際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Solusi Sistemik yg Jitu untuk Mengatasi Problem Akibat Ekonomi Kapitalisme

Download as PPTX, PDF
Suryono .
Suryono .

Tak bisa dipungkiri, penerapan ekonomi kapitalisme di dunia dan termasuk di Indonesia saat ini jauh panggang dari api. Harapan akan terciptanya kesejahteraan malah menyajikan jurang kemiskinan yang semakin melebar. Tak hanya hal tersebut, sistem ekonomi ini ternyata bisa mempengaruhi berbagai kebijakan yang akhirnya membuat kerusakan pada manusia itu sendiri. Termasuk pergaulan bebas, korupsi dan sebagainya. Lantas bagaimana cara Islam mengatasi hal tersebut. Simak pemaparan dari pakar Ekonomi Syariah Dr Dwi Condro Triono PhD ini. Jangan lupa untuk berbagi pada yang lain..

1 of 28
Downloaded 87 times
ISLAMIC BUSINESS COACHING GELOMBANGV Materi 3 Oleh: H. Dwi CondroTriono, Ph.D
SOLUSI EKONOMI ISLAM PARSIAL
Bagaimana solusi ekonomi Islam yang parsial?
Dengan mensyariahkan jantung ekonominya
PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK KONVENSIONAL MASYARAKAT KELEBIHAN DANA LEMBAGA INTERMEDIASI BANK KONVENSIONAL MASYARAKAT KEKURANGAN DANA (PENGUSAHA) MENABUNG MEMINJAMKAN MEMBERIKAN % BUNGAMEMBERIKAN % BUNGA MENDAPAT SPREAD
PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH MASYARAKAT KELEBIHAN DANA LEMBAGA INTERMEDIASI BANK SYARIAH MASYARAKAT KEKURANGAN DANA (PENGUSAHA) INVESTASI PEMBIAYAAN MEMBERIKAN % BAGI HASILMEMBERIKAN % BAGI HASIL MENDAPAT % BAGI HASIL PENGHIMPUNAN DANA PENYALURAN DANA
AQAD PENGHIMPUNAN DANA: BANK KONVENSIONAL: 1. GIRO 2. TABUNGAN 3. DEPOSITO BANK SYARIAH: 1. GIRO WADHIAH 2. TABUNGAN MUDHARABAH 3. DEPOSITO MUDHARABAH
Menurut Imam Al Mawardi, syarat akad mudharabah yang diakui ada tiga: 1. Harus ada salah satu pihak yang secara khusus berkontribusi dalam modal (mal). 2. Harus ada pihak yang lain yang secara khusus berkontribusi dalam melakukan pengelolaan (amal). 3. Kedua pihak tahu bagian (nisbah) keuntungan masing-masing.
Pihak bank yang berposisi sebagai pengelola (mudharib) disyaratkan adalah pihak yang dapat melakukan tasharruf (pengelolaan) secara langsung terhadap dana yang telah diserahkan kepadanya. Dana yang telah diserahkan kepada pihak bank ini tidak boleh diserahkan pada pihak lain untuk dikelola. Jika dana tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain, maka status bank sebagai mudharib secara otomatis akan hilang. Menurut Syaikh An-Nabhany, dalam akad muamalah pihak yang menjadi subyek akad tidak boleh diwakilkan. Yang boleh dilakukan hanyalah dalam hal mewakilkan akad-nya saja.
Jika penyerahan dana dari bank kepada pihak lain adalah dengan alasan menggunakan akad wakalah (perwakilan), maka hal ini juga dianggap tidak relevan, karena dana tersebut sudah diserahkan kepada pihak bank (mudharib) untuk dikelola. Apabila akad wakalah itu tetap diberlakukan, maka hak pada dana itu akan berpindah kepada pihak lain, di luar pihak bank. Sehingga, apabila pengelolaan dana oleh pihak luar tersebut menghasilkan keuntungan, maka pihak bank sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut (tidak berhak mendapatkan bagi hasil).
