ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

UU Keterbukaan Informasi Publik

•
•
Ari Juliano Gema
Ari Juliano Gema

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik secara terbuka kepada masyarakat. UU ini bertujuan untuk mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat serta menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi dari pemerintah. Badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan berbagai jenis informasi publik secara teratur maup

1 of 37
Downloaded 1,318 times
ٷʴշѷѱٴ󰿸Ѵձ UNDANG‐UNDANG NO. 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  (KIP) Jogyakarta, 5 Agustus 2008
ERA GLOBALISASI ACCESS TO GOVERNMENT RECORDS AND INFORMATION MERUPAKAN  FENOMENA GLOBAL ERA KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIKENAL DI HAMPIR SELURUH  NEGARA DAN PEMERINTAH HARUS MULAI MEMBUKA DIRI TERHADAP  INFORMASI‐INFORMASI YANG SANGAT DIPERLUKAN OLEH PUBLIK  UNTUK DAPAT DIAKSES. MENURUT LAPORAN YANG DIKELUARKAN FREEDOM OF INFORMATION  CENTER YANG BERPUSAT DI LONDON INGGRIS,  SUDAH ADA 50  NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI UNDANG‐UNDANG KEBEBASAN  ATAS INFORMASI TERMASUK INDONESIA, 30 NEGARA LAINNYA  SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN. NEGARA‐NEGARA DI ASIA YANG TELAH MEMILIKI UU INI ADALAH  JEPANG, KOREA SELATAN, PAKISTAN, PHILIPINA, INDIA DAN THAILAND,  INDONESIA, SEDANGKAN NEGARA ASIA LAINNYA SEPERTI SINGAPURA,  CINA, MALAYSIA, VIETNAM, BRUNEI DARUSSALAM, DLL. BELUM  MEMILIKI UU MENGENAI KEBEBASAN INFORMASI.
PROSES DEMOKRATISASI TRANSPARANSI ATAS SETIAP INFORMASI PUBLIK  MEMBUAT MASYARAKAT DAPAT IKUT BERPARTISIPASI  AKTIF DALAM MENGONTROL SETIAP LANGKAH DAN  KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH. SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DALAM  NEGARA DEMOKRASI DAPAT  DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEMBALI KEPADA RAKYAT.  AKUNTABILITAS MEMBAWA KE TATA PEMERINTAHAN  YANG BAIK, YANG BERMUARA PADA JAMINAN TERHADAP  HAK ASASI MANUSIA.
PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN  TEKNOLOGI PENGARUH KONVERGENSI DAN MODERNISASI   TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DENGAN  PENGGUNAAN INTERNET  TELAH MEMUNGKINKAN  MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI  YANG MEREKA INGINKAN DENGAN CARA MUDAH DAN  CEPAT. FENOMENA INI MEMBUAT MASYARAKAT MENUNTUT  HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI SECARA  MUDAH DAN CEPAT DARI PENYELENGGARA NEGARA  SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM CONSTITUTIONAL  RIGHTS PADA SETIAP NEGARA DEMOKRASI.
REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI  PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN PONDASI DALAM MEMBANGUN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, TERBUKA DAN PARTISIPATORIS DALAM SELURUH PROSES PENGELOLAAN KENEGARAAN, TERMASUK SELURUH PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK SEJAK DARI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PELAKSANAAN SERTA EVALUASINYA. EKSISTENSI REGULASI MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAPAT MENDORONG SUATU MASYARAKAT MENJADI LEBIH DEMOKRATIS DENGAN MEMUNGKINKAN ADANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI YANG DIMILIKI PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH MAUPUN LEMBAGA-LEMBAGA PUBLIK LAIN SEPERTI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA KESEHATAN, MISALNYA RUMAH SAKIT. UU KIP SEBAGAI SALAH SATU WUJUD KONKRET DARI PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA.
