際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia

Download as PPTX, PDF
Bagus Aji
Bagus Aji

deskripsi ringkas mengenai militer dalam sistem politik indonesia

Convert to study guideBETA

Transform any presentation into a summarized study guide, highlighting the most important points and key insights.

1 of 42
Downloaded 22 times
Militer dalam sistem politik Indonesia Sistem Politik Indonesia
Militer dan orde baru Militer, khususnya AngkatanDarat,berperan sentral dalam politik Orde Barudibawahkendali Presiden Soeharto; Militer merupakaninstrumen utama untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan dengan dalih menjaga stabilitas politik demi pembangunanekonomi, yangpraktis dilakukan dengan melumpuhkan semua kekuatanpolitik yangberpotensi mengancam.
Latar belakang historis Militer sudahterlibat dalampolitik sejak sebelum lahirnya OrdeBaru; Karakteristik perjuangan kemerdekaan Indonesia yangmencakup gerakan politik dandiplomasi, serta pertempuran bersenjata memberikan konteks yang unik.Konteks inimendasari rumusan ideologi militerIndonesia: dwifungsi ABRI. Peranpolitik militer menguat seiring dengan pergolakan politik didaerah-daerah danotoriterisme dipusatpemerintahan.
Latar belakang historis Demokrasi TerpimpinSoekarno membukajalanbagi peranpolitik militermelalui pembentukan Dewan Nasional demimemperkuat kepemimpinan Soekarno; Konfigurasi kekuasaan bertumpu padapadatigapilar: TNI,PKI, danSoekarno sebagai penyeimbang atas rivalitas antarTNIdanPKI; Secara konstitusional, peranpolitik militer berlindung padakonsep golonganfungsional yangharus terwakili dalampolitik/parlemen, khususnya MPR.
Relasi Militer dan Politik Sistem politik demokrasi senantiasa mengajarkan doktrin supremasi sipilpolitisi sipilharus mengendalikan militer(sebagai bagianbirokrasi yang profesional); Ketidakefektifan pemerintahan sipil terlalu banyak pertikaian politik daninstabilitas, terutama negara demokrasi barutakjarang menggoda militer untuk mengambil-alih kekuasaan politik, termasuk melalui kudeta; Besar-kecilnya peranpolitik militer berbanding terbalik dengan lemah-kuatnya konsolidasi demokrasi.
Eric Nordlinger (1977): tipologi militer politik Moderators Guardians Rulers Kekuasaan yang dimiliki Kekuasaan veto Kontrol pemerintahan Dominasi rezim Tujuan ekonomi dan politik Melindungi status quo Melindungi status quo dan mengoreksi kesalahan serta pemborosan Memengaruhi perubahan politik dan perubahan sosial-ekonomi
Amos Permutter (1977): tentara praetorian Autokratik praetorian (the personalist): tentara mendukung satu orang yangsangatberkuasa dalam satu negara; Oligarkhi praetorian: secara struktural kekuasaan dikendalikan oleh sejumlah orang yangdidukung oleh militer; Korporatis praetorian: sistem kekuasaanpolitik didasarkan padakorporatisme dan klientilisme.
Samuel Huntington (1996): kontrol sipil Subjective Civilian Control: maksimalisasi kekuasaan sipil atasmiliter, dengan kontrol sipil ataslembaga-lembaga pemerintahan, kelas-kelas (organisasi) sosial, dan aturan-aturan konstitusional (prosedural); Objective Civilian Control: kontrol sipil atas militer dilakukan melalui pemaksimalan profesionalisme militer. Selain militer merasa diakui dandihargai perannya, militer profesional dengan sendirinya akanmenjauhi politik.
Karakteristik kontrol objektif 1. Adapengakuan kurangnya kompetensi profesional, dandisadari perlunya ditingkatkan untuk mencapai standar profesional tingkat tinggi; 2. Subordinasi efektif militer terhadap kepemimpinan sipiltentang kebijakan luarnegeri danmiliter; 3. Pengakuan atas kepemimpinan profesional dan otonomimiliter; 4. (Implikasinya) Minimalisasi intervensi militer dalam politik danintervensi politik dalammiliter.
Paradigma Baru TNI: 3R -- redefinisi, reposisi, reaktualisasi 1. Posisi danmetode baru:tidak selalu harus di depan danmendominasi; 2. Dari menduduki ke memengaruhi: bukan mengintervensi, melainkan memberi kontribusi pembangunan; 3. Dari memengaruhi langsung(direct influence) ke taklangsung (indirect influence); 4. Kesediaan melakukanpolitical and role sharing bersama dengan komponen bangsayang lain.
