sosialisasi integrasi aplikasi dalam suatu wilayah
- 1. Halaman 1 Integrasi Aplikasi Perangkat Daerah Di Pemkab Purwakarta
- 2. Halaman 2 PERPRES 95 TAHUN 2018 PERBUP 150 TAHUN 2021 Kepala Bidang Aptika Diskominfo Purwakarta Yus Djunaedi Rusli, S.STP,M.Si 0819-1259-2590
- 3. Halaman 3 Tujua n SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE PERPRES NOMOR 95/2018 TENTANG SPBE Platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Sumber: KemenpanRB, 2018
- 4. Halaman 4 LAYANAN SPBE Layanan PBE Layanan: e-Office e-Planning e-Budgeting e-Monev Layanan: e-Procurement e-Perijinan Layanan: e-Kepegawaian e-Pensiun Layanan: e-Pengaduan e-Kesehatan e-Pendidikan Pelak u Usaha G2B G2E ASN G2G Pemerintah G2C Masyarakat Sumber: KemenpanRB, 2018 Layanan Adm. Pemerintahan Layanan Publik
- 5. Halaman 5 KERANGKA PERATURAN PRESIDEN Tata Kelola SPBE Kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu Manajemen SPBE Melaksanakan pengelolaan unsur- unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan Percepatan Penerapan SPBE Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi: Integrasi perencanaan, penganggaran, pengadaan Integrasi data kepegawaian Integrasi kearsipan Integrasi pengaduan publik Pembangunan Pusat Data Nasional Penyelenggara SPBE Tim Koordinasi SPBE Nasional Pelaksana SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Sumber: KemenpanRB, 2018
- 6. Halaman 6 Tujuan Perbup 150 tahun 2021 Pasal 3 1). Meningkatkan mutu layanan public melalui pemanfaatan Tehknologi Informasi dan Komunikasi secara optimal 2). Meningkatkan Pemerintahan yang bersih, Transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif 3). Sebagai sarana perbaikan organisasi, Sistem manajemen dan Proses kerja Pemerintahan
- 7. Halaman 7 Ruang Lingkup Perbup 150 tahun 2021 Pasal 5 A). Rancang dan Bangun sistem aplikasi B). Integrasi Aplikasi C). Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi TIK D). Monitoring dan Evaluasi Sistem Aplikasi
- 8. Halaman 8 Meliputi : (Pasal 10) A). Rancang dan Bangun sistem aplikasi Rancangan sistem aplikasi TIK meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan Bisnis proses dan SOP sesuai kebutuhan PD yang disahkan kepala PD. (Pasal 6 ayat 2) Desain dan Analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan Pembangunan Core Script dan Modul/ Fitur Uji Coba dan Perbaikan sistem aplikasi Implementasi sistem aplikasi, termasuk Training penggunan Dokumentasi
- 9. Halaman 9 NO Tahapan OPD Membangun Aplikasi 1. Membuat proses bisnis untuk aplikasi yg akan dibangun. 2. Membuat dokumen permohonana yg di ttd kepala OPD ( lampiran I ) 3. Asistensi dari diskominfo, bapeda dan Ortala untuk sistem , kesesuaian dg tujuan pemkab, proses bisnis yg ada. 4. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi. 5. Membuat dokumen laporan ( lampiran II dan III ) NO Jenis Dokumen yg Disediakan OPD Diharuskan Disaranka n 1 Dokumentasi Spesifikasi Perangkat Lunak 2 Bisnis Proses, SOP 3 Berita acara pengujian dan SOP 4 Persetujuan rancangan sitsem Aplikasi 5 Surat Perintah Kerja 6 Dokumentasi Desain Sistem Aplikasi 7 Dokumentasi Hasil Uji Coba Sistem Aplikasi 8 User Manual 9 Source Code 10 Form Pendaftaran Sistem Elektronik A). Rancang dan Bangun sistem aplikasi
- 10. Halaman 10 B). Integrasi Aplikasi Sistem Aplikasi TIK yang dibangun dan dikelola PD harus dapat diintegrasikan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. (Pasal 12 ayat 1) Memiliki Ketentuan : (Pasal 12 ayat 2) Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/ Penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman Aplikasi. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan Integrasi Layanan SPBE. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, Sistem aplikasi, Layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT. Adanya standar Interoperabilitas, Standar keamanan, dan akses melalui jaringan intra pemerintah.
- 11. Halaman 11 C). Pengelolaan & Pemeliharaan Hasil Kegiatan Wajib Di dokumentasikan dengan baik Dilakukan Secara Internal/ Pihak ke 3 (Pasal 14)
- 12. Halaman 12 D). Monitoring & Evaluasi 1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. 2. Monitoring & Evaluasi Meliputi : a. Aspek teknis pengembangan sistem Aplikasi TIK b. Aspek Prosedur administrasi pengembangan sistem Aplikasi TIK 3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh masing masing PD dan Instansi terkait. 4. Hasil Kegiatan di Dokumentasikan dengan baik. (Pasal 15)
- 13. Halaman 13 Jumlah aplikasi di Kabupaten Purwakarta Aplikasi Khusus : 84 aplikasi Aplikasi Umum : 34 aplikasi Total Aplikasi : 118 aplikasi
- 14. Halaman 14 Aplikasi yang sudah terintegrasi 1. Covid dgn berita purwakarta 2. Daluwang dengan BSSN 3. Dinkes Bed monitoring dng BPJS 4. Dinkes dengan statistic Covid 5. DPMD dengan statistic Covid 6. JDIH Kab dengan JDIHN 7. Library integrasi dengan SIP 8. PPID dengan Covid 9. Purwakartakab.go.id dengan webdesaku 10. TPP dengan daluwang 11. TPP dengan simpeg
- 15. PAGE TERIMA KASIH 15 Thank You Yus Djunaedi Rusli, S.STP,M.Si 0819-1259-2590 Kepala Bidang Aptika Diskominfo Purwakarta