ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

SKD 2a Lampiran PP 38 thn 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

•Download as RTF, PDF•
•
Suprijanto Rijadi
Suprijanto Rijadi

Khusus untuk Bidang kesehatan dibuat Lampiran PP 38 tahun 2007 yang membagi Urusan kesehatan antara Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota

1 of 12
- 1 - B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Upaya Kesehatan 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengelolaan survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional. 2. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensial wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional. 3. Pengelolaan pencegahan dan 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. 3. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan
- 2 - penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional. 4. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional. 5. Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional. pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi. 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi. 5. ― pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota. 5. ― 2. Lingkungan Sehat 1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional. 2. ― 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi. 2. ― 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota. 2. Penyehatan lingkungan. 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pengelolaan survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota.
- 3 - 2.a. Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala nasional. b.― 2.a. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi. b. ― 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
- 4 - 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional. 2. Pengelolaan upaya kesehatan dan rujukan nasional. 3. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 5 - 5.a. Pemberian izin sarana kesehatan tertentu. b. ― 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin,
- 6 - klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 2. Pembiayaan Kesehatan 1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 1.a. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan. b.Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional. 1.a. Pengelolaan/penyelenggara an, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). 1.a. Pengelolaan/penyelenggara- an, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
- 7 - 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan 1. Pengelolaan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional. 3. Pembinaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training Of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional. 1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi. 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang- 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala
- 8 - undangan. 5. Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan. sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing. kabupaten/kota sesuai peraturan perundang- undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan 1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional. 1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi. 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota
- 9 - 2.a. Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. b.— c. — d.— 3.a. Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). 2.a. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II. b.— c. — d.— 3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d.Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
- 10 - b.― b. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT. b. Pemberian izin apotik, toko obat. 5. Pemberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1. Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional. 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi. 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota. 6. Manajemen Kesehatan 1. Kebijakan 1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. 1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. 1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.a. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan
- 11 - dan teknologi (Iptek) kesehatan skala nasional. b.― c. ― kebijakan provinsi. b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi. c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi. kabupaten/kota. b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten/kota. c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota. 3. Kerjasama Luar Negeri 1. Pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota. 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala nasional. 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi. 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota.
- 12 - 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 1. Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. 1. Pengelolaan SIK skala provinsi. 1. Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota.

More Related Content

SKD 2a Lampiran PP 38 thn 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

  • 1. - 1 - B. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN SUB BIDANG SUB SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Upaya Kesehatan 1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 1. Pengelolaan survailans epidemiologi kejadian luar biasa skala nasional. 2. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular berpotensial wabah, dan yang merupakan komitmen global skala nasional dan internasional. 3. Pengelolaan pencegahan dan 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. 3. Penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan
  • 2. - 2 - penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala nasional. 4. Penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala nasional. 5. Pengelolaan karantina kesehatan skala nasional. pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi. 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi. 5. ― pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten/kota. 5. ― 2. Lingkungan Sehat 1. Pengelolaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala nasional. 2. ― 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi. 2. ― 1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten/kota. 2. Penyehatan lingkungan. 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Pengelolaan survailans kewaspadaan pangan dan gizi buruk skala nasional. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala provinsi. 1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten/ kota.
  • 3. - 3 - 2.a. Pengelolaan penanggulangan gizi buruk skala nasional. b.― 2.a. Pemantauan penanggulangan gizi buruk skala provinsi. b. ― 2.a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten/kota. b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
  • 4. - 4 - 4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat 1. Pengelolaan pelayanan kesehatan haji skala nasional. 2. Pengelolaan upaya kesehatan dan rujukan nasional. 3. Pengelolaan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala nasional. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala provinsi. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten/kota. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten/kota. 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten/kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  • 5. - 5 - 5.a. Pemberian izin sarana kesehatan tertentu. b. ― 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara. 5.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin,
  • 6. - 6 - klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara. 2. Pembiayaan Kesehatan 1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat 1.a. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang jaminan pemeliharaan kesehatan. b.Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional. 1.a. Pengelolaan/penyelenggara an, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi. b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan). 1.a. Pengelolaan/penyelenggara- an, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. b. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
  • 7. - 7 - 3. Sumber Daya Manusia Kesehatan 1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan 1. Pengelolaan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan makro skala nasional. 3. Pembinaan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan (diklat) dan Training Of Trainer (TOT) tenaga kesehatan skala nasional. 1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi. 3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi. 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten/kota. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten/kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan skala nasional sesuai peraturan perundang- 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala
  • 8. - 8 - undangan. 5. Pemberian izin tenaga kesehatan asing sesuai peraturan perundang-undangan. sesuai peraturan perundang-undangan. 5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing. kabupaten/kota sesuai peraturan perundang- undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. 4. Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan 1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat nasional, alat kesehatan tertentu, reagensia tertentu dan vaksin tertentu skala nasional. 1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi. 1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota
  • 9. - 9 - 2.a. Registrasi, akreditasi, sertifikasi komoditi kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. b.— c. — d.— 3.a. Pemberian izin industri komoditi kesehatan, alat kesehatan dan Pedagang Besar Farmasi (PBF). 2.a. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II. b.— c. — d.— 3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK). 2.a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. b.Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d.Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 3.a. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).
  • 10. - 10 - b.― b. Pemberian izin PBF Cabang dan IKOT. b. Pemberian izin apotik, toko obat. 5. Pemberdayaan Masyarakat 1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 1. Pengelolaan promosi kesehatan skala nasional. 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi. 1. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten/kota. 6. Manajemen Kesehatan 1. Kebijakan 1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. 1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan. 1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1.a. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan strategis dan terapan, serta penapisan ilmu pengetahuan 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan 1.a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan
  • 11. - 11 - dan teknologi (Iptek) kesehatan skala nasional. b.― c. ― kebijakan provinsi. b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi. c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi. kabupaten/kota. b. Pengelolaan surkesda skala kabupaten/kota. c. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten/kota. 3. Kerjasama Luar Negeri 1. Pengelolaan kerjasama luar negeri di bidang kesehatan skala nasional. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi. 1. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten/kota. 4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala nasional. 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi. 1. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten/kota.
  • 12. - 12 - 5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) 1. Pengelolaan dan pengembangan SIK skala nasional dan fasilitasi pengembangan sistem informasi kesehatan daerah. 1. Pengelolaan SIK skala provinsi. 1. Pengelolaan SIK skala kabupaten/kota.