Pelayanan publik
Download as pptx, pdf1 like1,996 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pelayanan publik dan jenis-jenis pelayanan publik berdasarkan organisasi penyelenggaranya. Pelayanan publik dapat diselenggarakan oleh organisasi privat maupun publik, dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik dapat berupa primer atau sekunder. Terdapat pula lima karakteristik untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik.
1 of 13
Downloaded 48 times
Ad
Recommended
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...
Pelayanan publik di era desentralisasi dan otonomi daerah dinamika dan probl...Researcher Syndicate68
油
Dokumen ini membahas pelayanan publik dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, menunjukkan adanya tantangan dalam akses dan kualitas pelayanan yang menguntungkan pihak tertentu, khususnya masyarakat miskin. Reformasi diperlukan untuk mengubah paradigma pelayanan dari berorientasi pemerintahan menjadi lebih fokus pada kebutuhan masyarakat. Terakhir, otonomi daerah harus didorong untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pelayanan publik.13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
油
Dokumen ini membahas 13 masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan reformasi tata kelola keuangan oleh pemerintah. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem akuntansi yang baik. Masalah seperti intervensi DPRD, partisipasi masyarakat yang rendah dalam perencanaan, dan kelemahan koordinasi antar SKPD menyebabkan perencanaan dan penganggaran sering kali tidak berjalan optimal.PPN objek
PPN objekkaromah95
油
Dokumen tersebut membahas tentang objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdiri dari barang kena pajak dan jasa kena pajak, serta pengecualian-pengecualian tertentu seperti barang-barang yang tidak dikenakan PPN dan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN.Patologi birokrasi
Patologi birokrasiFahrul Azmi
油
Patologi birokrasi disebabkan oleh rendahnya gaji PNS, sistem rekrutmen yang tidak objektif dan mengandung KKN, serta penerapan sistem reward dan punishment yang tidak jelas. Hal ini berpengaruh besar terhadap lemahnya sistem dan aturan birokrasi serta menurunkan kinerja aparatur negara. Diperlukan reformasi untuk meningkatkan etika kerja dan kompetensi SDM aparatur.UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)Eka Wahyuliana
油
Dokumen tersebut membahas tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan definisi UMKM menurut undang-undang dan kriteria ukuran usaha untuk mikro, kecil, dan menengah. Juga dibahas karakteristik dan contoh usaha untuk setiap kategori serta permasalahan yang dihadapi UMKM.MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
MAKALAH PAJAK BUMI DAN BANGUNANLihunscience Gibran
油
Dokumen ini membahas tentang pajak bumi dan bangunan (PBB) di Indonesia, termasuk sejarah, objek dan subjek pajak, serta kewajiban dan hak wajib pajak. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang PBB serta pentingnya kewajiban membayar pajak bagi masyarakat. Selain itu, dokumen ini menjelaskan proses pendaftaran dan penghitungan pajak yang terutang.SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
油
Sistem administrasi negara merupakan kerangka konseptual untuk memahami administrasi negara sebagai sistem yang terbuka dan kompleks. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan terpengaruh oleh lingkungan seperti sistem politik dan ekonomi. Administrasi negara memiliki karakteristik sebagai sistem terbuka yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran dan terus beradaptasi dengan lingkungannya.Manajemen strategis pada pemerintah daerah
Manajemen strategis pada pemerintah daerahArief H
油
Tulisan ini membahas penerapan manajemen strategis dalam pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia, dengan fokus pada penghubungan konsep manajemen strategis sektor privat dan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Ditekankan pentingnya manajemen strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing dalam melayani masyarakat sesuai prinsip otonomi dan kebutuhan lokal. Berbagai pendekatan dan model manajemen strategis yang relevan untuk diterapkan dalam konteks pemerintahan juga diuraikan.Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan proses kebijakan publik. Termasuk sistem, proses siklus, peran informasi, agenda setting, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik.Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahBrandal Loka Jaya
油
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasiGood Governance
Good GovernanceShahril Budiman Png
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.Mengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
油
