際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Tata kelola pelayanan publik bagi anak jalanan

Amoye Pekei
Amoye Pekei

Masalah kesejahteraan sosial di Papua yang kompleks, penulis berupaya melihat permasalahan dengan melakukan pengamatan secara langsung terlibat dalam tiap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan. Pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya dijadikaan sebagai sala satu urusan wajib pemerintahan daerah tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak Maraknya anak jalanan sudah masuk dalam kategori mendesak namun belum diimbangi dengan ketersediaan pelayanan yang responsif, mulai dari pemberian bantuan fisik, dukungan emosi, dukungan pendidikan, dukungan integrasi sosial. Suatu pelayanan publik yang berinovasi diharapkan pertama terbangunanya pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan sektor lain. Kedua SPM terintegrasi dengan perencanaan Dinas sosial dan pengawasannya berjalan baik. Ketiga penguatan kapasitas kelembagaan dengan menjunjung tinggi SOP yang realistis, responsif dan akuntabel. Keempat Partisipasi masyarakat melalui komunitas peduli sebagai pelaku dengan membangun sisistem demand agar tercipta transparansi dan akuntabilitas Pelayanan publik. Semoga Tulisan ini bisa bermanfaat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Papua khususnya di Kota Jayapura

1 of 12
Download to read offline
MEMBANGUN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK BAGI ANAK JALANAN DI KOTA JAYAPURA Amoye Pekei, S.Sos, M.Si Contact Person : -足 /081354018593 Email : amoye.pekei@yahoo.co.id Organisasi : Ketua DPD Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI ) PAPUA Periode 2014-足2017 Abstrak Masalah kesejahteraan sosial di Papua yang kompleks, penulis berupaya melihat permasalahan dengan melakukan pengamatan secara langsung terlibat dalam tiap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan. Pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya dijadikaan sebagai sala satu urusan wajib pemerintahan daerah tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak Maraknya anak jalanan sudah masuk dalam kategori mendesak namun belum diimbangi dengan ketersediaan pelayanan yang responsif, mulai dari pemberian bantuan fisik, dukungan emosi, dukungan pendidikan, dukungan integrasi sosial. Suatu pelayanan publik yang berinovasi diharapkan pertama terbangunanya pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan sektor lain. Kedua SPM terintegrasi dengan perencanaan Dinas sosial dan pengawasannya berjalan baik. Ketiga penguatan kapasitas kelembagaan dengan menjunjung tinggi SOP yang realistis, responsif dan akuntabel. Keempat Partisipasi masyarakat melalui komunitas peduli sebagai pelaku dengan membangun sisistem demand agar tercipta transparansi dan akuntabilitas Pelayanan publik. Semoga Tulisan ini bisa bermanfaat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Papua khususnya di Kota Jayapura
A. Masalah Kemiskinan dan Anak Jalanan Di Papua Papua adalah sala satu Pulau dikawasan ras Melanesia yang berada di wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Setiap kali menyebut nama ini kita semua akan berpikir kearah timur Indonesia. Sejarah telah membuktikan masalah di Papua sangat kompleks, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masalah Kemiskinan merupakan pencerminan dari lingkaran masalah masalah di Papua. Hingga 2014 Kemiskinan di Papua masi menduduki urutan terbawa indikator kemiskinan. Angka kemiskinan di Papua dari 31,53%1 dimana indeksnya dua kali lipat lebih tinggi dari tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia yaitu 11,37 %. Sala satu indeks yang menujukan kesejahteraan masyarakat sangat erat dengan bidang kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembanguan Manusia ( IPM ). Bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang menyumbang pelayanan dalam mempengaruhi IPM. Pelayanan tersebut antara lain kegiatan pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ). Beberapa PMKS diantaranya adalah masalah anak jalaan, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hokum, anak cacat, anak berkebutuhan khusus, fakir miskin, komunitas adat terpencil, Orang Dengan HIV Aids, kekerasan terhadap perempuan, dan lain lainnya. IPM Papua sejak 2008 hingga 2012 yang bergeser sedikit saja sebesar 0,86 point pertahun, walaupaun diakui kucuran dana OTSUS sangat besar. Kondisi IPM dan Indeks kemiskinan ini bisa menjadi potret indikator pelayanan kesejahteraan masyarakat Papua yang buruk. Sala satu masalah yang cukup meresahkan adalah masalah anak jalanan yang sejak dulu hingga saat ini belum tuntas penanganannya. Walaupun mempunya sumber daya yang cukup baik itu dana dan dukungan kebijakan dengan hadirnya kebijakan undang undang otonomi khusus di Papua. Perlu diketahui masalh anak jalanan adalah asalah yang kompleks sebenarnya masalah ini ada pencerminan kemiskinan di Papua yang Nampak di pandangan mata kita, karena latar elakang anak jalanan adalah masalah kemiskinan yang disebutkan diatas. Banyak dari anak jalanan lahir dari keluarga yang berada di bawa garis kemiskinan. Sehingga menangani anak jalanan adalah sala satu indikator yang perlu didefiniskian oleh pihak pihak yang berkecimpung dalam upaya mengurangi kemiskinan di Papua. Namun hingga saat ini belum ada indikator kemiskinan di Papua yang lebih dioperasionalkan dalam konteks kemiskinan 1 BPS, Papua dalam Angka, Jayapura BPS, Maret 2014
di Papua. Sehingga kebijakan menangani masalah kemiskinan sala satuya adalah menangani anak jalanan. Karena anak jalanan merupakan bagian dari keluarga yang tidak mampu dimana mereka hidup di pemukiman kumuh di perkotaan yang makanya hanya sekali bahkan tidak memilik makan, makanpun hannya nasi putih, keluarganya tidak utuh, dengan masyarakatnya yang lebih individualis sehingga yang miskin urus dirinya sendiri. Sebenarnya inilah yang dimaksudkan kemiskinan perkotaan yang sesungguhnya. B. Definisi Anak Jalanan dan Masalahnya Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganan anak jalanan dilakukan secara holistik mengacu kepada visi atau grand design pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan Anak jalanan ( ANJAL ) adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan bekerja atau hidup di jalanan dan tempat - tempat umum, seperti pasar, mall, terminal taksi, taman kota tanpa pengawasan langsung dari orang tua. Pada Umumnya anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas seperti mencuci motor, mengumpulkan barang bekas, meminta - minta, ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan sex ( pekerja seks jalanan ).2 Di Papua anak jalanan identik dengan anak ketergantungan aibon atau sering dikenal dengan istilah anak aibon . Mengisap Aibon merupakan perilaku menghilangkan stres akibat tidak diterima di keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah. Selain itu ada juga yang menghirup karena pengaruh linkungan pergaualannya. Beberapa penyebab anak berada di jalan, menurut Festa antara lain ; Pertama anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi dalam keluarga, sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga. Kedua, rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui fungsi dan perannya sebagai orang tua, disamping tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh anaknya. Ketiga, orangtua tidak memiliki kemampuan dalam pola asuh yang tepat bagi anak sehingga anak tidak memiliki 2 Edi Suharto, Diakses, 25 Juli 2016 pukul, 09.00 dari http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/AnakJalanan.pdf
kecakapan dalam menghadapi tekanan. Keempat, peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah. Kelima, masih ditemukan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kehidupan anak jalanan. Keenam, lembaga-lembaga, organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan. Ketuju, belum ada payung kebijakan mengenai pencegahan anak agar tidak turun ke jalan atau penanganan menyeluruh yang mencakup aspek sosial, psikologis dan spiritual. 3 Hasil asessment di kota Jayapura faktor penyebab anak di jalanan terjadi akibat keluarga tidak harmonis, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ditelantarkan oleh keluarganya, yatim piatu, dan pengaruh lingkungan dan diajak oleh teman. Beberikut ini daftar klien dan masalhnya di kota Jayapura Tabel Ringkasan Assessment Anak Jalanan Kota Jayapura Sumber : Olahan Data Assessment DPD IPSPI Papua 2016 Hingga saat ini data anak jalanan yang baru diassessment sebanyak 22 Anak lokasi assessment ini diambil dari tempat tempat pusat bermain Anak jalanan yang tersebar di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara. Dari data diatas anak jalanan berada pada kisaran usia antara 9-15 tahun pada usia sekolah. Mereka semua adalah anak anak yang putus sekolah karena yatim 3 Festa Yumpi, Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan melalui Psikologis Suatu Intervensi berbasis komunitas. Jurnal Penelitian Psikologi 2013, Vol. 04, No. 02, 142-足153 .
piatu dan keadaan ekonomi keluarga yang tidak cukup membiayai studi dan karena kekerasan dalam rumah tangga. Foto bersama anak jalanan kota jayapura bersama pekerja sosial pendamping usai penjangkauan dan assessment awal di Lokasi pusat Anak jalanan distrik Abepura Pada umumnya meraka merupakan korban dari kondisi keretakan keluarga dan kondisi pendapatan keluarga yang rendah, yang membuat anak anak jalanan tidak mendapatkan hak hak mereka seperti yang dijamin dalam Undang Undang Perlindungan anak. Mereka tidak bisa tumbuh kembang dengan baik, karena Gizi, mereka tidak bisa bermain karena hidupnya di jalan, mereka tidak mengakses pendidikan, kesehatan mereka terganggu sehingga karena sangat lemah mengakses hak akses layanan kesehatan mereka, apalagi beribadah tidak ada yang mengajak mereka beribada, ada juga dua anak cacat tapi hak mereka juga tidak mereka terima. Keberadaan anak jalanan di kota Jayapura sudah sangat meresahkan publik, bulan Juni Dinas sosial telah mendapat surat dari pimpinan Saga Mall Abepura yang mengeluhkan kehadiran anak jalanan telah mencemaskan para konsumenya. Selain itu ada beberapa arahan wali kota yang menyampaikan ada anak jalanan yang berkeliaran tanpa adanya perhatian dari dinas terkait di kota Jayapura. Selain itu menurut laporan warga bagi pekerja sosial pada tempat tinggal di Abepura, keberadaan mereka suda menjadi ancaman karena sering terjadi kecurian oleh anak anak jalanan hanya untuk mempertahankan hidupnya di jalan. Dengan hal ini masalah anak jalanan suda
menjadi masalah publik sehingga masyarakat, perusahaan dan pemerintah selayaknya memberikan perhatian bersama untuk menangani masalah ini. Untuk mensikapi maraknya anak jalanan dan kompleksitas masalah sosial anak jalanan di kota Jayapura ini dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk menangani masalah anak secara menyeluruh baik itu masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kerohanian, fisik dan masalah mental. Sehingga pelayanan ini harus terintegrasi dari berbagai sektor. Perlu diketahui bahwa sebenarnya pelayanan kesejahteraan sosial ini sangat singkron dengan visi dan misi gubernur yaitu Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Jika pelayanan terhadap PMKS Anak Jalan yang disebutkan diatas berjalan mulus, maka akan memenuhi kebutuhan dan keinginan gubernur Lukas Enembe, untuk menurunkan angka kemiskinan dari 31, 53 % menjadi 25 %, pada tahun 2018. Karena menangani anak jalanan tidak terlepas dari menangani masalah kemiskinan keluarga. Untuk mencapai harapan Gubernur Papua yang juga harapan kita semua, perlu melihat Papua dari potret kondisi pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri. C. Kondisi Pelayanan Publik Bidang sosial dan Anak Jalanan Pelayanan publik bidang sosial adalah pemberian bantuan sosial untuk menangani dan mengurangi beban dan menjawab kebutuhan PMKS dengan pola pelayanan dan manajemen pelayanan yang terorganisir dengan baik. Terkait penanganan anak jalanan di kota Jayapura, belum ditemukan pelayanan menyeluruh untuk tuntas menyelesaikan masalah anak jalanan tersebut. Padahal masalah anak jalanan suda cukup meresahkan dan menjadi masalah publik. Pelayanan bantuan sosial antara laian bantuan fisik, emosi, pendidikan, dan integrasi sosial belum sesuai peruntukannya. Dalam menangani beberapa PMKS pemerintah hanya memberikan bantuan fisik tanpa pelayanan hingga klien terpenuhi bantuan integrasi sosialnya. Jika ada bantuan sosial dalam bentuk dukungan emosi dan dukungan kadang pelayanan itu sala sasaran. Contoh pemerintah sering memberikan bantuan gizi untuk anak jalanan tapi dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anak jalanan mereka belum pernah menerima bantuan pemerintah terkait dengan bantuan Gizi. Hingga saat ini pemberian bantuan bagi anak jalanan masi sangat parsial dan tidak berlanjut.
