ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
ANALISIS ARTIKEL
   MENURUT HALKING NO. 3C
                  DAN

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN
       ANTROPOLOGI


               Disusun oleh :



     Nama    : Kaisar Jantua Gurning

     NIM     : 7103220041

     Kelas   : Akuntansi (Non Dik) A 2010




 PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI
    FAKULTAS EKONOMI
KATA PENGANTAR

       Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena
atas berkat-Nyalah sehingga Analisis Artikel ini dapat selesai.

      Analisis Artikel ini adalah salah satu syarat bagi Mahasiswa Akuntansi
Universitas Negeri Medan dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik. Saya sangat
bersyukur akhirnya perpaduan dari artikel yang Sistem Politik (Political
System) dapat terwujud dalm bentuk kumpulan artikel. Kesadaran dari saya
bahwa masih banyak lagi yang perlu dikoreksi dalam analisis artikel ini.

       Saya bersyukur telah mengenal sosok Bapak Halking sebagai nahkoda
dalam penyelesaian artikel ini karena beliau tidak bosan-bosannya memberikan
kontribusi dalam meyakinkan dan mengingatkan kekurangan analisis artikel ini
untuk itu kami ucapakan terima kasih. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima
kasih kepada orangtua yang saya cintai yang juga telah memberikan dukungan
kepada saya baik dari segi materil maupun motivasi kepada saya untuk selalu
maju kedepan. Dan kepada teman-teman yang telah mau ikut mendiskusikan
artikel ini untuk menjadi artikel yang baik.

      Akhirnya, saya berharap analisis artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi
kontribusi yang positif. Tak henti memberikan hal koreksi, tak henti melahirkan
inovasi baru dan tak henti memberikan inspirasi kepada orang lain yang lebih
baik.karena sesuatu hal terkadang tidak selalu menjadi hal yang sempurna.

     Akhir kata saya penulis ucapkan terima kasih,semoga analisis artikel ini
dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi orang yang
menggunakannya.




                                                       Medan, Desember 2005




                                  DAFTAR ISI

                                                                              2
Hal

KATA PENGANTAR                                    i

DAFTAR ISI                                        ii

BAB I PENDAHULUAN

     A. Latar Belakang Masalah

     B. Perumusan Masalah

     C. Tujuan Penulisan

BAB II ANALISIS ARTIKEL TENTANG SISTEM POLITIK

  A. Artikel 1

         a) Ikhtisar

         b) Analisis

  B. Artikel 2

         a) Ikhtisar

         b) Analisis

  C. Artikel 3

         a) Ikhtisar

         b) Analisis

  D. Artikel 4

         a) Ikhtisar

         b) Analisis

  E. Artikel 5

         a) Ikhtisar

         b) analisis

  F. Artikel 6

         a) Ikhtisar

         b) analisis

  G. Artikel 7

         a) Ikhtisar

         b) analisis

  H. Artikel 8

         a) Ikhtisar

                                                       3
b) analisis

   I.   Artikel 9

            a) Ikhtisar

            b) analisis

   J. Artikel 10

            a) Ikhtisar

            b) analisis

   K. Artikel 11

            a) Ikhtisar

            b) analisis

   L. Artikel 12

            a) Iktisar

            b) Analisis

   M. Artikel 13

            a) Ikhtisar

            b) analisis

   N. Artikel 14

            a) Ikhtisar

            b) analisis

   O. Artikel 15

            a) Ikhtisar

            b) analisis

   P. Artikel 16

            a) Ikhtisar

            b) analisis

BAB III PENUTUP

            A. Kesimpulan

            B. Saran

DAFTAR PUSTAKA




                            4
BAB I

                            PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

                                          5
Sistem politik berarti Negara akan selalu meliputi dua suasana kehidupan politik yaitu
   hubungan organisasi antar unsur-unsur yang berkenaan dengan alokasi nilai yang bersifat
   otonom yang dipengaruhi distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kehidupan politik dari
   perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada
   kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai
   lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Model sistem politik yang paling
   sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang
   mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini
   masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah
   oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh
   pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif
   ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan
   kesejahteraan bagi rakyat. Disinilah terdapat kekuatan dari sistem politik.


            Secara umum lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem politik terdiri dari
   kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik pada lembaga
   legislatif(legislative),eksekutif(Executive),yudikatif(Judicary) dan birokrasi/hubungan
   diantara kekuasaan(Relation between the Power).