Karena dana yang diterima bank syariah disalurkan kepada pihak lain dengan akad mudharabah juga, maka dalam posisi ini, pihak bank akan bertindak juga sebagai shahibul maal. Dalam kondisi ini bank syariah akan menjalani dua posisi sekaligus, yaitu sebagai mudharib, sekaligus sebagai shahibul maal, sehingga bank syariah memerankan akad ganda (multi akad) yang dilarang. Dalilnya dari Hadits: 愕 惺 悋ﾙ 惶 悋ﾙ 愕惘 惶 ﾙﾙﾙﾙ惶 惺 ﾙﾙ 悋 ﾙﾙ Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) (HR. Imam Ahmad Bin Hanbal).
Wadhiah yad dhamanah itu tidak dapat diaplikasikan untuk tabungan dan giro, karena prinsip dalam wadhiah itu titipan. Konsekuensinya, dalam wadhiah tidak ada perpindahan kepemilikan atas harta atau barang yang ditipkan. Sehingga, akad wadhiah itu lebih cocok untuk penitipan barang (ain), tidak tepat untuk uang yang ditabung, yang kemudian uang itu akan dimanfaatkan oleh pihak bank syariah. Dengan demikian, wadhiah yad dhamanah tidak dapat diterapkan untuk penitipan uang, untuk kemudian dimanfaatkan. Sebab, jika itu digunakan untuk penitipan uang, maka yang berlaku bukan wadhiah (penitipan), tetapi akad qardh (peminjaman). Mengapa?
Sebab, uang yang dimasukkan ke bank itu tidak hanya dimanfaatkan dzatnya saja, namun telah terjadi pemindahan kepemilikan dari uang tersebut. Sehingga, uang yang dikembalikan dapat dikategorikan sebagai harta yang semisal (mitsliyat), bukan harta dalam bentuk uang yang semula yang dititipkan. Hal itu berbeda dengan menitipkan (wadhiah) uang di safe deposit box, maka uang yang diambil kembali adalah uang yang semula disimpan, sebagaimana dzatnya uang awalnya itu dititipkan.
Fakta yang ada dalam tabungan wadhiah atau giro wadhiah adalah akad qardh. Definisi dari qardh adalah sebagai berikut: ≒悋ﾘ駅金:悋愕ﾙﾘ 惓 惘 悋惓悋惠 ﾘ購警 悋 Pinjaman (qardh) adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta mitsliyat (harta semisal) untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang (Rawwas Qalah Jie, Mujam Lughah Al-Fuqaha`, hlm. 274). Sedangkan yang dimaksud dengan misliyat (harta semisal): ≒ ﾙ悋惠 惡悋 悋悖愕悋 惓 悴 悋 悋悋惶愀悋忰 悋惠悋惓惡 ﾙ惺 惓悋 惡愕惡惡 悽ﾙ 悋 惡惓 Mitsliyat menurut istilah adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan, dalam arti perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan perbedaan harga (Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah, Juz 36: 85).
Dengan demikian, jika akad yang sesuai itu adalah akad pinjam- meminjam (qardh), maka hal itu hukumnya masih dibolehkan, namun haram hukumnya jika ada imbalan atau tambahan yang diberikan oleh pihak peminjam (bank syariah), karena imbalan itu dapat dikategorikan sebagai riba. Hal itu sebaaimana yang telah ditunjukkan dalam Hadits: ≒愕 惺 悋 惶 悋 愕惘 悋:惺ﾙ 惘悴 惷 惘 ﾙ 悋惡 惘 Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba (HR. Baihaqi).
AQAD PENYALURAN DANA: 1. BAGI HASIL (PROFT SHARING) a. AL-MUDHARABAH b. AL-MUSYAROKAH 2. JUAL BELI (SALE AND PURCHASE) a. BAI AL-MURABAHAH b. BAI AS-SALAM c. BAI AL-ISTISHNA 3. SEWA (OPERATIONAL LEASE AND FINANCIAL LEASE) a. AL-IJARAH b. AL-IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK 4. JASA (FEE-BASED SERVICES) a. AL-WAKALAH b. AL-KAFALAH c. AL-HAWALAH d. AR-RAHN e. AL-QARDH
Dalam penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah, maka posisi Bank tidak dapat dianggap sebagai shahibul mal, sebab dana tersebut bukanlah dana milik bank, tetapi dana tersebut milik shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu pihak nasabah penabung atau deposan. Pihak bank justru posisinya sebagai mudharib. Oleh karena itu, akad mudharabah ini menjadi tidak sah, karena nasabah penerima penyaluran dana yang akan bertindak sebagai mudharib itu akan mengelola dana yang bukan haknya, sehingga tidak boleh dikelola.
