際際滷

際際滷Share a Scribd company logo
BAB V
SILA KEEMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
   OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
      PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
A. Pengertian Demokrasi Pada Umumnya
   Untuk mengerti baik isi demokrasi, maka kita memberi beberapa
   unsur umum dari demokrasi dan melihat apa yang kita harapkan
   ada dalamnya.
   1. Unsur-unsur dasar :
    Kedaulatan
         Ini dimaksudkan bahwa segala kuasa pemerintah dan yang
   menjalankan administrasi pemerintah dalam negara dapat
   diredusir rakyat. Artinya berasal dari rakyat dan disalurkan
   kepada pemerintah. Dipangkalkan pada rakyat, kita katakan,
   karena suatu kuasa Negara demokrasi, secara teoritis terus dapat
   dipulangkan atau diberi asalnya, sebagai dari rakyat. Sebab itu
   kita selalu memberi definisi demokrasi sebagai pemerintahan
   yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.
  Kebebasan
     Disini dimaksudkan kebebasan politis. Kebebasan itu harus
menjamin pengakuan martabat dan pribadi manusia, yaitu
kebebasan yang mengakui nilai nilai kepribadiannya. Disamping itu
juga memberi tempat kepada pribadi untuk berkembang atau
memberi tempat serta kesempatan kepada pribadi untuk
memperkembangkan kepribadiannya.
 Kesamaan

      Disini dimaksudkan juga kesamaan politis yang menuntut
pengakuan dan pembagian yang sama rata dari hak dan beban, hak
dan wajib. Dengan kata lain kita katakan harus ada keseimbangan
antara hak dan wajib dalam masyarakat dan pada rakyat.
  Negara Hukum
   Negara hukum mempunyai faktor-faktor dan undang-undang pula.
Negara hukum dapat dikatakan Negara yang memungkinkan
demokrasi.
     Didalam Negara hukum terdapat Organisasi dari Negara ( Tata
Negara ) yang sekian rupa, sehingga organisasi itu mengakui
pembagian kekuasaan, yaitu apa yang dinamakan dalam dunia
politik yaitu trias politica. Pembagian kekuasaan : kekuasaan
legislatif, ksekutif, yudikatif, mesti ada pada badan yang berbeda.
Kalau semuanya dipegang dalam satu tangan maka kita bisa
mendapat diktator.
2. Unsur  unsur Pelengkap Demokrasi
        Unsur-unsur pelengkap demokrasi melengkapi unsur-unsur
umum diatas dan yang memungkinkan adanya atau tumbuhnya suatu
demokrasi dalam satu Negara.
 Pemilihan Umum yang bebas, rahasia dan dengan hak yang sama.

Langsung atau tidak langsung itu terserah pada cara pemeintahan.
Jadi bukan oleh pengurangan hak karena ancaman dan pembesaran
hak oleh karena orang dikhususkan.
 Pluralisme politik

Unsur pelengkap yang lain lagi, biarpun unsur-unsur dasar tersebut
diatas ada, adalah kemungkinan atau kebolehan pluralitas kepartaian
atau adanya pluralitas dari fraksi-fraksi politik. Harus dibuka
kemungkinan untuk adanya banyak faksi-fraksi dalam suatu
pemerintahan, supaya demokrasi terpelihara.
B. Demokrasi Pancasila pada khususnya
       Sila ini dalam sejarah mempunyai bermacam-macam
rumusan. Kadang-kadang disebut musyawarah saja atau disebut
kerakyatan yang     dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan.
       Hikmat kebijaksanaan terdapat dalam musyawarah dan
musyaearah dijalankan oleh perwakilan. Segala unsur demokrasi
pada umumnya baik unsur-unsur inti, maupun unsur-unsur pelengkap
diterima juga dalam demokrasi pancasila khususnya, kecuali satu
unsur pelengkap yang disebut diatas yang dipandang sebagai tidak
mutlak harus ada sebagai unsur essensial dari demokrasi yakni usur
atau azas mayoritas karena yang dipertimbangkan dalam demokrasi
pancasila ialah musyawarah dan mufakat.
       Demokrasi pancasila terdiri atas kemenangan jumlah suara,
juga tidak karena paksaan dari kekerasan melainkan karena
kesepakatan dari mufakat yang menjadi buah dari musyawarah dan
kebijaksanaan.
C. Pendapat Tentang Demokrasi Pancasila

