan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Undang-Undang/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah

UU dirancang oleh Pemerintah atau DPR, dibahas oleh Pemerintah bersama dengan DPR  persetujuan bersama Ada peraturan-peraturan pelaksana: PP, Perpres, Permen, Keputusan-keputusan Di daerah  polanya sama Perda dirancang oleh pemerintah daerah atau DPRD, dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD  persetujuan bersama Ada peraturan-peraturan pelaksana: Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, Keputusan-Keputusan

Mahkamah Agung – Mahkamah Konstitusi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum: Pengadilan Kejaksaan Kepolisian KPK Advokat Struktur umum kelembagaan lembaga penegak hukum (bukan otonomi daerah): nasional-provinsi-kabupaten/kota.

Pengadilan Umum Pengadilan Agama Pengadilan Militer Pengadilan TUN Pidana Perdata

Substansi hukum meliputi : aturan, norma, & pola perilaku (hk yg tertulis & hk yg berlaku – hidup dalam masyarakat). Struktur Hukum meliputi : tatanan daripada elemen lembaga hukum (kerangka organisasi & tingkatan dr lembaga kepolisian, kejaksaan, kehakiman, pemasyarakatan, kepengacaraan). Budaya hukum meliputi : nilai-nilai, norma-norma & lembaga-lembaga yg menjadi dasar daripada sikap perilaku hamba hukum. SISTEM HUKUM (Friedman) Adl seperangkat operasional hukum yg meliputi sub-sistem hk, struktur hukum, & budaya hukum

Civil law (Eropa Kontinental) : hukum berdasarkan kode sipil yg terkodifikasi. Common law (Anglo Saxon) : hukum berdasarkan kebiasaan. Islamic Law (Timur Tengah) : hukum berdasarkan Syariah Islam yg bersumber dari Al-Quran & Hadis. Socialist law : hukum yg mendasari kepentingan umum. Far East law (Timur Jauh) : hukum berdasarkan perpaduan antara civil law, cammon law, dan hukum Islam.

FUNGSI HUKUM DI DLM MASYARAKAT 1 . SBG SARANA KONTROL SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mempengaruhi orang-2 agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yg disepakati bersama. Kontrol sosial dijalankan dg menggerakkan bbrg aktivitas alat ngr utk mempertahankan pola hubungan & kaedah-2 yg ada. 2. Pendekatan Autonomy. Fokusnya adl kajian thd ideologi, prinsip-2, doktrin-2, dik prof hk yg mandiri dkm kaitan manajmen, orgs dll. 3. SBG SARANA REKAYASA SOSIAL. Suatu proses yg dilakukan utk mengubah perilaku masyarakat, bukan utk memecahkan masalah sosial. 4. Pendekatan value free. Fokusnya adl kajian tgd isu-2 ttg keadilan kelas, pola-2 diskriminasi rasial. Hk dlm upy pemecahan mslh sosial spt kemiskinan, kelas pekerja, jender, anak-2, manula & gol yg tertindas.

Yang dimaksud dengan Sistem Hukum; Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yag terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain yg merupakan satu kesatuan yg terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Prof. Rene David membagi sistem hukum sebagai berikut: Sistem Romawi Jerman (selalu diistilahkan dengan Civil Law). Sistem Common Law Sistm Hukum Agama dan Filsafat Sistem Hukum Sosialis

Seperti yang berlaku di negara-negara Eropa yang lebih mementingkan kodifikasi, ilmu hukum kontinental ini sangat dipengaruhi oleh hukum Romawi.

Sistem ini berasal dari Inggris (dalam sistem ini tidak ada sumber hukum, sumber hukum hanya kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan/keputusan pengadilan). Hkm Inggris karena keadaan geografis dan perkembang an politik serta sosial yang terus menerus, dengan pesat berkembang menurut garisnya sendiri, dan pada waktunya menjadi dasar perkembangan hukum Amerika.

Dalam perkembangannya Hkm Amerika bertambah bebas dlm sistem hukum aktual nya, yang lama kelamaan terdapat perbedaan yang fundamental yaitu: Di Amerika Hk yang tertinggi tertulis, yakni konstitusi Amerika yang berada di atas tiap- tiap undang-undang. Di Inggris kekuasaan parlemen untuk membuat uu tdk terbatas. Karena seringnya ada kebutuhan akan penafsiran konstitusi, Hakim Amerika (dibanding Inggris)lebih sering dihadapkan pada persoalan kepenti umum.

3. Kebutuhan untuk mensistematisasikan hukum, di Amerika dirasa lebih mendesak, karena banyaknya bahan hukum yang merupakan ancaman karena tidak mudah untuk diatur

Selain sistem hukum yang disebutkan di atas juga dikenal: 5. Sistem Hukum Adat

Pengertian; Adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

1. Undang-undang 2. Kebiasaan 4 Sumber 3. Traktat 4. Doktrin

Putusan Pengadilan Ada 2 sumber Produk Parlemen

Al-Qur’an Al-Hadis Ada 4 Ijma’ Ulama* Ijtihad

Qias Al-Istihsan Sad Zariah Ijtihad Istislah Istishaq Maslahah Mursalah Urf

1.Universal (Internasional/menyeluruh) 2.Humanity Ada 3 (Insaniah /Kemanusiaan /penuh kasih) 3.Morality (Akhlaq)

Harakah (Utuh) Waqathah (Harmoni) Takamul (Sempurna) 3 Karakteristik

Kebiasaan Ada 2 sumber Tradisi

Sumbernya adalah: Keputusan Tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Intinya: tidak ada sumber hukum yang resmi, yang jelas: 1. Hukum adalah penguasa negara 2. Hukum membela Rakyat proletar

Ada dua teori yang mendasari hukum dalam masyarakat sosialis, yaitu: Pertama Keseluruhan hubungan-hubungan dari produksi membangun struktur ekonomi masyarakat, dasar yang sebenarnya, yang di atasnya timbul supra-struktur hukum dan politik, dan dengan mana bentuk-bentuk kesadaran sosial menyesuaikan diri.

Bahwa seluruh cita hukum berkaitan dengan negara dan karena itu merupakan sarana dengan mana mereka yang mengawasi alat-alat produksi tetap mengawasi mereka yang dicabut hak miliknya. Dengan berpindahnya pemilikan alat-alat produksi ketangan masyarakat, individu akan dilibatkan, seperti halnya negara dan hukum, yang dibenarkan hanya oleh kebutuhan dengan paksaan.

Kedua teori ini tentunya sangat menyesatkan, sebab dapat menjadi penyekat pemikiran konstruktif mengenai fungsi hukum dalam masyarakat sosialis.

�ݺ�ߣ

Shi

More Related Content

Shi