Dari pemberian bantuan materi dan fisik (support concrete) kepada masyarakat imbasnya hanya memberikan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan tidak membantu meringankan beban masyarakat. Sebut saja paket keluarga harga harapan sala satu batuan bagi keluarga yang miskin. Namun keluarga miskin seperti disebutkan diatas belum tersentuh. Diharapkan dari program pemberian bantuan diatas dapat memberikan dampak yang memiliki daya ungkit, artinya bantuan tersebut harus memberikan dampak menyelesaikan masalah lainnya. Misalnya masalah bantuan bagi keluarga ekonomi lemah harus dapat menyelesaikan masalah anak jalanan, putus sekolah dan lainnya. Hal lain yang terlewatkan dalam pelayanan peberian bantuan sosial ini. Bantuan sosial emosi ( Emosional support ) dukungan dan pendampingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak khususnya anak jalanan jarang diberikan, salah satunya yang menghambat adalah belum adanya pelayanan penjangkauan (outreach) dengan menjangkau, memberikan penyuluhan, konseling dan motivasi. Dengan pola pelayanan penjangkauan ini akan juga turut memenuhi kebutuhan utuk sekolah bagi mereka yang putus sekolah (education support) sehingga dengan pelayanan penjangkauan klien tersebut bisa integrasi kembali dalam lingkungan sosial ( social integration). Tiga pihak yang diuntungkan dari pelayanan Outreach ini yaitu masyarakat mendapat informasi dari pelayanan kesejahteraan sosial melalui pemberian informasi, dan keluarga sasaran mendapat pengetahuan dan ketrampilan memberikan dukungan bagi anak mereka yang masi mengakses kehidupannya di jalanan. Dengan menguatnya masyarakat dan keluarga berarti akan menujukan indikator sisi demand ( penerima ) semakin berfungsi karena ada keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah sosial. Dengan ini akan memberikan dorongan yang kuat terhadap pelayanan pemerintah atau pemberi bantuan ( suplay ) dapat berfungsi dengan optimal dan terwujudnya sistem tata kelola yang baik.
Gambar. Kerangka pikiran membangun tatakelolah pelayanan publik bidang sosial Melemahnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial dari sisi suplay adalah Prosedur penangan panti yang berjalan tidak sesuai dengan standar pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum ( SPM) bidang sosial dan nyatanya belum ada laporan realisasi SPM pelayanan sosial di provinsi Papua bahkan di beberapa kabupaten kota di Papua. Ini mengindikasikan pelayanan publik masi sangat parsial sehingga penangan kasus belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berpedoman pada pelayanan minimum. Rendahnya kapasitas manajemen pelayanan rehabilitasi klien di LKS karena belum ada pelayanan rehabilitasi untuk PMK anak Jalanan, walaupun ada sarana balai untuk bina remaja di Kabupaten Jayapura milik Dinas Sosial Provinsi, namun balai itu tidak difungsikan untuk pelayanan rehabilitasi. Beberapa isu lain yang berhubungan kelembagaan baik itu swasta dan pemerintah adalah penyediaan tenaga pekerja sosial, profesi lain seperti, psikiater, dokter, rohaniawan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan pelayanannya belum terintegrasi dengan lintas profesi tersebut karena sistem penjangkaun klien dan sistem rujukan belum terbangun sehigga penanganan masalah sangat terbatas sehingga ada anak jalanan yang perlu dan mendesak ditangani akhirnya tidak ditangani. Diketahui ada 163 lembaga panti dan pemberian layanan kesejahteraan sosial di Papua untuk anak khusus untuk anak di kota Jayapura, menurut laporan direktorat Anak Kementrian sosial ada sekitar 11 Panti dan yayasan yang bergerak menangani masalah anak. Dari 11 tersebut tercatat 155 anak yang menerima layanan di panti asuhan dan yayasan milik masyarakat tersebut. Setelah melihat layanan LKS ini ada beberapa hanya menampung anak dari daerah tanpa
pelayanan lainnya. Beberapa masalah ini mengingikasikan masalah tersebut belum ada pelayanan terintegrasi lintas sektor dalam menangani masalah anak jalanan di Jayapura. Meresponi masalah ini Pemerintah provinsi dan kota sampai saat ini belum ada upaya khusus untuk menangani masalah anak jalanan yang sangat kompleks tersebut. Hal ini ditandai dengan belum adanya data terkait masalah anak jalanan di Dinas Sosial Provinsi. Upaya yang baru dilakukan adalah pembentukan tim bersama penanganan anak jalanan yang bertugas mengidentifikasi lembaga kesejahteraan sosial ( LKS ) yang menangani masalah anak jalanan dan mencari model layanan yang tepat.4 Sedangkan di kota Jayapura hingga tulisan ini dibuat baru mulai mengembangkan program penangan anak jalanan dengan pola kasih dan menurut Ibu Milka Asor kepala bidang rehabilitas sosial Dinas Sosial kota Jayapura mereka telah berupaya memasukan penanganan anak jalaan dengan pola terintegrasi dan RKA untuk program tahun 2017.5 Melihat kondisi pelayanan sosial ini menujukan dukungan kebijakan pemerintah bidang sosial masi sangat lemah dimana belum memiliki peraturan daerah khusus terkait standar pelayanan minimum bidang sosial, bahkan turunnya hingga peraturan yang berhubungan dengan anak jalanan dan penangananya yang beresiko pada budged anggaran daerah. Gambar Diksusi Pertemuan Antar Dinas Sosial Kota, DPD IPSPI, Anak Jalanan, Pekerja Sosial Pengusaha dalam upaya membangun pelayanan terintegrasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Jayapura. 4 Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi papua. Surat Pemberitahuan Kepala Dinas sosial Provinsi, 2016 5 Wawancara langsung Kabid Resos DINSOS Kota Jayapura, 30 Agutus 2016
