The recovery of civism in public administration, power point
Download as PPTX, PDF
0 likes543 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Administrasi publik berkembang seiring dengan gerakan kewarganegaraan yang menuntut pemerintahan yang lebih responsif. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk mengembangkan warga negara yang bertanggungjawab secara multidimensi.
The recovery of civism in public administration, power point
- 2. TERMINOLOGI Civis (Latin) 1. Civism Warga Civisme (Perancis) Civism adalah sikap dan perilaku warga negara yang baik
- 3. 2. Administrasi Publik Bahasan Ilmu Sosial Mempelajari elemen penting kehidupan bernegara: - Lembaga Legislatif - Lembaga Yudikatif - Lembaga Eksekutif Hal-hal yang berkaitan dengan publik: - Kebijakan Publik - Tujuan Negara - Etika Penyelenggara Negara Indonesia : Public Administration Administrasi Negara Mengapa?
- 4. Something Is Wrong... Hampir semua lembaga kita bermasalah Sekolah tidak efektif Ada kecurigaan pada organisasi skala besar Kejahatan mengkhawatirkan Media massa hadirkan hasil survey penurunan kepercayaan dan dukungan kepada pemerintah Dll
- 5. Respon Masyarakat Respon negatif: 無 Menyalahkan pegawai pemerintah dan birokrasi yang tidak efektif 無 Jimmy Carter dan Ronald Reagen, Membawa Platform ini dalam pencalonan presiden Respon Positif : 無 Harland Cleveland (1980) bagamana kita mendapat pengelolaan pemerintah yang lebih baik dari pemerintahan yang lemah Menandakan pencarian cara yang lebih baik untuk mengatur, mengelola dan memerintah
- 6. Apa yang diinginkan warga adalah perubahan... Perubahan yang mendasar Perubahan jangka panjang Inovasi Responsifitas Sebuah Civism baru Administrasi publik yang efektif dimasa depan harus terkait erat dengan kewarganegaraan dan efektivitas manager publik yang bekerja langsung dengan rakyat
- 7. Pemulihan Civism dalam Administrasi Publik : Teori Demokrasi Konsep demokrasi dalam administrasi publik Meliputi : - partisipasi warga - Keadilan - Kebebasan Agar administrasi publik menjadi efektif harus ada pemahaman tentang kerja pemerintahan demokratis, memahami selukbeluk mesin politik pemerintah.
- 8. Proses pengambilan keputusan harus didasari dari apa yang adil dan apa yang tidak adil. Ketika akal sehat dan rasa adil berkurang, maka asosiasi manusia akan rapuh, legitimasi lembaga diragukan dan struktur serta daya tahan pemerintah dalam pertanyaan. Kebebasan meliput:kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan pers, dll Pejabat publik bertanggung jawab memastikan kebebasan setiap individu dalam masyarakat dan memastikan pemerintah tidak melanggar kebebasan itu
- 9. Asal dan Tradisi Civism dalam Administrasi Publik Woodrow Wilson (1887), 無 dalam sebuah demokrasi bukan kerajaan yang berdaulat, rakyatlah yang berdaulat. 無 Kebebasan sangat tergantung pada administrasi dan pada kontitusi 無 Politik itu sendiri harus menjadi acuan bagi semua teori. Prinsip yang mendasari ilmu administrasi untuk Amerika harus berprinsip pada inti dari kebijakan demokrasi. Dwight Waldo, 無 Administrasi publik awal merupakan perkawinan dari ilmu politik dan ilmu organisasi 無 Studi dan praktik seni pemerintahan dan politik lebih dominan 無 Secara bertahap bergeser ke ilmu manajemen dan administrasi
- 10. Pemulihan Civism dalam Administrasi Publik: Teori Organisasi Pejabat publik modern perlu memiliki konsepsi hierarki, struktur, teknologi organisasi dan mampu merespon ketidakpastian lingkungan. Camille Cates: menjembatani perdebatan model rasional dengan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan dengan ide Pengambilan Keputusan Kreatif, yaitu sebuah proses artistik penemuan alternatif baru oleh pembuat kebijakan yang berpengetahuan dan cerdas.
- 11. Kesimpulan Gerakan civism mendapat momentum di seluruh negeri Administrator Publik memainkan peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif Carnegie Foundation menyerukan pentingnya pemahaman isu-isu kewarganegaraan, sehingga merekomendasikan pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa dan warga dewasa William E. Mosher, Dekan pertama Sekolah Pasacasarjana Maxwell mengatakan: Tugas kita adalah melestarikan cita-cita demokrasi , pemulihan civism di zaman kita salah satu kunci untuk administrasi publik yang lebih efektif, sekali lagi untuk pemerintahan yang lebih efektif.
- 12. Refleksi Bagaimana Sejarah dan Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia? Sejarah dan perkembangan Administrasi Publik di Indonesia sangat di pengaruhi oleh apa yang berkembang di Amerika dan negara-negara lainnya Presiden Soekarno melalui Perdana Menteri H Djuanda tahun 1950-an melakukan reformasi administrasi negara dengan mengundang Guru Besar dari Cornel dan Pitsburg untuk memberi saran perbaikan dan pengembangan ilmu administrasi negara. Hasilnya antara lain: susunan kementerian mulai ditata, didirikan lembaga pusat pelatihan administrasi (LAN), di bangun badan perancang nasional yang kelak menjadi Bappenas, didirikan Kantor Urusan Pengawai (KUP) yang kelak menjadi BAKN sekarang BKN, dan di dirikannya fakultas dan universitas yang mengajarkan ilmu administrasi.
- 13. Refleksi (sambungan) Presiden Soeharto, dengan dorongan kuat menyelenggarakan pemerintahan yang stabil, kuat dan sentralis maka melalui PP No 44 dan PP No 45 tahun 1974 merombak dan menata ulang struktur lembaga birokrasi pemerintahan. Semua organisasi dan sistim di seragamkan, bahkan susunan pemerintahan desa pun diseragamkan dari sabang sampai merauke. Kelembagaan dan sistim administrasi kita hingga sekarang masih sama seperti masa Presiden Soeharto, sementara itu lingkungan strategis nasional maupun internasional, baik politik maupun ekonomi mengalami perubahan yang dahsyat, itulah sebabnya reformasi administrasi negara perlu segera di lakukan. (disarikan dari Mifta Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer : 2010)
- 14. Mengapa Pendidikan Kewarganegaraan? Dasim Budimansyah, Guru Besar Pendidikan Kewarganegaraan SPS KnUPIdalam pengantar buku Kewarganegaraan Indonesia karya Winarno, M.Si. menulis: Pendidikan kewarganegaraan seharusnya menjadi perhatian utama. Tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggungjawab, efektif dan terdidik. Beliau mengidentifikasi satu gambaran kewarganegaaran yang holistik yang di sebut kewarganegaraan multidimensi, yang meliputi: 無 Dimensi Pribadi, membutuhkan pengembangan kapasitas pribadi dan etika 無 Dimensi Sosial, menekankan bahwa kewarganegaraan merupakan satu aktifitas sosial 無 Dimensi Spasial, menyatakan bahwa warga negara sebagai anggota komunitas yang tumpang tindih lokal, regional,nasional dan internasional 無 Dimensi Temporal, menyadarkan bahwa warga negara dalam menghadapi tantangan sekarang tidak harus begitu terikat dengan masa sekarang sehingga mereka lupa akan masa lalu dan masa yang akan datang.
- 15. ...terimakasih... Horas.....