      1) Lembaga Legislatif

          Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Badan
          legislatif tidak hanya sebagai perwakilan politik tetapi meluas sebagai perwakilan
          fungsional dan kepentingan. Yaitu dengan cara pengaturan karakteristik organisasi
          dan pola hubungan kewenangan dengan pemerintah.

      2) Lembaga Yudikatif

          Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang bertugas mengadili terhadap undang-
           undang. Fungsi ini mempunyai peranan menyelesaikan pertikaian yang menyangkut
           peraturan dan penegasan fakta-fakta yang perlu mendapatkan keadilan.

      3) Lembaga Eksekutif

          Lembaga Eksekutif adalah pelaksana undang-undang. Tidak hanya pedoman dalam
          perilaku tetapi juga pembuatan perincian dan pedoman pelaksanaan aturan.

      4) Birokrasi

          Birokrasi adalah lembaga yang langsung bertugas memberikan pelayanan kepada
          masyarakat. Birokrasi tidak hanya melaksanakan pekerjaan sesuai aturan tetapi juga
          mengambil keputusan yang bersifat teknis




B. Perumusan Masalah

   Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

                                                                                               6
1. Bagaimana Sistem politik di Negara kita yaitu Indonesia?

       2. Bagaimana keadaan kebudayaan dari Indonesia sampai saat ini?

       3. Dalam hal apa kegagalan dari pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif dan
          eksekutif?

       4. Bagaimana hubungan ilmu politik dengan antropologi?

       5. Hal apa yang diberikan antropologi dalam menganalisis politik?

       6. Kasus apa saja yang sering terjadi dalam sitem politik?



C. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penulisan dari artikel ini adalah sebagai berikut:

       1. Secara Khusus penulisan artikel ini adalah sebagai syarat dari materi pembelajaran
          Pengantar Sosiologi dan Politik.

       2. Mengetahui konsep dasar dari politik dan sistem politik Indonesia maupun luar
          negeri.

       3. Mengetahui lebih lanjut dari sistem politik dan tujuan dari sistem politik tersebut.

       4. Menganalisa contoh-contoh kasus dari sistem politik.

       5. Menganalisa sejauh mana perkembangan sistem politik pada saat ini.

       6. Menganalisa lebih lanjut hubungan dari ilmu politik dengan antropologi.

       7. Menganalisa perkembangan hubungan ilmu politik dengan antropologi pada saat ini
          dan pada masa akan dating.

       8. Menguasai hubungan Politik dengan antropologi yang diharapkan dapat memberikan
          perbaikan kepada budaya politik dan karakter bangsa.