DAMPAK POSITIF UU KIP • TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BADAN‐BADAN PUBLIK; • AKSELERASI PEMBERANTASAN KKN; • OPTIMALISASI  PERLINDUNGAN  HAK‐HAK  MASYARAKAT  TERHADAP PELAYANAN PUBLIK; • PERSAINGAN USAHA SECARA SEHAT • TERCIPTANYA  KEPEMERINTAHAN  YANG  BAIK  DAN  TATA  KELOLA BADAN‐BADAN PUBLIK; • AKSELERASI DEMOKRATISASI; 
KEBIJAKAN DASAR PASAL 28F UUD 1945 SETIAP ORANG BERHAK UTK. BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI UTK MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UTK MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DGN MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN YG TERSEDIA
ARAH YG INGIN DICAPAI PENGELOLAAN INFORMASI YG BERKUALITAS PELAYANAN INFORMASI SECARA MUDAH, CEPAT DAN BIAYA RINGAN KINERJA BADAN PUBLIK YG TRANSPARAN, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL
UU ‐ KIP TERDIRI DARI 14 BAB DAN 64 PASAL : BAB I : KETENTUAN UMUM BAB 2 : ASAS DAN TUJUAN BAB 3 : HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA IP DAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK BAB 4 : INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB 5 : INFORMASI YG DIKECUALIKAN BAB 6 : MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI BAB 7 : KOMISI INFORMASI BAB 8 : KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI BAB 9 : HUKUM ACARA KOMISI BAB 10 : GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI BAB 11 : KETENTUAN PIDANA BAB 12 : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB 13 : KETENTUAN PERALIHAN BAB 14 : KETENTUAN PENUTUP
KETENTUAN UMUM : INFORMASI : KETERANGAN, PERNYATAAN, GAGASAN, DAN  TANDA‐TANDA YG MENGANDUNG NILAI,  MAKNA DAN PESAN, BAIK DATA, FAKTA  MAUPUN PENJELASANNYA YG DPT DILIHAT,  DIDENGAR, DAN DIBACA YG DISAJIKAN DLM  BERBAGAI KEMASAN DAN FORMAT SESUAI DGN  PERKEMBANGAN TEK. INFORMASI DAN  KOMUNIKASI SECARA ELEKTRONIK ATAUPUN  NONELEKTRONIK
INFORMASI PUBLIK : INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA DAN/ATAU DIKIRIM/DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG INI SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK.
DEFINISI BADAN PUBLIK BADAN PUBLIK ADALAH LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF, DAN BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN - APBD, ATAU ORGANISASI NONPEMERINTAH SEPANJANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI.
ASAS DAN TUJUAN (1) SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT  TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES. (2) SETIAP INFORMASI PUBLIK HARUS DAPAT  DIPEROLEH SETIAP PEMOHON DENGAN  CEPAT, TEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN DAN  CARA SEDERHANA. (3) INFORMASI PUBLIK YG DIKECUALIKAN  BERSIFAT RAHASIA
UU KIP BERTUJUAN : MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UTK MENGETAHUI RENCANA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK, PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, SERTA ALASANNYA. MENDORONG PARTISIPASI MASY. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YG BAIK MENGEMBANGKAN IL.PENGETAHUAN DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFO. DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK.
HAK DAN KEWAJIBAN HAK PEMOHON INFO. PUBLIK. A. MEMPEROLEH INFORMASI B. MELIHAT DAN MENGETAHUI INFO. PUBLIK,  MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK,  MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI C. MENYEBARLUASKAN INFORMASI D. MENGAJUKAN PERMINTAAN DISERTAI ALASAN E. MENGAJUKAN GUGATAN
KEWAJIBAN PENGGUNA INFO PUBLIK: A.  MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK  SESUAI DGN PERATURAN PER UU. B.  MENCANTUMKAN SUMBER INFORMASI  PUBLIK, BAIK UTK KEPENTINGAN SENDIRI  MAUPUN UTK KEPERLUAN PUBLIKASI
HAK BADAN PUBLIK : (1) MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI  PUBLIK YG DIKECUALIKAN. (2) MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI YG  TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PER.  PER UU. ( PENOLAKAN HARUS DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS )
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK (1) MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN, DAN/ATAU MENERBITKAN  INFORMASI PUBLIK YG BERADA DIBAWAH KEWENANGANNYA. (2) MENYEDIAKAN INFO PUBLIK YG AKURAT, BENAR, DAN TDK  MENYESATKAN (3) MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI  DAN DOKUMENTASI UTK MENGELOLA INFORMASI PUBLIK  SECARA BAIK, EFISIEN SEHINGGA DPT DIAKSES SECARA  MUDAH; (4) MEMBUAT PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS SETIAP  KEBIJAKAN YG DIAMBIL ( PERTIMBANGAN POLITIK, EKONOMI,  SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA ); (5) DPT MEMANFAATKAN SARANA DAN MEDIA BAIK ELEKTRONIK  MAUPUN NON ELEKTRONIK.