D. Solusi Pelayanan Sosial Yang Terintegrasi Layanan kesejahteraan sosial yang baik yang perlu dikembangkan oleh pemerintah untuk menangani masalah ini sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan model pelayanan yang terhubung sehingga pendekatan pelayanan manajemen kasus dapat berjalan dengan baik sehingga masalah ditangani yang akan memberikan dampak bagi faktor faktor penyebab lainnya ( daya ungkit ). Pelayanan sosial yang baik hendaknya memperhatikan pelayanan yang menyediakan kebutuhan berbasis pada masalah prioritas daerah yang menjadi isu publik dan pelayanan itu harus terintegrasi karena pelayanan sosial sesungguhnya adalah pelayanan yang diarahkan untuk suatu keberfungsian sosial sehingga idealnya fungsi fungsi sub sistem yang mendukung sistem sosial itu harus berfungsi. Pelayanan yang terintegrasi tersebut antara lain adalah membangun sistim rujukan pelayanan Anak jalanan antara dinas sosial, pekerja sosial dan pelayanan kesehatan membangun kerjasama untuk penataan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat (PKM) yang khusus menangani anak jalanan. Sistem rujukan yang sama bisa dibangun untuk menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan antara kepolisian dan badan pemberdayaan perempuan dan anak dengan dinas sosial dan pekerja sosial. Selain dinas kesehatan dan pemberdayaan perempuan dinas pendidikan untuk menangani kasus anak jalanan yang putus sekolah untuk disekolahkan kembali dengan pengawasan pekerja sosial pendampingan di sekolah khusus menangani anak jalanan yang putus sekolah. Dalam seting kesehatan jiwa sistem integral pelayanannya adalah proses rehabilitasi untuk orang dengan gangguan kesehatan jiwa seperti anak yang mengalami gangguan mental dalamnya melibatkan pekerja sosial untuk terlibat dalam proses rehabilitasi di rumah sakit dan proses pengembaliannya ke keluarga. Dalam memberikan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan ada beberapa hal yang perlu dilihat secara khusus adalah memastikan SPM bidang sosial bisa terealisasi yang terintegrasi dengan perencanaan dinas sosial dengan prosedur yang realistis. Dengan begitu masalah dinas sosial yang minim anggarannya bisa teratasi karena implikasinya dari SPM adalah anggaran yang meningkat dalam pengganggaran untuk kegiatan pelayanan wajib
bidang sosial termasuk kegiatan penjangkauan dan rehabiliasi. Sehingga upaya ini membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kongkrit menghidupkan sistem pelayanan kesejahteraan bagi anak jalanan yang sudah ada dalam bentuk panti yang terintegrasi dengan sistem sumber lainnya yang berada di rana stakeholder lainnya. Dengan demikian hal yang berhubungan yang perlu dilihat secara baik dan detail melalui kajian kapasitas organisasi penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang telah ada antara lain komponen kebijakan, struktur, sumber daya manusia, keuangan dan manajerial organisasinya termasuk sistem rujukan dan dukungan komponen komunitas dalam pelayanan mulai dari penggunaan pelayanan dan memberikan keluhan dan bersama mengawasi layanan melalui mekanisme yang terbangun. Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial tersebut bisa berubah status dari pelayanan karitas menjadi pelayanan organisasi yang professional. Karena pelayanan penyelenggaraan sosial harus memenuhi standar pelayanan praktik yang sesuai dengan profesional kerja yang sesuai dengan petunjuk standar pelayanan minimum ( SPM ) bidang sosial. Sehingga pemerintah bias membentuk satu Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PUSPELKESOS ) seperti halnya di bidang kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) sebagai model pusat pelayanan dasar bidang sosial di kota jayapura. PUSPELKESOS adalah Unit pelayanan holistic (biopsikososial) dalam penangan masalah sosial secara menyeluruh yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan klien ( pembangunan manusia ) dengan menghubungkan sumber sumber pelayanan kesejahteraan sosial dari sisi internal dan eksternal dalam suatu manajemen kasus dalam pusat pelayanan baik itu sistem pelayanan dasar klien dan sistem rujukan. Tujuan umum dari layanan ini adalah Terciptanya Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik Dengan Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sosial Melalui Pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Papua. Tujuan khusus dari pelayanan kesejahteraan sosial tersebut antara lain : 1. Memudahkan akses layanan kesejahteraan sosial kepada PMKS melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan klien 2. Mengembangkan layanan yang terintegrasi melalui pengembangan sistem rujukan 3. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan respon terhadap masalah masalah kesejahteraan sosial menggunakan standar pelayanan minimum berbasis kinerja.
4. Optimalisasi standar pelayanan minimum SPM bidang sosial yang terintegrasi dengan perencanaan dinas dan pelayanan kesejahteraan sosial di papua 5. Penguatan sistem pendataan PMKS Papua yang akurat dan terupdate melalui pendataan berbasis kasus yang terpusat. 6. Terbangunnya sistem praktik pekerjaan sosial dalam mengembangkan kompetensi pekerja sosial di papua. 7. Menyiapkan pekerja sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial integral yang berpusat pada manusia dan untuk keberfungsian sosial bagi klien. Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendukung peningkatan IPM di Papua akan semakin terukur dan berkualitas, pertama jika sentuhan pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan sektor lain. Kedua sistem standar pelayanan minimum ( SPM) itu terintegrasi dengan perencanaan dinas kesejahteraan sosial dan proses pengawasannya berjalan baik, ketiga penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan berjalan dengan baik dengan menjunjung tinggi standar prosedur operasional ( SOP) dan layanan di institusi tersebut yang realistis, responsive dan akuntabel. Keempat adanya partisipasi masyarakat melalui komunitas peduli ( care community care ) sebagai pelaku pelayanan yang turut mendukug layanan dengan membangun sisistem demand untuk mendorong transparansi anggaran melalui mekanisme pengawasan masyarakat.