       9. Menganalisa contoh-contoh dari hubungan politik dengan antropologi




                                                                                                 7
8

More Related Content

sosial ekonomi dan politik ekonomi

  • 1. ANALISIS ARTIKEL MENURUT HALKING NO. 3C DAN HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ANTROPOLOGI Disusun oleh : Nama : Kaisar Jantua Gurning NIM : 7103220041 Kelas : Akuntansi (Non Dik) A 2010 PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
  • 2. KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nyalah sehingga Analisis Artikel ini dapat selesai. Analisis Artikel ini adalah salah satu syarat bagi Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Medan dalam mata kuliah Sosiologi dan Politik. Saya sangat bersyukur akhirnya perpaduan dari artikel yang Sistem Politik (Political System) dapat terwujud dalm bentuk kumpulan artikel. Kesadaran dari saya bahwa masih banyak lagi yang perlu dikoreksi dalam analisis artikel ini. Saya bersyukur telah mengenal sosok Bapak Halking sebagai nahkoda dalam penyelesaian artikel ini karena beliau tidak bosan-bosannya memberikan kontribusi dalam meyakinkan dan mengingatkan kekurangan analisis artikel ini untuk itu kami ucapakan terima kasih. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada orangtua yang saya cintai yang juga telah memberikan dukungan kepada saya baik dari segi materil maupun motivasi kepada saya untuk selalu maju kedepan. Dan kepada teman-teman yang telah mau ikut mendiskusikan artikel ini untuk menjadi artikel yang baik. Akhirnya, saya berharap analisis artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi kontribusi yang positif. Tak henti memberikan hal koreksi, tak henti melahirkan inovasi baru dan tak henti memberikan inspirasi kepada orang lain yang lebih baik.karena sesuatu hal terkadang tidak selalu menjadi hal yang sempurna. Akhir kata saya penulis ucapkan terima kasih,semoga analisis artikel ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi orang yang menggunakannya. Medan, Desember 2005 DAFTAR ISI 2
  • 3. Hal KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Perumusan Masalah C. Tujuan Penulisan BAB II ANALISIS ARTIKEL TENTANG SISTEM POLITIK A. Artikel 1 a) Ikhtisar b) Analisis B. Artikel 2 a) Ikhtisar b) Analisis C. Artikel 3 a) Ikhtisar b) Analisis D. Artikel 4 a) Ikhtisar b) Analisis E. Artikel 5 a) Ikhtisar b) analisis F. Artikel 6 a) Ikhtisar b) analisis G. Artikel 7 a) Ikhtisar b) analisis H. Artikel 8 a) Ikhtisar 3
  • 4. b) analisis I. Artikel 9 a) Ikhtisar b) analisis J. Artikel 10 a) Ikhtisar b) analisis K. Artikel 11 a) Ikhtisar b) analisis L. Artikel 12 a) Iktisar b) Analisis M. Artikel 13 a) Ikhtisar b) analisis N. Artikel 14 a) Ikhtisar b) analisis O. Artikel 15 a) Ikhtisar b) analisis P. Artikel 16 a) Ikhtisar b) analisis BAB III PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran DAFTAR PUSTAKA 4
  • 5. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah 5
  • 6. Sistem politik berarti Negara akan selalu meliputi dua suasana kehidupan politik yaitu hubungan organisasi antar unsur-unsur yang berkenaan dengan alokasi nilai yang bersifat otonom yang dipengaruhi distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik. Model sistem politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan (input) ke dalam sistem politik, yang mengubah melalui proses politik menjadi keluaran (output). Dalam model ini masukan biasanya dikaitkan dengan dukungan maupun tuntutan yang harus diolah oleh sistem politik lewat berbagai keputusan dan pelayanan publik yang diberian oleh pemerintahan untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam perspektif ini, maka efektifitas sistem politik adalah kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Disinilah terdapat kekuatan dari sistem politik. Secara umum lembaga-lembaga yang terdapat dalam sistem politik terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik pada lembaga legislatif(legislative),eksekutif(Executive),yudikatif(Judicary) dan birokrasi/hubungan diantara kekuasaan(Relation between the Power). 1) Lembaga Legislatif Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Badan legislatif tidak hanya sebagai perwakilan politik tetapi meluas sebagai perwakilan fungsional dan kepentingan. Yaitu dengan cara pengaturan karakteristik organisasi dan pola hubungan kewenangan dengan pemerintah. 2) Lembaga Yudikatif Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang bertugas mengadili terhadap undang- undang. Fungsi ini mempunyai peranan menyelesaikan pertikaian yang menyangkut peraturan dan penegasan fakta-fakta yang perlu mendapatkan keadilan. 3) Lembaga Eksekutif Lembaga Eksekutif adalah pelaksana undang-undang. Tidak hanya pedoman dalam perilaku tetapi juga pembuatan perincian dan pedoman pelaksanaan aturan. 4) Birokrasi Birokrasi adalah lembaga yang langsung bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Birokrasi tidak hanya melaksanakan pekerjaan sesuai aturan tetapi juga mengambil keputusan yang bersifat teknis B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas terdapat beberapa perumusan masalah sebagai berikut: 6
  • 7. 1. Bagaimana Sistem politik di Negara kita yaitu Indonesia? 2. Bagaimana keadaan kebudayaan dari Indonesia sampai saat ini? 3. Dalam hal apa kegagalan dari pemerintah dalam bidang legislatif, yudikatif dan eksekutif? 4. Bagaimana hubungan ilmu politik dengan antropologi? 5. Hal apa yang diberikan antropologi dalam menganalisis politik? 6. Kasus apa saja yang sering terjadi dalam sitem politik? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan dari artikel ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Khusus penulisan artikel ini adalah sebagai syarat dari materi pembelajaran Pengantar Sosiologi dan Politik. 2. Mengetahui konsep dasar dari politik dan sistem politik Indonesia maupun luar negeri. 3. Mengetahui lebih lanjut dari sistem politik dan tujuan dari sistem politik tersebut. 4. Menganalisa contoh-contoh kasus dari sistem politik. 5. Menganalisa sejauh mana perkembangan sistem politik pada saat ini. 6. Menganalisa lebih lanjut hubungan dari ilmu politik dengan antropologi. 7. Menganalisa perkembangan hubungan ilmu politik dengan antropologi pada saat ini dan pada masa akan dating. 8. Menguasai hubungan Politik dengan antropologi yang diharapkan dapat memberikan perbaikan kepada budaya politik dan karakter bangsa. 9. Menganalisa contoh-contoh dari hubungan politik dengan antropologi 7
  • 8. 8