BALI POST, menjelang Pemilu 1992, menulis :
TV Australia : Demokrasi di Indonesia Asing tapi menaik.
Canbera.
        Demokrasi di Indonesia itu asing bagi bangsa lain karena
tidak meniru dua konsep demokrasi besar di dunia saat ini,yakni
liberal dan sosialis, tapi suatu demokrasi yang khas Indonesia yang
menarik untuk di kaji,kata komentator televisi Australia
( ABC ),George Negus dalam acara tayangan kamjpanye Pemilu
1992 di Indonesia sabtu malam.
        Pembawa acara mengadakan wawancara dengan Dubes RI
untuk Australia Saban Siagian untuk menyatakan kesan-kesannya
atas tanggapoan televisi ABC tersebut. Macintosh memulai
laporannya dengan menjelaskan tentang pemilu di Indonesia dari
masa ke masa, serta hasil-hasilnya dan mekanisme pembagian kursi
di parlemen.
Sebagai kesimpulan, Dubes Siagian menerangkan kepada
pirsawan Australia bahwa demokrasi Indonesia berakar pada budaya
Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. sebagai tetangga
terdekat, ada baiknya orang Australia mempelajari budaya
Indonesia.
       Ia menegaskan sistem yang dikembangkan di Indonesia saat
ini telah berhasil mengantarkan bangsa ini mencapai tingkat
kemakmuran yang cukup tinggi diantara Negara-negara di Asia.
       Dubes kemudian menyampaikan penghargaan atas dukungan
dan simpati rakyat Australia terhadap perjuangan bangsa Indonesia
selama ini.
D. Apa yang harus dihayati demi sila ini.
       Dalam sila persatuan Indonesia, dapat dimasukan segala yang
harus kita hayati mengenai hubungan orang tua dengan anak, anak
dengan orang tua, atau pengganti orang tua dengan anak dan anak
dengan pengganti orang tua, misalnya pendidik.
a.Bagian yang pertama, masuk Sila Persatuan Indonesia tentang
Kebangsaan dan Nasionalisme. Kebangsan mengatur hubungan
antara anak dengan orang tua atau pengganti orang tua atau
sebaliknya. Cinta Bangsa dan Tanah Air.
       Tugas dan kewajiban anak terhadqap orang tua dan tugas dan
kewajiban hak orang tua dan pengganti orang tua terhadap anak.
b. Bagian kedua dari yang dinamakan hukum keempat itu dihayati
dalam Sila Kerakyatan. Hubungan pemerintah atau atasan dengan
rakyat dan sebaliknya.
Hak-hak Warga Negara
a.Warga Negara dapat menuntut hak-hak azasi manusia antara lain
yang di sebut didalam Magna Charta PBB dan Dokumen-dokumen
lainnya.
b.Warga Negara dan rakyat berhak untuk membuat perlawanan.
Membela diri terhadap perlakuan yang tak adil dari pemerintah atau
orang lain dan berhak untuk membuat perlawanan terhadap
pemerintah yang tidak sah.
Tugas Pemerintah Terhadap Rakyat
a.Memajukan, mempertinggi dan mempertahankan kesejahteraan
umum rakyat baik dibidang rohani maupun dibidang jasmani.
b.Menegakan keadilan melalui kejujuran terhadap Tuhan dan
terhadap sesama dalam masyarakat.
c.Mempertahankan     kesusilaan dan hidup ber-Tuhan dalam
masyarakat Negara.
E. Kesimpulan.

        Demokrasi pada umumnya dan demokrasi pancasila pada
khususnya :
Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaraatan/perwakilan adalah sila yang mengatur hubungan
antara orang atau golongan yang memegang Pemerintahan, dan
menyodorkan hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyat serta
sebaliknya, hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah.
BAB VI
 SILA KELIMA : KEADILAN SOSIAL
BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
A. Keadilan pada umunya dan definisi keadilan sosial Pancasila
    a. Keadilan pada umumnya.
        Keadilan adalah suatu keutamaan yang mendorong kita untuk
    memberi kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya.
    Dalam pembagian klasik, keadilan itu di bagi atas 3 yaitu :
        - Keadilan komutatif ( antar pribadi ) adalah keadilan yang
    berlaku dalam hal tukar-menukar antara orang-orang yang sama
    haknya atau dalam hal jual beli.
        - Keadilan legalis ( menurut hukum ) ialah keutamaan yang
    mendorong tiap-tiap anggota masyarakat untuk melaksanakan
    apa yang menjadi kewajibannya terhadap orang yang
    mengaturnya.
        - Keadilan distributif ( membagi ) ialah keadilan yang
    dijalankan oleh penguasa masyarakat untuk membagi kepada
    anggota masyarakat apa yang menjadi hak anggota
    masyarakatnya.
b. Keadilan sosial pada umumnya dan keadilan sosial pancasila.
1. Menurut E. Welty cs. Dalam bukunya Herder Sozial Katekismus
keadilan sosial adalah nama kolektif bagi keadilan distributif dan
legalis bersama-sama.
2. Keadilan sosial pancasila. Menurut Welty diatas berbeda dengan
keadilan sosial yang terkandung dalam pancasila karena keadilan
sosial menurut Welty mengandung hanya keadilan legalis dan distributif
sedangkan keadilan sosial dalam pancasila mengandung ketiga-
tiganya.

       c. Defenisi Keadilan sosial pancasila
       Keadilan sosial pancasila adalah satu dari azas-azas pancasila,
yang mewajibkan warga Negara untuk mengusahakan tercapainya
kesejahteraan yang meliputi semua unsurnya, dalam seluruh
kehidupan bermasyarakat di Indonesia.
Keadilan sosial pancasila adalah daya untuk mencapai kesejahteraan.
B. Sensus keadilan dalam leluhur bangsa kita
       Keadilan yang berpadanan dengan hak. Rasa keadilan
menyangkut tiga hal :
- Hak atas hidup.

- Hak atas milik.

- Hak atas hormat dan nama baik melalui kebenaran.

       Satu dari sebuah etnologi yang terbaik ialah bahwa kita dapat
tahu apa yang orang primitif pikir tentang baik dan buruk. Mereka
berpendapat yang baik diganjari dan yang buruk dicela atau
dihukum.
       Pengertian hak milik dan keadilan terdapat pada semua suku
bangsa walau berbeda luasnya, demikian juga kesadaran untuk tidak
membuat yang tak adil terhadap orang lain. Semua orang mempunyai
keinginan untuk menjamin keamanan hidupnya, memelihara
kebebasan, memelihara iman, membajiki keutamaan dan nilai-nilai
lainnya.
C. Ungkapan-ungkapan / publikasi tentang sila keadilan sosial

a. Pidato lahirnya pancasila, Soekarno menyebut terus menerus
bahwa sila ini terdiri dari dua kata yakni kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan hanya mungkin kalau ketiga jenis keadilan di atas
terangkum dalamnya.
b. Pidato Notonegoro Beberapa hal mengenai pancasila.
Keadilan sosial dalam pancasila merupakan keadilan yang
merangkum seluruh kehidupan sosial dalam masyarakat.

D. Kesimpulan.

      Kalau hak-hak yang disebut ini, dalam masyarakat, dilindungi,
dihormati, dan diberi kepada yang harus menerimanya maka adillah
keadaan dalam masyarakat itu.
BAB V
                    TINJAUAN KESELURUHAN
       dari segala hal mengenai Pancasila yang sudah dibicarakan
didepan, kini kita sampai pada satu kesimpulan, bahwa bagi bangsa
Indonesia, pancasila bukan saja menjadi alat pemersatu politis
melainkan juga menjadi dasar toleransi yang besar serta fundamen
kebebasan beragama.
       selain itu pancasila juga menjadi alat untuk menjalankan
dialog antaragama. Pancasila adalah alat adaptasi dan khusus untuk
agama kristen  alat indigenisasi atau alat untuk mempribumikan
ajaran-ajaran kristen, terutama ajaran-ajaran teologi kristen untuk
Indonesia. Pancasila merupakan satu ragi yang meragikan seluruh
mentalitas bangsa Indonesia.
        pembahasan pancasila sebagai alat indigenisasi untuk ajaran
kristen, dilanjutkan dengan uraian tentang hubungan intern sila-sila
pancasila. Dengan demikian jelas bahwa pancasila merupakan
keseluruhan dan satu kesatuan yang sistematis

More Related Content

Tugas pancasila

  • 1. BAB V SILA KEEMPAT : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
  • 2. A. Pengertian Demokrasi Pada Umumnya Untuk mengerti baik isi demokrasi, maka kita memberi beberapa unsur umum dari demokrasi dan melihat apa yang kita harapkan ada dalamnya. 1. Unsur-unsur dasar : Kedaulatan Ini dimaksudkan bahwa segala kuasa pemerintah dan yang menjalankan administrasi pemerintah dalam negara dapat diredusir rakyat. Artinya berasal dari rakyat dan disalurkan kepada pemerintah. Dipangkalkan pada rakyat, kita katakan, karena suatu kuasa Negara demokrasi, secara teoritis terus dapat dipulangkan atau diberi asalnya, sebagai dari rakyat. Sebab itu kita selalu memberi definisi demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat.
  • 3. Kebebasan Disini dimaksudkan kebebasan politis. Kebebasan itu harus menjamin pengakuan martabat dan pribadi manusia, yaitu kebebasan yang mengakui nilai nilai kepribadiannya. Disamping itu juga memberi tempat kepada pribadi untuk berkembang atau memberi tempat serta kesempatan kepada pribadi untuk memperkembangkan kepribadiannya. Kesamaan Disini dimaksudkan juga kesamaan politis yang menuntut pengakuan dan pembagian yang sama rata dari hak dan beban, hak dan wajib. Dengan kata lain kita katakan harus ada keseimbangan antara hak dan wajib dalam masyarakat dan pada rakyat.
  • 4. Negara Hukum Negara hukum mempunyai faktor-faktor dan undang-undang pula. Negara hukum dapat dikatakan Negara yang memungkinkan demokrasi. Didalam Negara hukum terdapat Organisasi dari Negara ( Tata Negara ) yang sekian rupa, sehingga organisasi itu mengakui pembagian kekuasaan, yaitu apa yang dinamakan dalam dunia politik yaitu trias politica. Pembagian kekuasaan : kekuasaan legislatif, ksekutif, yudikatif, mesti ada pada badan yang berbeda. Kalau semuanya dipegang dalam satu tangan maka kita bisa mendapat diktator.
  • 5. 2. Unsur unsur Pelengkap Demokrasi Unsur-unsur pelengkap demokrasi melengkapi unsur-unsur umum diatas dan yang memungkinkan adanya atau tumbuhnya suatu demokrasi dalam satu Negara. Pemilihan Umum yang bebas, rahasia dan dengan hak yang sama. Langsung atau tidak langsung itu terserah pada cara pemeintahan. Jadi bukan oleh pengurangan hak karena ancaman dan pembesaran hak oleh karena orang dikhususkan. Pluralisme politik Unsur pelengkap yang lain lagi, biarpun unsur-unsur dasar tersebut diatas ada, adalah kemungkinan atau kebolehan pluralitas kepartaian atau adanya pluralitas dari fraksi-fraksi politik. Harus dibuka kemungkinan untuk adanya banyak faksi-fraksi dalam suatu pemerintahan, supaya demokrasi terpelihara.
  • 6. B. Demokrasi Pancasila pada khususnya Sila ini dalam sejarah mempunyai bermacam-macam rumusan. Kadang-kadang disebut musyawarah saja atau disebut kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Hikmat kebijaksanaan terdapat dalam musyawarah dan musyaearah dijalankan oleh perwakilan. Segala unsur demokrasi pada umumnya baik unsur-unsur inti, maupun unsur-unsur pelengkap diterima juga dalam demokrasi pancasila khususnya, kecuali satu unsur pelengkap yang disebut diatas yang dipandang sebagai tidak mutlak harus ada sebagai unsur essensial dari demokrasi yakni usur atau azas mayoritas karena yang dipertimbangkan dalam demokrasi pancasila ialah musyawarah dan mufakat. Demokrasi pancasila terdiri atas kemenangan jumlah suara, juga tidak karena paksaan dari kekerasan melainkan karena kesepakatan dari mufakat yang menjadi buah dari musyawarah dan kebijaksanaan.
