際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09

Download as PPT, PDF
rsd kol abundjani
rsd kol abundjani

gerakanan peningkatan mutu pendidikan tinggi

1 of 43
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAMBI 2009
PENGELOLAAN WIDYAISWARA Strategi Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Widyaiswara
ALUR KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMERINTAH WIDYAISWARA TUNTUTAN & TANTANGAN GLOBALISASI & ABAD KE-21, LINGSTRA DIKLAT PNS PEMBINAAN & PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEM PERGESERAN PARADIGMA MGT. ILMIAH- MGT. PEM., REFORMASI A.P. WIDYAISWARA UU NO. 43/99 UU NO. 22/99 UU NO. 20/03 KONSEPSI PEMB. & BANG SDM-AP.PEM. INDIVIDUAL KARIER ORGANISASI PROF. WI PP. 101/2000 PERMENPAN NO. 66/05 dan penggantinya SKB. KA.LAN & BKN PERATURAN KEP. LAN NO. 1 S.D 5 TAHUN 2006 STANDAR KUALITAS JAMINAN KUALITAS PENGAWASAN KUALITAS
TUNTUTAN DAN TANTANGAN GLOBALISASI DAN ABAD KE-21 Daya Saing Yang Tinggi Kualitas SDM
PERGESERAN PARADIGMA PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN DARI MANAJEMEN BERDASARKAN PROSES MENJADI MANAJEMEN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN FROM GOVERNMENT TO GOOD GOVERNANCE REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DARI SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI, DSB.
PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN 1. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN ILMIAH MANAGEMENT BY PROCESS MANAGEMENT BY KNOWLEDGE MANAJEMEN SDM KNOWLEDGE WORKER PARADIGMA MANAJEMEN BARU, PERUBAHAN MENTAL MODELS, KEMAMPUAN MENGELOLA DIRI SENDIRI; 2. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN SDM BRAINWARE MANAGEMENT (MANAJEMEN OTAK MANUSIA) PENGGALIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI MANUSIA BAIK IQ, EQ, SQ, LQ, MQ, AQ, CQ SESUAI TUNTUTAN ORGANISASI BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL; 3. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN TAHAP ADMINISTRASI NEGARA TAHAP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHAP REINVENTING GOVERNMENT DAN BANISHING BUREAUCRACY, REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK GOOD GOVERNANCE (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
INSTANSI PEMBINA / LAN RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI DIKLAT RUMUSAN KURIKULUM DAN GBPP PENETAPAN BAHAN DIKLAT DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT AKREDITASI & SERTIFIKASI Kelembagaan Diklat : Kedudukan & Fungsi Sarana & Prasarana Diklat Sumber & Alokasi Dana Program Diklat : Diklat Prajabatan Tk. I, II, III Diklat Pim Tk. IV, III, II, I Diklat Fungsional Diklat Teknis Program Eksekutif Nasional SDM Penyelenggara : Kuantitas & Kualitas Program Peningkatan Kompetensi TOC & MOT Dana Pengembangan Widyaiswara (KEP MENPAN NO. 01/2001) : Formasi Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian Penilaian Angka Kredit (Tim Penilai Pusat, Instansi, Daerah) Jenjang Jabatan/Pangkat/Diklat TOT (Pertama, Muda, Madya, Utama) HASIL DIKLAT PNS Memiliki Kompetensi Berkualitas (Pengetahuan, Sikap, Prilaku, Terampil) Kurikulum Bahan Panduan Peserta Diklat (Seleksi Adm. Komptensi) Setrifikasi INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT
DIKLAT SEBAGAI SISTEM PROGRAM DIKLAT SUB SISTEM IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT SISTEM DIKLAT SUB SISTEM PENYELENGGARAAN DIKLAT DIKLAT KLASIKAL/ NON KLASIKAL SUB SISTEM PERENCANAAN DIKLAT SUB SISTEM EVALUASI DIKLAT MEMAHAMI SESUATU MEMBUAT KEPUTUSAN MENINGKATKAN KUALITAS DIKLAT PEMBI- NAAN KARIER
KERANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI Kompetensi Aparatur Coaching Magang Supervising Teknis Kepemimpinan Prajabatan Fungsional
PILAR KEDIKLATAN
WIDYAISWARA ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DENGAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG UNTUK MENDIDIK, DAN/ATAU MELATIH PNS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PEMERINTAH