More Related Content

Tata kelola pelayanan publik bagi anak jalanan

  • 1. MEMBANGUN TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK BAGI ANAK JALANAN DI KOTA JAYAPURA Amoye Pekei, S.Sos, M.Si Contact Person : -足 /081354018593 Email : amoye.pekei@yahoo.co.id Organisasi : Ketua DPD Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI ) PAPUA Periode 2014-足2017 Abstrak Masalah kesejahteraan sosial di Papua yang kompleks, penulis berupaya melihat permasalahan dengan melakukan pengamatan secara langsung terlibat dalam tiap pelayanan kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan. Pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya dijadikaan sebagai sala satu urusan wajib pemerintahan daerah tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak Maraknya anak jalanan sudah masuk dalam kategori mendesak namun belum diimbangi dengan ketersediaan pelayanan yang responsif, mulai dari pemberian bantuan fisik, dukungan emosi, dukungan pendidikan, dukungan integrasi sosial. Suatu pelayanan publik yang berinovasi diharapkan pertama terbangunanya pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan sektor lain. Kedua SPM terintegrasi dengan perencanaan Dinas sosial dan pengawasannya berjalan baik. Ketiga penguatan kapasitas kelembagaan dengan menjunjung tinggi SOP yang realistis, responsif dan akuntabel. Keempat Partisipasi masyarakat melalui komunitas peduli sebagai pelaku dengan membangun sisistem demand agar tercipta transparansi dan akuntabilitas Pelayanan publik. Semoga Tulisan ini bisa bermanfaat dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Papua khususnya di Kota Jayapura
  • 2. A. Masalah Kemiskinan dan Anak Jalanan Di Papua Papua adalah sala satu Pulau dikawasan ras Melanesia yang berada di wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI). Setiap kali menyebut nama ini kita semua akan berpikir kearah timur Indonesia. Sejarah telah membuktikan masalah di Papua sangat kompleks, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Masalah Kemiskinan merupakan pencerminan dari lingkaran masalah masalah di Papua. Hingga 2014 Kemiskinan di Papua masi menduduki urutan terbawa indikator kemiskinan. Angka kemiskinan di Papua dari 31,53%1 dimana indeksnya dua kali lipat lebih tinggi dari tingkat rata-rata kemiskinan di Indonesia yaitu 11,37 %. Sala satu indeks yang menujukan kesejahteraan masyarakat sangat erat dengan bidang kesejahteraan sosial adalah Indeks Pembanguan Manusia ( IPM ). Bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang menyumbang pelayanan dalam mempengaruhi IPM. Pelayanan tersebut antara lain kegiatan pemenuhan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ). Beberapa PMKS diantaranya adalah masalah anak jalaan, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hokum, anak cacat, anak berkebutuhan khusus, fakir miskin, komunitas adat terpencil, Orang Dengan HIV Aids, kekerasan terhadap perempuan, dan lain lainnya. IPM Papua sejak 2008 hingga 2012 yang bergeser sedikit saja sebesar 0,86 point pertahun, walaupaun diakui kucuran dana OTSUS sangat besar. Kondisi IPM dan Indeks kemiskinan ini bisa menjadi potret indikator pelayanan kesejahteraan masyarakat Papua yang buruk. Sala satu masalah yang cukup meresahkan adalah masalah anak jalanan yang sejak dulu hingga saat ini belum tuntas penanganannya. Walaupun mempunya sumber daya yang cukup baik itu dana dan dukungan kebijakan dengan hadirnya kebijakan undang undang otonomi khusus di Papua. Perlu diketahui masalh anak jalanan adalah asalah yang kompleks sebenarnya masalah ini ada pencerminan kemiskinan di Papua yang Nampak di pandangan mata kita, karena latar elakang anak jalanan adalah masalah kemiskinan yang disebutkan diatas. Banyak dari anak jalanan lahir dari keluarga yang berada di bawa garis kemiskinan. Sehingga menangani anak jalanan adalah sala satu indikator yang perlu didefiniskian oleh pihak pihak yang berkecimpung dalam upaya mengurangi kemiskinan di Papua. Namun hingga saat ini belum ada indikator kemiskinan di Papua yang lebih dioperasionalkan dalam konteks kemiskinan 1 BPS, Papua dalam Angka, Jayapura BPS, Maret 2014
  • 3. di Papua. Sehingga kebijakan menangani masalah kemiskinan sala satuya adalah menangani anak jalanan. Karena anak jalanan merupakan bagian dari keluarga yang tidak mampu dimana mereka hidup di pemukiman kumuh di perkotaan yang makanya hanya sekali bahkan tidak memilik makan, makanpun hannya nasi putih, keluarganya tidak utuh, dengan masyarakatnya yang lebih individualis sehingga yang miskin urus dirinya sendiri. Sebenarnya inilah yang dimaksudkan kemiskinan perkotaan yang sesungguhnya. B. Definisi Anak Jalanan dan Masalahnya Anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganan anak jalanan dilakukan secara holistik mengacu kepada visi atau grand design pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan Anak jalanan ( ANJAL ) adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan bekerja atau hidup di jalanan dan tempat - tempat umum, seperti pasar, mall, terminal taksi, taman kota tanpa pengawasan langsung dari orang tua. Pada Umumnya anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktivitas seperti mencuci motor, mengumpulkan barang bekas, meminta - minta, ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan sex ( pekerja seks jalanan ).2 Di Papua anak jalanan identik dengan anak ketergantungan aibon atau sering dikenal dengan istilah anak aibon . Mengisap Aibon merupakan perilaku menghilangkan stres akibat tidak diterima di keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah. Selain itu ada juga yang menghirup karena pengaruh linkungan pergaualannya. Beberapa penyebab anak berada di jalan, menurut Festa antara lain ; Pertama anak jalanan turun ke jalan karena adanya desakan ekonomi dalam keluarga, sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk turun ke jalan guna mencari tambahan ekonomi keluarga. Kedua, rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan mereka tidak mengetahui fungsi dan perannya sebagai orang tua, disamping tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh anaknya. Ketiga, orangtua tidak memiliki kemampuan dalam pola asuh yang tepat bagi anak sehingga anak tidak memiliki 2 Edi Suharto, Diakses, 25 Juli 2016 pukul, 09.00 dari http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/AnakJalanan.pdf
  • 4. kecakapan dalam menghadapi tekanan. Keempat, peran masyarakat dalam memberikan kontrol sosial masih sangat rendah. Kelima, masih ditemukan pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kehidupan anak jalanan. Keenam, lembaga-lembaga, organisasi sosial belum berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat menangani masalah anak jalanan. Ketuju, belum ada payung kebijakan mengenai pencegahan anak agar tidak turun ke jalan atau penanganan menyeluruh yang mencakup aspek sosial, psikologis dan spiritual. 3 Hasil asessment di kota Jayapura faktor penyebab anak di jalanan terjadi akibat keluarga tidak harmonis, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ditelantarkan oleh keluarganya, yatim piatu, dan pengaruh lingkungan dan diajak oleh teman. Beberikut ini daftar klien dan masalhnya di kota Jayapura Tabel Ringkasan Assessment Anak Jalanan Kota Jayapura Sumber : Olahan Data Assessment DPD IPSPI Papua 2016 Hingga saat ini data anak jalanan yang baru diassessment sebanyak 22 Anak lokasi assessment ini diambil dari tempat tempat pusat bermain Anak jalanan yang tersebar di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara. Dari data diatas anak jalanan berada pada kisaran usia antara 9-15 tahun pada usia sekolah. Mereka semua adalah anak anak yang putus sekolah karena yatim 3 Festa Yumpi, Rekonstruksi Model Penanganan Anak Jalanan melalui Psikologis Suatu Intervensi berbasis komunitas. Jurnal Penelitian Psikologi 2013, Vol. 04, No. 02, 142-足153 .