Reformasi TNI Pemisahan fungsipertahanan (militer) dan keamanan (polisi). Polri bukanlagibagiandari ABRI: Polri danTNI; Penghapusan peran sosial politik militer: TNIdan Polri taklagimemiliki jatahperwakilan di parlemen (baikdipusatmaupundidaerah); Personel militer (danpolisi) takdiberi hakpilih dalam pemilu. Personel militer yangtertarik untukberpolitik harus pensiun, melepas keanggotaannya.
Doktrin pertahanan & komando teritorial Doktrin pertahanan yangdianutTNIadalahsistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata): totalwar. Alatpertahanan bukansekadar tentara, melainkan segenap elemenmasyarakat: TNIsekadar intinya; Karena itu,TNIperlumelakukan pembinaan masyarakat tentang pentingnya pendekatan keamanan (security approach). Fungsiinidijalankan olehkomandoteritorial: KODAM, KODIM, KORAMIL, Babinsa.
Fungsi-fungsi teritorial 1. Persatuan&kesatuan bangsa; 2. Binkamwil/siskamling 3. Operasibhaktibuta aksara; 4. Partisipasipembangunan; 5. Gerakannasionalorang tuaasuh; 6. PembinaanMenwa; 7. Pembinaandaerahrawan pangan; 8. Pembinaantokoh masyarakat; 9. KB/kesehatan; 10. Manunggalpertanian; 11. Pembinaangenerasimuda; 12. Pembinaanunit pemukimantransmigrasi; 13. Pembinaankawasan pembangunanterpadu,dan 14. Pembinaankeluarga prasejahtera.
Masa depan peran politik militer? Sangat ditentukan keberhasilan konsolidasi demokrasi adatidaknya alasan intervensi militer; Kematangan politisi sipil danefektivitas institusi- institusi politik sipil: partai politik, parlemen, ... Peranmasyarakat sipil prodemokrasi: organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok gerakan, dll apakah saling berkonflik dengankekerasan atau mengonsolidasikan partisipasi politik; Keberhasilan otonomidaerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ....
Sistem Politik Indonesia BISNIS DAN POLITIK dalam SISTEM POLITIK INDONESIA
Permasalahan: dua titik tolak Pertama, keterlibatan politik (negara, pemerintah) dalam praktik bisnis (pasar). Apa dasar argumen yang membenarkan keterlibatan, seberapa jauh keterlibatan itu (diperlukan/dapat ditoleransi), apa dampaknya bagibisnis/pasar: menyehatkan atumenghalangi? Ada nilaidan prinsip ekonomi: kesukarelaan (tanpapaksaan), efisiensi, persaingan, pertumbuhan atau akumulasi, ...
Permasalahan: dua titik tolak Kedua,keterlibatan pelaku bisnis dalam kehidupan politik (pemerintahan, negara). Apa motivasi dan landasan yang membenarkannya, apapengaruh kelompok bisnis dalam politik, apakahmenyehatkan ataujustru mengancam demokrasi? Ada nilai danprinsip politik: partisipasi, hakasasi manusia, kewarganegaraan, keadilan (kesetaraan), solidaritas, keterbukaan, therule of law negara merupakanorganisasi paksaanyang diperlukan ...
Dua pendekatan State-centered approach. Pendekatan yang berkiblat kenegara: negara entitas terpenting. Negara harus menjalankan peran dalam penyelengaran pembangunanekonomi: developmental state. Market-centered approach. Pendekatan ini justru berpandanganuntukmembatasi peran negara: mekanisme pasarlah yangutama.Campur tanganpolitik (negara) justru dapatmerusak mekanisme pasar.
State-centered/development state Gagasan yangmendasari pentingnya negara kuat danperlu campurtangandalambisnis: Industrialisasiterlambat(lateindustrialisation). Percepatanindustrialisasihanyabisadilakukandengan campurtangandandukungannegara; Otonominegara(stateautonomy).Negaraharusdan dimungkinkanuntukberposisiotonom,bukanmenjadi alatdarikelasdominanyangmemenangipertikaian, melainkanjustruharussecaraotonomimengendalikan kelas-kelasyangbertikaidalammasyarakat.
