際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan

Download as PPTX, PDF
Barkah Barkah
Barkah Barkah

Semoga bermanfaat "Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan" ini. Terima kasih. Salam, Barkah

1 of 15
Tips sederhana & singkat memahami peraturan perUUanby Barkah
Asas huku m PerUUan (UU 12/2011) KUH Perdata DASAR/RUJUKAN MEMAHAMI PERUNDANG-UNDANGAN by Barkah
Lex superiori derogat lege priori Peraturan yang LEBIH TINGGI mengesampingkan peraturan yang lebih rendah Lex specialis derogate lege Peraturan yang LEBIH KHUSUS mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum Lex posteriori derogat lege priori generaliPeraturan yang LEBIH BARU mengesampingkan peraturan yang sebelumnya ASAS HUKUM/ADAGIUM by Barkah
ASAS HUKUM/ADAGIUM INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS Jika teks atau redaksi UU TELAH TERANG BENDERANG dan JELAS, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran interpretation est perversio. ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON INDIGET Sebuah DALIL yang SEDERHANA TIDAK MEMBUTUHKAN penjelasan lebih lanjut - Simple Proposition Needs No Expositor. by Barkah
PerUUan (UU 12/2011) UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan perUUan sebagai pengganti UU 10/2004. Dalam UU 12/2011, Tap MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR kembali menjadi salah satu rujukan selain UUD 1945. Sistem hierarkis, peraturan perUUan yang berada lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya. UU ini sangat direkomendasikan untuk dirujuk, khususnya pasal 7, pasal 8, pasal 81 87 dan pasal 100. by Barkah
PerUUan (UU 12/2011) UUD 1945 Tap MPR UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga 1339 Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1342 Jika kata-kata suatu perjanjian JELAS, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1343 Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. by Barkah
KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1349 Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diadakan perjanjian DAN atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865, 1879.) by Barkah
Tips memahami perUUan PASTIKAN membaca: Konsideran Menimbang, PP, Kepmen dan Permen, sebagai pelaksana dari UU 13/2003. Konsideran Mengingat, Konsideran Memutuskan, Konsideran Menetapkan, Ketentuan Umum, atau definisi. Ketentuan Peralihan, menyatakan perUUan mana yang masih berlaku. Ketentuan Penutup, perUUan mana yang tidak berlaku lagi sejak ditetapkan dan/atau diundangkannya UU, Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan/atau Permen. PENJELASAN pasal-pasal. by Barkah
Tips memahami perUUan APABILA terjadi ANTINOMI hukum? Diselesaikan dengan secara berurutan sebagaimana di bawah. by Barkah
by Barkah

More Related Content

Tips singkat & sederhana memahami peraturan perUUan

  • 1. Tips sederhana & singkat memahami peraturan perUUanby Barkah
  • 3. Lex superiori derogat lege priori Peraturan yang LEBIH TINGGI mengesampingkan peraturan yang lebih rendah Lex specialis derogate lege Peraturan yang LEBIH KHUSUS mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum Lex posteriori derogat lege priori generaliPeraturan yang LEBIH BARU mengesampingkan peraturan yang sebelumnya ASAS HUKUM/ADAGIUM by Barkah
  • 4. ASAS HUKUM/ADAGIUM INTERPRETATIO CESSAT IN CLARIS Jika teks atau redaksi UU TELAH TERANG BENDERANG dan JELAS, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas sekali berarti penghancuran interpretation est perversio. ABSOLUTE SENTIENFIA EXPOSITORE NON INDIGET Sebuah DALIL yang SEDERHANA TIDAK MEMBUTUHKAN penjelasan lebih lanjut - Simple Proposition Needs No Expositor. by Barkah
  • 5. PerUUan (UU 12/2011) UU 12/2011 ttg Pembentukan Peraturan perUUan sebagai pengganti UU 10/2004. Dalam UU 12/2011, Tap MPR kembali menjadi sumber hukum formal dan material. Tap MPR kembali menjadi salah satu rujukan selain UUD 1945. Sistem hierarkis, peraturan perUUan yang berada lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang berada di atasnya. UU ini sangat direkomendasikan untuk dirujuk, khususnya pasal 7, pasal 8, pasal 81 87 dan pasal 100. by Barkah
  • 6. PerUUan (UU 12/2011) UUD 1945 Tap MPR UU/Perpu Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Daerah Provinsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota by Barkah
  • 7. KUH Perdata Buku Ketiga 1320 Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal. by Barkah
  • 8. KUH Perdata Buku Ketiga 1338 Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. by Barkah
  • 9. KUH Perdata Buku Ketiga 1339 Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. by Barkah
  • 10. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1342 Jika kata-kata suatu perjanjian JELAS, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran. by Barkah
  • 11. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1343 Jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberi berbagai tafsiran, maka lebih baik diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu, daripada dipegang teguh arti kata menurut huruf. by Barkah
  • 12. KUH Perdata Buku Ketiga Tentang penafsiran suatu perjanjian 1349 Jika ada keragu-raguan, suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang minta diadakan perjanjian DAN atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. (KUHPerd. 1273, 1473, 1509, 1865, 1879.) by Barkah
  • 13. Tips memahami perUUan PASTIKAN membaca: Konsideran Menimbang, PP, Kepmen dan Permen, sebagai pelaksana dari UU 13/2003. Konsideran Mengingat, Konsideran Memutuskan, Konsideran Menetapkan, Ketentuan Umum, atau definisi. Ketentuan Peralihan, menyatakan perUUan mana yang masih berlaku. Ketentuan Penutup, perUUan mana yang tidak berlaku lagi sejak ditetapkan dan/atau diundangkannya UU, Peraturan Pemerintah, Kepmen, dan/atau Permen. PENJELASAN pasal-pasal. by Barkah
  • 14. Tips memahami perUUan APABILA terjadi ANTINOMI hukum? Diselesaikan dengan secara berurutan sebagaimana di bawah. by Barkah

Editor's Notes

  1. ----- Meeting Notes (12/15/12 01:54) ----- Atas KERUGIAN orang yang minta diadakan perjanjian = pengusaha Atas KEUNTUNGAN orang yang mengikatkan dirinyan dalam perjanjian = pekerja