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep pajak, sistem perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, serta reformasi pelayanan perpajakan dengan penerapan good governance. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan negara seperti gaji pegawai negeri dan pembangunan infrastruktur. SEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
油
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
油
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
油
Dokumen ini membahas pengertian dan perkembangan perbandingan administrasi negara sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, berfokus pada peluang dan tantangan dalam menganalisis karakteristik administrasi negara berbagai negara. Studi perbandingan ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dengan melihat perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem administrasi. Perkembangan studi ini dipicu oleh kebutuhan praktis yang muncul setelah Perang Dunia II, di mana negara-negara berkembang mulai menerima bantuan teknis dalam memperkuat administrasi publik.BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
油
Dokumen ini membahas berbagai perspektif tentang birokrasi, termasuk definisi, karakteristik, dan patologi yang terkait, serta membandingkan birokrasi di negara maju dan berkembang. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini menjelaskan sejarah birokrasi dari masa kerajaan hingga era reformasi, menyoroti masalah korupsi dan ketidakefektifan birokrasi. Max Weber juga dibahas sebagai sosok yang mempengaruhi pemikiran birokrasi modern dengan fokus pada struktur hirarki dan profesionalisme.Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang organisasi pemerintahan dan manajemen, termasuk pengertian, teori dasar, pendekatan organisasi, serta karakteristik organisasi mekanik dan organik. Selain itu, dijelaskan juga tentang strategi, struktur, dan evaluasi dalam pengembangan organisasi. Penekanan juga diberikan pada perlunya perubahan dan adaptasi dalam menghadapi dinamika masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip good governance.Kebijakan publik
Kebijakan publikLusiana Diyan
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, ciri, tipe, tujuan pembuatan, tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perumusan, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Secara ringkas, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan, perumusan, penerapan, dan evaluPertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3natal kristiono
油
Dokumen ini mencakup pertanyaan dan jawaban dari presentasi kelompok tentang ketidakmerataan materiil dan pembangunan nasional Indonesia, serta kemiskinan di kota besar. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah kemiskinan dengan menyediakan rumah susun dan pelatihan, meskipun ada tantangan partisipasi masyarakat. Selain itu, langkah-langkah seperti peningkatan patroli di perbatasan diperlukan untuk menangani kehilangan pulau terluar.Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
油
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.Bab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsinatal kristiono
油
Dokumen ini membahas berbagai bentuk korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Setiap bentuk korupsi dijelaskan melalui definisi dan contoh spesifik, serta dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Penekanan juga diberikan pada dampak korupsi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan.Ppt perilaku organisasi
Ppt perilaku organisasiMushlihatun Syarifah
油
Dokumen ini membahas dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi, termasuk karakteristik biografis, kepribadian, dan kemampuan yang mempengaruhi tindakan seseorang. Penekanan diberikan pada pentingnya persepsi, pengambilan keputusan, dan kepuasan kerja dalam menentukan kinerja dan interaksi sosial di tempat kerja. Akhirnya, manajer didorong untuk memperhatikan sikap karyawan karena hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan potensi masalah dalam organisasi.Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
油
Dokumen ini membahas tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, termasuk sejarah dan tujuan undang-undang terkait. Dijelaskan mengenai pengertian kepailitan, persyaratan pengajuan, definisi utang, hak dan kewajiban debitor serta kreditor, serta perbandingan antara kepailitan dan insolvensi. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan akibat dari kepailitan bagi debitor dan kekayaannya.Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Ridho Fitrah Hyzkia
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum perjalanan ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2017 melalui infografik panjang 17,25 meter.
2. Periode 1945-1966 dimana Indonesia dipimpin oleh Soekarno mengalami tiga fase ekonomi yaitu penataan ekonomi, nasionalisasi ekonomi, dan krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.