  • 5. piatu dan keadaan ekonomi keluarga yang tidak cukup membiayai studi dan karena kekerasan dalam rumah tangga. Foto bersama anak jalanan kota jayapura bersama pekerja sosial pendamping usai penjangkauan dan assessment awal di Lokasi pusat Anak jalanan distrik Abepura Pada umumnya meraka merupakan korban dari kondisi keretakan keluarga dan kondisi pendapatan keluarga yang rendah, yang membuat anak anak jalanan tidak mendapatkan hak hak mereka seperti yang dijamin dalam Undang Undang Perlindungan anak. Mereka tidak bisa tumbuh kembang dengan baik, karena Gizi, mereka tidak bisa bermain karena hidupnya di jalan, mereka tidak mengakses pendidikan, kesehatan mereka terganggu sehingga karena sangat lemah mengakses hak akses layanan kesehatan mereka, apalagi beribadah tidak ada yang mengajak mereka beribada, ada juga dua anak cacat tapi hak mereka juga tidak mereka terima. Keberadaan anak jalanan di kota Jayapura sudah sangat meresahkan publik, bulan Juni Dinas sosial telah mendapat surat dari pimpinan Saga Mall Abepura yang mengeluhkan kehadiran anak jalanan telah mencemaskan para konsumenya. Selain itu ada beberapa arahan wali kota yang menyampaikan ada anak jalanan yang berkeliaran tanpa adanya perhatian dari dinas terkait di kota Jayapura. Selain itu menurut laporan warga bagi pekerja sosial pada tempat tinggal di Abepura, keberadaan mereka suda menjadi ancaman karena sering terjadi kecurian oleh anak anak jalanan hanya untuk mempertahankan hidupnya di jalan. Dengan hal ini masalah anak jalanan suda
  • 6. menjadi masalah publik sehingga masyarakat, perusahaan dan pemerintah selayaknya memberikan perhatian bersama untuk menangani masalah ini. Untuk mensikapi maraknya anak jalanan dan kompleksitas masalah sosial anak jalanan di kota Jayapura ini dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan terintegrasi untuk menangani masalah anak secara menyeluruh baik itu masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kerohanian, fisik dan masalah mental. Sehingga pelayanan ini harus terintegrasi dari berbagai sektor. Perlu diketahui bahwa sebenarnya pelayanan kesejahteraan sosial ini sangat singkron dengan visi dan misi gubernur yaitu Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. Jika pelayanan terhadap PMKS Anak Jalan yang disebutkan diatas berjalan mulus, maka akan memenuhi kebutuhan dan keinginan gubernur Lukas Enembe, untuk menurunkan angka kemiskinan dari 31, 53 % menjadi 25 %, pada tahun 2018. Karena menangani anak jalanan tidak terlepas dari menangani masalah kemiskinan keluarga. Untuk mencapai harapan Gubernur Papua yang juga harapan kita semua, perlu melihat Papua dari potret kondisi pelayanan kesejahteraan sosial itu sendiri. C. Kondisi Pelayanan Publik Bidang sosial dan Anak Jalanan Pelayanan publik bidang sosial adalah pemberian bantuan sosial untuk menangani dan mengurangi beban dan menjawab kebutuhan PMKS dengan pola pelayanan dan manajemen pelayanan yang terorganisir dengan baik. Terkait penanganan anak jalanan di kota Jayapura, belum ditemukan pelayanan menyeluruh untuk tuntas menyelesaikan masalah anak jalanan tersebut. Padahal masalah anak jalanan suda cukup meresahkan dan menjadi masalah publik. Pelayanan bantuan sosial antara laian bantuan fisik, emosi, pendidikan, dan integrasi sosial belum sesuai peruntukannya. Dalam menangani beberapa PMKS pemerintah hanya memberikan bantuan fisik tanpa pelayanan hingga klien terpenuhi bantuan integrasi sosialnya. Jika ada bantuan sosial dalam bentuk dukungan emosi dan dukungan kadang pelayanan itu sala sasaran. Contoh pemerintah sering memberikan bantuan gizi untuk anak jalanan tapi dari hasil pengamatan dan wawancara dengan anak jalanan mereka belum pernah menerima bantuan pemerintah terkait dengan bantuan Gizi. Hingga saat ini pemberian bantuan bagi anak jalanan masi sangat parsial dan tidak berlanjut.