Jika bank menyalurkan dana yang berasal dari dana nasabah penitip (dengan akad wadhiah), maka sesungguhnya boleh saja bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut atas ijin dari pemiliknya. Namun demikian, jika pemanfaatan tersebut kemudian disalurkan kepada nasabah dengan akad syirkah mudharabah, maka pihak bank juga tidak dapat diposisikan sebagai shahibul mal, karena bank hanyalah wakil dari shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu nasabah penitip. Jika penyaluran dana dengan akad mudharabah ini memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut bukanlah hak dari bank, melainkan hak dari nasabah penabung atau deposan penitip (muwaddi).
Jika landasan yang digunakan oleh bank untuk mengambil keuntungan adalah wakalah bil ujrah, maka landasan tersebut juga tidak dapat diterima. Ujrah (upah) yang diterima, sesungguhnya bukanlah hak dari bank syariah, karena pihak bank dalam posisi akad ini tidak melakukan aktivitas apapun, yang layak untuk disebut sebagai ajir (pekerja). Definisi ijarah: 惺ﾙ悋 惺 惷ﾙ惺 惘悴 悖悋惷 惺惡 Al-ijarah adalah aqad atas manfaat dengan imbalan (upah)
Dalam akad musyarakah, maka ada ketentuan bahwa masing- masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah penerima dana, harus terlibat dalam dua posisi sekaligus, yaitu penyertaan dana, sekaligus terlibat dalam pengelolaan proyek bisnis secara langsung. Namun pada praktiknya, pihak bank ternyata tidak ikut berperan secara langsung terhadap terhadap proyek-proyek bisnisnya. Yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan proyek bisnis hanyalah pihak nasabah penerima dana.
Apabila aktivitas pengelola (amil) dari pihak bank adalah: Melakukan review, meminta laporan dan bukti-bukti dari hasil usaha yang dibuat oleh pihak nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, maka aktivitas tersebut tetap belum layak disebut sebagaiaktivitas pengelola (amil). Menurut Ibnu Qudamah: Bagi amil, wajib mengurus sendiri apa yang biasanya memang harus ditangani sendiri oleh pengelola. Pihak pengelola juga tidak berhak dibayar, karena haknya adalah mendapatkan kompensasi dari bagi hasil. Hal itu juga diperkuat dengan ketentuan UU Perbankan, bahwa institusi perbankan tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi riil secara langsung, seperti jual beli, mengelola proyek dan sebagainya.
Ketentuan murabahah yang mengharuskan pihak bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga yang disepakati kualifikasinya, hal itu dapat dianggap bertentangan dengan fakta bahwa posisi bank syariah adalah sebagai penjual. Padahal, ketentuan bagi pihak penjual adalah menjual barang yang telah dimiliki kepada pihak pembeli, yaitu nasabah. Jika dalam praktiknya pihak bank syariah akan membiayai sebagian, dan sebagian yang lain harus dibayar oleh pembeli sendiri, maka bank syariah sesungguhnya telah bertindak sebagai pihak yang menghutangi pembeli, bukan menjadi pihak penjual.
Dalam akad murabahah tersebut yang berlaku bukanlah jual beli dengan hutang, namun hutang-piutang murni, sehingga pihak bank syariah tidak boleh menetapkan harga beli ditambah keuntungannya. Sebab, statusnya adalah utang-piutang, maka pembayarannya harus sama dengan jumlah hutangnya. Jika ada tambahan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai riba. Dalil Haditsnya sebagai berikut: ≒悋惡 惘 ﾙ 惺ﾙ 惘悴 惷 惘 Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba (HR. Baihaqi).