State-centered/development state Negara dalam posisi dan peran sangat menentukan dalam pembangunan.Andrian Leftwich: negara memiliki kekuasaan politik yang terkonsentrasi secara cukup,otonom, dan berkapasitas untukmembentuk, mencapai dan mendorong pencapaiantujuanpembangunan eksplisit, baikmelalui pembentukan danpromosi arahpetumbuhan dankondisi yangdiperlukan, ataumelalui pengorganisasian pertumbuhan ekonomi secara langsung,atau mengombinasikannya.
Karakteristik development state 1. Prioritas kebijakan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produktif bangsa danmeningkatkan surplus dari investasi, serta mengejar ketertinggalan teknologi ... 2. Menjagakohesivitas agen-agen negara, khususnya yangberkaitan dengan proyek transformatif (industrialisasi); 3. Keterkaitan kelembagaan antaraktor ekonomi yangterorganisasi: kerjasama lebih penting ketimbang saling bersaing sendiri-sendiri.
Contoh sukses developmental state Negara-negara AsiaTimurdanAsiaTenggara: Jepang, Taiwan,KoreaSelatan, HongKong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, ... Dua kemampuan: (i)mengarahkan perusahaan- perusahaan domestik, dan(ii)kemampuan mengoordinasikan agen-agen negarayangterkait kebijakan ekonomi Prasyarat sukses: Developmentalelite:LewKuanYew,MahatirMuhammad, ParkChungHee,Soeharto,.... Perangkatkelembagaanyangotonom,... Birokrasiyangrasional,...
Market-centered approach Sejumlah developmental state dilanda krisis ekonomi hebat government failure! Mekanisme pasar seharusnya dibiarkan berjalan sendiri. RuthMcVey: kapitalisme padaakhirnya melahirkan efisiensi dan inovasi, sekaligus distribusi kekayaan yang rasional. Intervensi negara padadasarnya harus dihindari, karena hanya akanmenyuburkan rent-seeking interest ekonomi biaya tinggi!
Market-centered approach Negara perlu membatasi perannya padahal-hal vitalyang dibutuhkan,khususnya public goods: pertahanan-keamanan, hukum, hakmilik (intelektual), manajemen makro, public health, perlindungan orangmiskin ... Perdagangan bebasharus diadopsi, bahkan didorong ... Industrialisasi taksekadar berorientasi kedalam, melainkan harus lebih berorientasi keluar (outward-looking oriented industrialisation) ...
Tipologi Sistem Kapitalis [Hutchroft, 1994] Aparatur negara relatif lebih kuat vis a vis kepentingan- kepentingan bisnis Aparatur negara relatif lebih lemah vis a vis kepentingan- kepentingan bisnis Secara relatif negara lebih legal-rasional Kapitalisme Negara (Developmental State) Kapitalisme Pasar Bebas (Regulatory State) Secara relatif negara lebih patrimonial Kapitalisme Birokratik (Patrimonial Administrative State) Kapitalisme Rente (Patrimonial Oligarchic State)
Relasi Bisnis-Politik di Indonesia Indonesia Orde Baru,meskipun secara politik otoriter, pernah dipuji sebagaikisah sukses pembangunanekonomi: .... Bagaimanabisa dicapai? Orde Baruakhirnya runtuhsetelah mengalami krisis luarbiasa: ...Mengapaterjadi? Bagaimanarelasi bisnis-politik di Indonesia masa depan?
Pelaku bisnis dalam politik Indonesia Hampirseparuh anggota DPRRIberlatarbelakang pengusaha; Demikian jugaanggota-anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; Sejumlah pengusaha diangkat sebagai menteri; Cukupbanyak pengusaha terpilih sebagai kepala daerahdanberhasil memimpin daerah; Banyak pengusaha menjadipengurus partai politik; Organisasi-organisasi pengusaha aktif memengaruhi kebijakan pemerintah .... Kinerja politik sering diukurdengancapaian ekonomi
SOP212 Sistem Politik Indonesia Hubungan Agama dan Politik: Kebangkitan Politisasi Agama dan Paradoks Demokrasi
Negara dan Kebaikan Bersama Agama sebagai rujukandansumber inspirasi untukmengelola kehidupan yangbaik. Bagaimanahubungannyadengannegara (yang notabenesebagaiorganisasi paksaan): Negaraagama Pemisahanantaranegaradanagama Relasikonstruktifantaranegaradanagama
Demokrasi dan Agama Demokrasi membuka ruangluasuntuk mengekspresikan keanekaragaman, memperjuangkan aspirasi politik yang berbeda- beda,termasuk yangberlatar belakang agama; Tetapi,aspirasi politik berbasis keagamaan itu adakalanya justru menolak demokrasi yang notabenememberinya ruang hidup itu sendiri. Ada potensi paradoksal?
