際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP) .pptx

Download as PPTX, PDF
Abdul Rais P
Abdul Rais P

SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP)

1 of 18
Download to read offline
TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP) PEMILU DI MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 Abd. Hafid, S.Sos., M.Si Dosen Universitas Indonesia Timur Anggota Bawaslu Kota Makassar Periode 2018 2023.
Dasar Hukum UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU); PERBAWASLU 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHANUMUM; DAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3/PS.00/K1 /01 /2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSESPEMILIHAN UMUM
Dua Jenis Sengketa Proses Pemilu Antarpeserta Pemilu Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Pasal 4 Perbawaslu 9 Tahun 2022 Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu Sengketa Proses Pemilu Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022
PSAP? Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu Penyelesaian Sengketa Antarpeserta
Kerugian Langsung dalam PSAP Peserta Pemilu kurang optimal/maksimal dalam menggunakan haknya (tempat, waktu, akses, serta sumber daya kampanye lainnya) karena Peserta Pemilu lain; Bukan merupakan peristiwa pelanggaran Pemilu (administrasi dan/atau pidana); Peserta Pemilu yang terlebih dahulu merasa dirugikan yang dikategorikan sebagai Pemohon;
1. Kewenangan menyelesaikan: Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/Kota Panwascam (berdasarkan mandat) 2. Dapat dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian 3. Mekanisme: a. Merimaan permohonan; b. Melakukan pemeriksaan permohonan (verifikasi); c. Mempertemukan para pihak yang bersengketa (musyawarah mufakat); d. Memeriksa Bukti dan Memutus (Apabila tidak mencapai kesepakatan) 4. Dapat diwakilkan oleh Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye yang telah terdaftar Pasal 4 s/d 13, Perbawaslu 9/2022 Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses pemilu (Pasal 4 Perbawaslu 9/22)
Kewenangan Mandat Panwas Kecamatan Mandat diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; Mandat dapat diberikan sejak ditetapkannya peserta Pemilu oleh KPU dan berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu; Mandat untuk menyelesaikan seluruh sengketa antarpeserta Pemilu hanya ditetapkan satu kali selama pelaksanaan Pemilihan Umum; Penerima Mandat selalu meminta petunjuk kepada Pemberi Mandat saat akan menerima permohonan sengketa antarpeserta dan sebelum memutus sengketa antarpeserta; Pemberi Mandat bertanggungjawab atas penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu yang dilakukan oleh Penerima Mandat.
TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP) .pptx
PRINSIP PSAP Acara Cepat dan Sederhana Prioritas penyelesaian pada hari yang sama dan di tempat terjadinya peristiwa sengketa; Permohonan dapat diajukan secara lisan; Tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar memiliki legal standing sebagai Pemohon; Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan (prosedur mandat); Administrasi dilaksanakan secara fleksibel. Lanjutan
PRINSIP PSAP Mengutamakan Perdamaian Mendorong kesepakatan sebagai opsi utama penyelesaian sengketa bagi para pihak Akuntabel Permohonan lisan dituangkan dalam form tertulis; Dilakukan verifikasi formil dan materiil terhadap permohonan; Diputuskan secara objektif; Kontrol Bawaslu Kabupaten/Kota bag Panwaslu Kecamatan sebelum memutus.
KEWENANGAN PSAP Kewenangan menyelesaikan: Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/Kota Panwascam (berdasarkan mandat) Dapat dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian Dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye yang telah terdaftar
MEKANISME PSAP 1 menerima permohonan; 2 melakukan pemeriksaan permohonan; 3 mempertemukan para pihak yang bersengketa; 4 memeriksa bukti; 5 memutus.
PELAKSANAAN PSAP Pemohon dan Termohon dalam PSAP adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD,dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; Permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan;
Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mencatatkan permohonan lisan ke dalam formulir penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu; Dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.
ALUR P E N Y E L E S A I A N S E N G K E T A A NTA RPESERTA PEMILU
TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP) .pptx
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk mencapai kesepakatan Output: Kesepakatan Bawaslu sebagai fasilitator MEDIASI/ MUSYAWARAH Proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu Output: Putusan Bawaslu sebagai Pemutus AJUDIKASI
TERIMAKASIH 2 / 2 / 2 0 X X P R E S E N T A T I O N T I T L E 1 8