  • 7. C. Pendapat Tentang Demokrasi Pancasila BALI POST, menjelang Pemilu 1992, menulis : TV Australia : Demokrasi di Indonesia Asing tapi menaik. Canbera. Demokrasi di Indonesia itu asing bagi bangsa lain karena tidak meniru dua konsep demokrasi besar di dunia saat ini,yakni liberal dan sosialis, tapi suatu demokrasi yang khas Indonesia yang menarik untuk di kaji,kata komentator televisi Australia ( ABC ),George Negus dalam acara tayangan kamjpanye Pemilu 1992 di Indonesia sabtu malam. Pembawa acara mengadakan wawancara dengan Dubes RI untuk Australia Saban Siagian untuk menyatakan kesan-kesannya atas tanggapoan televisi ABC tersebut. Macintosh memulai laporannya dengan menjelaskan tentang pemilu di Indonesia dari masa ke masa, serta hasil-hasilnya dan mekanisme pembagian kursi di parlemen.
  • 8. Sebagai kesimpulan, Dubes Siagian menerangkan kepada pirsawan Australia bahwa demokrasi Indonesia berakar pada budaya Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. sebagai tetangga terdekat, ada baiknya orang Australia mempelajari budaya Indonesia. Ia menegaskan sistem yang dikembangkan di Indonesia saat ini telah berhasil mengantarkan bangsa ini mencapai tingkat kemakmuran yang cukup tinggi diantara Negara-negara di Asia. Dubes kemudian menyampaikan penghargaan atas dukungan dan simpati rakyat Australia terhadap perjuangan bangsa Indonesia selama ini.
  • 9. D. Apa yang harus dihayati demi sila ini. Dalam sila persatuan Indonesia, dapat dimasukan segala yang harus kita hayati mengenai hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, atau pengganti orang tua dengan anak dan anak dengan pengganti orang tua, misalnya pendidik. a.Bagian yang pertama, masuk Sila Persatuan Indonesia tentang Kebangsaan dan Nasionalisme. Kebangsan mengatur hubungan antara anak dengan orang tua atau pengganti orang tua atau sebaliknya. Cinta Bangsa dan Tanah Air. Tugas dan kewajiban anak terhadqap orang tua dan tugas dan kewajiban hak orang tua dan pengganti orang tua terhadap anak. b. Bagian kedua dari yang dinamakan hukum keempat itu dihayati dalam Sila Kerakyatan. Hubungan pemerintah atau atasan dengan rakyat dan sebaliknya.
  • 10. Hak-hak Warga Negara a.Warga Negara dapat menuntut hak-hak azasi manusia antara lain yang di sebut didalam Magna Charta PBB dan Dokumen-dokumen lainnya. b.Warga Negara dan rakyat berhak untuk membuat perlawanan. Membela diri terhadap perlakuan yang tak adil dari pemerintah atau orang lain dan berhak untuk membuat perlawanan terhadap pemerintah yang tidak sah. Tugas Pemerintah Terhadap Rakyat a.Memajukan, mempertinggi dan mempertahankan kesejahteraan umum rakyat baik dibidang rohani maupun dibidang jasmani. b.Menegakan keadilan melalui kejujuran terhadap Tuhan dan terhadap sesama dalam masyarakat. c.Mempertahankan kesusilaan dan hidup ber-Tuhan dalam masyarakat Negara.
  • 11. E. Kesimpulan. Demokrasi pada umumnya dan demokrasi pancasila pada khususnya : Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaraatan/perwakilan adalah sila yang mengatur hubungan antara orang atau golongan yang memegang Pemerintahan, dan menyodorkan hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyat serta sebaliknya, hak dan kewajiban rakyat terhadap pemerintah.
  • 12. BAB VI SILA KELIMA : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
  • 13. A. Keadilan pada umunya dan definisi keadilan sosial Pancasila a. Keadilan pada umumnya. Keadilan adalah suatu keutamaan yang mendorong kita untuk memberi kepada tiap-tiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam pembagian klasik, keadilan itu di bagi atas 3 yaitu : - Keadilan komutatif ( antar pribadi ) adalah keadilan yang berlaku dalam hal tukar-menukar antara orang-orang yang sama haknya atau dalam hal jual beli. - Keadilan legalis ( menurut hukum ) ialah keutamaan yang mendorong tiap-tiap anggota masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya terhadap orang yang mengaturnya. - Keadilan distributif ( membagi ) ialah keadilan yang dijalankan oleh penguasa masyarakat untuk membagi kepada anggota masyarakat apa yang menjadi hak anggota masyarakatnya.
  • 14. b. Keadilan sosial pada umumnya dan keadilan sosial pancasila. 1. Menurut E. Welty cs. Dalam bukunya Herder Sozial Katekismus keadilan sosial adalah nama kolektif bagi keadilan distributif dan legalis bersama-sama. 2. Keadilan sosial pancasila. Menurut Welty diatas berbeda dengan keadilan sosial yang terkandung dalam pancasila karena keadilan sosial menurut Welty mengandung hanya keadilan legalis dan distributif sedangkan keadilan sosial dalam pancasila mengandung ketiga- tiganya. c. Defenisi Keadilan sosial pancasila Keadilan sosial pancasila adalah satu dari azas-azas pancasila, yang mewajibkan warga Negara untuk mengusahakan tercapainya kesejahteraan yang meliputi semua unsurnya, dalam seluruh kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Keadilan sosial pancasila adalah daya untuk mencapai kesejahteraan.
  • 15. B. Sensus keadilan dalam leluhur bangsa kita Keadilan yang berpadanan dengan hak. Rasa keadilan menyangkut tiga hal : - Hak atas hidup. - Hak atas milik. - Hak atas hormat dan nama baik melalui kebenaran. Satu dari sebuah etnologi yang terbaik ialah bahwa kita dapat tahu apa yang orang primitif pikir tentang baik dan buruk. Mereka berpendapat yang baik diganjari dan yang buruk dicela atau dihukum. Pengertian hak milik dan keadilan terdapat pada semua suku bangsa walau berbeda luasnya, demikian juga kesadaran untuk tidak membuat yang tak adil terhadap orang lain. Semua orang mempunyai keinginan untuk menjamin keamanan hidupnya, memelihara kebebasan, memelihara iman, membajiki keutamaan dan nilai-nilai lainnya.
  • 16. C. Ungkapan-ungkapan / publikasi tentang sila keadilan sosial a. Pidato lahirnya pancasila, Soekarno menyebut terus menerus bahwa sila ini terdiri dari dua kata yakni kesejahteraan sosial. Kesejahteraan hanya mungkin kalau ketiga jenis keadilan di atas terangkum dalamnya. b. Pidato Notonegoro Beberapa hal mengenai pancasila. Keadilan sosial dalam pancasila merupakan keadilan yang merangkum seluruh kehidupan sosial dalam masyarakat. D. Kesimpulan. Kalau hak-hak yang disebut ini, dalam masyarakat, dilindungi, dihormati, dan diberi kepada yang harus menerimanya maka adillah keadaan dalam masyarakat itu.
  • 17. BAB V TINJAUAN KESELURUHAN dari segala hal mengenai Pancasila yang sudah dibicarakan didepan, kini kita sampai pada satu kesimpulan, bahwa bagi bangsa Indonesia, pancasila bukan saja menjadi alat pemersatu politis melainkan juga menjadi dasar toleransi yang besar serta fundamen kebebasan beragama. selain itu pancasila juga menjadi alat untuk menjalankan dialog antaragama. Pancasila adalah alat adaptasi dan khusus untuk agama kristen alat indigenisasi atau alat untuk mempribumikan ajaran-ajaran kristen, terutama ajaran-ajaran teologi kristen untuk Indonesia. Pancasila merupakan satu ragi yang meragikan seluruh mentalitas bangsa Indonesia. pembahasan pancasila sebagai alat indigenisasi untuk ajaran kristen, dilanjutkan dengan uraian tentang hubungan intern sila-sila pancasila. Dengan demikian jelas bahwa pancasila merupakan keseluruhan dan satu kesatuan yang sistematis