SK Pemberhentian Jabatan Dokter
Download as DOC, PDF0 likes9,585 views
Keputusan ini memberhentikan seorang dokter dari jabatannya karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan tentang pegawai negeri sipil dan peraturan tentang profesionalisme dokter agar terjaga kualitas layanan kesehatan.
More Related Content
What's hot (20)
Viewers also liked (10)
Similar to SK Pemberhentian Jabatan Dokter (20)
Recently uploaded (7)
SK Pemberhentian Jabatan Dokter
- 1. KEPUTUSAN ………………………………………………. NOMOR : ……………………… TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP / TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN Menimbang : a. Bahwa Saudara ........................................... NIP ....................... Jabatan ............................................... Pangkat/ Gol. Ruang ....................................................... Terhitung Mulai Tanggal .......................... Telah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berdasarkan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Nomor ...................................... Tanggal ............................................ / Dinyatakan Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun Sejak Dibebaskan. b. Bahwa Untuk Tertib Administrasi Dan Menjamin Kualitas Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Dokter, Dipandang Perlu Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Dari Jabatan Dokter. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003; 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1738/MENKES/SKB/2003 dan Nomor 52 Tahun 2003; 7. ...................................................................................................... ..................................................................................................... . ................................................................................................... ..
- 2. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal ................................................................. Memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatan Dokter : a. Nama : ........................................................ b. NIP : ........................................................ c. Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT : ........................................................ d. Unit Kerja : ........................................................ Dari Jabatan .............................................................. dengan angka kredit sebesar ........................... ( .......................... ). KEDUA : Sejalan Dengan Pemberhentian Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama, Memberhentikan Dari Jabatan dan Tunjangan Jabatan Fungsionalnya Terhitung Mulai Bulan Berikutnya Dari Tanggal Ditetapkan Keputusan Ini KETIGA : ........................................................................................................... ........................................................................................................... . KEEMPAT : Apabila Dikemudian Hari Ternyata terdapat kekeliruan Dalam Keputusan Ini, Akan Diadakan Perbaikan dan Perhitungan Kembali Sebagaimana Mestinya. Asli Keputusan Ini Disampaikan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Bersangkutan Untuk Diketahui dan Diindahkan Sebagaimana Mestinya. Ditetapkan Di : ................................ Pada Tanggal : ................................. NIP. TEMBUSAN : 1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN Yg Bersangkutan; 2. Kepala Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi/ BKD Yg Bersangkutan ; 3. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit ;
- 3. 4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/ Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah Yg Bersangkutan. *) Coret Yang Tdk Perlu