More Related Content

TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP) .pptx

  • 1. TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA (PSAP) PEMILU DI MASA TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024 Abd. Hafid, S.Sos., M.Si Dosen Universitas Indonesia Timur Anggota Bawaslu Kota Makassar Periode 2018 2023.
  • 2. Dasar Hukum UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UU PEMILU); PERBAWASLU 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHANUMUM; DAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 3/PS.00/K1 /01 /2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSESPEMILIHAN UMUM
  • 3. Dua Jenis Sengketa Proses Pemilu Antarpeserta Pemilu Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Pasal 4 Perbawaslu 9 Tahun 2022 Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu Sengketa Proses Pemilu Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu. Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022
  • 4. PSAP? Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu Penyelesaian Sengketa Antarpeserta
  • 5. Kerugian Langsung dalam PSAP Peserta Pemilu kurang optimal/maksimal dalam menggunakan haknya (tempat, waktu, akses, serta sumber daya kampanye lainnya) karena Peserta Pemilu lain; Bukan merupakan peristiwa pelanggaran Pemilu (administrasi dan/atau pidana); Peserta Pemilu yang terlebih dahulu merasa dirugikan yang dikategorikan sebagai Pemohon;
  • 6. 1. Kewenangan menyelesaikan: Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/Kota Panwascam (berdasarkan mandat) 2. Dapat dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian 3. Mekanisme: a. Merimaan permohonan; b. Melakukan pemeriksaan permohonan (verifikasi); c. Mempertemukan para pihak yang bersengketa (musyawarah mufakat); d. Memeriksa Bukti dan Memutus (Apabila tidak mencapai kesepakatan) 4. Dapat diwakilkan oleh Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye yang telah terdaftar Pasal 4 s/d 13, Perbawaslu 9/2022 Penyelesaian Sengketa Antar Peserta (PSAP) terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses pemilu (Pasal 4 Perbawaslu 9/22)
  • 7. Kewenangan Mandat Panwas Kecamatan Mandat diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota; Mandat dapat diberikan sejak ditetapkannya peserta Pemilu oleh KPU dan berlaku paling lama sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilu; Mandat untuk menyelesaikan seluruh sengketa antarpeserta Pemilu hanya ditetapkan satu kali selama pelaksanaan Pemilihan Umum; Penerima Mandat selalu meminta petunjuk kepada Pemberi Mandat saat akan menerima permohonan sengketa antarpeserta dan sebelum memutus sengketa antarpeserta; Pemberi Mandat bertanggungjawab atas penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu yang dilakukan oleh Penerima Mandat.
  • 9. PRINSIP PSAP Acara Cepat dan Sederhana Prioritas penyelesaian pada hari yang sama dan di tempat terjadinya peristiwa sengketa; Permohonan dapat diajukan secara lisan; Tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar memiliki legal standing sebagai Pemohon; Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan (prosedur mandat); Administrasi dilaksanakan secara fleksibel. Lanjutan
  • 10. PRINSIP PSAP Mengutamakan Perdamaian Mendorong kesepakatan sebagai opsi utama penyelesaian sengketa bagi para pihak Akuntabel Permohonan lisan dituangkan dalam form tertulis; Dilakukan verifikasi formil dan materiil terhadap permohonan; Diputuskan secara objektif; Kontrol Bawaslu Kabupaten/Kota bag Panwaslu Kecamatan sebelum memutus.
  • 11. KEWENANGAN PSAP Kewenangan menyelesaikan: Bawaslu RI Bawaslu Provinsi Bawaslu Kab/Kota Panwascam (berdasarkan mandat) Dapat dilakukan dengan acara cepat di tempat kejadian Dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye yang telah terdaftar
  • 12. MEKANISME PSAP 1 menerima permohonan; 2 melakukan pemeriksaan permohonan; 3 mempertemukan para pihak yang bersengketa; 4 memeriksa bukti; 5 memutus.
  • 13. PELAKSANAAN PSAP Pemohon dan Termohon dalam PSAP adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD,dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Penyampaian permohonan dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; Permohonan disampaikan secara tertulis atau secara lisan;
  • 14. Dalam hal permohonan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mencatatkan permohonan lisan ke dalam formulir penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu; Dalam memutus permohonan sengketa antar-Peserta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat; Dalam hal pemohon dan termohon tidak mencapai kesepakatan dalam musyawarah untuk mufakat, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu.
  • 15. ALUR P E N Y E L E S A I A N S E N G K E T A A NTA RPESERTA PEMILU
  • 17. PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU Proses mempertemukan para pihak oleh Pengawas Pemilu untuk mencapai kesepakatan Output: Kesepakatan Bawaslu sebagai fasilitator MEDIASI/ MUSYAWARAH Proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu Output: Putusan Bawaslu sebagai Pemutus AJUDIKASI
  • 18. TERIMAKASIH 2 / 2 / 2 0 X X P R E S E N T A T I O N T I T L E 1 8