JENIS‐JENIS INFORMASI 1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN  DIUMUMKAN SECARA BERKALA; 2. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN  SECARA SERTA MERTA;  3. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP  SAAT; 4. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;  5. INFORMASI YANG DIPEROLEH  BERDASARKAN PERMINTAAN.
INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN. A. INFORMASI SECARA BERKALA : (1) SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA, DGN CARA YG MUDAH DIJANGKAU DAN DLM BAHASA YG MUDAH DIPAHAMI ( CARA-CARA TSB. DITENTUKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PUBLIK ) (2) INFORMASI PUBLIK YG DIUMUMKAN MELIPUTI : INFORMASI YG BERKAITAN DGN BADAN PUBLIK. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK TERKAIT; DAN INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN; INFORMASI LAIN YG DIATUR DLM PER. PER UU. (3) KEWAJIBAN INI DILAKUKAN PALING SINGKAT 6 BULAN SEKALI (4) KETENTUAN TTG KEWAJIBAN TERSEBUT AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DGN JUKNIS DARI KOMISI INFORMASI.
B. INFORMASI SECARA SERTA MERTA : BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN SECARA SERTA MERTA SUATU INFORMASI YG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM. ( DENGAN CARA YG MUDAH DIJANGKAU OLEH MASY. DAN DENGAN BAHASA YG MUDAH DIPAHAMI}
C. INFORMASI YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YG BERADA DIBAWAH PENGUASAANNYA. HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK; SELURUH KEBIJAKAN YG ADA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA; RENCANA KERJA ( TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN TAHUNAN ) PERJANJIAN YG DILAKUKAN DENGAN PIHAK KE TIGA INFORMASI DAN KEBIJAKAN YG DISAMPAIKAN DLM PERTEMUAN YG TERBUKA UTK UMUM; PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YG BERKAITAN DGN PELAYANAN MASYATRAKAT; DAN LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK
INFORMASI PUBLIK PADA BUMN/BUMD DAN  BADAN USAHA LAINNYA : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA JENIS KEGIATAN USAHA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, DAN PERMODALAN, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR; NAMA LENGKAP PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN; LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN KEUANGAN, NERACA LAPORAN LABA RUGI, DAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TELAH DIAUDIT; HASIL PENILAIAN OLEH EKSTERNAL AUDITOR, LEMBAGA PEMERINGKAT KREDIT DAN LEMBAGA PEMERINGKAT LAINNYA; SISTEM DAN ALOKASI DANA REMUNERASI ANGGOTA KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI; MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS; KASUS HUKUM YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERBUKA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PERTANGGUNGJAWABAN, KEMANDIRIAN, DAN KEWAJARAN; PENGUMUMAN PENERBITAN EFEK YANG BERSIFAT UTANG; PENGGANTIAN AKUNTAN YANG MENGAUDIT PERUSAHAAN; PERUBAHAN TAHUN FISKAL PERUSAHAAN; KEGIATAN PENUGASAN PEMERINTAH DAN/ATAU KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM ATAU SUBSIDI; MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA. INFORMASI LAIN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH.