Sikap Politik Kelompok Islam Radikal Kelompok Syariah Komprehensif Negara Islam Khalifah Demokrasi DI/NII Ya Ya Tidak Tidak JI Ya Ya Ya Tidak MMI Ya Ya Ya Tidak FPI Ya Tidak Tidak Ya FKAWJ/LJ Ya Tidak Tidak Tidak HT Ya Ya Ya Tidak
Agama merupakan ... Faktakultural? Faktapolitik?
Bagan Sistem Politik: David Easton 33 SistemPolitik Keputusanatau Kebijakan Tuntutan Dukungan Outputs Inputs Umpan-balik
Bagan Sistem Politik: Gabriel A Almond 34 Inputs Conversion Outputsinto Environment Environmental Outcomes Policy-Making Processes Extractions Distributions Regulations Symbols Preceding Environmental States Endogenous Changesin Environment* *Changesnotcausedbyactionsofpoliticalsystemitself Domesticand International Welfareand Security Demands Participant Support Subject Support Feedbackloops
Reformasi dan kebangkitan politik agama Pengorganisasian politik masyarakat Indonesia (partai politik) pernah populerdisebut dengan istilah politik aliran. Organisasi dan pengelompokan politik terbentuk berdasarkan orientasi budaya,bukankelas ataustatus dan kepentingan ekonomi. Peta budaya santri, abangan lebih memengaruhi perilaku politikm dibandingrelasi kelas buruhdan majikan.
KOTADESA SANTRI ABANGAN NU PKI MASYUMI PNI (Priyayi)
Partai-partai berbasis Islam Post-OB PartaiPolitik berbasis Islam: PPP,PKB,PAN, PBB,PK(S), PSII, PPTI,PAKMSI, PSII 1905, PUMI,PPII Masyumi, PAKKAM, PUI, PNU, PartaiKMI, PartaiAbulYatama, Partai Dua Syahadat, PKU, PartaiPerti, PIPI, PartaiGIMI, PartaiKAMI, PartaiKabah, PP,PPTI,PRI, Partai Suni. 21partaiIslam mengikuti Pemilu 1999, dan8 partaiIslam mengikuti Pemilu 2004.
Partai-partai bercorak Islam [Fealy, 2001] Formalist Islam parties (moderate danradical formalist Islamic parties): PBB,PPP,PKS Pluralist Islam parties: PKB,PAN
Partai-partai agama Non-Islam PartaiBuddhis Demokrat Indonesia PartaiDemokrat Katolik, Partai Katolik Demokrat PartaiKristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan Indonesia, PartaiDemokrasi Kasih Bangsa,Partai Damai Sejahtera, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
Paradoks Demokrasi AdolfHitler adalahpemimpin yangmunculke tampuk kekuasaan melalui pemiludemokratis. Tetapi,begitu berkuasa iamenggunakan kekuasaan untuk mengabaikan demokrasi, melakukan kekejaman yangmemicuperang dunia; Demokrasi memangmembuka ruanglebaruntuk partisipasi, bahkan kompetisi/kontestasi untuk merebutataumengendalikan penggunaan kekuasaan. Tetapi, demokrasi perludijaga dan dijamin keberlangsungannya; Demokrasi bukansekadar prosedur-teknis pemilu, melainkan nilai-nilai.
Nilai Demokrasi [Martya Sen, 2006] Nilaiintrinsik Nilaiinstrumental Nilaikonstruktif
Modernisasi dan Demokrasi Nilai-nilai yangtumbuhseiring prosesmodernisasi: rasionalisasi (rasionalisasi instrumental), indivudualisasi, differensiasi, ... Demokrasi merupakan modusinstitusional yang diperlukan untuk memperkuat kembali integrasi (reintegrasi), menjaga stabilitas, dankeberlanjutan (sustainability), melalui: Pengorganisasiankepentingan-kepentingan Negosiasidanrenegosiasiantarkepentingan Buatsepakattentangkerangkadasarhidupbersamayang inklusifberkeadilan...