PERAN WIDYAISWARA INSPIRATOR MODERATOR MOTIVATOR FASILITATOR INOVATOR DINAMISATOR PENELITI KONSULTAN DIKLAT
P R O F E S I O N A L I S M E W I D Y A I S W A R A KEAHLIAN & KETERAM- PILAN I P T E K PERILAKU WIDYAISWARA ATTENTION INTELLIGENCE MORAL EMOTION FASILITATOR PESERTA INTEREST DESIRE ACTION MUTUAL CARE DIKLAT MUTUAL RESPECT MUTUAL TRUST DECISION PERUBAHAN
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
PERMENPAN No.PER/66/M.PAN/6/2005 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WID. DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN BERSAMA KEPALA LAN & KEPALA BKN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PERATURAN KEPALA LAN 1. JUKNIS JAB. FUNGSIONAL WIDY. 2. PEDOMAN TATA KERJA DAN TATA CARA TIM PENILAI AK JAB. FUNG. WIDY. 3. PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA 4. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEWID SUBSTANSI DIKLATPIM TK. III 5. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEWID SUBSTANSI DIKLATPIM TK. IV KEBIJAKAN TENTANG JABATAN WIDYAISWARA 1. RINCIAN KEGIATAN DAN TEKNIK PENGHITUNGAN AK 2. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK 3. PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN 4. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI & PEMBERHENTIAN DALAM & DARI JABATAN TINDAK LANJUT PERMENPAN NO. PER/66/M.PAN/6/2005 DAN LAMPIRANNYA 1. TUPOKSI DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI 2. TATA KERJA TIM PENILAI 3. TATA CARA PENILAIAN
STANDAR KOMPETENSI adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
Standarkompetensiwidyaiswara
MANFAAT STANDAR KOMPETENSI WI INSTANSI SATMINKAL WIDYAISWARA INSTANSI PEMBINA WIDYAISWAR A WIDYAISWARA
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
ALUR PENYUSUNAN FORMASI WIDYAISWARA
PANDUAN PENJENJANGAN DIKLAT Taksonomi Bloom Jenjang Diklat Knowledge Dasar Comprehension Application Lanjutan Analysis Menengah Synthesis Evaluation Tinggi
Enam tingkatan Kompetensi Kognitif Knowledge/ pengetahuan starting point that includes both the acquisition of information and the ability to recall information when needed. Comprehension/ pemahaman basic level of understanding. It involves the ability to know what is being communicated in order to make use of the information Application/ penerapan ability to use a learned skill in a new situation Analysis/ analisa ability to break content into components in order to identify parts, see relationships among them, and recognize organizational principles Synthesis/sintesa ability to combine existing elements in order to create something original Evaluation/evaluasi ability to make a judgement about the value of something by using a standard.
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
PROSES DIKLAT YANG BERLUALITAS
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAMBI 2009
PERMASALAHAN
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
POINT-POINT USULAN PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENGGANTI PERMENPAN NO. PER/66/M.PAN/6/2005
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09
Perbedaan PERMENPAN 66 dan Rancangan Revisi PERMENPAN 66 RANCANGAN REVISI 1. Pelaksanaan Kegiatan Widyasiwara berdasarkan jenjang jabatan Widyaiswara dan jenjang diklat. 1. Penjenjangan Diklat diperlunak. WI boleh melakukan kegiatan pada jenjang di bawahnya (boleh lebih dari satu jenjang)
2. Tidak memuat konsep dan pengaplikasian spesialisasi Widyaiswara dalam kegiatan Widyaiswara. 2. Mengakomodir pengertian dan konsep spesialisasi Widyaiswara. Pelaksanaan Kegiatan Widyaiswara berdasarkan spesialisasi Widyaiswara.
3. Tidak memuat konsep Standar Kompetensi Widyaiswara dan sertifikasi Widyaiswara 3. Widyaiswara wajib memenuhi standar kompetensi Widyaiswara melalui sertifikasi.
4. Belum mengakomodir kegiatan diklat teknis dan fungsional bagi Widyasiwara. 4. Mengakomodir diklat teknis dan diklat fungsional pada kegiatan Widyaiswara.
