Sosialisasi peran kpm dan penurunan stunting
- 1. PERAN KPM DALAM PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING
- 2. Permasalahan Stunting dan Penyebabnya 27,7% Balita di Indonesia mengalami Stunting (SSGB, 2019) <20% 20-30% 30-40% >40% No Data Stunting terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia Stunting Anemia Bumil ASI eksklusif Berat Badan Lahir Rendah Diare Gizi Buruk Kecacingan 48,9%* 37,3%* 6,2%* 8,0%* 3,9%* Sumber: *Riskesdas (2018), **SDKI (2017) 40,1%**
- 3. KONDISI KOTA BANDUNG 3 Bappenas telah menetapkan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Tahun 2020 melalui Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 Dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional NOMOR KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 Berdasarkan analisis perhitungan kerentanan yang dilakukan sesuai 20 cakupan indikator, permasalahan Sanitasi Dasar, Pola Asuh dan Pelayanan Gizi menjadi indikator penyebab stunting yang paling besar Dampak Pandemi Covid-19: Keterbatasan kegiatan pengukuran dan pemantauan balita, naiknya angka stunting baru, meningkatnya jumlah warga miskin. PREVALENSI STUNTING (Riskesdas) PERSENTASE STUNTING (jumlah balita stunting dibagi jumlah balita yang diukur di Kota Bandung) 息 QAP NASIONAL JABAR BANDUNG 30.8% 31.1% 28.12 % (2019) NASIONAL JABAR BANDUNG 27.7% 6.9 % 8.93% (2020) TARGET PREVALENSI STUNTING DARI WHO : DIBAWAH 20%
- 4. Logical Framework Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Sumber: Stranas Percepatan Pencegahan Stunting,2018-2024
- 5. Tujuan, Sasaran dan Target Tujuan 5 Menurunnya prevalensi stunting di Kota Bandung Target 19.01 % di Tahun 2023 Sasaran Meningkatnya kolaborasi di setiap tingkatan untuk penanggulangan stunting di Kota Bandung; Terlaksananya upaya percepatan program-program yang mendukung penanganan stunting; Meningkatnya peran aktif lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan dan penurunan stunting baik intervensi gizi spesifik maupun sensitif; Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui edukasi; Meningkatnya kemampuan kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan stunting; Meningkatnya manajemen basis data terpadu terkait stunting. Sumber : Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023, Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 28,12 26,12 23,12 19,01 25,2 23,2 21,2 19,2 0 10 20 30 2020 2021 2022 2023 TARGET PREVALENSI STUNTING (%) Kota Bandung Prov Jawa Barat
- 6. Sehingga, sebagai upaya Penurunan dan Pencegahan Stunting, maka Pemerintah Pusat yang digagas oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dan Kementrian Dalam Negeri, maka digagaslah 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Bagi Kabupaten/Kota Aksi #1 ANALISA SITUASI Aksi #2 RENCANA KEGIATAN Aksi#3 REMBUK STUNTING Aksi #4 PERBUP / PERWALI TENTANG PERAN DESA Aksi #5 KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) Aksi #6 MANAJEMEN DATA Aksi#7 PENGUKURAN & PUBLIKASI Aksi #8 REVIU KINERJA TAHUNAN
- 7. Peran Kelurahan Mengoptimalkan penggunaan anggaran Dana Desa/Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas Mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin 1 2 3 4 5 6 Membentuk Kader Pembangunan Manusia dan Meningkatkan Kapasitas aparat kelurahan, kader pembangunan manusia, serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting 5 mengoordinasikan,menyinergikan,dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa/kelurahan.
