際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
粥壊壊粥鉛粥馨馨顎A鉛粥庄
                  kum . . . .
     SISTEM POLITIK INDONESIA
 LEMBAGA LEGISLATIF INDONESIA

Riduan (061110050
Intan Furwanti (06111005025)
Sawalia (06111005033)
Widiawati (06111005037)
                                              1
Desti Asriyani (06111005038)
Bayu Agung Wibowo (061110050
Nurlia (060810                 Shibu lijack
LEMBAGA LEGISLATIF

  Adalah struktur politik yang    Dalam sistem
berfungsi mewakili warga negara   parlemen, legislatif
   di dalam proses pembuatan      adalah badan
 kebijakan negara. Legislatif     tertinggi yang
 itu sendiri berasal dari kata    menujuk eksekutif.
   legislate yang berarti       Sedangkan dalam
 lembaga yang bertugas membuat    sistem
   undang-undang. Anggotanya      presiden, legislatif
  dianggap sebagai perwakilan     adalah cabang
 rakyat, karena itulah lembaga
                                  pemerintahan yang
  legislatif sering dinamakan
                                  sama, dan
    sebagai badan atau dewan
                                  bebas, dari
  perwakilan rakyat. Nama lain
yang sering dipakai juga adalah
                                  eksekutif.
   parlemen, kongres, ataupun
        asembli nasional.
                                       Kelmpok 1 Page 1
LEMBAGA LEGISLATIF INDONESIA

Melalui UUD 1945, dapat diketahui
bahwa struktur legislatif yang
ada di Indonesia terdiri atas :


 MPR (Majelis Permusyawaratan
   Rakyat),
 DPR (Dewan Perwakilan Rakyat
                            Kelompok 1 Page 2
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MPR merupakan struktur
legislatif yang berkedudukan
di tingkat pusat. Setelah
                               Tugas dan wewenang MPR di
amandemen UUD 1945 ke-4
                               atur dalam pasal 3 UUD 1945 yang
pada tanggal 10 Agustus        berbunyi :
2002, maka MPR RI sebagai      1. Majelis Permusyawaratan
kelembagaan Negara, tidak         Rakyat berwenang mengubah
lagi diberikan sebutan            dan menetapkan Undang-
sebagai lembaga tertinggi         Undang Dasar.
Negara dan hanya sebagai       2. Majelis Permusyawaratan
lembaga Negara, seperti juga      Rakyat melantik Presiden
DPR, Presiden, BPK dan MA.        dan/atau Wakil Presiden.
                               3. Majelis Permusyawaratan
                                  Rakyat hanya dapat
Jumlah anggota MPR saat ini       memberhentikan Presiden
adalah 678 orang yang             dan/atau Wakil Presiden dalam
terdiri atas 550 orang            masa jabatannya menurut
                                  Undang-Undang Dasar.
anggota DPR dan 128 orang
anggota DPD.
                                              Kelomppok 1 Page 3
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPR adalah suatu struktur     Tugas dan wewenang yang
                              dimiliki oleh DPR :
legislatif yang punya
                              1. Legislatif (DPR) mempunyai
kewenangan membentuk             kewenangan mengusulkan
undang-undang. DPR terdiri       pemberhentian
atas anggota partai politik      Presiden/Wakil Presiden
peserta pemilihan umum           kepada MPR, terlebih
yang di pilih melalui            dahulu mengajukan
                                 permintaan kepada
pemilihan umum. Dan              Mahkamah Konstitusi dan
dalam membentuk undang-          seterusnya (UUD 1945
undang tersebut DPR harus        Pasal 7B ayat 1)
melakukan pembahasan          2. DPR mempunyai kekuasaan
serta persetujuan bersama        membentuk undang-
Presiden.                        undang (UUD 1945 Pasal 20
                                 ayat 1 dan ayat 2)

                                           Kelompok 1 Page 4
selanjutnya . . . . .