Dalam akad ini, Bank Syariah bertindak sebagai Ajir (pekerja) dan nasabah sebagai mustajir (pengguna manfaat). Karena Bank tidak bergerak di bisnis riil, maka jasa (manfaat) tersebut diberikan oleh pihak lain, kemudian dijual kepada nasabah. Dalam transaksi ini jasa tersebut belum ada dan masih dalam bentuk dzimmah maushufah (tanggungan yang terdeskripsikan), sehingga jasa tersebut tidak dapat diserahkan kepada mustajir . Maka, akad tersebut adalah akad jual beli hutang dengan hutang, sehingga hukumnya haram. Dalilnya dari Hadits sebagai berikut: ≒惡悋 悖-愕 惺 悋 惶-悋 惺惡 惺 悋悋惡 悋 Bahwa Nabi SAW melarang menjual hutang dengan hutang. (HR. Imam Ad-Daraquthni).
Akad Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik disamakan dengan akad sewa beli. Sewa dan beli adalah dua akad yang berbeda, maka jika disatukan akan menjadi akad yang fasid (rusak). Dalilnya dari Hadits: ≒愕 惺 悋ﾙ 惶 悋ﾙ 愕惘 ﾙﾙ惶 ﾙﾙﾙﾙ惶 惺 ﾙﾙﾙ 悋 Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) (HR. Imam Ahmad Bin Hanbal). Dalam akad ini juga terdapat syarat-syarat yang membatasi pemanfaatan (intifa) dan tasharruf atas kepemilikan barang yang disewabelikan, sehingga akadnya menjadi rusak (fasid).
JASA (FEE-BASED SERVICES) Akad jasa, seperti akad Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn dan Al-Qardh termasuk dalam kelompok akad tabarru atau akad untuk kepentingan sosial kemanusiaan. Hubungan akad ini menggunakan prinsip tolong-menolong (taawun). Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa akad tabarru tidak boleh berubah menjadi akad tijarah (komersial). Sedangkan untuk sebaliknya adalah boleh. Salah satu dalilnya adalah dari Hadits. Nabi SAW bersabda: 惡 惺 悵悋 悄 愕悋 惓 ﾘр 愕 惺 悴 惘 悋 ﾙ悧 Tidak ada orang yang menandingi kejelekan orang yang menarik hibahnya di antara kita, selain seperti anjing yang menjilat ludahnya (HR. Imam Bukhari). Pengambilan fee (uang jasa) dalam akad-akad diatas tidak diperbolehkan.
Apa kesimpulannya...? Jantung ekonomi kapitalisme sangat sulit disyariahkan
Solusi Sistemik yg Jitu untuk Mengatasi Problem Akibat Ekonomi Kapitalisme

More Related Content

Solusi Sistemik yg Jitu untuk Mengatasi Problem Akibat Ekonomi Kapitalisme

  • 3. Bagaimana solusi ekonomi Islam yang parsial?
  • 5. PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK KONVENSIONAL MASYARAKAT KELEBIHAN DANA LEMBAGA INTERMEDIASI BANK KONVENSIONAL MASYARAKAT KEKURANGAN DANA (PENGUSAHA) MENABUNG MEMINJAMKAN MEMBERIKAN % BUNGAMEMBERIKAN % BUNGA MENDAPAT SPREAD
  • 6. PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK SYARIAH MASYARAKAT KELEBIHAN DANA LEMBAGA INTERMEDIASI BANK SYARIAH MASYARAKAT KEKURANGAN DANA (PENGUSAHA) INVESTASI PEMBIAYAAN MEMBERIKAN % BAGI HASILMEMBERIKAN % BAGI HASIL MENDAPAT % BAGI HASIL PENGHIMPUNAN DANA PENYALURAN DANA
  • 7. AQAD PENGHIMPUNAN DANA: BANK KONVENSIONAL: 1. GIRO 2. TABUNGAN 3. DEPOSITO BANK SYARIAH: 1. GIRO WADHIAH 2. TABUNGAN MUDHARABAH 3. DEPOSITO MUDHARABAH
  • 8. Menurut Imam Al Mawardi, syarat akad mudharabah yang diakui ada tiga: 1. Harus ada salah satu pihak yang secara khusus berkontribusi dalam modal (mal). 2. Harus ada pihak yang lain yang secara khusus berkontribusi dalam melakukan pengelolaan (amal). 3. Kedua pihak tahu bagian (nisbah) keuntungan masing-masing.