More Related Content

Tm 17 militer dalam sistem politik indonesia

  • 1. Militer dalam sistem politik Indonesia Sistem Politik Indonesia
  • 2. Militer dan orde baru Militer, khususnya AngkatanDarat,berperan sentral dalam politik Orde Barudibawahkendali Presiden Soeharto; Militer merupakaninstrumen utama untuk mendukung dan mempertahankan kekuasaan dengan dalih menjaga stabilitas politik demi pembangunanekonomi, yangpraktis dilakukan dengan melumpuhkan semua kekuatanpolitik yangberpotensi mengancam.
  • 3. Latar belakang historis Militer sudahterlibat dalampolitik sejak sebelum lahirnya OrdeBaru; Karakteristik perjuangan kemerdekaan Indonesia yangmencakup gerakan politik dandiplomasi, serta pertempuran bersenjata memberikan konteks yang unik.Konteks inimendasari rumusan ideologi militerIndonesia: dwifungsi ABRI. Peranpolitik militer menguat seiring dengan pergolakan politik didaerah-daerah danotoriterisme dipusatpemerintahan.
  • 4. Latar belakang historis Demokrasi TerpimpinSoekarno membukajalanbagi peranpolitik militermelalui pembentukan Dewan Nasional demimemperkuat kepemimpinan Soekarno; Konfigurasi kekuasaan bertumpu padapadatigapilar: TNI,PKI, danSoekarno sebagai penyeimbang atas rivalitas antarTNIdanPKI; Secara konstitusional, peranpolitik militer berlindung padakonsep golonganfungsional yangharus terwakili dalampolitik/parlemen, khususnya MPR.
  • 5. Relasi Militer dan Politik Sistem politik demokrasi senantiasa mengajarkan doktrin supremasi sipilpolitisi sipilharus mengendalikan militer(sebagai bagianbirokrasi yang profesional); Ketidakefektifan pemerintahan sipil terlalu banyak pertikaian politik daninstabilitas, terutama negara demokrasi barutakjarang menggoda militer untuk mengambil-alih kekuasaan politik, termasuk melalui kudeta; Besar-kecilnya peranpolitik militer berbanding terbalik dengan lemah-kuatnya konsolidasi demokrasi.
  • 6. Eric Nordlinger (1977): tipologi militer politik Moderators Guardians Rulers Kekuasaan yang dimiliki Kekuasaan veto Kontrol pemerintahan Dominasi rezim Tujuan ekonomi dan politik Melindungi status quo Melindungi status quo dan mengoreksi kesalahan serta pemborosan Memengaruhi perubahan politik dan perubahan sosial-ekonomi
  • 7. Amos Permutter (1977): tentara praetorian Autokratik praetorian (the personalist): tentara mendukung satu orang yangsangatberkuasa dalam satu negara; Oligarkhi praetorian: secara struktural kekuasaan dikendalikan oleh sejumlah orang yangdidukung oleh militer; Korporatis praetorian: sistem kekuasaanpolitik didasarkan padakorporatisme dan klientilisme.
  • 8. Samuel Huntington (1996): kontrol sipil Subjective Civilian Control: maksimalisasi kekuasaan sipil atasmiliter, dengan kontrol sipil ataslembaga-lembaga pemerintahan, kelas-kelas (organisasi) sosial, dan aturan-aturan konstitusional (prosedural); Objective Civilian Control: kontrol sipil atas militer dilakukan melalui pemaksimalan profesionalisme militer. Selain militer merasa diakui dandihargai perannya, militer profesional dengan sendirinya akanmenjauhi politik.
  • 9. Karakteristik kontrol objektif 1. Adapengakuan kurangnya kompetensi profesional, dandisadari perlunya ditingkatkan untuk mencapai standar profesional tingkat tinggi; 2. Subordinasi efektif militer terhadap kepemimpinan sipiltentang kebijakan luarnegeri danmiliter; 3. Pengakuan atas kepemimpinan profesional dan otonomimiliter; 4. (Implikasinya) Minimalisasi intervensi militer dalam politik danintervensi politik dalammiliter.
  • 10. Paradigma Baru TNI: 3R -- redefinisi, reposisi, reaktualisasi 1. Posisi danmetode baru:tidak selalu harus di depan danmendominasi; 2. Dari menduduki ke memengaruhi: bukan mengintervensi, melainkan memberi kontribusi pembangunan; 3. Dari memengaruhi langsung(direct influence) ke taklangsung (indirect influence); 4. Kesediaan melakukanpolitical and role sharing bersama dengan komponen bangsayang lain.
