Tata cara reviu rkakl
- 1. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 REVIU PAGU ALOKASI ANGGARAN RKAKL TA 2019 BADAN EKONOMI KRATIF
- 2. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 REVIURKA MEMBERIKAN KEYAKINAN TERBATAS, RKA-K/L TELAH DISUSUN BERDASARKAN : RKP RENJA K/L PAGU ANGGARAN, SERTA SASARAN KINERJA MEMBANTU K/L MENGHASILKAN RKABERKUALITAS Menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah- kaidah penganggaran Fungsi Assurance Activities. TUJUAN REVIU PftK No. 94/PMK.02/2017
- 3. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Penyusunan resource envelope & usulan kebijakanAPBN ArahKebijakan & Prioritas Pembangunan 1 2 Pembicaraan Pendahuluan RAPBN (KEM, PPKF danRKP) Penyusunan KEM, PPKFdan Pembicaraan Pendahuluan Pengesahan UU APBN Penetapan Alokasi Anggaran K/L Penyusunan Keppres RincianABPP PenetapanKeppres Rincian ABPN & DHP RDPBUN Pembahasan RAPBN,RUU APBN,Nota Keuangan ,DHP RKAK/L dan DHP RDPBUN Persetujuan RUU APBN 5 4 8 9 11 12 13 Penyusunan& Pengesahan DIPA 10 14 Pelaksanaan Trilateral Meeting Penyusunan RAPBN, RUU APBN, NK,DHP RKAK/L dan DHPRDPBUN 3 6 Pembahasan RAPBN,RUU APBN,Nota Keu, DHPRKA K/Ldan DHP RDPBUN 7 Penyusunan RKAK/L Penyesuaian RKAK/L 5a 11a REVIU RKAK/L Assurance APIP K/L 5
- 4. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Pasal 10 ayat 1 (1)Reviu RKAK/L unit Eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidahkaidahperencanaan Dasar Hukum Reviu RKAK/L Bab III PMK94/PMK.02/2017 Penelitian dan ReviuRKAK/L, Pasal 8 s.d.Pasal12 Pasal 7 Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran K/L, RKAK/Lunit Eselon I yg telah ditandatangani disampaikan kepada: a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan /Unit Perencanaan K/Luntuk diteliti; dan b. APIP K/Luntuk direviu 6 6INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 6
- 5. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Fokus reviu RKAK/Loleh APIP K/Ladalah 1) Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuahkeluaran; Kelayakan anggaran adalah perhitungan besaran kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran dengan mempertimbangkan satuan biaya yang paling ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap perencanaan; 2) Kepatuhan dalam penerapan kaidahkaidah perencanaan penganggaran antara lain: penerapan SBM dan SBK, penggunaan akun akun, halhal yang dibatasi, penganggaran BLU, kontrak tahun jamak,dll 3) Kelengkapan dokumen pendukung RKAK/L antara lain RKAK/L Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkaitlainnya. 4) Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen. Sasaran Reviu RKAK/L (1/2) 1111 5
- 6. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Dalam Pedoman Reviu RKAK/L disarankan agar APIP K/L selain mereviu pada fokus di atas dapat melakukan reviu dengan sasaran: 1)Konsistensi mencantumkan sasaran Kinerja yang meliputi volume Keluaran dan indikator Kinerja kegiatan dalam RKAK/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan RKP; 2)Kesesuaian total pagu dalam RKAK/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; 3)Kesesuaian rincian sumber dana dalam RKAK/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; 4)Kepatuhan pencantuman tematik APBN pada levelKeluaran. Sasaran Reviu RKAK/L (2/2) 1111 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 6
- 7. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Pagu Anggaran Renja K/LRKP Himpun anRKA KL ForumPenelaahan Rancangan APBN Pertemuan TigaPihakPembicaraan Pendahuluan NK RUU APBN SidangKabinet Pagu Indikatif Alokasi Anggaran Penye suaian RKAKL Keppres Alokasi Anggaran DIPA UU APBN Hasil kesepa katan PenelaahanRKAKL 14 SidangKabinet SidangKabinet K/L K/LKomisi DPRRI Banggar DPR RI Komisi K/L DPR RI RKAKL ReviuMonitoring PaguIndikatif & PerencanaanBMN Waktu Pelaksanaan Reviu
- 8. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Evaluasi TA 2012, Review Baseline, Bilateral Meeting PaguIndikatif TrilateralMeeting / Renja Raker Pagu IndikatifDPR PaguAnggaran Penelitian/Reviu PaguAnggaran Penelaahan Pagu Anggaran DJA& Bappenas Raker Pagu Anggaran DPR PaguAlokasi Penelitian/Reviu PaguAlokasi Penelaahan Pagu Alokasi DJA& Bappenas Jan Mar April April Juni Sept Agt Juli Juli Okt Okt Nov Nov KALENDER PENYUSUNAN RKAK/L TA2019 1515 INTEGRITAS PROFESIONALISME SINERGI PELAYANAN KESEMPURNAAN 8