  • 9. Pihak bank yang berposisi sebagai pengelola (mudharib) disyaratkan adalah pihak yang dapat melakukan tasharruf (pengelolaan) secara langsung terhadap dana yang telah diserahkan kepadanya. Dana yang telah diserahkan kepada pihak bank ini tidak boleh diserahkan pada pihak lain untuk dikelola. Jika dana tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain, maka status bank sebagai mudharib secara otomatis akan hilang. Menurut Syaikh An-Nabhany, dalam akad muamalah pihak yang menjadi subyek akad tidak boleh diwakilkan. Yang boleh dilakukan hanyalah dalam hal mewakilkan akad-nya saja.
  • 10. Jika penyerahan dana dari bank kepada pihak lain adalah dengan alasan menggunakan akad wakalah (perwakilan), maka hal ini juga dianggap tidak relevan, karena dana tersebut sudah diserahkan kepada pihak bank (mudharib) untuk dikelola. Apabila akad wakalah itu tetap diberlakukan, maka hak pada dana itu akan berpindah kepada pihak lain, di luar pihak bank. Sehingga, apabila pengelolaan dana oleh pihak luar tersebut menghasilkan keuntungan, maka pihak bank sesungguhnya tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan tersebut (tidak berhak mendapatkan bagi hasil).
  • 11. Karena dana yang diterima bank syariah disalurkan kepada pihak lain dengan akad mudharabah juga, maka dalam posisi ini, pihak bank akan bertindak juga sebagai shahibul maal. Dalam kondisi ini bank syariah akan menjalani dua posisi sekaligus, yaitu sebagai mudharib, sekaligus sebagai shahibul maal, sehingga bank syariah memerankan akad ganda (multi akad) yang dilarang. Dalilnya dari Hadits: 愕 惺 悋ﾙ 惶 悋ﾙ 愕惘 惶 ﾙﾙﾙﾙ惶 惺 ﾙﾙ 悋 ﾙﾙ Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) (HR. Imam Ahmad Bin Hanbal).
  • 12. Wadhiah yad dhamanah itu tidak dapat diaplikasikan untuk tabungan dan giro, karena prinsip dalam wadhiah itu titipan. Konsekuensinya, dalam wadhiah tidak ada perpindahan kepemilikan atas harta atau barang yang ditipkan. Sehingga, akad wadhiah itu lebih cocok untuk penitipan barang (ain), tidak tepat untuk uang yang ditabung, yang kemudian uang itu akan dimanfaatkan oleh pihak bank syariah. Dengan demikian, wadhiah yad dhamanah tidak dapat diterapkan untuk penitipan uang, untuk kemudian dimanfaatkan. Sebab, jika itu digunakan untuk penitipan uang, maka yang berlaku bukan wadhiah (penitipan), tetapi akad qardh (peminjaman). Mengapa?
  • 13. Sebab, uang yang dimasukkan ke bank itu tidak hanya dimanfaatkan dzatnya saja, namun telah terjadi pemindahan kepemilikan dari uang tersebut. Sehingga, uang yang dikembalikan dapat dikategorikan sebagai harta yang semisal (mitsliyat), bukan harta dalam bentuk uang yang semula yang dititipkan. Hal itu berbeda dengan menitipkan (wadhiah) uang di safe deposit box, maka uang yang diambil kembali adalah uang yang semula disimpan, sebagaimana dzatnya uang awalnya itu dititipkan.
  • 14. Fakta yang ada dalam tabungan wadhiah atau giro wadhiah adalah akad qardh. Definisi dari qardh adalah sebagai berikut: ≒悋ﾘ駅金:悋愕ﾙﾘ 惓 惘 悋惓悋惠 ﾘ購警 悋 Pinjaman (qardh) adalah apa-apa yang kamu berikan berupa harta mitsliyat (harta semisal) untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya pada masa yang akan datang (Rawwas Qalah Jie, Mujam Lughah Al-Fuqaha`, hlm. 274). Sedangkan yang dimaksud dengan misliyat (harta semisal): ≒ ﾙ悋惠 惡悋 悋悖愕悋 惓 悴 悋 悋悋惶愀悋忰 悋惠悋惓惡 ﾙ惺 惓悋 惡愕惡惡 悽ﾙ 悋 惡惓 Mitsliyat menurut istilah adalah apa-apa yang didapati yang semisalnya di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan, dalam arti perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan perbedaan harga (Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah, Juz 36: 85).