  • 11. Reformasi TNI Pemisahan fungsipertahanan (militer) dan keamanan (polisi). Polri bukanlagibagiandari ABRI: Polri danTNI; Penghapusan peran sosial politik militer: TNIdan Polri taklagimemiliki jatahperwakilan di parlemen (baikdipusatmaupundidaerah); Personel militer (danpolisi) takdiberi hakpilih dalam pemilu. Personel militer yangtertarik untukberpolitik harus pensiun, melepas keanggotaannya.
  • 12. Doktrin pertahanan & komando teritorial Doktrin pertahanan yangdianutTNIadalahsistem pertahanan rakyat semesta (sishanrata): totalwar. Alatpertahanan bukansekadar tentara, melainkan segenap elemenmasyarakat: TNIsekadar intinya; Karena itu,TNIperlumelakukan pembinaan masyarakat tentang pentingnya pendekatan keamanan (security approach). Fungsiinidijalankan olehkomandoteritorial: KODAM, KODIM, KORAMIL, Babinsa.
  • 13. Fungsi-fungsi teritorial 1. Persatuan&kesatuan bangsa; 2. Binkamwil/siskamling 3. Operasibhaktibuta aksara; 4. Partisipasipembangunan; 5. Gerakannasionalorang tuaasuh; 6. PembinaanMenwa; 7. Pembinaandaerahrawan pangan; 8. Pembinaantokoh masyarakat; 9. KB/kesehatan; 10. Manunggalpertanian; 11. Pembinaangenerasimuda; 12. Pembinaanunit pemukimantransmigrasi; 13. Pembinaankawasan pembangunanterpadu,dan 14. Pembinaankeluarga prasejahtera.
  • 14. Masa depan peran politik militer? Sangat ditentukan keberhasilan konsolidasi demokrasi adatidaknya alasan intervensi militer; Kematangan politisi sipil danefektivitas institusi- institusi politik sipil: partai politik, parlemen, ... Peranmasyarakat sipil prodemokrasi: organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok gerakan, dll apakah saling berkonflik dengankekerasan atau mengonsolidasikan partisipasi politik; Keberhasilan otonomidaerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ....
  • 15. Sistem Politik Indonesia BISNIS DAN POLITIK dalam SISTEM POLITIK INDONESIA
  • 16. Permasalahan: dua titik tolak Pertama, keterlibatan politik (negara, pemerintah) dalam praktik bisnis (pasar). Apa dasar argumen yang membenarkan keterlibatan, seberapa jauh keterlibatan itu (diperlukan/dapat ditoleransi), apa dampaknya bagibisnis/pasar: menyehatkan atumenghalangi? Ada nilaidan prinsip ekonomi: kesukarelaan (tanpapaksaan), efisiensi, persaingan, pertumbuhan atau akumulasi, ...
  • 17. Permasalahan: dua titik tolak Kedua,keterlibatan pelaku bisnis dalam kehidupan politik (pemerintahan, negara). Apa motivasi dan landasan yang membenarkannya, apapengaruh kelompok bisnis dalam politik, apakahmenyehatkan ataujustru mengancam demokrasi? Ada nilai danprinsip politik: partisipasi, hakasasi manusia, kewarganegaraan, keadilan (kesetaraan), solidaritas, keterbukaan, therule of law negara merupakanorganisasi paksaanyang diperlukan ...
  • 18. Dua pendekatan State-centered approach. Pendekatan yang berkiblat kenegara: negara entitas terpenting. Negara harus menjalankan peran dalam penyelengaran pembangunanekonomi: developmental state. Market-centered approach. Pendekatan ini justru berpandanganuntukmembatasi peran negara: mekanisme pasarlah yangutama.Campur tanganpolitik (negara) justru dapatmerusak mekanisme pasar.
  • 19. State-centered/development state Gagasan yangmendasari pentingnya negara kuat danperlu campurtangandalambisnis: Industrialisasiterlambat(lateindustrialisation). Percepatanindustrialisasihanyabisadilakukandengan campurtangandandukungannegara; Otonominegara(stateautonomy).Negaraharusdan dimungkinkanuntukberposisiotonom,bukanmenjadi alatdarikelasdominanyangmemenangipertikaian, melainkanjustruharussecaraotonomimengendalikan kelas-kelasyangbertikaidalammasyarakat.
  • 20. State-centered/development state Negara dalam posisi dan peran sangat menentukan dalam pembangunan.Andrian Leftwich: negara memiliki kekuasaan politik yang terkonsentrasi secara cukup,otonom, dan berkapasitas untukmembentuk, mencapai dan mendorong pencapaiantujuanpembangunan eksplisit, baikmelalui pembentukan danpromosi arahpetumbuhan dankondisi yangdiperlukan, ataumelalui pengorganisasian pertumbuhan ekonomi secara langsung,atau mengombinasikannya.
