Undang-undang ini membahas perubahan atas undang-undang sebelumnya tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggung jawab serta menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya diubah, antara lain mengenai definisi daerah otonom, subjek pajak,
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 2 tahun 2012 tentang pajak sarang b...andika_combat
?
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak sarang burung walet di Kabupaten Ketapang. Pajak ini merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi-definisi kunci terkait pajak sarang burung walet serta ketentuan umum pelaksanaannya.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 4 tahun 2012 tentang pajak penerang...andika_combat
?
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2012 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, dan ketentuan umum terkait pajak penerangan jalan di Kabupaten Ketapang.
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 12 tahun 2011 tentang pajak hiburanandika_combat
?
Peraturan Daerah ini membahas tentang pajak hiburan di Kabupaten Ketapang. Pajak hiburan merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan. Peraturan ini mengatur tentang subjek, objek, dan prosedur pemungutan pajak hiburan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, dasar-dasar pengeluaran surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKP), dan perhitungan bunga penagihan 2% per bulan apabila terdapat kurang bayar atau pembayaran terlambat berdasarkan ketentuan pasal 18 dan 19. Dijelaskan pula contoh perhitungan bunga penagihan dalam STP apabila terjadi pembayaran sebagian, pembayaran penuh
Tugas ini membahas penagihan pajak secara aktif dan pasif berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan Indonesia. Secara garis besar membahas pengertian penagihan pajak, dasar hukum penagihan pajak, pengertian wajib pajak dan penanggung pajak, serta landasan hukum penagihan pajak.
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
?
Peraturan Bupati Sumbawa ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada wajib pajak serta mendukung upaya perbaikan data dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kab
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...Kota Serang
?
http://www.kotaserang.com/2013/12/kumpulan-perda-kota-dan-kabupaten-serang.html
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994. Perubahan mencakup pengaturan tentang definisi istilah perpajakan, pengukuhkan pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, dan tata cara pembayaran pajak.
Tugas ini membahas tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ia menjelaskan pengertian pajak, penagihan pajak, dasar penagihan pajak, perbedaan penagihan pasif dan aktif, pengertian wajib pajak dan penanggung pajak, serta landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa. Tugas ini bertujuan untuk memahami konsep dan proses penagihan pajak secara lebih mendalam.
El documento presenta dos dibujos favoritos del autor: la Bella y la Bestia y Winnie the Pooh. En el primer dibujo se muestran dos escenas de la Bella y la Bestia, una bailando en una fiesta real y otra con la Bestia en el fondo de un cuadro con figuras. En el segundo dibujo se presentan tres escenas de Winnie the Pooh: celebrando la Navidad, en su casa, y con sus amigos en un día de verano.
Dokumen tersebut merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang berisi peta 8 kabupaten di Kalimantan Tengah beserta batas administratif propinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Dokumen ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
El documento critica las creencias comunes sobre el amor y las relaciones, se?alando que no hay una única forma de ser feliz y que cada persona debe descubrir su propio camino. Nos ense?aron que el gran amor ocurre una sola vez antes de los 30, que cada persona es la mitad de otra, y que casarse y reprimir los deseos es obligatorio; pero en realidad podemos ser felices de muchas maneras y no necesitamos completarnos con otra persona.
Los romanos expandieron su dominio sobre la península ibérica, llegando a controlar territorios como el de los astures. Polibio, un cronista de la época, documentó el crecimiento del Imperium Romanum, o dominio de Roma, sobre estas tierras cuando aún era una república.
Dokumen tersebut membahas tentang penagihan pajak, dasar-dasar pengeluaran surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak (SKP), dan perhitungan bunga penagihan 2% per bulan apabila terdapat kurang bayar atau pembayaran terlambat berdasarkan ketentuan pasal 18 dan 19. Dijelaskan pula contoh perhitungan bunga penagihan dalam STP apabila terjadi pembayaran sebagian, pembayaran penuh
Tugas ini membahas penagihan pajak secara aktif dan pasif berdasarkan undang-undang dan peraturan perpajakan Indonesia. Secara garis besar membahas pengertian penagihan pajak, dasar hukum penagihan pajak, pengertian wajib pajak dan penanggung pajak, serta landasan hukum penagihan pajak.
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
?
Peraturan Bupati Sumbawa ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kabupaten Sumbawa. Tujuannya adalah memberikan pelayanan yang cepat dan tepat waktu kepada wajib pajak serta mendukung upaya perbaikan data dan peningkatan penerimaan pajak daerah. Dokumen ini menjelaskan definisi istilah, maksud dan tujuan, serta ruang lingkup pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kab
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDAN...Kota Serang
?
http://www.kotaserang.com/2013/12/kumpulan-perda-kota-dan-kabupaten-serang.html
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KOTA SERANG
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994. Perubahan mencakup pengaturan tentang definisi istilah perpajakan, pengukuhkan pengusaha kena pajak, nomor pokok wajib pajak, dan tata cara pembayaran pajak.
Tugas ini membahas tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Ia menjelaskan pengertian pajak, penagihan pajak, dasar penagihan pajak, perbedaan penagihan pasif dan aktif, pengertian wajib pajak dan penanggung pajak, serta landasan hukum penagihan pajak dengan surat paksa. Tugas ini bertujuan untuk memahami konsep dan proses penagihan pajak secara lebih mendalam.
El documento presenta dos dibujos favoritos del autor: la Bella y la Bestia y Winnie the Pooh. En el primer dibujo se muestran dos escenas de la Bella y la Bestia, una bailando en una fiesta real y otra con la Bestia en el fondo de un cuadro con figuras. En el segundo dibujo se presentan tres escenas de Winnie the Pooh: celebrando la Navidad, en su casa, y con sus amigos en un día de verano.
Dokumen tersebut merupakan lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 yang berisi peta 8 kabupaten di Kalimantan Tengah beserta batas administratif propinsi, kabupaten, dan kecamatannya. Dokumen ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
El documento critica las creencias comunes sobre el amor y las relaciones, se?alando que no hay una única forma de ser feliz y que cada persona debe descubrir su propio camino. Nos ense?aron que el gran amor ocurre una sola vez antes de los 30, que cada persona es la mitad de otra, y que casarse y reprimir los deseos es obligatorio; pero en realidad podemos ser felices de muchas maneras y no necesitamos completarnos con otra persona.
Los romanos expandieron su dominio sobre la península ibérica, llegando a controlar territorios como el de los astures. Polibio, un cronista de la época, documentó el crecimiento del Imperium Romanum, o dominio de Roma, sobre estas tierras cuando aún era una república.
El alcalde recibió tres ofertas para pintar la fachada del Ayuntamiento, variando en precio desde 3 millones del marroquí hasta 9 millones del espa?ol. En una reunión para justificar los presupuestos, el marroquí detalló el costo de los materiales y mano de obra, el colombiano dijo que usaría una pintura más cara y daría una capa extra, y el espa?ol propuso que tres millones fueran para el alcalde, tres para él mismo, y contratar al marroquí con los tres millones restantes. Al
Este documento contiene un mapa de la ciudad de Bau Bau en Indonesia a escala 1:400,000 con límites de la ciudad y distritos marcados. También incluye la firma del presidente de Indonesia Abdurrahman Wahid en la parte inferior, lo que sugiere que es un mapa oficial.
The document summarizes key points from the OECD New Millennium Learner Project from the Norwegian perspective. It discusses what is known about new millennium learners and the challenges they face related to gender differences in technology use. It also addresses how games, social media, and policymaking must respond to these challenges through testbed projects, curriculum innovations, and teacher professional development. Finally, it emphasizes the importance of the project for future education policy and including learner voices in project outcomes.
El documento presenta dos dibujos favoritos del autor: la Bella y la Bestia y Winnie the Pooh. En el primer dibujo se muestran dos escenas de la Bella y la Bestia, una bailando en una fiesta y la otra juntos con figuras en el fondo. En el segundo dibujo se presentan tres escenas de Winnie the Pooh celebrando la Navidad, en su casa, y con sus amigos en verano.
El documento presenta 19 instrucciones para vivir una buena vida de acuerdo al Dalai Lama, incluyendo respetar a uno mismo y a los demás, aprender de los errores, pasar tiempo solo, abrirse al cambio pero mantener los valores, y amar y cocinar con generosidad.
Este documento describe una excursión por el paisaje de Arribes del Duero, mencionando diversos elementos de la vegetación como olivos, madro?os y robles, así como lugares como el Pozo de los Humos, La Cotorra y la cascada de 50 metros en el Pozo de los Gatos. El escrito relata el recorrido serpenteante entre la vegetación oto?al, observando aves y reba?os, hasta regresar al punto de partida en Masueco.