5. Pengangkatan I dalam jabatan Widyaiswara yang berasal dari CPNS harus melalui formasi jabatan Widyaiswara. 5. Seluruh jenis Pengangkatan I dalam jabatan Widyaiswara (baik dari CPNS dan dari jabatan lain) harus diatur melalui formasi jabatan fungsional Widyaiswara.
6. Widyaiswara yang akan naik ke dalam jenjang setingkat lebih tinggi tidak diwajibkan untuk mengikuti diklat kewidyaiswaraan berjenjang. 6. Widyaiswara yang akan naik ke dalam jenjang setingkat lebih tinggi diwajibkan untuk mengikuti diklat kewidyaiswaraan berjenjang.
7. Syarat Pengangkatan Widyasiwara Utama: a. Terpenuhi AK b. Orasi Ilmiah 7. Syarat Pengangkatan Widyaiswara Utama: a. Tersedia formasi b. Ijazah S2 c. Membuat KTI dalam bentuk buku/Jurnal d. Terpenuhi AK e. Orasi Ilmiah
8. Pemeliharaan AK bagi Widyasiwara Utama IV/e adalah 25 pada unsur pengmbangan dan pelaksanaan diklat per tahun. 8. Pemeliharaan AK bagi Widyasiwara Utama IV/e adalah 25 pada unsur utama dari pengembangan pelaksanaan diklat dan pengembangan profesi.
9. Belum mengatur Pemeliharaan AK bagi Widyaiswara Utama IV/d dari unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat per tahunnya. 9. Pemeliharaan AK bagi Widyaiswara Utama IV/d adalah 25 dari unsur utama pengembangan pelaksanaan diklat dan dari pengembangan profesi.
10. Widyaiswara pada jenjang Madya dan Utama wajib melaksanakan pengembangan profesi (12 AK). 10. Seluruh Widyaiswara wajib melaksanakan pengembangan profesi (jumlah AK yang diwajibkan berbeda sesuai jenjangnya) .
11. Kegiatan mengajar Non PNS tidak dinilai. 11. Mengajar Non PNS dinilai Angka Kreditnya sepanjang merupakan TUPOKSI lembaga diklat instansi.
Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09

More Related Content

Tayang peranan wi dan tantangannya ddn 09-12-09

  • 1. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAMBI 2009
  • 3. ALUR KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEMERINTAH WIDYAISWARA TUNTUTAN & TANTANGAN GLOBALISASI & ABAD KE-21, LINGSTRA DIKLAT PNS PEMBINAAN & PENGEMBANGAN SDM APARATUR PEM PERGESERAN PARADIGMA MGT. ILMIAH- MGT. PEM., REFORMASI A.P. WIDYAISWARA UU NO. 43/99 UU NO. 22/99 UU NO. 20/03 KONSEPSI PEMB. & BANG SDM-AP.PEM. INDIVIDUAL KARIER ORGANISASI PROF. WI PP. 101/2000 PERMENPAN NO. 66/05 dan penggantinya SKB. KA.LAN & BKN PERATURAN KEP. LAN NO. 1 S.D 5 TAHUN 2006 STANDAR KUALITAS JAMINAN KUALITAS PENGAWASAN KUALITAS
  • 4. TUNTUTAN DAN TANTANGAN GLOBALISASI DAN ABAD KE-21 Daya Saing Yang Tinggi Kualitas SDM
  • 5. PERGESERAN PARADIGMA PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN DARI MANAJEMEN BERDASARKAN PROSES MENJADI MANAJEMEN BERBASIS ILMU PENGETAHUAN (KNOWLEDGE) PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN FROM GOVERNMENT TO GOOD GOVERNANCE REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK DARI SENTRALISASI MENJADI DESENTRALISASI, DSB.
