More Related Content
Featured (20)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP URGENSI DAN FORMALITAS DALAM MINUTA AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIK-3.pptx
- 1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLEKATAN SIDIK JARI PENGHADAP: URGENSI DAN FORMALITAS DALAM MINUTA AKTA NOTARIS BERBASIS ELEKTRONIK Oleh : DANIEL ADI SUJIYANTO UJIAN TESIS
- 2. Latar belakang Dalam era revolusi industri 4.0, digitalisasi telah mengubah praktik notaris dengan penerapan tanda tangan elektronik dan perlekatan sidik jari pada akta notaris untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Akta notaris, yang merupakan alat bukti otentik dalam transaksi hukum, memerlukan kehadiran penghadap yang mengesahkan isi akta, di mana perlekatan sidik jari berfungsi sebagai identifikasi tambahan yang memperkuat bukti kehadiran dan persetujuan, serta mengurangi risiko penipuan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur prosedur dan syarat pembuatan akta, dan notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum, termasuk integrasi teknologi. Tinjauan yuridis terhadap perlekatan sidik jari penting untuk memahami urgensi dan formalitasnya, serta tantangan yang dihadapi dalam praktik, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.
- 3. 1 2 Rumusan Masalah Bagaimana peran dan urgensi penggunaan sidik jari sebagai alat otentikasi identitas penghadap dalam pembuatan minuta akta notaris, serta sejauh mana hal ini dapat mengurangi risiko kepalsuan identitas dalam praktik notaris? Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi penggunaan sidik jari, baik secara manual maupun elektronik, dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana regulasi dapat beradaptasi untuk memastikan keefektifan penggunaannya?
- 4. 1 2 Kerang kaTeori tis Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum yang mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk tertulis
- 5. Metode Penelitian 1 Jenis Penelitian Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum Normatif, 2 Metode Pendekatan Penulis memfokuskan penelitian pada Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 3 Jenis dan Sumber Data Bahan hukum primer Bahan hukum sekunder Bahan Hukum Tersier 4 Metode Pengumpulan Data a. Studi Kepustakaan b. Studi Observasi c. Wawancara 5 Metode Analisis Data Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu Tata cara penelitian deskriptif analisis
- 6. Pembahasa n 1 Peran dan urgensi penggunaan sidik jari sebagai alat otentikasi identitas penghadap dalam pembuatan minuta akta notaris, serta sejauh mana hal ini dapat mengurangi risiko kepalsuan identitas dalam praktik notaris. Urgensi Sidik Jari Meningkatkan keabsahan akta: mencegah penipuan identitas dan penyangkalan tanda tangan. Konsep non-repudiation: memastikan penghadap tidak dapat menyangkal keterlibatannya. Perlindungan hukum bagi Notaris dan pihak yang beritikad baik. Pencegahan pemalsuan dan sengketa di kemudian hari. Dasar Hukum UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014: mewajibkan Notaris melekati sidik jari penghadap pada minuta akta. Pasal 16 huruf C UU Jabatan Notaris: menegaskan kewajiban tersebut. UU RI NO TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU No 11 TAHUN 2OO8 TENTANG ITE & PP) Nomor 71 Tahun 2019 : mendukung penggunaan sidik jari elektronik.
- 7. Pembahasa n 1 Peran dan urgensi penggunaan sidik jari sebagai alat otentikasi identitas penghadap dalam pembuatan minuta akta notaris, serta sejauh mana hal ini dapat mengurangi risiko kepalsuan identitas dalam praktik notaris. Sidik jari merupakan tambahan penting dalam akta notaris untuk meningkatkan keabsahan dan keamanan hukum. Kewajiban ini melindungi Notaris, penghadap, dan sistem hukum dari penipuan dan sengketa. Penggunaan teknologi sidik jari elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pembuatan akta.
- 8. Pembahasa n 2 Tantangan dan hambatan dalam implementasi penggunaan sidik jari, baik secara manual maupun elektronik, dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana regulasi dapat beradaptasi untuk memastikan keefektifan penggunaannya. Tantangan Teknis Sistem Manual: Akurasi rendah, kualitas cetakan variatif, prosedur tak standar, potensi kesalahan tinggi. Sistem Elektronik: Akurasi sensor bervariasi, kerentanan pemalsuan, kebutuhan infrastruktur besar, kompatibilitas antar sistem terbatas, perlu maintenance berkala. Tantangan Hukum & Regulasi Perlindungan Data Pribadi: Regulasi masih parsial, perlu mekanisme pengawasan dan sanksi yang efektif, tingkat kesadaran masyarakat rendah. Legalitas Pengumpulan Data: Dasar hukum dan persetujuan informatif diperlukan, mencegah pengumpulan data yang berlebihan. Penegakan Hukum: Celah hukum dalam perlindungan data biometrik, perlu sanksi tegas. Ketiadaan Regulasi Komprehensif: Aturan parsial, potensi kerancuan hukum. Konflik dengan HAM: Menyeimbangkan keamanan dan privasi.
- 9. Pembahasa n 2 Tantangan dan hambatan dalam implementasi penggunaan sidik jari, baik secara manual maupun elektronik, dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagaimana regulasi dapat beradaptasi untuk memastikan keefektifan penggunaannya. Tantangan Sosial & Budaya Kepercayaan Masyarakat: Kekhawatiran penyalahgunaan data, perlu peningkatan kepercayaan. Literasi Digital: Kesenjangan akses teknologi dan pemahaman, perlu program edukasi. Kesetaraan & Inklusi: Perlu adaptasi sistem untuk lansia & disabilitas. Etika: Tata kelola yang baik, kode etik bagi pengelola data. Adaptasi Regulasi yang Diperlukan Standar Teknis: Akurasi, keamanan, interoperabilitas, evaluasi dan pembaruan berkala. Perlindungan Data Pribadi: Ketentuan jelas pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pembagian data, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data. Etika Penggunaan: Batasan penggunaan, mencegah penyalahgunaan dan diskriminasi, sesuai HAM. Kerjasama Antar Lembaga: Interoperabilitas dan harmonisasi sistem. Harmonisasi Regulasi: Mengintegrasikan UU ITE, UU Adminduk, Permenkumham No. 37/2016 dan peraturan terkait lainnya.
- 10. Kesimpuala n Kesimpulan 1 Sidik jari merupakan tambahan penting dalam akta notaris untuk meningkatkan keabsahan dan keamanan hukum. Kewajiban ini melindungi Notaris, penghadap, dan sistem hukum dari penipuan dan sengketa. Penggunaan teknologi sidik jari elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan proses pembuatan akta. Kesimpulan 2 Implementasi efektif sidik jari dalam akta notaris membutuhkan regulasi komprehensif yang mengatasi tantangan teknis, hukum, sosial, dan etika. Harmonisasi regulasi dan peningkatan literasi digital masyarakat sangat penting untuk menjamin keamanan, akurasi, dan kepatuhan terhadap HAM.
- 11. THA NK YOU!