Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
Download as DOCX, PDF
6 likes8,728 views
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan desa dan hubungannya antara kepala desa dengan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa. Dokumen tersebut juga menjelaskan pembagian tugas antara kepala desa dan perangkat desa.
Sistem Pemerintah Desa dan Administrasi Kependudukan Secara Umum
- 1. SISTEM PEMERINTAH DESA Hubungan Kerja Pemerintahan Desa Hubungan kerja internal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan perangkat desa, dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam pengambilan keputusan, pemberian arahan dan motivasi, sedangkan perangkat desa melaksanakan keputusan dan memperhatikan arahan dan keteladanan dari kepala desa. Hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana kepala desa memiliki hubungan kerja didalam menatapkan kebijakan bersama BPD dan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD. Pembagian tugas antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yaitu sebagai berikut : Hubungan kerja kepala desa dengan perangkat desa akan muncul dalam pelayanan seperti : pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian dan tata surat menyurat bagi sekretaris desa. Hubungan kerja dengan kepala dusun sebagai pembantu kepala desa mengenai unsur kewilayahan yang terfokus dalam bentuk pengoordinasian tugas-tugas Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan tugas perwakilan kepala desa di setiap dusun yang ada. BERBAGI INFO SISTEM PEMERINTAH DESA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN REPUBLIK INDONESIA Apa itu Sistem Pemerintah Desa? Suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan, keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Unsur yang merupakan karakteristik dari sebuah Desa: a) Penduduk Desa b) Daerah atau Wilayah Desa c) Pemimpin Desa d) Urusan atau Rumah Tangga Desa Dasar Hukum Sistem Pemerintah Desa: d. UU 32 Tahun 2004 dimana diakui adanya otonomi desa dalam keanekaragaman serta demokratisasi pemerintahan desa. Pengaturan lebih lanjut tentang Desa tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Continue flyer text here. Created by: Kelompok III Diklat Penggerak Swadaya masyarakat Angkatan 10 Pusdiklat Kemenakertrans Delete text and place photo here. MEWUJUDKAN DESA YANG MAKMUR DAN SEJAHTERA MELALUI APARAT DESA YANG TERAMPIL DAN PROFESIONAL
- 2. MANFAAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok). Memberikan kepastian hukum. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya. Syarat Umum Pembuatan Administrasi Kependudukan di Kantor Desa, sebagai berikut: 1. Dokumen resmi dari Pemohon/Warga yang akan mengurus administrasi kependudukan (disesuaikan dengan keperluan pemohon) dapat berupa: KTP, KK, foto diri pemohon, buku nikah, akta nikah; 2. Surat pengantar yang telah ditandatangani oleh Ketua RT/RW/Kadus setempat (perangkat desa yang berwenang); dan 3. Form administrasi kependudukan yang telah ditandatangani Kades dan Camat. Alur Pembuatan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut: 1. Dokumen resmi diantar ke Ketua RT/RW/Kadus, untuk mendapatkan surat pengantar; 2. Selanjutnya menuju kantor Kepala Desa dan kantor Camat untuk mendapatkan form pembuatan administrasi kependudukan sesuai keperluan pemohon; 3. Selanjutnya menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan sesuai keperluan pemohon (jika semua syarat sudah lengkap). semoga bermanfaat ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Apakah Administrasi Kependudukan? Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang KEPALA DESA, KETUA RT/RW, KEPALA DUSUN, APARATUR DESA PENGAWAL KEBERHASILAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN YANG AKURAT DAN BAIK Caption goes here SISTEM PEMERINTAHAN DESA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN