Tugas barang dan jasa
- 1. TAHAPAN PENERAPAN E GOVERNMENT PADA PENERAPAN PENGADAAN JASA DAN BARANG
- 2. E GOVERNMENT E-Government atau biasa disebeut e-gov, digital government, online government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
- 3. 3 MODEL PENYAMPAIAN E-GOVERNMENT a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi, Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana. b. Government-to-Business (G2B) Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll c. G2G (Government To Government) Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.
- 4. Manfaat E - Goverment Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada masyarakat: 1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan (bebas KKN); 3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang # dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; 4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan; 5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan 6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
- 5. 2. Aplikasi E-GOVERNMENT yang diterapkan E-Lakip E-LAKIP merupakan sistem yang digunakan untuk membantu menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. LAKIP biasanya disusun oleh SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau biasanya juga disusun di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Terjadinya perbedaan tiap daerah, biasanya disebabkan tumpang tindih kewenangan TUPOKSI. SKPD tersebut bertindak sebagai penyelenggara penyusunan LAKIP. E-Monev E- Monev adalah Sistem Monitoring Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Online. Dengan adanya sistem ini masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah di daerahnya e-Planning E- PLANNING atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Sistem Informasi Online dengan seluruh SKPD Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dalam mengusulkan kegiatan, menyusun RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD Kab/Kota.
- 6. E-Lapor Masyarakat dapat menyampaikan laporan, aspirasi, pengaduan, dan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan, dan roda pemerintahan di Kabupaten Probolinggo khususnya. SIMPATEN Tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat, khususnya di tingkat desa/kelurahan, dalam mengurus perijinan usahanya, segala proses dapat diselesaikan di kecamatan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor BPT E-Procurement E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra- kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website.
- 7. E GOVERNMENT PENGADAAN BARANG DAN JASA MENGGUNAKAN E-PROCUREMENT
- 9. 1. E-Procurement E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum, pra-kualifikasi dan sourcing secara elektronik dengan menggunakan modul berbasis website. E-procurement adalah bentuk e-commerce untuk perantaraan barang dan jasa atau digunakan untuk tendering barang dan jasa antara perusahaan dengan pemasok. E-procurement kebanyakan diakses dari web oleh perusahaan-perusahaan besar dan badan-badan usaha umum. E-procurement juga merupakan aplikasi e- commerce untuk proses negosiasi dan perjanjian (contracting).
- 10. Jenis-jenis E-procurement - E-Informing Yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan informasi pembelian kepada pihak external dan internal yang menggunakan teknologi internet. E-Sourcing : proses mengidentifikasi supplier baru untuk kategori tertentu dari kebutuhkan pembelian menggunakan teknologi internet. E-Tendering : proses mengirimkan permintaan untuk informasi dan harga kepada supplier dan menerima responnya melalui internet. E-Reverse auctioning :Teknologi pelelangan terbalik berbasis Internet yang berfokus pada harga barang dan jasa yang dilelang E-MRO dan web based ERP : Proses menciptakan dan menyetujui permintaan pembelian, menempatkan pesanan pembelian dan menerima barang atau jasa yang dipesan software berbasis teknologi internet. E-ordering : Penggunaan Internet untuk memfasilitasi proses operasional pembelian, termasuk pemesanan (requisitioning), persetujuan pesanan, penerimaan order dan proses pembayaran.
- 11. Tujuan E-PROCERUMENT Untuk meningkatkan tingkat layanan kepada pembeli , pemasok dan pengguna yang terlibat dalam e-procurement. Untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terintegrasi pada sektor public agensi . Untuk meminimalkan biaya transaksi terkait dengan procurement melalui standarisasi , perampingan dan otomatisasi proses pengadaan di dalam , dan di mana sesuai seluruh instansi dan sector-sektor . Untuk menyelenggarakan kompetisi antar pemasok agar tetap menjaga sumber pasokan yang terpercaya Untuk mengoptimalkan tingkat persediaan melalui penerapan praktek-praktek pengadaan yang efisien . Untuk membuat penggunaan efektif dari sumber daya manusia dalam proses pengadaan Untuk menjadi progresif dalam mengadopsi pengadaanyang terkait dengan Informasi dan Komunikasi Technologies ( ICT ) .