  • 21. Karakteristik development state 1. Prioritas kebijakan negara diarahkan untuk meningkatkan kemampuan produktif bangsa danmeningkatkan surplus dari investasi, serta mengejar ketertinggalan teknologi ... 2. Menjagakohesivitas agen-agen negara, khususnya yangberkaitan dengan proyek transformatif (industrialisasi); 3. Keterkaitan kelembagaan antaraktor ekonomi yangterorganisasi: kerjasama lebih penting ketimbang saling bersaing sendiri-sendiri.
  • 22. Contoh sukses developmental state Negara-negara AsiaTimurdanAsiaTenggara: Jepang, Taiwan,KoreaSelatan, HongKong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, ... Dua kemampuan: (i)mengarahkan perusahaan- perusahaan domestik, dan(ii)kemampuan mengoordinasikan agen-agen negarayangterkait kebijakan ekonomi Prasyarat sukses: Developmentalelite:LewKuanYew,MahatirMuhammad, ParkChungHee,Soeharto,.... Perangkatkelembagaanyangotonom,... Birokrasiyangrasional,...
  • 23. Market-centered approach Sejumlah developmental state dilanda krisis ekonomi hebat government failure! Mekanisme pasar seharusnya dibiarkan berjalan sendiri. RuthMcVey: kapitalisme padaakhirnya melahirkan efisiensi dan inovasi, sekaligus distribusi kekayaan yang rasional. Intervensi negara padadasarnya harus dihindari, karena hanya akanmenyuburkan rent-seeking interest ekonomi biaya tinggi!
  • 24. Market-centered approach Negara perlu membatasi perannya padahal-hal vitalyang dibutuhkan,khususnya public goods: pertahanan-keamanan, hukum, hakmilik (intelektual), manajemen makro, public health, perlindungan orangmiskin ... Perdagangan bebasharus diadopsi, bahkan didorong ... Industrialisasi taksekadar berorientasi kedalam, melainkan harus lebih berorientasi keluar (outward-looking oriented industrialisation) ...
  • 25. Tipologi Sistem Kapitalis [Hutchroft, 1994] Aparatur negara relatif lebih kuat vis a vis kepentingan- kepentingan bisnis Aparatur negara relatif lebih lemah vis a vis kepentingan- kepentingan bisnis Secara relatif negara lebih legal-rasional Kapitalisme Negara (Developmental State) Kapitalisme Pasar Bebas (Regulatory State) Secara relatif negara lebih patrimonial Kapitalisme Birokratik (Patrimonial Administrative State) Kapitalisme Rente (Patrimonial Oligarchic State)
  • 26. Relasi Bisnis-Politik di Indonesia Indonesia Orde Baru,meskipun secara politik otoriter, pernah dipuji sebagaikisah sukses pembangunanekonomi: .... Bagaimanabisa dicapai? Orde Baruakhirnya runtuhsetelah mengalami krisis luarbiasa: ...Mengapaterjadi? Bagaimanarelasi bisnis-politik di Indonesia masa depan?
  • 27. Pelaku bisnis dalam politik Indonesia Hampirseparuh anggota DPRRIberlatarbelakang pengusaha; Demikian jugaanggota-anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota; Sejumlah pengusaha diangkat sebagai menteri; Cukupbanyak pengusaha terpilih sebagai kepala daerahdanberhasil memimpin daerah; Banyak pengusaha menjadipengurus partai politik; Organisasi-organisasi pengusaha aktif memengaruhi kebijakan pemerintah .... Kinerja politik sering diukurdengancapaian ekonomi
  • 28. SOP212 Sistem Politik Indonesia Hubungan Agama dan Politik: Kebangkitan Politisasi Agama dan Paradoks Demokrasi
  • 29. Negara dan Kebaikan Bersama Agama sebagai rujukandansumber inspirasi untukmengelola kehidupan yangbaik. Bagaimanahubungannyadengannegara (yang notabenesebagaiorganisasi paksaan): Negaraagama Pemisahanantaranegaradanagama Relasikonstruktifantaranegaradanagama
  • 30. Demokrasi dan Agama Demokrasi membuka ruangluasuntuk mengekspresikan keanekaragaman, memperjuangkan aspirasi politik yang berbeda- beda,termasuk yangberlatar belakang agama; Tetapi,aspirasi politik berbasis keagamaan itu adakalanya justru menolak demokrasi yang notabenememberinya ruang hidup itu sendiri. Ada potensi paradoksal?
