�ݺ�ߣ

SURAT TUNTUTAN

Sifat : TERBUKA

Jakarta, 31 Oktober 2012

Kepada Yth,

Panglima TNI

Bapak Agus Suhartono

di Jakarta

Kami dari beberapa elemen lembaga: AJI Indonesia, AJI Jakarta, LBH Pers, PWJ, PFI, IJTI,
PWI, KontraS, melalui surat ini, menyampaikan penegasan bahwa kami mendorong
penuntasan hukum yang adil dan jujur atas kasus kekerasan (penganiayaan, pembatasan akses
kerja, perampasan barang dan penghilangan karya cipta) yang dilakukan oleh Letkol. Robert
Simanjuntak (perwira TNI AU) Cs pada 16 Oktober 2012 terhadap 7 jurnalis yang sedang
atau setidak-tidaknya akan meliput peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI AU.

Atas peristiwa diatas kami memberikan catatan sebagai berikut;

Pertama, Kasus kekerasan ini menunjukan pelanggaran atas UUD dan 5 UU,
sebagaimana dijelaskan dibawah ini;

I. Pelanggaran hukum atau merupakan tindakan kejahatan/kriminal

a. melakukan penganiayaan, merupakan tindakan yang masuk kategori kejahatan
sebagaimana diatur dalam pasal. 351 dan 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP).

b. Melakukan perampasan barang, merupakan tindakan yang masuk kategori kejahatan
sebagaimana diatur dalam pasal 406 KUHP

c. Menghilangkan karya cipta, merupakan tindakan yang melanggar pasal 12 ayat (1)
huruf j UU 12 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana dikatakan bahwa fotografi
merupakan karya ciptaan yang dilindungi hak penggunaannya.

II. Pelanggaran hukum disiplin militer, dan berarti mencederai institusi kemiliteran Indonesia.

Melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, pasal 137 tentang anggota
tentara yang melakukan kekerasan terhadap seseorang atau lebih; pasal 132 tentang
kewajiban atasan mencegah bawahannya melakukan tindak kejahatan.

III. Tindakan ancaman kebebasan terhadap warga negara dan profesi jurnalis

a. Melanggar kebebasan informasi, sebagaimana diatur dalam pasal 28F UUD 1945 dan
pasal 14 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM

b. Melanggar jaminan perlindungan kerja profesi Jurnalis atau Pers sebagaimana diatur
dalam pasal 18 jo pasal 4 ayat (2) dan (3) di UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Kedua, Pola dan Ketiadaan Sistem Koreksi yang Baik

Penting kami sampaikan sebagai peringatan, bahwa dalam catatan LBH Pers per 2012 antara
Januari sampai Oktober telah terjadi 8 kasus tindakan kekerasan dan 23 orang jurnalis yang
mengalami tindak kekerasan oleh TNI. Beberapa diantaranya adalah kekerasan yang terjadi
di Padang, Sumatra Barat dan di Halim Perdanakusumah Jakarta. Kami semakin yakin
bahwa budaya kekerasan masih terpelihara dalam institusi TNI. Kekerasan ini justru
digunakan dalam interaksi dengan warga sipil diberbagai situasi.

Kami juga menyakini bahwa terpeliharanya budaya kekerasan ini akibat ketiadaan koreksi
yang serius dan bermakna, seperti memberikan penanganan hukumnya kepada institusi diluar
TNI, diluar sistem peradilan militer. Kami menganggap bahwa sistem peradilan militer
merupakan sistem internal belaka, untuk kepentingan didalam institusi TNI belaka.
Mekanisme ini tidak bisa memberikan kepuasan dan keadilan bagi korban dan masyarakat
umum. Terlebih, kami khawatir bahwa sistem peradilan militer hanya menghukum dibawah
standar umum di KUHP yang berlaku.

Ketiga, Ketertutupan Informasi Perkembangan Proses Hukum

Setelah dua minggu dari peristiwa kekerasan, kami sangat khawatir dengan perkembangan
yang terjadi;

a. beberapa dari pelaku di mutasi dari tempat dinasnya di Riau

b. Proses hukum hanya dilakukan oleh pihak TNI, institusi si pelaku. Tidak ada
penanganan hukum oleh polisi

c. tidak ada informasi publik dan pemberitahuan resmi ke korban-korban atas
perkembangan penanganan kasus

d. ada ancaman dan intimidasi terhadap korban dan saksi

Oleh karena itu, demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban , tanpa
danya diskriminasi hukum, dengan proses hukum yang transparan, kami mendesak Panglima
TNI dan Kepala Staf TNI AU untuk:

1. Meminta pihak Kepolisian melakukan proses hukum atas tindakan penganiayaan dan
sejumlah tindak pidana lainnya.

2. Segera menempuh proses hukum internal TNI dengan cara yang transparan (termasuk
transparansi dokumen hukum bagi korban) dan tidak meniadakan kewajiban Polri
melakukan proses hukum.

3. Tidak melakukan pemutasian anggota-anggota TNI AU yang diduga kuta terlibat dalam
tindak kekerasan dimaksud dalam surat ini

4. Segera bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan
perlindungan terhadap para korban yang diintimidasi.

Demikianlah Surat Tuntutan terbuka ini disampaikan ,

Hormat kami,

AJI Indonesia-AJI Jakarta-LBH Pers-PWJ-PFI-IJTI-PWI Pekan Baru-KontraS

Tembusan:
1. Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
2. Menteri Pertahanan Bapak Purnomo Yusgiantoro
3. Komisi I DPR RI
4. Kepala Staf TNI AU
5. Kapolri
6. Kepala Pusat Polisi Militer TNI
7. Kepala Pusat Polisi TNI AU
8. Kapolda Riau
9. Dewan Pers
10. Komnas HAM
11. Ombudsmen RI
12. LPSK RI

Contact Person:

Dedi Ahmad, 0818700322
LBH Pers
Jl. Kalibata Timur IV G, No.10,
Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
Telp: 021-79183485, Fax: 021-79183479
E-mail: lbhpers@yahoo.com

�ݺ�ߣ

Surat Terbuka untuk Panglima TNI

Recommended

More Related Content

What's hot (20)

More from Asep Saefullah (14)

Surat Terbuka untuk Panglima TNI