  • 7. Dari pemberian bantuan materi dan fisik (support concrete) kepada masyarakat imbasnya hanya memberikan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan tidak membantu meringankan beban masyarakat. Sebut saja paket keluarga harga harapan sala satu batuan bagi keluarga yang miskin. Namun keluarga miskin seperti disebutkan diatas belum tersentuh. Diharapkan dari program pemberian bantuan diatas dapat memberikan dampak yang memiliki daya ungkit, artinya bantuan tersebut harus memberikan dampak menyelesaikan masalah lainnya. Misalnya masalah bantuan bagi keluarga ekonomi lemah harus dapat menyelesaikan masalah anak jalanan, putus sekolah dan lainnya. Hal lain yang terlewatkan dalam pelayanan peberian bantuan sosial ini. Bantuan sosial emosi ( Emosional support ) dukungan dan pendampingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak khususnya anak jalanan jarang diberikan, salah satunya yang menghambat adalah belum adanya pelayanan penjangkauan (outreach) dengan menjangkau, memberikan penyuluhan, konseling dan motivasi. Dengan pola pelayanan penjangkauan ini akan juga turut memenuhi kebutuhan utuk sekolah bagi mereka yang putus sekolah (education support) sehingga dengan pelayanan penjangkauan klien tersebut bisa integrasi kembali dalam lingkungan sosial ( social integration). Tiga pihak yang diuntungkan dari pelayanan Outreach ini yaitu masyarakat mendapat informasi dari pelayanan kesejahteraan sosial melalui pemberian informasi, dan keluarga sasaran mendapat pengetahuan dan ketrampilan memberikan dukungan bagi anak mereka yang masi mengakses kehidupannya di jalanan. Dengan menguatnya masyarakat dan keluarga berarti akan menujukan indikator sisi demand ( penerima ) semakin berfungsi karena ada keterlibatan masyarakat dalam menangani masalah sosial. Dengan ini akan memberikan dorongan yang kuat terhadap pelayanan pemerintah atau pemberi bantuan ( suplay ) dapat berfungsi dengan optimal dan terwujudnya sistem tata kelola yang baik.
  • 8. Gambar. Kerangka pikiran membangun tatakelolah pelayanan publik bidang sosial Melemahnya sistem pelayanan kesejahteraan sosial dari sisi suplay adalah Prosedur penangan panti yang berjalan tidak sesuai dengan standar pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimum ( SPM) bidang sosial dan nyatanya belum ada laporan realisasi SPM pelayanan sosial di provinsi Papua bahkan di beberapa kabupaten kota di Papua. Ini mengindikasikan pelayanan publik masi sangat parsial sehingga penangan kasus belum berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berpedoman pada pelayanan minimum. Rendahnya kapasitas manajemen pelayanan rehabilitasi klien di LKS karena belum ada pelayanan rehabilitasi untuk PMK anak Jalanan, walaupun ada sarana balai untuk bina remaja di Kabupaten Jayapura milik Dinas Sosial Provinsi, namun balai itu tidak difungsikan untuk pelayanan rehabilitasi. Beberapa isu lain yang berhubungan kelembagaan baik itu swasta dan pemerintah adalah penyediaan tenaga pekerja sosial, profesi lain seperti, psikiater, dokter, rohaniawan yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini menyebabkan pelayanannya belum terintegrasi dengan lintas profesi tersebut karena sistem penjangkaun klien dan sistem rujukan belum terbangun sehigga penanganan masalah sangat terbatas sehingga ada anak jalanan yang perlu dan mendesak ditangani akhirnya tidak ditangani. Diketahui ada 163 lembaga panti dan pemberian layanan kesejahteraan sosial di Papua untuk anak khusus untuk anak di kota Jayapura, menurut laporan direktorat Anak Kementrian sosial ada sekitar 11 Panti dan yayasan yang bergerak menangani masalah anak. Dari 11 tersebut tercatat 155 anak yang menerima layanan di panti asuhan dan yayasan milik masyarakat tersebut. Setelah melihat layanan LKS ini ada beberapa hanya menampung anak dari daerah tanpa
  • 9. pelayanan lainnya. Beberapa masalah ini mengingikasikan masalah tersebut belum ada pelayanan terintegrasi lintas sektor dalam menangani masalah anak jalanan di Jayapura. Meresponi masalah ini Pemerintah provinsi dan kota sampai saat ini belum ada upaya khusus untuk menangani masalah anak jalanan yang sangat kompleks tersebut. Hal ini ditandai dengan belum adanya data terkait masalah anak jalanan di Dinas Sosial Provinsi. Upaya yang baru dilakukan adalah pembentukan tim bersama penanganan anak jalanan yang bertugas mengidentifikasi lembaga kesejahteraan sosial ( LKS ) yang menangani masalah anak jalanan dan mencari model layanan yang tepat.4 Sedangkan di kota Jayapura hingga tulisan ini dibuat baru mulai mengembangkan program penangan anak jalanan dengan pola kasih dan menurut Ibu Milka Asor kepala bidang rehabilitas sosial Dinas Sosial kota Jayapura mereka telah berupaya memasukan penanganan anak jalaan dengan pola terintegrasi dan RKA untuk program tahun 2017.5 Melihat kondisi pelayanan sosial ini menujukan dukungan kebijakan pemerintah bidang sosial masi sangat lemah dimana belum memiliki peraturan daerah khusus terkait standar pelayanan minimum bidang sosial, bahkan turunnya hingga peraturan yang berhubungan dengan anak jalanan dan penangananya yang beresiko pada budged anggaran daerah. Gambar Diksusi Pertemuan Antar Dinas Sosial Kota, DPD IPSPI, Anak Jalanan, Pekerja Sosial Pengusaha dalam upaya membangun pelayanan terintegrasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Jayapura. 4 Dinas Sosial dan Pemukiman Provinsi papua. Surat Pemberitahuan Kepala Dinas sosial Provinsi, 2016 5 Wawancara langsung Kabid Resos DINSOS Kota Jayapura, 30 Agutus 2016