  • 15. Dengan demikian, jika akad yang sesuai itu adalah akad pinjam- meminjam (qardh), maka hal itu hukumnya masih dibolehkan, namun haram hukumnya jika ada imbalan atau tambahan yang diberikan oleh pihak peminjam (bank syariah), karena imbalan itu dapat dikategorikan sebagai riba. Hal itu sebaaimana yang telah ditunjukkan dalam Hadits: ≒愕 惺 悋 惶 悋 愕惘 悋:惺ﾙ 惘悴 惷 惘 ﾙ 悋惡 惘 Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba (HR. Baihaqi).
  • 16. AQAD PENYALURAN DANA: 1. BAGI HASIL (PROFT SHARING) a. AL-MUDHARABAH b. AL-MUSYAROKAH 2. JUAL BELI (SALE AND PURCHASE) a. BAI AL-MURABAHAH b. BAI AS-SALAM c. BAI AL-ISTISHNA 3. SEWA (OPERATIONAL LEASE AND FINANCIAL LEASE) a. AL-IJARAH b. AL-IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK 4. JASA (FEE-BASED SERVICES) a. AL-WAKALAH b. AL-KAFALAH c. AL-HAWALAH d. AR-RAHN e. AL-QARDH
  • 17. Dalam penyaluran dana dengan menggunakan akad mudharabah, maka posisi Bank tidak dapat dianggap sebagai shahibul mal, sebab dana tersebut bukanlah dana milik bank, tetapi dana tersebut milik shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu pihak nasabah penabung atau deposan. Pihak bank justru posisinya sebagai mudharib. Oleh karena itu, akad mudharabah ini menjadi tidak sah, karena nasabah penerima penyaluran dana yang akan bertindak sebagai mudharib itu akan mengelola dana yang bukan haknya, sehingga tidak boleh dikelola.
  • 18. Jika bank menyalurkan dana yang berasal dari dana nasabah penitip (dengan akad wadhiah), maka sesungguhnya boleh saja bagi bank untuk memanfaatkan dana tersebut atas ijin dari pemiliknya. Namun demikian, jika pemanfaatan tersebut kemudian disalurkan kepada nasabah dengan akad syirkah mudharabah, maka pihak bank juga tidak dapat diposisikan sebagai shahibul mal, karena bank hanyalah wakil dari shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu nasabah penitip. Jika penyaluran dana dengan akad mudharabah ini memperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut bukanlah hak dari bank, melainkan hak dari nasabah penabung atau deposan penitip (muwaddi).
  • 19. Jika landasan yang digunakan oleh bank untuk mengambil keuntungan adalah wakalah bil ujrah, maka landasan tersebut juga tidak dapat diterima. Ujrah (upah) yang diterima, sesungguhnya bukanlah hak dari bank syariah, karena pihak bank dalam posisi akad ini tidak melakukan aktivitas apapun, yang layak untuk disebut sebagai ajir (pekerja). Definisi ijarah: 惺ﾙ悋 惺 惷ﾙ惺 惘悴 悖悋惷 惺惡 Al-ijarah adalah aqad atas manfaat dengan imbalan (upah)
  • 20. Dalam akad musyarakah, maka ada ketentuan bahwa masing- masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah penerima dana, harus terlibat dalam dua posisi sekaligus, yaitu penyertaan dana, sekaligus terlibat dalam pengelolaan proyek bisnis secara langsung. Namun pada praktiknya, pihak bank ternyata tidak ikut berperan secara langsung terhadap terhadap proyek-proyek bisnisnya. Yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan proyek bisnis hanyalah pihak nasabah penerima dana.
  • 21. Apabila aktivitas pengelola (amil) dari pihak bank adalah: Melakukan review, meminta laporan dan bukti-bukti dari hasil usaha yang dibuat oleh pihak nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, maka aktivitas tersebut tetap belum layak disebut sebagaiaktivitas pengelola (amil). Menurut Ibnu Qudamah: Bagi amil, wajib mengurus sendiri apa yang biasanya memang harus ditangani sendiri oleh pengelola. Pihak pengelola juga tidak berhak dibayar, karena haknya adalah mendapatkan kompensasi dari bagi hasil. Hal itu juga diperkuat dengan ketentuan UU Perbankan, bahwa institusi perbankan tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi riil secara langsung, seperti jual beli, mengelola proyek dan sebagainya.