- 9. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Ruang Lingkup, Sasaran, dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/L Ruang lingkup Penelaahan atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/L unit eselon I dan penelusuran RKA-K/L unit eselon I ke dokumen sumber yang dilakukan secara terbatas pada TOR, RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya. Sasaran Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio). Reviu RKA-K/L dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan pembahasan RKA-K/L antara unit eselon I dan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga
- 10. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 TAHAPAN REVIU 1. Tahap perencanaan reviu. Koordinasi dengan Biro Perencanaan/Unit Perencanaan, kegiatan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko, melakukan usulan penugasan reviu, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja reviu 2. Tahap pelaksanaan reviu. Penelaahan dokumen perencanaan keuangan dan penyusunan kertas kerja reviu 3. Tahap pelaporan hasil reviu. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
- 11. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 TAHAP PERENCANAAN REVIU Koordinasi dengan Biro Perencanaan untuk mendapatkan dok RKP dan Renja K/L (hasil trilateral meeting), kebijakan menteri/pimpinan lembaga dalam rangka mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan RKA-K/L. Mengumpulkan data Renja K/L, Pagu indikatif dan rancangan awal RKP, SBM, SBK, SSB, data SIMAK BMN Menerima dok perencanaan dari unit eselon I berupa: surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon I/penanggung jawab portofolio; daftar rincian Pagu Anggaran per satker/eselon I; RKA-K/L unit eselon I (RKA-K/L formulir II/III); Rencana Kerja Anggaran Satker (RKA Satker); Kertas Kerja Satker (KK Satker); Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L; Data SIMAK-BMN; dan TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
- 12. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 TAHAP PELAKSANAAN REVIU APIP K/L menyusun tim Reviu RKA/KL APIP K/L dapat melakukan reviu secara paralel dengan pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan Jika dilakukan bersama, APIP K/L bersama-sama Biro Perencanaan dan unit eselon I penyusun RKAK/L melakukan Kick of Meeting Reviu dan Penelitian RKA-K/L unit eselon I Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen
- 13. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 TAHAP PELAKSANAAN REVIU Tim Reviu RKA-K/L harus mendapatkan Surat Menteri Keuangan mengenai Penetapan Pagu Anggaran K/L dan per program, dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L dan per program Untuk reviu penyesuaian RKA-K/L, Tim Reviu RKA-K/L harus meminta hasil pembahasan antara Kementerian/Lembaga dengan DPR Tim Reviu RKA-K/L harus meminta hasil penelitian RKAK/L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai bahan masukan dan sinkronisasi hasil reviu
- 14. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Hal-hal Yang Harus Diperhatikan dalam Reviu RKAKL: Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu Keluaran Kepatuhan penerapan SBM, SBK dan SSB Penggunaan akun Hal-hal yang dibatasi, missal penggunaan produk impor Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara Penganggaran BLU Kontrak tahun jamak (multi years contract) Penyertaan modal BUMN
- 15. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 16. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 17. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 18. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 19. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 20. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 21. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 PROGRAM KERJA REVIU
- 22. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN/ Toward IACM level 4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id TERIMA KASIH 22 hananto.widhiatmoko@bpkp.go.id