Siaran pers kman v pembukaan
- 1. SIARAN PERS Untuk disiarkan segera Simposium KMAN V Kongres Masyarakat Adat Nusantara Tentukan Sikap ke Pemerintah Medan, 15 Maret 2017 - Masyarakat adat dari seluruh penjuru Nusantara mengelar Kongres Masyarakat Adat Nusantarake lima(KMAN V) di KampungTanjungGusta, Sumatera Utara pada 15 - 19 Maret 2017. KMAN V ini sangatpentingkarenaakanmenentukan hubungandengannegaradalam memperjuangkanIndonesiayang adil dansejahtera. Kongresmasyarakatadat dihadiri hampir5000 orang yang terdiri dari Peserta,Panitia, danPeninjau. Peserta terdiri dari dua orang utusan dari masing-masing komunitas adat anggota AMAN (2.279 komunitas adat) dan Pengurus AMAN (Pengurus Besar yaitu Sekjen AMAN dan 14 anggota Dewan Nasional AMAN;21 PengurusWilayahyaituKetuadan DewanAMAN Wilayah;115 PengurusDaerah yaitu Ketua dan Dewan AMAN Daerah). Panitia KMAN V berjumlah 100 orang. Kongres juga dihadiri olehorganisasi-organisasi nasional daninternasional,kedutaanbesar,danpemerintahIndonesia. KongresMasyarakatAdatNusantarake lima(KMAN ke V) terdiridari tigaacarapokokyaituSarasehan pada 15 -16 Maret 2017, Pawai Adat dan Pembukaan pada 17 Maret, dan Kongres Masyarakat Adat 18 - 19 Maret. Acara Sarasehan untuk membahas isu-isu teraktual yang dihadapi masyarakat- masyarakat dengan mengangkat 17 sarasehan tematik. Selain itu, ada pentas budaya, pameran, upacara tanah adat, karnaval,danberbagai kegiatanlainnya. Hari pertama Kongres (15/3) dibuka dengan Simposium Nasional bertema Tata Negara dan Reorganisasi Kelembagaan Negara; Melihat Ulang Kebijakan Negara atas Hak Masyarakat Adat dan AgendaMasa Depan. Hadir sebagai pembicaradalam simposiumtersebutadalahSekjenAMAN Abdon Nababan, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pemerintahan Suhajar Diantoro, Staf Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang bidang Masyarakat Adat dan Kemasyarakatan Bahrunsyah, Anggota Baleg DPR RI Lutfhi Andi Mutty, penyusun draft UU Masyarakat Adat Rikardo Simarmata, dan Anggota Majelis Kehormatan MahkamahKonstitusi AchmadSodiki.SimposiumdibukaolehDeputi V KantorStaf PresidenJaleswari Pramodhawardani. Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada kehidupan pada masyarakat adat di Indonesia.Salah satu yang diupayakan adalahperlindungandanpengakuanmasyarakatadatmelaluiUUMasyarakatAdatyangsaatini sudah masukdalamprogram legislasi nasional (Proglenas) 2017. Abdon mengatakankonstitusi negarakitaadalahyangterbaik,karenasejakrepublikini berdiri sudah mengakui hak-hak masyarakat adat. Namun hal tersebut tidak dipenuhi. Sehingga pada dasarnya perjuangan masyarakat adat Indonesia adalah perjuangan kembali ke konstitusi. Pada awal berdiri AMAN mengambil bentukperjuangandanhubungandenganpemerintahberupakonfrontatif.Namun dalam 10 tahun terakhir (2007 - 2017) AMAN mengambil bentuk perjuangan konfrontatif dengan pemerintah.PadaKongreskali iniakanditentukanapakahtetapdialogataukembalikonfrontatifatau bentukperjuanganlainnya.
- 2. Suhajar mengatakan negara ini berdiri oleh komponen-komponen bangsa yang sudah ada sejak sebelumrepublikini.Satudiantaranyapersekutuanhukumrakyatyang sekarangmasyarakat hukum adat. Masyarakat adat adalahpemiliksahbumi nusantarasebelumRepublikmerdeka. Sekarangrelasi antara negara dan masyarakatadat kuncinyaialahkedaulatanrakyatdan kedaulatan hukum. Sehingga benar kalau AMAN melakukan upaya-upaya yang menjunjung sistem demokrasi yang kita pegang. Masyarakat adat diakui dalam kerangka hukum kita. Undang-Undang no. 6 tahun 2014 merupakan bagian terpenting untuk menjadikan masyarakat hukum adat bisa menjadi desa adat. Nantinya ditetapkan desa adat dan aturan adat berlaku dengan memperhatikan keberagaman. Di Bali tentu berbeda dengan di Karo. Desa adat juga akan berfungsi memberdayakan desa adat akan punya keistimewaan dibanding desa lain, ujarnya. Ada komitmen Kemendagri mendorong pemerintah provinsi, kabupaten dan kota agar menetapkan masyarakat adat menjadi desa adat. Presidentelahberjanjimendorongagarprosesnyasegera. Achmad Sodiki mengatakanbahwamasyarakatadatjuga adalahwarga negarakarenanyapunyahak- hak yangdilindungi.Hukumadalahuntukmanusiadanbukanmanusiauntukhukum.Kalauadayang mempidanakanmasyarakatadatitusalah.Di jamankolonial sajatidakada praktekseperti itu. Ia menjelaskanbahwaPutusanMahkamahKonstitusi no.35(putusanMK no.35) yangmengeluarkan hutan adat dari hutan negara merupakan landmark decision Mahkamah Konstitusi. Pengakuan masyarakat hukum adat adalah bagian dari upaya Mahkaman Konstitusi untuk memberdayakan masyarakathukumadat.Kami semuaterketukhati kita.Marilah kitasemuabersatudanputusanMK no.35 disosialisasikandenganbenar,ujarnya. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak dulu. Maka ketika ada hak-hak yang melekat pada kesukuan sejak jaman dahulu,maka hak-hak tersebut adalahhak-hak tradisional. Termasuk hak-hak mengelola sumber daya. Ini mengandung asas keadilan. Pengakuan masyarakat adat yang memiliki hak-hak tradisonal bukan berarti mereka dikonservasi namun juga masyarakat yang bersangkutan diberdayakan.Misalnyasekolahkedokteranmakapulangmembawailmu-ilmukedokteran. KMAN V merupakan ajang konsolidasi gerakan masyarakat adat untuk merancang dan menyatukan langkahbagaimanabekerjasamadenganpemerintahdengantetapkritisdalampemenuhanhak-hak masyarakat. --- s e l e s a i --- Keterangan lebih lanjuttentang Aliansi MasyarakatAdatNusantara (AMAN) dapatdilihatdi www.aman.or.id Kontak Media Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mona Sihombing E-mail : mona.sihombing@aman.or.id Telp : 0822 7712 9990 Yayasan Perspektif Baru Kinanthi Sekar Melati E-mail : kinanthisekarmelati@gmail.com Telp : 0812 1989 4081