Dokumen tersebut membahas perbandingan sistem peradilan pidana di beberapa negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Korea, dan Malaysia. Sistem peradilan pidana masing-masing negara memiliki ciri khas berdasarkan sumber hukum dan peran jaksa, hakim, saksi, dan juri dalam proses persidangan.
1 of 15
More Related Content
Perbedaan sistem peradilan di Indonesia dengan negara-negara lain..
1. Hukum Acara Pidana
Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia
Sistem Peradilan Pidana di
Amerika
Oleh : Wildya Utama
2. Sistem hukum utama di dunia
(Eric L. Richard)
Civil Law,
Common Law, berdasarkan kebiasaaan
Islamic Law,
Socialist Law,
Sub-Saharan Africa Law,
Far Fast Law,
Oleh : Wildya Utama
3. Mengenal Peradilan Pidana di
Indonesia
Sistem hukum nasional Indonesia terbentuk
atau di pengaruhi oleh 3 sub-sistem hukum:
1. Sistem Hukum Barat,
2. Sistem Hukum Adat,
3. Sistem Hukum Islam,
Oleh : Wildya Utama
4. Proses persidangan perkara yang telah sampai di
Pengadilan Negeri (Indonesia):
1. Penentuan hari sidang.
2. Surat dakwaan yang menyatakan tuntutan-tuntutan dari kejaksaan
terhadap terdakwa dibaca oleh jaksa.
3. Pemanggilan saksi & keterangan saksi(tahap pemeriksaan saksi oleh
Ketua Hakim, Jaksa, disusul oleh penasehat hukum).
4. Terdakwa menyampaikan tanggapan terhadap keterangan saksi.
5. Keterangan saksi pembela.
6. Tahap pemeriksaan saksi selesai dan perkara akan ditunda supaya
jaksa dapat mempersiapkan tuntutannya.
7. Terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaanya.
8. Ketua majelis menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup.
Setelah itu para hakim harus mengambil keputusan.
Oleh : Wildya Utama
5. Sistem peradilan Amerika Serikat
1. Sistem Pengadilan Federal
Kasus yg ditangani Pengadilan Federal
- Jika kasus ini didasarkan atas sebuah pertanyaan tentang makna
aplikasi Konstitusi.
- Jika para pihak dari negara-negara yang berbeda, atau jika satu
adalah warga negara dari negara asing, dan lebih dari $ 75.000
yang dipertaruhkan; atau
- Jika pemerintah federal sendiri telah menggugat pihak lain atau
sendiri telah digugat. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan
dituduh melanggar undang-undang lingkungan hidup federal,
gugatan dapat dibawa ke pengadilan federal,yang berurusan
dengan hal-hal seperti pengambilan tanah swasta untuk
kepentingan umum atau gugatan diajukan terhadap pemerintah
federal yang melibatkan kontrak atau kejahatan uang.
Oleh : Wildya Utama
6. 2. Sistem Pengadilan Negara
Pengadilan Negara, mendengar mayoritas kasus pidana
dan perdata, memiliki struktur keseluruhan yang sejalan
bahwa sistem pengadilan federal. Negara-negara juga
memiliki jenis pengadilan khusus yg disebut pengadilan
klaim kecil. Masyarakat dapat mengajukan perkara dgn
biaya yg rendah,secara langsung, tanpa pengacara,
mengikuti prosedur sederhana dan relatif cepat. Bahkan,
pengacara biasanya tidak diizinkan untuk mewakili klien
di pengadilan klaim kecil.
3. Sistem Pengadilan Hakim
Pada tingkat negara bagian dan lokal, hakim dapat
ditunjuk atau dipilih untuk persyaratan khusus dalam
kantor. Hakim tidak dapat dihapus sebelum akhir masa
tugas mereka untuk keluhan ringan atau keputusan tidak
populer.
Oleh : Wildya Utama
7. Mengenal Sistem Juri di AS
Hukum Inggris umum dan Konstitusi Amerika Serikat
mengakui hak untuk mendapatkan pengadilan yang
menjadi juri kebebasan sipil fundamental atau hak sipil
yang memungkinkan terdakwa untuk memilih apakah
harus dinilai oleh hakim atau juri.
Pasal III dari Konstitusi AS dan Perubahan Keenam
mensyaratkan bahwa kasus pidana harus diadili oleh juri,
Grand jury : diselenggarakan untuk mendengar
kesaksian saja dan bukti untuk menentukan apakah ada
kasus yang harus dijawab dan karenanya apakah
terdakwa harus didakwa dan mengirimkan untuk diadili.
Jenis-jenis juri:
1. Juri Petit
2. Juri Menggantung
Oleh : Wildya Utama
8. ukuran juri cenderung menjadi lebih besar jika kejahatan
yang diduga lebih serius
Jika dewan juri menolak surat dakwaan yang diajukan itu
dikenal sebagai tagihan tidak, jika mereka menerima
untuk mendukung sebuah surat dakwaan yang diajukan
itu dikenal sebagai tagihan yang benar. Grand proses juri
adalah mantan parte: hanya jaksa bisa menunjukkan bukti
kepada dewan juri dan terdakwa tidak diizinkan untuk
menyajikan bukti mengurangi atau bahkan untuk
mengetahui kesaksian yang telah disampaikan kepada
dewan juri, dan bukti desas-desus diperbolehkan.
Pada tahun 1898 Mahkamah Agung menyatakan bahwa
dewan juri harus terdiri dari setidaknya dua belas orang,
Oleh : Wildya Utama
9. Juri Petit memutuskan kedua kasus, pidana dan
perdata. Mereka dapat memiliki hanya lima atau enam
anggota atau sebanyak dua belas. Seringkali juri
pengadilan hanya berlangsung satu atau dua hari,
namun beberapa bisa juga lebih lama. Selama
persidangan , pengacara dipanggil untuk memberikan
bukti. Para pengacara juga membuat pembukaan dan
penutupan pernyataan kepada juri. Pada akhirnya,
hakim membuat pernyataan akhir kepada juri. Hakim
menjelaskan hukum yang mengatur dan keputusan
dibuat oleh juri.
Juri Menggantung yaitu ketika juri tidak dapat
mencapai vonis.
Oleh : Wildya Utama
10. Pemilihan Juri:
Pengadilan memilih juri dari catatan umum seperti
daftar pemilih atau pengemudi mobil. Sebuah
formulir dikirim ke juri calon untuk melakukan pra-
kualifikasi mereka dengan meminta penerima untuk
menjawab pertanyaan tentang Apakah mereka warga
negara Amerika? Apakah mereka mengerti bahasa
Inggris? Apakah mereka memiliki cacat mental atau
fisik yang akan mengganggu? . Jika mereka dianggap
memenuhi syarat, panggilan dikeluarkan.
Oleh : Wildya Utama
11. Sistem Peradilan Inggris
Sumber hukum dalam sistem peradilan
pidana di Inggris terdiri dari :
a. Custom
b. Legislation atau statuta,
c. Case Law atau judge made law
Oleh : Wildya Utama
12. Asas binding force of precedents:
Mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan
hakim yang ada sebelumnya.
Dalam system peradilan Inggris benar salahnya
terdakwa ditentukan oleh juri yang direkrut
dari masyarakat biasa.
Tugas hakim hanya memastikan persidangan
berjalan sesuai prosedur dan menjatuhkan
hukuman sesuai hukum.
Tugas jaksa dan pengacara adalah menyakinkan juri
bahwa terdakwa bersalah atau tidak.
Oleh : Wildya Utama
13. Sistem Peradilan Korea
Sistem peradilan di Korea (2008)
menerapkan sistem Peradilan Partisipatif.
Sistem peradilan parsitipatif ada 2 tipe
1. Sistem juri (AS)
2. Sistem lay-judge system (Jerman)
Oleh : Wildya Utama
14. Bagaimanakah sistem Peradilan
Partisipatif gaya Korea?
Pembentukan juri
Dewan Juri
Prosedur Pengadilan
Keputusan dewan juri tidak mengikat secara
hukum, namun hanya sebatas memberikan
rekomendasi saja . Kalau keputusan hakim
berbeda dengan pendapat dewan juri, hakim itu
harus menjelaskan alasan perbedaan
keputusannya secara terbuka supaya keputusan
juri tidak menjadi sia-sia.
Oleh : Wildya Utama
15. Sistem Peradilan Malaysia
Di Malaysia, juri hanya digunakan dalam kasus yang bisa
dijatuhi hukuman mati. Pemerintah Malaysia
menghapuskan pengadilan dengan juri tahun 1995 dengan
alasan : proses pemilihan juri yang mahal dan melelahkan,
& masyarakat biasa dianggap tidak mampu menimbang
bukti hukum.
Juri akan kembali di hidupkan di Malaysia, dgn alasan
berbagai orang berkumpul dalam satu kelompok, terlibat
dalam proses pengambilan keputusan, & seorang hakim
yang dianggap independen, telah memunculkan beberapa
kecurigaan mengenai independensi dan ketidak
berpihakan pengadilan.
Oleh : Wildya Utama