- 12. SKEMA PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 13. 11 CRITICAL FACTOR Penelitian yang telah dilakukan oleh Vaidya dkk. (2006),menempatkan sebelas critical factor yang mepengaruhi keberhasilan pelaksanaa e-Procurement. Kesebelas critical factortersebut antara lain : 1)Pemilihan dan pelatihan terhadap petugas pelaksana, 2)Kesesuian dengan pengguna (Supplier) 3)Integrasi sistem, 4)Gambaran umum dari manajemen pengadaan (Business case), 5)Rekayasa ulang proses, 6)Keamanan dan keotentikan, 7)Dukungan Atasan, 8)Manajemen perubahan, 9)Tolak ukur pencapaian, 10)Strategi pelaksanaan e-Procurement, dan 11)Standarisasi Teknis (Vaidya, Sajeev, &Callender, 2006). Kesebelas faktor penting tersebut sangat mempengaruhi cara pandang implementasi dan dampak yang dihasilkan dari e-Procurement.
- 14. 6 Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Implementasi Dari E-procurement 1)Kepemimpinan, 2)Kualitas Sumberdaya Manusia, 3)Perencanaan dan manajemen, 4) Kebijakan dan peraturan, 5)Integrasi sistem, dan 6)Infrastruktur dan standarisasi.
- 15. DASAR HUKUM E-PROCUREMENT Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui sistem e-Procurement sebenarnya sudah tertuang dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 perubahan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Presiden Nomor 54 tahun 2010 perubahan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Tetapi secara teknis penyelenggaraan sistem e- Procurement, peraturan presiden tersebut belum mengatur secara detail dan spesifik mengenai prosedural dan hal-hal teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
- 16. 3 TAHAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Oleh karena itu perlu dilakukan upaya untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengadaan pada ULP. (B_Trust, 2015). 1)Penerimaan, Kompilasi dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan, 2) Persiapan Pengdaan Barang/Jasa, dan 3) Proses Pelelangan
- 17. Stakeholders dalam Implementasi e-Procurement Stakeholders yang terlibat dalam implementasi kebijakan e- Procurement dapat di kategorikan menjadi 2 jenis, yaitu 1) yang merupakan bagian dari internal Pemerintah seperti, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah. 2) Stakeholders yang merupakan bagian dari eksternal pemerintah seperti Konsultan, Lembaga Kontraktor, dan Lain-lain.
- 18. Peran dan Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Daerah Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah merupakan lembaga baru yang harus dimiliki oleh setiap daerah. Kewajiban adanya unit ini adalah merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya unit ini dalam setiap pemerintah daerah merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan secara elektronik diatur dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- 19. Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah baik tingkat Provinsi ataupun Kota/Kabupaten merupakan suatu kewajiban yang berkedudukan langsung di bawah Sekretarian Daerah dalam bentuk bagian ataupun biro. Mengenai tugas dan fungsi ULP juga secara tertulis dalam permendagri tersebut. Dalam permendagri tersebut terdapat 6 kewenangan dan 14 tugas dari ULP yang semuanya tentunya berkaitan langsung dengan tugasnya sebagai penjamin pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.
- 20. 3. Evaluasi Pelaksanaan E- GOVERNMENT di Indonesia E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.Dalam pelaksanaanya e-goverment sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia muncul karena adanyaInstruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia.
- 21. Kesimpulan Pemanfaatan perkembangan teknologi terutama dalam hal telekomunikasi dan informasi dalam pemerintahan merupakan suatu dorongan tersendiri dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintahanyang lebihbaik terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan . Terlepas dari masih kurang optimalnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement). Keberanian dari pemerintah untuk berinovasi dari sistem lama pengadaan yang sangat rawan terhadap penyalahgunaan, berganti kepada sistem pengadaan secara elektronik yang mendorong adanya transparansi, akuntabel, dan cepat untuk efektifitas dan efesiensi pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksaan kebijakan e-Procurement tidak terlepas dari payung hukum kebijakan ini yang masih terlalu bias dan kurang menguatkan berakibat kepada proses integrasi yang masih lemah dalam pelaksanaannya. Konflik egoisme dan kepentingan pribadi masih terlihat karena adanya kelemahan peraturan yang ada.