ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Sistem pengelolaan keuangan daerah

•Download as PPTX, PDF•
•
Atikah Dinarti Dinarti
Atikah Dinarti Dinarti

Permendagri mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kebijakan penyusunan anggaran terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta kuasa dan tanggung jawab pengelola keuangan daerah.

1 of 14
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATIKAH DINARTI F0310011 AKUNTANSI
• Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. • Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 mengatur Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2012 terdiri dari tiga pasal
PEMENDAGRI NO.22 TAHUN 2012 Pasal 1 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pasal 2 (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 : a. sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah; b. prinsip penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal-hal khusus lainnya; (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Kebijakan Penyusunan APBD • Kebijakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah: a. Pendapatan daerah : I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) II. Dana Perimbangan III. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
b. Belanja Daerah : I. Belanja tidak langsung ( Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Belanja bantuan keuangan, Belanja tak terduga) II. Belanja langsung (Urusan wajib dan pilihan Pemda, Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal)
c. Pembiayaan Daerah : I. Penerimaan Pembiayaan II. Pengeluaran Pembiayaan III. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan
Hal – hal yang arus diperhatikan kepala daerah dalam hal menetapkan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 : a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD
Ruang Lingkup Keuangan Daerah • Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; • kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; • penerimaan daerah; • pengeluaran daerah; • kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, • barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah • Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. • Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang.
• Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. mempunyai kewenangan: b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; d. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; e. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan j. pembayaran.
Terima Kasih

More Related Content

Sistem pengelolaan keuangan daerah

  • 1. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ATIKAH DINARTI F0310011 AKUNTANSI
  • 2. • Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. • Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 mengatur Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah • Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun Anggaran 2012 terdiri dari tiga pasal
  • 3. PEMENDAGRI NO.22 TAHUN 2012 Pasal 1 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan APBD. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur dan Bupati/Walikota.
  • 4. Pasal 2 (1) Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 : a. sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah; b. prinsip penyusunan APBD; c. kebijakan penyusunan APBD; d. teknis penyusunan APBD; dan e. hal-hal khusus lainnya; (2) Uraian pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
  • 5. Pasal 3 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  • 6. Kebijakan Penyusunan APBD • Kebijakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah: a. Pendapatan daerah : I. Pendapatan Asli Daerah (PAD) II. Dana Perimbangan III. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  • 7. b. Belanja Daerah : I. Belanja tidak langsung ( Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Belanja bantuan keuangan, Belanja tak terduga) II. Belanja langsung (Urusan wajib dan pilihan Pemda, Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja modal)
  • 8. c. Pembiayaan Daerah : I. Penerimaan Pembiayaan II. Pengeluaran Pembiayaan III. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan
  • 9. Hal – hal yang arus diperhatikan kepala daerah dalam hal menetapkan peraturan kepala daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012 : a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengan anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib c. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanya diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan PNSD
  • 10. Ruang Lingkup Keuangan Daerah • Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; • kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; • penerimaan daerah; • pengeluaran daerah; • kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, • barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah
  • 11. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah • Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. • Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada: a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang.
  • 12. • Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a. mempunyai kewenangan: b. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah; d. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang; e. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
  • 13. f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah; g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan j. pembayaran.