3. Di dalam DPR menetapkan   Fungsi dari DPR yang
   rancangan undang-         termuat dalam UUD 1945
   undang, tidak di sahkan   Pasal 20A ayat 1 meliputi :
   oleh Presiden Rancangan   1. Fungsi legislasi
   Undang-Undang tetap sah   2. Fungsi penganggaran
   menjadi undang-undang
                             3. Fungsi pengawasan
   dan wajib diundangkan
   (UUD 1945 pasal 20 ayat
   5)                        Hak DPR yang termuat di
                             dalam UUD 1945 Pasal 20A
4. Setiap anggota DPR        ayat 2 meliputi :
   berhak mengajukan usul
   rancangan undang-undang
                             1. Hak interpelasi
   (UUD 1945 Pasal 21 ayat   2. Hak angket
   1)                        3. Hak menyatakan pendapat

                                           Kelompok 1 Page 5
DPD (Dewan Perwakilan Daerah)


Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga
daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik
Indonesia, dengan maksud untuk memberikan
tempat bagi daerah-daerah menempatkan
wakilnya dalam lembaga perwakilan tingkat
nasional untuk mengakomodir dan
memperjuangkan kepentingan daerah-
daerahnya, sehingga memperkuat kesatuan
nasional.
                                Kelompok 1 Page 6
selanjutnya . . . . .

Kewenangan yang dimiliki oleh DPD
termuat di dalam UUD 1945 Pasal 22D           serta memberikan pertimbangan
yang menyatakan :                             kepada DPR atas rancangan UU
                                              anggaran pendapatan dan belanja
                                              negara dan rancangan UU yang
1. DPD dapat mengajukan kepada DPR            berkaitan dengan pajak, pendidikan
   rancangan UU yang berkaitan dengan         dan agama
   otonomi daerah, hubungan pusat dan
   daerah pembentukan serta
                                           3. DPD dapat melakukan pengawasan
                                              atas pelaksanaan UU mengenai
   penggabungan daerah, pengelolaan
                                              otonomi
   sumber daya alam dn sumber daya
                                              daerah, pembentukan, pemekaran dan
   ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
                                              penggabungan daerah, hubungan
   dengan perimbangan keuangan pusat
                                              pusat dan daerah, pengelolaan sumber
   dan daerah.
                                              daya alam dan sumber daya ekonomi
2. DPD ikut membahas rancangan                lainnya, pelaksanaan anggaran
   undang-undang yang berkaitan dengan        pendapatan dan belanja
   otonomi daerah, hubungan pusat dan         negara, pajak, pendidikan, agama serta
   daerah, pembentukan, pemerakan dan         menyampaikan hasil pengawasannya
   pembangunan daerah, pengelolaan            itu kepada PDR sebagai bahan
   sumber daya alam dan sumber daya           pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
   ekonomi lainnya
                                                              Kelompok 1 Page 7
Terimakasih




Wassalammualaikum . . .