INFORMASI PUBLIK PADA PARPOL ASAS DAN TUJUAN; PROGRAM UMUM DAN KEGIATAN PARTAI POLITIK; NAMA ALAMAT DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN PERUBAHANNYA; PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD; MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTAI; KEPUTUSAN PARTAI: MUKTAMAR/KONGRES/MUNAS/ DAN KEPUTUSAN LAINNYA YANG MENURUT ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI TERBUKA UNTUK UMUM; DAN INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG- UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK.
INFORMASI PUBLIK PADA ORGANISASI NONPEMERINTAH : ASAS DAN TUJUAN; PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI; NAMA, ALAMAT, SUSUNAN KEPENGURUSAN, DAN PERUBAHANNYA; PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI; KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI; DAN INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN : INFORMASI YANG APABILA DIBUKA DAPAT : • MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM; • MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAKI, DAN  PERLINDUNGAN   DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT; • MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA; • MENGUNGKAPKAN KEKAYAAN ALAM INDONESIA; • MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL • MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI • MENGUNGKAPKAN ISI AKTA OTENTIK YANG BERSIFAT PRIBADI DAN  KEMAUAN TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG; • MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI ; • MEMORANDUM ATAU SURAT‐SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA  BADAN PUBLIK, YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN KECUALI  ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI ATAU PENGADILAN; • INFORMASI YANG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UNDANG‐ UNDANG.
PENGAKSESAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG MENYANGKUT DATA PRIBADI SESEORANG (PRIVACY), DAPAT DIBUKA JIKA: PIHAK YANG RAHASIANYA DIUNGKAP MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERTULIS; DAN/ATAU PENGUNGKAPAN BERKAITAN DENGAN POSISI SESEORANG DALAM JABATAN-JABATAN PUBLIK. DALAM HAL KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN ATAU KEKAYAAN NEGARA DI PENGADILAN, INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SELAIN YANG MENYANGKUT DATA PRIBADI SESEORANG (PRIVACY) DAPAT DIBUKA DENGAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN IZIN KEPADA PRESIDEN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT: PERKARA PIDANA DIAJUKAN OLEH KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KETUA MA, KETUA KPK, DAN/ATAU PIMPINAN LEMBAGA NEGARA PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG DIBERI KEWENANGAN OLEH UNDANG-UNDANG PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN ATAU KEKAYAAN NEGARA DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG SEBAGAI PENGACARA NEGARA. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DAN KEPENTINGAN UMUM, PRESIDEN DAPAT MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
INFORMASI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA, INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI ADALAH LEMBAGA MANDIRI  YANG BERFUNGSI MENJALANKAN UNDANG‐ UNDANG INI DAN PERATURAN  PELAKSANAANNYA, MENETAPKAN PEDOMAN  TEKNIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN  MENYELESAIKAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK  MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI  NONLITIGASI.
KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI TERDIRI ATAS KOMISI INFORMASI PUSAT, KOMISI INFORMASI PROVINSI, DAN JIKA DIBUTUHKAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA. ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT BERJUMLAH 7 (TUJUH) ORANG YANG MENCERMINKAN UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MASYARAKAT. ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA BERJUMLAH 5 (LIMA) ORANG YANG MENCERMINKAN UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MASYARAKAT CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DIAJUKAN OLEH PRESIDEN/GUBERNUR UNTUK DI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN OLEH DPR/DPRD. PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI DILAKUKAN OLEH PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI
KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI BERTUGAS UNTUK : 1. MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI YANG DIAJUKAN OLEH SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN ALASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG- UNDANG INI. 2. MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK; DAN 3. MENETAPKAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS. KOMISI INFORMASI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANGNYA KEPADA DPR/DPRD.
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI APABILA SENGKETA INFORMASI TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PADA TINGKAT KOMISI INFORMASI, PENYELESAIAN SENGKETA DILANJUTKAN DENGAN PENGAJUAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA APABILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN PUBLIK NEGARA DAN PENGAJUAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN NEGERI APABILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN PUBLIK NON PEMERINTAH. PIHAK YANG TIDAK MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / PENGADILAN NEGERI DAPAT MENGAJUKAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG SELAMBAT- LAMBATNYA DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK DITERIMANYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / PENGADILAN NEGERI.