- 8. 1. Berasal dari warga kelurahan setempat. 2. Berpengalaman sebagai kader masyarakat diutamakan bidang pembangunan manusia. 3. Memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi yang baik termasuk mengoperasionalkan perangkat komunikasi (HP Android) 1. Mensosialisasikan pentingnya penurunan stunting di kelurahan 2. Mendorong pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat . 3. Melakukan pemetaan sosial yang meliputi profil dusun/Rukun Warga (RW), layanan kesehatan (posyandu, poskesdes, dan polindes), layanan PAUD, ketersediaan pengelola sumber air bersih/air minum, kader sanitasi, dan pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK. 4. Memantau penerimaan layanan konvergensi pencegahan dan penurunan stunting pada sasaran rumah tangga 1.000 HPK. 5. Memastikan kebenaran data hasil pemetaan sosial dengan pihak terkait. 6. Menyampaikan data hasil pemetaan dan pemantauan kepada Lurah, LPM, dan PKK dan Lembaga lainnya yang ada di kelurahan untuk dijadikan bahan advokasi. 7. Mempromosikan kegiatan konseling gizi terpadu yang melibatkan suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan. 8. Memfasilitasi masyarakat kelurahan untuk berpatisipasi dalam pencegahan dan penurunan stunting di kelurahan. Tugas KPM/HDW di Kelurahan Kriteria KPM
- 9. Pelaporan KPM PMK 205/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, 25, 36 (2)(d), 39 (1) Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting BAPPEDA LINTAS OPD KOORDINASI LAPORAN RUTIN (minimal 3 bulan sekali) Data Sasaran, data capaian layanan
- 10. KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KELURAHAN DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TAHUN 2020 DAN 2022
- 11. KONDISI EKSISTING KPM YANG TELAH TERBENTUK No Nama Desa/Kel Nomor SK Tanggal SK Jumlah KPM (orang) 1 Kelurahan Cirangrang 461/023/Kep-CRRG/VIII/2020 19 Agustus 2020 6 orang 2 Kelurahan Margasuka 460/SK/Kep. 15-MGSK/VIII/2020 19 Agustus 2020 1 orang 3 Kelurahan Cikawao 02/Sk/Kep-Ckw/VIII/2020 27 Agustus 2020 5 orang 4 Kelurahan Burangrang 188/Kep.013-Kel.Brr/2020 24 Agustus 2020 1 orang 5 Kelurahan Jamika 400/26/SK/Kel.JMK/VIII/2020 19 Agustus 2020 1 orang 6 Kelurahan Babakan Asih 147.132/016/SK/Kel.Basih/VIII/20 20 25 Agustus 2020 1 orang 7 Kelurahan Kebon Gedang 95 Tahun 2020 25 Agustus 2020 1 orang 8 Kelurahan Palasari 67 Tahun 2020 19 Agustus 2020 1 orang 9 Kelurahan Cipadung 059/SK/KEL.CPD/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang 10 Kelurahan Babakan Penghulu 264/026/SK-BBKPHL/2020 24 Agustus 2020 1 orang 11 Kelurahan Pasir Jati 440/SK.023/Kel.Psjt/2020 24 Agustus 2020 1 orang 12 Kelurahan Cipadung wetan 057/SK.KPM/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang 13 Kelurahan Karasak KS.03/82/KEL.KRSK/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang 14 Kelurahan Cibaduyut Kidul 400.31/Kep.14-Kel.Cibkid/2020 25 Agustus 2020 1 orang 15 Kelurahan Sukawarna 50/SK/2020 26 Agustus 2020 1 orang 16 Kelurahan Cibadak 019/KEP/CBDK/VIII/2020 24 Agustus 2020 1 orang Daftar Kelurahan yang telah Menerbitkan SK Lurah tentang Penunjukan KPM
- 12. TINDAK LANJUT AKSI 5 1. Mengidentifikasi Calon KPM sesuai dengan Kriteria 2. Membentuk KPM di 135 Kelurahan (draft SK terlampir ) 3. Melakukan updating KPM di 16 Kelurahan yang sudah terbentuk pada tahun 2020 (optional ) 4. Melakukan Pengukuhan KPM (serentak/masing-masing Kelurahan ) 5. Melakukan bimbingan teknis/coaching terkait tugas dan fungsi KPM
- 13. CONTOH KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA
- 14. TIMELINE PEMBENTUKAN KPM 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 SOSIALISASI TK KOTA KE KECAMATAN DAN KELURAHAN 2 SOSIALISASI TK KELURAHAN KE RW DAN MASYARAKAT 3 PENDAFTARAN CALON KPMMELALUI GOOGLE FORM 4 VERIFIKASI TK KOTA 5 PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI 3 CALON KPMPER KELURAHAN 6 PENUNJUKAN CALON KPMOLEH LURAH 7 PENETAPAN KPM(SK KPM) OLEH LURAH HASIL MUSYAWARAH 8 PENYAMPAIAN SK KPMKE TINGKAT KOTA SEPTEMBER 2021 NO KEGIATAN
- 15. FORM SK LURAH