Semoga Bermanfaat !!! ^_^   Universitas Sriwijaya PPKn11

More Related Content

Sistem politik indonesia

  • 1. 粥壊壊粥鉛粥馨馨顎A鉛粥庄 kum . . . . SISTEM POLITIK INDONESIA LEMBAGA LEGISLATIF INDONESIA Riduan (061110050 Intan Furwanti (06111005025) Sawalia (06111005033) Widiawati (06111005037) 1 Desti Asriyani (06111005038) Bayu Agung Wibowo (061110050 Nurlia (060810 Shibu lijack
  • 2. LEMBAGA LEGISLATIF Adalah struktur politik yang Dalam sistem berfungsi mewakili warga negara parlemen, legislatif di dalam proses pembuatan adalah badan kebijakan negara. Legislatif tertinggi yang itu sendiri berasal dari kata menujuk eksekutif. legislate yang berarti Sedangkan dalam lembaga yang bertugas membuat sistem undang-undang. Anggotanya presiden, legislatif dianggap sebagai perwakilan adalah cabang rakyat, karena itulah lembaga pemerintahan yang legislatif sering dinamakan sama, dan sebagai badan atau dewan bebas, dari perwakilan rakyat. Nama lain yang sering dipakai juga adalah eksekutif. parlemen, kongres, ataupun asembli nasional. Kelmpok 1 Page 1
  • 3. LEMBAGA LEGISLATIF INDONESIA Melalui UUD 1945, dapat diketahui bahwa struktur legislatif yang ada di Indonesia terdiri atas : MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat Kelompok 1 Page 2
  • 4. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) MPR merupakan struktur legislatif yang berkedudukan di tingkat pusat. Setelah Tugas dan wewenang MPR di amandemen UUD 1945 ke-4 atur dalam pasal 3 UUD 1945 yang pada tanggal 10 Agustus berbunyi : 2002, maka MPR RI sebagai 1. Majelis Permusyawaratan kelembagaan Negara, tidak Rakyat berwenang mengubah lagi diberikan sebutan dan menetapkan Undang- sebagai lembaga tertinggi Undang Dasar. Negara dan hanya sebagai 2. Majelis Permusyawaratan lembaga Negara, seperti juga Rakyat melantik Presiden DPR, Presiden, BPK dan MA. dan/atau Wakil Presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat Jumlah anggota MPR saat ini memberhentikan Presiden adalah 678 orang yang dan/atau Wakil Presiden dalam terdiri atas 550 orang masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. anggota DPR dan 128 orang anggota DPD. Kelomppok 1 Page 3
  • 5. DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR adalah suatu struktur Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh DPR : legislatif yang punya 1. Legislatif (DPR) mempunyai kewenangan membentuk kewenangan mengusulkan undang-undang. DPR terdiri pemberhentian atas anggota partai politik Presiden/Wakil Presiden peserta pemilihan umum kepada MPR, terlebih yang di pilih melalui dahulu mengajukan permintaan kepada pemilihan umum. Dan Mahkamah Konstitusi dan dalam membentuk undang- seterusnya (UUD 1945 undang tersebut DPR harus Pasal 7B ayat 1) melakukan pembahasan 2. DPR mempunyai kekuasaan serta persetujuan bersama membentuk undang- Presiden. undang (UUD 1945 Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2) Kelompok 1 Page 4
  • 6. selanjutnya . . . . . 3. Di dalam DPR menetapkan Fungsi dari DPR yang rancangan undang- termuat dalam UUD 1945 undang, tidak di sahkan Pasal 20A ayat 1 meliputi : oleh Presiden Rancangan 1. Fungsi legislasi Undang-Undang tetap sah 2. Fungsi penganggaran menjadi undang-undang 3. Fungsi pengawasan dan wajib diundangkan (UUD 1945 pasal 20 ayat 5) Hak DPR yang termuat di dalam UUD 1945 Pasal 20A 4. Setiap anggota DPR ayat 2 meliputi : berhak mengajukan usul rancangan undang-undang 1. Hak interpelasi (UUD 1945 Pasal 21 ayat 2. Hak angket 1) 3. Hak menyatakan pendapat Kelompok 1 Page 5
  • 7. DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dengan maksud untuk memberikan tempat bagi daerah-daerah menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerah- daerahnya, sehingga memperkuat kesatuan nasional. Kelompok 1 Page 6
  • 8. selanjutnya . . . . . Kewenangan yang dimiliki oleh DPD termuat di dalam UUD 1945 Pasal 22D serta memberikan pertimbangan yang menyatakan : kepada DPR atas rancangan UU anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan UU yang 1. DPD dapat mengajukan kepada DPR berkaitan dengan pajak, pendidikan rancangan UU yang berkaitan dengan dan agama otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan serta 3. DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai penggabungan daerah, pengelolaan otonomi sumber daya alam dn sumber daya daerah, pembentukan, pemekaran dan ekonomi lainnya, serta yang berkaitan penggabungan daerah, hubungan dengan perimbangan keuangan pusat pusat dan daerah, pengelolaan sumber dan daerah. daya alam dan sumber daya ekonomi 2. DPD ikut membahas rancangan lainnya, pelaksanaan anggaran undang-undang yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja otonomi daerah, hubungan pusat dan negara, pajak, pendidikan, agama serta daerah, pembentukan, pemerakan dan menyampaikan hasil pengawasannya pembangunan daerah, pengelolaan itu kepada PDR sebagai bahan sumber daya alam dan sumber daya pertimbangan untuk ditindaklanjuti. ekonomi lainnya Kelompok 1 Page 7
  • 9. Terimakasih Wassalammualaikum . . . Semoga Bermanfaat !!! ^_^ Universitas Sriwijaya PPKn11