KETENTUAN PIDANA SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SECARA MELAWAN HUKUM DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH). BADAN PUBLIK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYEDIAKAN, TIDAK MEMBERIKAN, DAN/ATAU TIDAK MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK BERUPA INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, DAN/ATAU INFORMASI PUBLIK YANG HARUS DIBERIKAN ATAS DASAR PERMINTAAN SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG INI, DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIKENAKAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAK, DAN/ATAU MENGHILANGKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DALAM BENTUK MEDIA APA PUN YANG DILINDUNGI NEGARA DAN/ATAU YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH).
KETENTUAN PIDANA SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK  MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN  INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM  PASAL 17 HURUF A, B, D, F, G, H, DAN HURUF I, DIPIDANA DENGAN  PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA  DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK  MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN  INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM  PASAL 17 HURUF C DAN HURUF E, DIPIDANA DENGAN PIDANA  PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN PIDANA DENDA  PALING BANYAK RP20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT INFORMASI  PUBLIK YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DAN  MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIPIDANA  DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN  DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 5.000.000,00 (LIMA JUTA  RUPIAH).
KETENTUAN PERALIHAN UU KIP BERLAKU 2 (DUA) TAHUN SEJAK TANGGAL DIUNDANGKAN. HAL INI DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT: 1. PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH 2. PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI (KI) 3. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) OLEH KOMISI INFORMASI, 4. SOSIALISASI 5. PERSIAPAN INFRASTRUKTUR ICT. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH, PETUNJUK TEKNIS, SOSIALISASI, SARANA DAN PRASARANA, SERTA HAL-HAL LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PELAKSAAAN UNDANG- UNDANG INI HARUS RAMPUNG PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKAN.
PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH SUDAH HARUS DITETAPKAN SEJAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI. KETENTUAN UU KIP YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP: 1. JANGKA WAKTU PENGECUALIAN (INFORMASI YANG DIRAHASIAKAN); 2. TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH BADAN PUBLIK NEGARA;
մ۴ʴʴ DIUCAPKAN ADALAH : SEANDAINYA DULU…….. TERIMAKASIH

More Related Content

UU Keterbukaan Informasi Publik

  • 1. ٷʴշѷѱٴ󰿸Ѵձ UNDANG‐UNDANG NO. 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  (KIP) Jogyakarta, 5 Agustus 2008
  • 2. ERA GLOBALISASI ACCESS TO GOVERNMENT RECORDS AND INFORMATION MERUPAKAN  FENOMENA GLOBAL ERA KETERBUKAAN INFORMASI TELAH DIKENAL DI HAMPIR SELURUH  NEGARA DAN PEMERINTAH HARUS MULAI MEMBUKA DIRI TERHADAP  INFORMASI‐INFORMASI YANG SANGAT DIPERLUKAN OLEH PUBLIK  UNTUK DAPAT DIAKSES. MENURUT LAPORAN YANG DIKELUARKAN FREEDOM OF INFORMATION  CENTER YANG BERPUSAT DI LONDON INGGRIS,  SUDAH ADA 50  NEGARA YANG TELAH MEMPUNYAI UNDANG‐UNDANG KEBEBASAN  ATAS INFORMASI TERMASUK INDONESIA, 30 NEGARA LAINNYA  SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN. NEGARA‐NEGARA DI ASIA YANG TELAH MEMILIKI UU INI ADALAH  JEPANG, KOREA SELATAN, PAKISTAN, PHILIPINA, INDIA DAN THAILAND,  INDONESIA, SEDANGKAN NEGARA ASIA LAINNYA SEPERTI SINGAPURA,  CINA, MALAYSIA, VIETNAM, BRUNEI DARUSSALAM, DLL. BELUM  MEMILIKI UU MENGENAI KEBEBASAN INFORMASI.