  • 10. D. Solusi Pelayanan Sosial Yang Terintegrasi Layanan kesejahteraan sosial yang baik yang perlu dikembangkan oleh pemerintah untuk menangani masalah ini sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan model pelayanan yang terhubung sehingga pendekatan pelayanan manajemen kasus dapat berjalan dengan baik sehingga masalah ditangani yang akan memberikan dampak bagi faktor faktor penyebab lainnya ( daya ungkit ). Pelayanan sosial yang baik hendaknya memperhatikan pelayanan yang menyediakan kebutuhan berbasis pada masalah prioritas daerah yang menjadi isu publik dan pelayanan itu harus terintegrasi karena pelayanan sosial sesungguhnya adalah pelayanan yang diarahkan untuk suatu keberfungsian sosial sehingga idealnya fungsi fungsi sub sistem yang mendukung sistem sosial itu harus berfungsi. Pelayanan yang terintegrasi tersebut antara lain adalah membangun sistim rujukan pelayanan Anak jalanan antara dinas sosial, pekerja sosial dan pelayanan kesehatan membangun kerjasama untuk penataan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat (PKM) yang khusus menangani anak jalanan. Sistem rujukan yang sama bisa dibangun untuk menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan antara kepolisian dan badan pemberdayaan perempuan dan anak dengan dinas sosial dan pekerja sosial. Selain dinas kesehatan dan pemberdayaan perempuan dinas pendidikan untuk menangani kasus anak jalanan yang putus sekolah untuk disekolahkan kembali dengan pengawasan pekerja sosial pendampingan di sekolah khusus menangani anak jalanan yang putus sekolah. Dalam seting kesehatan jiwa sistem integral pelayanannya adalah proses rehabilitasi untuk orang dengan gangguan kesehatan jiwa seperti anak yang mengalami gangguan mental dalamnya melibatkan pekerja sosial untuk terlibat dalam proses rehabilitasi di rumah sakit dan proses pengembaliannya ke keluarga. Dalam memberikan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial anak jalanan ada beberapa hal yang perlu dilihat secara khusus adalah memastikan SPM bidang sosial bisa terealisasi yang terintegrasi dengan perencanaan dinas sosial dengan prosedur yang realistis. Dengan begitu masalah dinas sosial yang minim anggarannya bisa teratasi karena implikasinya dari SPM adalah anggaran yang meningkat dalam pengganggaran untuk kegiatan pelayanan wajib
  • 11. bidang sosial termasuk kegiatan penjangkauan dan rehabiliasi. Sehingga upaya ini membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kongkrit menghidupkan sistem pelayanan kesejahteraan bagi anak jalanan yang sudah ada dalam bentuk panti yang terintegrasi dengan sistem sumber lainnya yang berada di rana stakeholder lainnya. Dengan demikian hal yang berhubungan yang perlu dilihat secara baik dan detail melalui kajian kapasitas organisasi penyediaan layanan kesejahteraan sosial yang telah ada antara lain komponen kebijakan, struktur, sumber daya manusia, keuangan dan manajerial organisasinya termasuk sistem rujukan dan dukungan komponen komunitas dalam pelayanan mulai dari penggunaan pelayanan dan memberikan keluhan dan bersama mengawasi layanan melalui mekanisme yang terbangun. Dengan demikian pelayanan kesejahteraan sosial tersebut bisa berubah status dari pelayanan karitas menjadi pelayanan organisasi yang professional. Karena pelayanan penyelenggaraan sosial harus memenuhi standar pelayanan praktik yang sesuai dengan profesional kerja yang sesuai dengan petunjuk standar pelayanan minimum ( SPM ) bidang sosial. Sehingga pemerintah bias membentuk satu Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PUSPELKESOS ) seperti halnya di bidang kesehatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat PKM) sebagai model pusat pelayanan dasar bidang sosial di kota jayapura. PUSPELKESOS adalah Unit pelayanan holistic (biopsikososial) dalam penangan masalah sosial secara menyeluruh yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan klien ( pembangunan manusia ) dengan menghubungkan sumber sumber pelayanan kesejahteraan sosial dari sisi internal dan eksternal dalam suatu manajemen kasus dalam pusat pelayanan baik itu sistem pelayanan dasar klien dan sistem rujukan. Tujuan umum dari layanan ini adalah Terciptanya Tata Kelolah Pemerintahan Yang Baik Dengan Meningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sosial Melalui Pengembangan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Papua. Tujuan khusus dari pelayanan kesejahteraan sosial tersebut antara lain : 1. Memudahkan akses layanan kesejahteraan sosial kepada PMKS melalui kegiatan penjangkauan dan pendampingan klien 2. Mengembangkan layanan yang terintegrasi melalui pengembangan sistem rujukan 3. Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan respon terhadap masalah masalah kesejahteraan sosial menggunakan standar pelayanan minimum berbasis kinerja.
  • 12. 4. Optimalisasi standar pelayanan minimum SPM bidang sosial yang terintegrasi dengan perencanaan dinas dan pelayanan kesejahteraan sosial di papua 5. Penguatan sistem pendataan PMKS Papua yang akurat dan terupdate melalui pendataan berbasis kasus yang terpusat. 6. Terbangunnya sistem praktik pekerjaan sosial dalam mengembangkan kompetensi pekerja sosial di papua. 7. Menyiapkan pekerja sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial integral yang berpusat pada manusia dan untuk keberfungsian sosial bagi klien. Kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendukung peningkatan IPM di Papua akan semakin terukur dan berkualitas, pertama jika sentuhan pelayanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan sektor lain. Kedua sistem standar pelayanan minimum ( SPM) itu terintegrasi dengan perencanaan dinas kesejahteraan sosial dan proses pengawasannya berjalan baik, ketiga penguatan kapasitas kelembagaan pelayanan berjalan dengan baik dengan menjunjung tinggi standar prosedur operasional ( SOP) dan layanan di institusi tersebut yang realistis, responsive dan akuntabel. Keempat adanya partisipasi masyarakat melalui komunitas peduli ( care community care ) sebagai pelaku pelayanan yang turut mendukug layanan dengan membangun sisistem demand untuk mendorong transparansi anggaran melalui mekanisme pengawasan masyarakat.