3. Krisis ekonomi pada masa Orde LamaKorupsi, Kolusi, Nepotisme
Korupsi, Kolusi, NepotismeFair Nurfachrizi
油
Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah perilaku yang merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak tertentu. Korupsi dilakukan melalui tindakan seperti suap dan penggelapan, sementara kolusi merupakan kerja sama tidak sehat, dan nepotisme memilih individu berdasarkan relasi, bukankompetensi. Semua ini dampaknya adalah kerugian keuangan dan kinerja buruk dalam lembaga serta masyarakat.PowerPoint "Nilai dalam Perilaku Organisasi"
PowerPoint "Nilai dalam Perilaku Organisasi"navyndl29
油
Nilai adalah ide atau konsep penting yang mempengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku individu serta budaya. Sumber nilai dipengaruhi oleh genetika, budaya, lingkungan, dan pola asuh, sementara tipe nilai dibedakan menjadi nilai terminal dan nilai instrumental. Belajar tentang nilai sangat penting untuk memahami perilaku karena nilai mengarahkan tingkah laku dan menentukan norma sosial.Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
油
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.review buku manajemen pelayanan publik
review buku manajemen pelayanan publikDimas Widia Adi Nugroho
油
Buku ini membahas manajemen pelayanan publik, menekankan pentingnya penerapan ilmu dan seni dalam penyelenggaraan layanan untuk mencapai tujuan pelayanan, khususnya dalam konteks demokrasi dan desentralisasi. Penulis juga menguraikan prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang harus ditaati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan. Meskipun buku ini memberikan banyak informasi dan dasar hukum, kurangnya contoh praktis dan detail pada citizen's charter menjadi kelemahan utama.Materi Teori Pemerintahan Pertemuan 7.pptx
Materi Teori Pemerintahan Pertemuan 7.pptxFrengkyBerutu1
油
Dokumen ini menjelaskan konsep pelayanan publik di Indonesia, termasuk definisi, pentingnya pelayanan publik, serta hubungan antara administrasi publik dan pelayanan publik. Terdapat pengelompokan jenis pelayanan publik dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas pelayanan. Selain itu, dijelaskan juga tentang dasar hukum dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.More Related Content
What's hot (20)
Pertemuan 1-kebijakan-publik
Pertemuan 1-kebijakan-publik76meonk
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan proses kebijakan publik. Termasuk sistem, proses siklus, peran informasi, agenda setting, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan publik.Ajaran otonomi daerah
Ajaran otonomi daerahBrandal Loka Jaya
油
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasiGood Governance
Good GovernanceShahril Budiman Png
油
Dokumen tersebut membahas tentang konsep governance dan good governance. Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik, sedangkan good governance merupakan penggunaan wewenang secara efektif dan transparan untuk mengelola sumber daya negara guna kesejahteraan masyarakat. Dokumen tersebut juga menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.Mengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
油
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai konsep pajak, sistem perpajakan di Indonesia, jenis-jenis pajak, mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, serta reformasi pelayanan perpajakan dengan penerapan good governance. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembiayaan negara seperti gaji pegawai negeri dan pembangunan infrastruktur. SEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
油
Etika administrasi publik membahas prinsip-prinsip etika yang relevan bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat secara efisien, efektif, dan bertanggung jawab."Bab 4 faktor faktor penyebab korupsi
Bab 4 faktor faktor penyebab korupsinatal kristiono
油
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan sifat individu seperti kualitas moral dan integritas, sedangkan faktor eksternal meliputi sistem hukum, politik, budaya lembaga, dan struktur sosial yang dapat mendorong perilaku korupsi.Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Ian Setiawan
油
Dokumen ini membahas pengertian dan perkembangan perbandingan administrasi negara sebagai disiplin ilmu yang relatif baru, berfokus pada peluang dan tantangan dalam menganalisis karakteristik administrasi negara berbagai negara. Studi perbandingan ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, dan mengevaluasi kebijakan pemerintah dengan melihat perbedaan dan persamaan antara berbagai sistem administrasi. Perkembangan studi ini dipicu oleh kebutuhan praktis yang muncul setelah Perang Dunia II, di mana negara-negara berkembang mulai menerima bantuan teknis dalam memperkuat administrasi publik.BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]
BIROKRASI [Sebuah Perbandingan]Siti Sahati
油
Dokumen ini membahas berbagai perspektif tentang birokrasi, termasuk definisi, karakteristik, dan patologi yang terkait, serta membandingkan birokrasi di negara maju dan berkembang. Dalam konteks Indonesia, dokumen ini menjelaskan sejarah birokrasi dari masa kerajaan hingga era reformasi, menyoroti masalah korupsi dan ketidakefektifan birokrasi. Max Weber juga dibahas sebagai sosok yang mempengaruhi pemikiran birokrasi modern dengan fokus pada struktur hirarki dan profesionalisme.Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanTri Widodo W. UTOMO
油
Dokumen ini membahas tentang organisasi pemerintahan dan manajemen, termasuk pengertian, teori dasar, pendekatan organisasi, serta karakteristik organisasi mekanik dan organik. Selain itu, dijelaskan juga tentang strategi, struktur, dan evaluasi dalam pengembangan organisasi. Penekanan juga diberikan pada perlunya perubahan dan adaptasi dalam menghadapi dinamika masyarakat serta penerapan prinsip-prinsip good governance.Kebijakan publik
Kebijakan publikLusiana Diyan
油
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, ciri, tipe, tujuan pembuatan, tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perumusan, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Secara ringkas, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan, perumusan, penerapan, dan evaluPertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3
Pertanyaan dan jawaban presentasi kelompok 3natal kristiono
油
Dokumen ini mencakup pertanyaan dan jawaban dari presentasi kelompok tentang ketidakmerataan materiil dan pembangunan nasional Indonesia, serta kemiskinan di kota besar. Pemerintah telah berusaha mengatasi masalah kemiskinan dengan menyediakan rumah susun dan pelatihan, meskipun ada tantangan partisipasi masyarakat. Selain itu, langkah-langkah seperti peningkatan patroli di perbatasan diperlukan untuk menangani kehilangan pulau terluar.Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik
Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik Dadang Solihin
油
Dr. Dadang Solihin adalah Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Dokumen ini berisi ringkasan tentang latar belakang pribadi dan pekerjaan Dr. Solihin serta penjelasan mengenai konsep kebijakan publik, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan, serta indikator kinerja.Bab 3 bentuk bentuk korupsi
Bab 3 bentuk bentuk korupsinatal kristiono
油
Dokumen ini membahas berbagai bentuk korupsi seperti kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Setiap bentuk korupsi dijelaskan melalui definisi dan contoh spesifik, serta dihubungkan dengan peraturan hukum yang ada di Indonesia. Penekanan juga diberikan pada dampak korupsi terhadap masyarakat dan sistem pemerintahan.Ppt perilaku organisasi
Ppt perilaku organisasiMushlihatun Syarifah
油
Dokumen ini membahas dasar-dasar perilaku individu dalam organisasi, termasuk karakteristik biografis, kepribadian, dan kemampuan yang mempengaruhi tindakan seseorang. Penekanan diberikan pada pentingnya persepsi, pengambilan keputusan, dan kepuasan kerja dalam menentukan kinerja dan interaksi sosial di tempat kerja. Akhirnya, manajer didorong untuk memperhatikan sikap karyawan karena hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan potensi masalah dalam organisasi.Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
油
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah di Indonesia, termasuk dasar hukum, ruang lingkup, kekuasaan, asas, dan pelaksanaannya.Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Leks&Co
油
Dokumen ini membahas tentang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang di Indonesia, termasuk sejarah dan tujuan undang-undang terkait. Dijelaskan mengenai pengertian kepailitan, persyaratan pengajuan, definisi utang, hak dan kewajiban debitor serta kreditor, serta perbandingan antara kepailitan dan insolvensi. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan akibat dari kepailitan bagi debitor dan kekayaannya.Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017
Perjalanan Ekonomi Indonesia 1945 - 2017Ridho Fitrah Hyzkia
油
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum perjalanan ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2017 melalui infografik panjang 17,25 meter.
2. Periode 1945-1966 dimana Indonesia dipimpin oleh Soekarno mengalami tiga fase ekonomi yaitu penataan ekonomi, nasionalisasi ekonomi, dan krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.
3. Krisis ekonomi pada masa Orde LamaKorupsi, Kolusi, Nepotisme
Korupsi, Kolusi, NepotismeFair Nurfachrizi
油
Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah perilaku yang merugikan masyarakat dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan pihak tertentu. Korupsi dilakukan melalui tindakan seperti suap dan penggelapan, sementara kolusi merupakan kerja sama tidak sehat, dan nepotisme memilih individu berdasarkan relasi, bukankompetensi. Semua ini dampaknya adalah kerugian keuangan dan kinerja buruk dalam lembaga serta masyarakat.PowerPoint "Nilai dalam Perilaku Organisasi"
PowerPoint "Nilai dalam Perilaku Organisasi"navyndl29
油
Nilai adalah ide atau konsep penting yang mempengaruhi sikap, motivasi, dan perilaku individu serta budaya. Sumber nilai dipengaruhi oleh genetika, budaya, lingkungan, dan pola asuh, sementara tipe nilai dibedakan menjadi nilai terminal dan nilai instrumental. Belajar tentang nilai sangat penting untuk memahami perilaku karena nilai mengarahkan tingkah laku dan menentukan norma sosial.Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhMahyuni Bjm
油
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi aset tetap pemerintah daerah berbasis akrual. Menguraikan definisi, kriteria, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, cara perolehan, dan pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Juga memberikan contoh-contoh pencatatan transaksi aset tetap dengan berbagai cara perolehan seperti pembelian, swakelola, pertukaran, hibah, dan gabungan.Similar to Pelayanan publik (20)
review buku manajemen pelayanan publik
review buku manajemen pelayanan publikDimas Widia Adi Nugroho
油
Buku ini membahas manajemen pelayanan publik, menekankan pentingnya penerapan ilmu dan seni dalam penyelenggaraan layanan untuk mencapai tujuan pelayanan, khususnya dalam konteks demokrasi dan desentralisasi. Penulis juga menguraikan prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang harus ditaati, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas layanan. Meskipun buku ini memberikan banyak informasi dan dasar hukum, kurangnya contoh praktis dan detail pada citizen's charter menjadi kelemahan utama.Materi Teori Pemerintahan Pertemuan 7.pptx
Materi Teori Pemerintahan Pertemuan 7.pptxFrengkyBerutu1
油
Dokumen ini menjelaskan konsep pelayanan publik di Indonesia, termasuk definisi, pentingnya pelayanan publik, serta hubungan antara administrasi publik dan pelayanan publik. Terdapat pengelompokan jenis pelayanan publik dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menjamin kualitas dan aksesibilitas pelayanan. Selain itu, dijelaskan juga tentang dasar hukum dan tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.Makalah kualitas pelayanan publik di indonesia
Makalah kualitas pelayanan publik di indonesiaPhoto Setudio Planet solo grand mall
油
Makalah ini membahas kriteria kinerja pelayanan publik, pentingnya kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi oleh aparatur pemerintah dalam penyelenggaraannya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, antara lain masalah birokrasi, rendahnya pengawasan masyarakat, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur pelayanan. Makalah ini juga menawarkan solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diharapkan masyarakat.Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negara
Pelayanan Publik, Ilmu Administrasi Negaraarifakartikasari
油
Dokumen ini membahas tentang pelayanan publik, termasuk pengertian, ciri-ciri, pentingnya, dan prinsip-prinsipnya. Pelayanan publik adalah proses memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki karakteristik yang unik, seperti tidak dapat memilih konsumen dan pertanggungjawaban kompleks. Pentingnya pelayanan publik terletak pada kemampuannya dalam menegakkan hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi.MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATDinsosnakertransKota
油
Dokumen ini membahas pentingnya manajemen pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terdapat tantangan dalam pelayanan publik, seperti prosedur yang rumit dan ketidakpuasan masyarakat, yang memerlukan upaya peningkatan kualitas dan penyederhanaan proses. Konsep pelayanan publik yang efektif melibatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta perluasan peran swasta dalam penyediaan layanan.pertemuan ke 2 Konsep dasar hukum pelayanan publik.pptx
pertemuan ke 2 Konsep dasar hukum pelayanan publik.pptxDwiAstuti577370
油
konsep hukum dasar pelayanan publik 52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)
52384 id-reformasi-manajemen-pelayanan-publik-men (1)Mhd Habib
油
Teks tersebut membahas reformasi manajemen pelayanan publik menuju good governance. Ia menjelaskan bahwa pelayanan publik yang baik memerlukan peningkatan kualitas layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Standar layanan yang jelas menjamin akses yang sama bagi warga negara. Pelayanan publik ideal adalah yang responsif terhadap berbagai kepentingan masyarakat dan dinamis mengikuti perubahan.pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...
pembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembelajaranpembe...novitasariririn
油
Dokumen ini membahas pelatihan dasar CPNS tentang pelayanan publik, yang meliputi peran PNS dalam NKRI dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Materi pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan kompetensi dan etika para aparatur negara. Peserta diharapkan dapat menerapkan konsep pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjang
Konsepsi pelayanan prima paramedis padang panjangedisofyan04
油
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik yang meliputi konsep, karakteristik, ruang lingkup, penyelenggaraan, hak dan kewajiban masyarakat, serta pengawasan pelayanan publik.SDG's_pelayanan publik.pdf
SDG's_pelayanan publik.pdfSitiFarida22
油
Pelayanan publik yang membahagiakan warga merupakan tujuan dari pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. Webinar nasional ini membahas optimalisasi pelayanan publik dalam mendukung pencapaian SDGs di era Society 5.0 melalui tiga kalimat: Pertama, pelayanan publik harus sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundangan. Kedua, perlu ada transformasi pelayanan publik agar memenuhi harapan masyarakat di era digital. Ketiga, pengawasan kOptimalisasi pelayanan publik di tingkat desa guna mewujudkan good governance...
Optimalisasi pelayanan publik di tingkat desa guna mewujudkan good governance...khoirulanam183
油
Dokumen ini membahas optimalisasi pelayanan publik di tingkat desa untuk mencapai good governance dan kemandirian desa, mencakup berbagai aspek pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat. Tantangan yang dihadapi mencakup kualitas layanan yang rendah, kurangnya partisipasi publik, dan keterbatasan sumber daya. Prinsip good governance, seperti partisipasi masyarakat dan akuntabilitas, harus diterapkan untuk meningkatkan layanan yang berkualitas dan adil.Memahami Pelayanan Publik
Memahami Pelayanan PublikLestari Moerdijat
油
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan proses pelayanan publik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Proses pelayanan publik melibatkan berbagai faktor seperti sistem, SDM, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024
Pelayanan Publik Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI Tahun 2024FahreziAchmad
油
Dokumen ini berisi panduan pelatihan dasar CPNS tentang pelayanan publik, mencakup peran dan etika PNS dalam menyampaikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat. Terdapat penjelasan tentang standar pelayanan, jenis-jenis pelayanan, dan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengembangan pelayanan publik. Selain itu, dokumen ini juga menekankan pentingnya komitmen, kompetensi, dan kesadaran aparatur dalam meningkatkan mutu pelayanan.Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxNoviaHadrianti
油
Dokumen ini membahas pelatihan dasar CPNS dalam pelayanan publik, mencakup kedudukan dan peran PNS di NKRI, serta prinsip dan praktik pelayanan publik berkualitas. Peserta diharapkan mampu menerapkan konsep pelayanan publik yang baik, memahami hak dan kewajiban dalam pelayanan, serta mengatasi tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Materi disampaikan secara interaktif dan mencakup analisis peraturan yang relevan serta langkah strategis dalam pengembangan pelayanan publik.Pelayanan Publik.pptx
Pelayanan Publik.pptxNovitaFr1
油
Modul ini membahas tentang pelatihan dasar CPNS yang mencakup agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Modul ini menjelaskan konsep dan prinsip pelayanan publik, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, serta praktek etiket pelayanan publik. Tujuannya agar peserta mampu mengaktualisasikan pelayanan publik berkualitas.Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptx
Tugas 30-9 AG 3 2. Pelayanan Publik.pptxMohammadIqbalMaududi
油
Dokumen ini membahas tentang pelatihan dasar CPNS dalam pelayanan publik di Indonesia yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti partisipatif, transparan, dan responsif. Ditekankan pula peran penting aparatur dalam memberikan pelayanan berkualitas dan penerapan etika serta etiket dalam interaksi dengan masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi pelayanan publik yang efektif.Pelayanan Prima.ppt
Pelayanan Prima.ppt19MohHidayatullahALA
油
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya pelayanan prima bagi aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat, prinsip-prinsip dan standar pelayanan publik yang harus dipenuhi, serta perbedaan tujuan pelayanan antara sektor publik dan bisnis."Manajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