  • 6. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN 1. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN ILMIAH MANAGEMENT BY PROCESS MANAGEMENT BY KNOWLEDGE MANAJEMEN SDM KNOWLEDGE WORKER PARADIGMA MANAJEMEN BARU, PERUBAHAN MENTAL MODELS, KEMAMPUAN MENGELOLA DIRI SENDIRI; 2. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN SDM BRAINWARE MANAGEMENT (MANAJEMEN OTAK MANUSIA) PENGGALIAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI MANUSIA BAIK IQ, EQ, SQ, LQ, MQ, AQ, CQ SESUAI TUNTUTAN ORGANISASI BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL; 3. PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAHAN TAHAP ADMINISTRASI NEGARA TAHAP ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHAP REINVENTING GOVERNMENT DAN BANISHING BUREAUCRACY, REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK GOOD GOVERNANCE (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
  • 8. INSTANSI PEMBINA / LAN RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI DIKLAT RUMUSAN KURIKULUM DAN GBPP PENETAPAN BAHAN DIKLAT DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT AKREDITASI & SERTIFIKASI Kelembagaan Diklat : Kedudukan & Fungsi Sarana & Prasarana Diklat Sumber & Alokasi Dana Program Diklat : Diklat Prajabatan Tk. I, II, III Diklat Pim Tk. IV, III, II, I Diklat Fungsional Diklat Teknis Program Eksekutif Nasional SDM Penyelenggara : Kuantitas & Kualitas Program Peningkatan Kompetensi TOC & MOT Dana Pengembangan Widyaiswara (KEP MENPAN NO. 01/2001) : Formasi Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pemberhentian Penilaian Angka Kredit (Tim Penilai Pusat, Instansi, Daerah) Jenjang Jabatan/Pangkat/Diklat TOT (Pertama, Muda, Madya, Utama) HASIL DIKLAT PNS Memiliki Kompetensi Berkualitas (Pengetahuan, Sikap, Prilaku, Terampil) Kurikulum Bahan Panduan Peserta Diklat (Seleksi Adm. Komptensi) Setrifikasi INSTANSI PENYELENGGARA DIKLAT
  • 9. DIKLAT SEBAGAI SISTEM PROGRAM DIKLAT SUB SISTEM IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DIKLAT SISTEM DIKLAT SUB SISTEM PENYELENGGARAAN DIKLAT DIKLAT KLASIKAL/ NON KLASIKAL SUB SISTEM PERENCANAAN DIKLAT SUB SISTEM EVALUASI DIKLAT MEMAHAMI SESUATU MEMBUAT KEPUTUSAN MENINGKATKAN KUALITAS DIKLAT PEMBI- NAAN KARIER
  • 12. WIDYAISWARA ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DENGAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG UNTUK MENDIDIK, DAN/ATAU MELATIH PNS PADA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) PEMERINTAH
  • 14. P R O F E S I O N A L I S M E W I D Y A I S W A R A KEAHLIAN & KETERAM- PILAN I P T E K PERILAKU WIDYAISWARA ATTENTION INTELLIGENCE MORAL EMOTION FASILITATOR PESERTA INTEREST DESIRE ACTION MUTUAL CARE DIKLAT MUTUAL RESPECT MUTUAL TRUST DECISION PERUBAHAN
  • 17. PERMENPAN No.PER/66/M.PAN/6/2005 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WID. DAN ANGKA KREDITNYA PERATURAN BERSAMA KEPALA LAN & KEPALA BKN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN MENGENAI JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PERATURAN KEPALA LAN 1. JUKNIS JAB. FUNGSIONAL WIDY. 2. PEDOMAN TATA KERJA DAN TATA CARA TIM PENILAI AK JAB. FUNG. WIDY. 3. PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA 4. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEWID SUBSTANSI DIKLATPIM TK. III 5. PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEWID SUBSTANSI DIKLATPIM TK. IV KEBIJAKAN TENTANG JABATAN WIDYAISWARA 1. RINCIAN KEGIATAN DAN TEKNIK PENGHITUNGAN AK 2. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN AK 3. PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN 4. PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI & PEMBERHENTIAN DALAM & DARI JABATAN TINDAK LANJUT PERMENPAN NO. PER/66/M.PAN/6/2005 DAN LAMPIRANNYA 1. TUPOKSI DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI 2. TATA KERJA TIM PENILAI 3. TATA CARA PENILAIAN
  • 18. STANDAR KOMPETENSI adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang Widyaiswara dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih PNS.
  • 23. PANDUAN PENJENJANGAN DIKLAT Taksonomi Bloom Jenjang Diklat Knowledge Dasar Comprehension Application Lanjutan Analysis Menengah Synthesis Evaluation Tinggi
  • 24. Enam tingkatan Kompetensi Kognitif Knowledge/ pengetahuan starting point that includes both the acquisition of information and the ability to recall information when needed. Comprehension/ pemahaman basic level of understanding. It involves the ability to know what is being communicated in order to make use of the information Application/ penerapan ability to use a learned skill in a new situation Analysis/ analisa ability to break content into components in order to identify parts, see relationships among them, and recognize organizational principles Synthesis/sintesa ability to combine existing elements in order to create something original Evaluation/evaluasi ability to make a judgement about the value of something by using a standard.
  • 27. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI JAMBI 2009
  • 30. POINT-POINT USULAN PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENGGANTI PERMENPAN NO. PER/66/M.PAN/6/2005
  • 32. Perbedaan PERMENPAN 66 dan Rancangan Revisi PERMENPAN 66 RANCANGAN REVISI 1. Pelaksanaan Kegiatan Widyasiwara berdasarkan jenjang jabatan Widyaiswara dan jenjang diklat. 1. Penjenjangan Diklat diperlunak. WI boleh melakukan kegiatan pada jenjang di bawahnya (boleh lebih dari satu jenjang)
  • 33. 2. Tidak memuat konsep dan pengaplikasian spesialisasi Widyaiswara dalam kegiatan Widyaiswara. 2. Mengakomodir pengertian dan konsep spesialisasi Widyaiswara. Pelaksanaan Kegiatan Widyaiswara berdasarkan spesialisasi Widyaiswara.
  • 34. 3. Tidak memuat konsep Standar Kompetensi Widyaiswara dan sertifikasi Widyaiswara 3. Widyaiswara wajib memenuhi standar kompetensi Widyaiswara melalui sertifikasi.
  • 35. 4. Belum mengakomodir kegiatan diklat teknis dan fungsional bagi Widyasiwara. 4. Mengakomodir diklat teknis dan diklat fungsional pada kegiatan Widyaiswara.
  • 36. 5. Pengangkatan I dalam jabatan Widyaiswara yang berasal dari CPNS harus melalui formasi jabatan Widyaiswara. 5. Seluruh jenis Pengangkatan I dalam jabatan Widyaiswara (baik dari CPNS dan dari jabatan lain) harus diatur melalui formasi jabatan fungsional Widyaiswara.
  • 37. 6. Widyaiswara yang akan naik ke dalam jenjang setingkat lebih tinggi tidak diwajibkan untuk mengikuti diklat kewidyaiswaraan berjenjang. 6. Widyaiswara yang akan naik ke dalam jenjang setingkat lebih tinggi diwajibkan untuk mengikuti diklat kewidyaiswaraan berjenjang.
  • 38. 7. Syarat Pengangkatan Widyasiwara Utama: a. Terpenuhi AK b. Orasi Ilmiah 7. Syarat Pengangkatan Widyaiswara Utama: a. Tersedia formasi b. Ijazah S2 c. Membuat KTI dalam bentuk buku/Jurnal d. Terpenuhi AK e. Orasi Ilmiah
  • 39. 8. Pemeliharaan AK bagi Widyasiwara Utama IV/e adalah 25 pada unsur pengmbangan dan pelaksanaan diklat per tahun. 8. Pemeliharaan AK bagi Widyasiwara Utama IV/e adalah 25 pada unsur utama dari pengembangan pelaksanaan diklat dan pengembangan profesi.
  • 40. 9. Belum mengatur Pemeliharaan AK bagi Widyaiswara Utama IV/d dari unsur pengembangan dan pelaksanaan diklat per tahunnya. 9. Pemeliharaan AK bagi Widyaiswara Utama IV/d adalah 25 dari unsur utama pengembangan pelaksanaan diklat dan dari pengembangan profesi.
  • 41. 10. Widyaiswara pada jenjang Madya dan Utama wajib melaksanakan pengembangan profesi (12 AK). 10. Seluruh Widyaiswara wajib melaksanakan pengembangan profesi (jumlah AK yang diwajibkan berbeda sesuai jenjangnya) .
  • 42. 11. Kegiatan mengajar Non PNS tidak dinilai. 11. Mengajar Non PNS dinilai Angka Kreditnya sepanjang merupakan TUPOKSI lembaga diklat instansi.