Este documento proporciona una lista de cuatro películas infantiles clásicas de Disney: Las aventuras de Piglet, La dama y el vagabundo II, 101 Dálmatas y Alicia en el país de las maravillas.
El documento contiene una serie de frases cortas y aforismos atribuidos al Peque?o Buda sobre temas como vivir cada día como si fuera el último, la importancia de participar aunque sea solo para molestar, las relaciones entre hombres y mujeres, el error y la culpa, y la importancia de los sue?os.
Undang-undang ini mengatur tentang tindak pidana pencucian uang dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Pelaku pencucian uang dapat dipidana penjara 5-15 tahun dan denda Rp5-15 miliar. Penyedia jasa keuangan wajib melapor kecurigaan transaksi dan transaksi tunai lebih dari Rp500 juta ke PPATK dalam 14 hari.
Este documento describe la muerte de Rachel Corrie, una activista estadounidense de 23 a?os que fue aplastada por una excavadora israelí mientras protestaba pacíficamente contra la demolición de casas palestinas en Rafah, Gaza. Corrie estaba sentada frente a la excavadora para bloquearla, pero el operario continuó avanzando y la enterró bajo tierra. A pesar de los esfuerzos de sus compa?eros activistas para salvarla, Corrie murió defendiendo el derecho de los palestinos a tener un hogar.
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK REKLAMEKota Serang
?
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Reklame di Kota Serang. Dokumen ini menjelaskan ketentuan umum tentang pajak reklame, termasuk definisi istilah, nama, objek dan subjek pajak reklame, serta jenis-jenis reklame yang menjadi objek pajak.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, termasuk mengubah definisi istilah, memperluas wewenang pejabat dalam penagihan pajak, dan mengatur prosedur penagihan pajak secara lebih rinci.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Pesawaran. Pajak ini dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dengan tarif 20%. Objek pajak adalah air tanah kecuali untuk kebutuhan dasar, pertanian, perikanan rakyat, dan peribadatan. Subjek pajak adalah orang atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air tanah. Besarnya pajak dihitung berdasarkan nilai perolehan air
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Perubahan mencakup pengubahan definisi istilah-istilah perpajakan dan ketentuan mengenai Surat Pemberitahuan, Surat
Peraturan daerah kabupaten ketapang nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoranandika_combat
?
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kabupaten Ketapang, termasuk pengertian istilah, subjek dan objek pajak, serta ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penagihan pajak restoran.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, mencakup ketentuan umum, jenis-jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sanksi terkait pelanggaran peraturan pajak daerah. Peraturan ini diundangkan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tent
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HOTELKota Serang
?
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang Pajak Hotel. Dokumen ini menetapkan bahwa pajak hotel dipungut atas pelayanan di hotel dengan tarif 10% dari nilai pembayaran. Pajak dikenakan kepada pengusaha hotel dan wajib dibayar di wilayah Kota Serang berdasarkan perhitungan dengan mengalikan tarif pajak dengan nilai transaksi.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah di Kota Tangerang Selatan. Pajak daerah tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tujuannya adalah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan kemakmuran rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang teori-teori dan konsep dasar mengenai pajak daerah, termasuk definisi istilah, jenis-jenis pajak daerah, dasar pengenaan pajak, cara penghitungan pajak, dan proses pemungutan pajak."
2010 Raperda pajak air tanah penetapan ev_keuangan+gub_printPA_Klaten
?
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Air Tanah di Kabupaten Klaten. Pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah. Regulasi ini mendefinisikan berbagai istilah terkait pajak air tanah dan mengatur mekanisme pemungutan, pelaporan, dan sanksi terkait pajak tersebut.
Undang-undang ini membahas perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak serta memberikan kepastian hukum di bidang perpajakan. Undang-undang ini mengubah dan menambah definisi istilah-istilah yang terkait dengan perpajakan.
Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan lainnya serta mengatur tentang subjek, objek, dan masa pajak.
Undang-undang ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan objek pajak daerah dan tarif pajak daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2011 T E N T A N G RETRIBUS...iniPurwokerto
?
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil di Kabupaten Banyumas. Retribusi ini dikenakan kepada warga yang memanfaatkan pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan dokumen kependudukan. Tujuannya untuk menutup biaya cetak dokumen tersebut.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
?
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
?
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
?
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
?
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
?
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
?
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
?
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.