  • 22. Ketentuan murabahah yang mengharuskan pihak bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga yang disepakati kualifikasinya, hal itu dapat dianggap bertentangan dengan fakta bahwa posisi bank syariah adalah sebagai penjual. Padahal, ketentuan bagi pihak penjual adalah menjual barang yang telah dimiliki kepada pihak pembeli, yaitu nasabah. Jika dalam praktiknya pihak bank syariah akan membiayai sebagian, dan sebagian yang lain harus dibayar oleh pembeli sendiri, maka bank syariah sesungguhnya telah bertindak sebagai pihak yang menghutangi pembeli, bukan menjadi pihak penjual.
  • 23. Dalam akad murabahah tersebut yang berlaku bukanlah jual beli dengan hutang, namun hutang-piutang murni, sehingga pihak bank syariah tidak boleh menetapkan harga beli ditambah keuntungannya. Sebab, statusnya adalah utang-piutang, maka pembayarannya harus sama dengan jumlah hutangnya. Jika ada tambahan, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai riba. Dalil Haditsnya sebagai berikut: ≒悋惡 惘 ﾙ 惺ﾙ 惘悴 惷 惘 Setiap utang-piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba (HR. Baihaqi).
  • 24. Dalam akad ini, Bank Syariah bertindak sebagai Ajir (pekerja) dan nasabah sebagai mustajir (pengguna manfaat). Karena Bank tidak bergerak di bisnis riil, maka jasa (manfaat) tersebut diberikan oleh pihak lain, kemudian dijual kepada nasabah. Dalam transaksi ini jasa tersebut belum ada dan masih dalam bentuk dzimmah maushufah (tanggungan yang terdeskripsikan), sehingga jasa tersebut tidak dapat diserahkan kepada mustajir . Maka, akad tersebut adalah akad jual beli hutang dengan hutang, sehingga hukumnya haram. Dalilnya dari Hadits sebagai berikut: ≒惡悋 悖-愕 惺 悋 惶-悋 惺惡 惺 悋悋惡 悋 Bahwa Nabi SAW melarang menjual hutang dengan hutang. (HR. Imam Ad-Daraquthni).
  • 25. Akad Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik disamakan dengan akad sewa beli. Sewa dan beli adalah dua akad yang berbeda, maka jika disatukan akan menjadi akad yang fasid (rusak). Dalilnya dari Hadits: ≒愕 惺 悋ﾙ 惶 悋ﾙ 愕惘 ﾙﾙ惶 ﾙﾙﾙﾙ惶 惺 ﾙﾙﾙ 悋 Rasulullah SAW telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad) (HR. Imam Ahmad Bin Hanbal). Dalam akad ini juga terdapat syarat-syarat yang membatasi pemanfaatan (intifa) dan tasharruf atas kepemilikan barang yang disewabelikan, sehingga akadnya menjadi rusak (fasid).
  • 26. JASA (FEE-BASED SERVICES) Akad jasa, seperti akad Al-Wakalah, Al-Kafalah, Al-Hawalah, Ar-Rahn dan Al-Qardh termasuk dalam kelompok akad tabarru atau akad untuk kepentingan sosial kemanusiaan. Hubungan akad ini menggunakan prinsip tolong-menolong (taawun). Sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa akad tabarru tidak boleh berubah menjadi akad tijarah (komersial). Sedangkan untuk sebaliknya adalah boleh. Salah satu dalilnya adalah dari Hadits. Nabi SAW bersabda: 惡 惺 悵悋 悄 愕悋 惓 ﾘр 愕 惺 悴 惘 悋 ﾙ悧 Tidak ada orang yang menandingi kejelekan orang yang menarik hibahnya di antara kita, selain seperti anjing yang menjilat ludahnya (HR. Imam Bukhari). Pengambilan fee (uang jasa) dalam akad-akad diatas tidak diperbolehkan.
  • 27. Apa kesimpulannya...? Jantung ekonomi kapitalisme sangat sulit disyariahkan