油
Dokumen ini membahas paradigma baru dalam manajemen publik, menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan layanan berkualitas dalam sektor publik dengan mengadopsi praktik dari sektor swasta. Terdapat penekanan pada desentralisasi, kolaborasi antara organisasi publik dan swasta, serta perlunya reformasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai model manajemen dan pembiayaan pelayanan publik diuraikan, termasuk strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelayanan.Manajemen publik
Manajemen publikAlfajar A
油
Dokumen ini membahas tentang manajemen publik dengan menekankan pentingnya akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas dalam pelayanan publik, serta penerapan prinsip-prinsip manajemen swasta ke dalam sektor publik. Selain itu, dokumen ini mencakup berbagai model manajemen publik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat, serta pembiayaan yang efisien. Fokus utamanya adalah pada reformasi dan inovasi demi meningkatkan mutu pelayanan publik di berbagai tingkat pemerintahan.Standar pelayanan publik daerah
Standar pelayanan publik daerahOperator Warnet Vast Raha
油
Dokumen ini menjelaskan konsep dan fungsi pelayanan publik di Indonesia, termasuk definisi, jenis, dan perbedaan antara pelayanan publik dan swasta. Pelayanan publik berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terdapat juga tantangan dalam pengelolaan serta perkembangan paradigma pelayanan yang menekankan peran pemerintah sebagai pengarah dan bukan hanya sebagai pelaksana.Ad
Pelayanan publik
- 1. Oleh : Nama : Reni Apriliyanti NPM : 170803110008 Jurusan : Tata Pemerintahan (A) PRODIP DIII FISIP UNIVERSITAS PADJADJARAN
- 2. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.
- 3. Berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi privat, adalah semua penyediaan barang atau jasa publik yang diselenggarakan oleh swasta, seperti misalnya rumah sakit swasta, PTS, perusahaan pengangkutan milik swasta.
- 4. Pelayanan publik atau pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi publik. Yang dapat dibedakan lagi menjadi : Yang bersifat primer adalah semua penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang di dalamnya pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara dan pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya. Misalnya adalah pelayanan di kantor imigrasi, pelayanan penjara dan pelayanan perizinan.
- 5. Yang bersifat sekunder, adalah segala bentuk penyediaan barang/jasa publik yang diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi yang di dalamnya pengguna/klien tidak harus mempergunakannya karena adanya beberapa penyelenggara pelayanan.
- 6. Ada lima karakteristik yang dapat dipakai untuk membedakan ketiga jenis penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, yaitu: Adaptabilitas layanan. Ini berarti derajat perubahan layanan sesuai dengan tuntutan perubahan yang diminta oleh pengguna. Posisi tawar pengguna/klien. Semakin tinggi posisi tawar pengguna/klien, maka akan semakin tinggi pula peluang pengguna untuk meminta pelayanan yang lebih baik.
- 7. Type pasar. Karakteristik ini menggambarkan jumlah penyelenggara pelayanan yang ada, dan hubungannya dengan pengguna/klien. Locus kontrol. Karakteristik ini menjelaskan siapa yang memegang kontrol atas transaksi, apakah pengguna ataukah penyelenggara pelayanan. Sifat pelayanan. Hal ini menunjukkan kepentingan pengguna atau penyelenggara pelayanan yang lebih dominan.
- 8. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Prof. Crince Ie Roi : Asas kepastian hukum Asas kesamaan Asas keseimbangan Asas kecermatan Asas motivasi pada setiap keputusan pemerintah Asas tidak menyalahgunakan wewenang
- 9. Asas permainan yang wajar Asas keadilan atau kewajaran Asas menanggapi harapan yang wajar Asas peniadaan akibat keputusan yang batal Asas perlindungan atas pandangan hidup atau cara hidup pribadi
- 10. menurut moenir (88-127 : 2000), agar pelayanan publik berjalan dengan baik maka diperlukan beberapa faktor pendukung, yaitu : 1. faktor kesadaran 2. faktor aturan 3. faktor organisasi 4. faktor pendapatan 5. faktor kemampuan-keterampilan 6. faktor sarana pelayanan
- 11. dengan demikian pada hakekatnya lemahnya pelayanan publik bermuara pada 2 faktor utama, yaitu faktor manusia sebagai faktor utama dan faktor sistem karena untuk perbaikannya diperlukan perbaikan terhadap kedua unsur tersebut.
- 12. http://tentangpelayananpublik.blogspot.com / http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publi k Buku Kebijakan Publik Prof. DR. M. Solly Lubis, SH. ; hal 60; Cv Mandar Maju.