際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 2019 2025

Download as DOCX, PDF
Laelatun Nadifah
Laelatun Nadifah

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Desa Kedungjaran Periode 2019 - 2025

1 of 5
KABUPATEN PEKALONGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 20192025 KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Guna melaksanakan amanat dari pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membahas mengenai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Kedungjaran dipandang perlu adanya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai landasan pokok secara berkesinambungan; c. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dan terpadu, dipandang perlu dibentuk Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dikarenakan Pengurus TP PKK Desa Kedungjaran periode 2013-2019 sudah habis masa bhaktinya; d. bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungjaran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 71 ); 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58); 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5); 11. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungjaran Tahun 2018 Nomor 10) 12. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa KEDUNGJARAN Tahun 2019 Nomor 02 ); 13. Peraturan Kepala Desa Kedungjaran Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Desa 01 Tahun 2019 Nomor 01 ); Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran pada tanggal 21 Desember 2019. MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran masa bakti 2013-2019, sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan ini; KEDUA : Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran masa bhakti 2019 2025 dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini; KETIGA : Tugas Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran adalah melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan; KEEMPAT : Pengurus sebagaimana tersebut dalam Diktum 2 Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa Kedungjaran; KELIMA : Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran dibebankan pada Dana Alokasi Dana Desa / ADD Desa Kedungjaran; KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : KEDUNGJARAN Pada Tanggal : 27 Desember 2019 KEPALA DESA KEDUNGJARAN IDA BAGUS SANUBARI, S. Pd Salinan keputusan ini disampaikan kepada : 1. Camat Sragi 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragi 3. Ketua LPMD Desa Kedungjaran 4. Yang bersangkutan
Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Nomor : 19 Tahun 2019 Tanggal : 27 Desember 2019 SUSUNAN PENGURUS TP PKK DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Pelindung : Kepala Desa Kedungjaran Ketua : Deby Aprianti Wakil Ketua : Laelatun Nadifah Sekretaris I : Sumiati Sekretaris II : Titik Harti Bendahara I : Diyah Indiarti Bendahara II : Maria Ulfa Pokja I Ketua : Sunarti Anggota : Wigatiningsih Anggota : Siti Nuriyah Anggota : Wuryati Anggota : Sri Rejeki Pokja II Ketua : Fariyatul Hawa Anggota : Uripah Anggota : Hartati Anggota : Sri Nariyah Anggota : Diyah Susilowati Pokja III Ketua : Dwi Mulyani Anggota : Sakinah Anggota : Nurjanah Anggota : Cici Sukmawati Anggota : Sri Lestari Pokja IV Ketua : Dwi Puspa Indah Anggota : Ristiyowati Anggota : Sri Hartati Anggota : Nur Khamidah Anggota : Sekar Dwi Suryani Kepala Desa Kedungjaran IDA BAGUS SANUBARI, S. Pd

More Related Content

SK No 19 tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengurus PKK Kedungjaran Tahun 2019 2025

  • 1. KABUPATEN PEKALONGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA ( PKK ) DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN MASA BAKTI 20192025 KEPALA DESA KEDUNGJARAN Menimbang : a. Guna melaksanakan amanat dari pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membahas mengenai Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa. b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di Desa Kedungjaran dipandang perlu adanya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai landasan pokok secara berkesinambungan; c. bahwa dalam rangka melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh dan terpadu, dipandang perlu dibentuk Susunan Pengurus Tim Penggerak PKK Desa Kedungjaran, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dikarenakan Pengurus TP PKK Desa Kedungjaran periode 2013-2019 sudah habis masa bhaktinya; d. bahwa Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kedungjaran. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
  • 2. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  • 3. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1); 8. Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 71 ); 9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58); 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5); 11. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kedungjaran Tahun 2018 Nomor 10) 12. Peraturan Desa Kedungjaran Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa KEDUNGJARAN Tahun 2019 Nomor 02 ); 13. Peraturan Kepala Desa Kedungjaran Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Desa 01 Tahun 2019 Nomor 01 ); Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran pada tanggal 21 Desember 2019. MEMUTUSKAN Menetapkan :
  • 4. PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran masa bakti 2013-2019, sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan ini; KEDUA : Membentuk Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran masa bhakti 2019 2025 dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini; KETIGA : Tugas Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran adalah melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan; KEEMPAT : Pengurus sebagaimana tersebut dalam Diktum 2 Lampiran Keputusan ini bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Desa Kedungjaran; KELIMA : Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Kedungjaran dibebankan pada Dana Alokasi Dana Desa / ADD Desa Kedungjaran; KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : KEDUNGJARAN Pada Tanggal : 27 Desember 2019 KEPALA DESA KEDUNGJARAN IDA BAGUS SANUBARI, S. Pd Salinan keputusan ini disampaikan kepada : 1. Camat Sragi 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragi 3. Ketua LPMD Desa Kedungjaran 4. Yang bersangkutan
  • 5. Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Nomor : 19 Tahun 2019 Tanggal : 27 Desember 2019 SUSUNAN PENGURUS TP PKK DESA KEDUNGJARAN KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN Pelindung : Kepala Desa Kedungjaran Ketua : Deby Aprianti Wakil Ketua : Laelatun Nadifah Sekretaris I : Sumiati Sekretaris II : Titik Harti Bendahara I : Diyah Indiarti Bendahara II : Maria Ulfa Pokja I Ketua : Sunarti Anggota : Wigatiningsih Anggota : Siti Nuriyah Anggota : Wuryati Anggota : Sri Rejeki Pokja II Ketua : Fariyatul Hawa Anggota : Uripah Anggota : Hartati Anggota : Sri Nariyah Anggota : Diyah Susilowati Pokja III Ketua : Dwi Mulyani Anggota : Sakinah Anggota : Nurjanah Anggota : Cici Sukmawati Anggota : Sri Lestari Pokja IV Ketua : Dwi Puspa Indah Anggota : Ristiyowati Anggota : Sri Hartati Anggota : Nur Khamidah Anggota : Sekar Dwi Suryani Kepala Desa Kedungjaran IDA BAGUS SANUBARI, S. Pd