  • 31. Sikap Politik Kelompok Islam Radikal Kelompok Syariah Komprehensif Negara Islam Khalifah Demokrasi DI/NII Ya Ya Tidak Tidak JI Ya Ya Ya Tidak MMI Ya Ya Ya Tidak FPI Ya Tidak Tidak Ya FKAWJ/LJ Ya Tidak Tidak Tidak HT Ya Ya Ya Tidak
  • 32. Agama merupakan ... Faktakultural? Faktapolitik?
  • 33. Bagan Sistem Politik: David Easton 33 SistemPolitik Keputusanatau Kebijakan Tuntutan Dukungan Outputs Inputs Umpan-balik
  • 34. Bagan Sistem Politik: Gabriel A Almond 34 Inputs Conversion Outputsinto Environment Environmental Outcomes Policy-Making Processes Extractions Distributions Regulations Symbols Preceding Environmental States Endogenous Changesin Environment* *Changesnotcausedbyactionsofpoliticalsystemitself Domesticand International Welfareand Security Demands Participant Support Subject Support Feedbackloops
  • 35. Reformasi dan kebangkitan politik agama Pengorganisasian politik masyarakat Indonesia (partai politik) pernah populerdisebut dengan istilah politik aliran. Organisasi dan pengelompokan politik terbentuk berdasarkan orientasi budaya,bukankelas ataustatus dan kepentingan ekonomi. Peta budaya santri, abangan lebih memengaruhi perilaku politikm dibandingrelasi kelas buruhdan majikan.
  • 36. KOTADESA SANTRI ABANGAN NU PKI MASYUMI PNI (Priyayi)
  • 37. Partai-partai berbasis Islam Post-OB PartaiPolitik berbasis Islam: PPP,PKB,PAN, PBB,PK(S), PSII, PPTI,PAKMSI, PSII 1905, PUMI,PPII Masyumi, PAKKAM, PUI, PNU, PartaiKMI, PartaiAbulYatama, Partai Dua Syahadat, PKU, PartaiPerti, PIPI, PartaiGIMI, PartaiKAMI, PartaiKabah, PP,PPTI,PRI, Partai Suni. 21partaiIslam mengikuti Pemilu 1999, dan8 partaiIslam mengikuti Pemilu 2004.
  • 38. Partai-partai bercorak Islam [Fealy, 2001] Formalist Islam parties (moderate danradical formalist Islamic parties): PBB,PPP,PKS Pluralist Islam parties: PKB,PAN
  • 39. Partai-partai agama Non-Islam PartaiBuddhis Demokrat Indonesia PartaiDemokrat Katolik, Partai Katolik Demokrat PartaiKristen Nasional Indonesia (Krisna), Partai Reformasi Cinta Kasih Kristus Kebangsaan Indonesia, PartaiDemokrasi Kasih Bangsa,Partai Damai Sejahtera, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
  • 40. Paradoks Demokrasi AdolfHitler adalahpemimpin yangmunculke tampuk kekuasaan melalui pemiludemokratis. Tetapi,begitu berkuasa iamenggunakan kekuasaan untuk mengabaikan demokrasi, melakukan kekejaman yangmemicuperang dunia; Demokrasi memangmembuka ruanglebaruntuk partisipasi, bahkan kompetisi/kontestasi untuk merebutataumengendalikan penggunaan kekuasaan. Tetapi, demokrasi perludijaga dan dijamin keberlangsungannya; Demokrasi bukansekadar prosedur-teknis pemilu, melainkan nilai-nilai.
  • 41. Nilai Demokrasi [Martya Sen, 2006] Nilaiintrinsik Nilaiinstrumental Nilaikonstruktif
  • 42. Modernisasi dan Demokrasi Nilai-nilai yangtumbuhseiring prosesmodernisasi: rasionalisasi (rasionalisasi instrumental), indivudualisasi, differensiasi, ... Demokrasi merupakan modusinstitusional yang diperlukan untuk memperkuat kembali integrasi (reintegrasi), menjaga stabilitas, dankeberlanjutan (sustainability), melalui: Pengorganisasiankepentingan-kepentingan Negosiasidanrenegosiasiantarkepentingan Buatsepakattentangkerangkadasarhidupbersamayang inklusifberkeadilan...