  • 3. PROSES DEMOKRATISASI TRANSPARANSI ATAS SETIAP INFORMASI PUBLIK  MEMBUAT MASYARAKAT DAPAT IKUT BERPARTISIPASI  AKTIF DALAM MENGONTROL SETIAP LANGKAH DAN  KEBIJAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH. SEHINGGA PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DALAM  NEGARA DEMOKRASI DAPAT  DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEMBALI KEPADA RAKYAT.  AKUNTABILITAS MEMBAWA KE TATA PEMERINTAHAN  YANG BAIK, YANG BERMUARA PADA JAMINAN TERHADAP  HAK ASASI MANUSIA.
  • 4. PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN  TEKNOLOGI PENGARUH KONVERGENSI DAN MODERNISASI   TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DENGAN  PENGGUNAAN INTERNET  TELAH MEMUNGKINKAN  MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI  YANG MEREKA INGINKAN DENGAN CARA MUDAH DAN  CEPAT. FENOMENA INI MEMBUAT MASYARAKAT MENUNTUT  HAK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI SECARA  MUDAH DAN CEPAT DARI PENYELENGGARA NEGARA  SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM CONSTITUTIONAL  RIGHTS PADA SETIAP NEGARA DEMOKRASI.
  • 5. REGULASI KETERBUKAAN INFORMASI  PUBLIK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN PONDASI DALAM MEMBANGUN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, TERBUKA DAN PARTISIPATORIS DALAM SELURUH PROSES PENGELOLAAN KENEGARAAN, TERMASUK SELURUH PROSES PENGELOLAAN SUMBER DAYA PUBLIK SEJAK DARI PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN, PELAKSANAAN SERTA EVALUASINYA. EKSISTENSI REGULASI MENGENAI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAPAT MENDORONG SUATU MASYARAKAT MENJADI LEBIH DEMOKRATIS DENGAN MEMUNGKINKAN ADANYA AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI YANG DIMILIKI PEMERINTAH BAIK PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH MAUPUN LEMBAGA-LEMBAGA PUBLIK LAIN SEPERTI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN LEMBAGA KESEHATAN, MISALNYA RUMAH SAKIT. UU KIP SEBAGAI SALAH SATU WUJUD KONKRET DARI PROSES DEMOKRATISASI DI INDONESIA.
  • 6. DAMPAK POSITIF UU KIP • TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS BADAN‐BADAN PUBLIK; • AKSELERASI PEMBERANTASAN KKN; • OPTIMALISASI  PERLINDUNGAN  HAK‐HAK  MASYARAKAT  TERHADAP PELAYANAN PUBLIK; • PERSAINGAN USAHA SECARA SEHAT • TERCIPTANYA  KEPEMERINTAHAN  YANG  BAIK  DAN  TATA  KELOLA BADAN‐BADAN PUBLIK; • AKSELERASI DEMOKRATISASI; 
  • 7. KEBIJAKAN DASAR PASAL 28F UUD 1945 SETIAP ORANG BERHAK UTK. BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI UTK MENGEMBANGKAN PRIBADI DAN LINGKUNGAN SOSIALNYA, SERTA BERHAK UTK MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGOLAH, DAN MENYAMPAIKAN INFORMASI DGN MENGGUNAKAN SEGALA JENIS SALURAN YG TERSEDIA
  • 8. ARAH YG INGIN DICAPAI PENGELOLAAN INFORMASI YG BERKUALITAS PELAYANAN INFORMASI SECARA MUDAH, CEPAT DAN BIAYA RINGAN KINERJA BADAN PUBLIK YG TRANSPARAN, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL
  • 9. UU ‐ KIP TERDIRI DARI 14 BAB DAN 64 PASAL : BAB I : KETENTUAN UMUM BAB 2 : ASAS DAN TUJUAN BAB 3 : HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA IP DAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK BAB 4 : INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN BAB 5 : INFORMASI YG DIKECUALIKAN BAB 6 : MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI BAB 7 : KOMISI INFORMASI BAB 8 : KEBERATAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KOMISI INFORMASI BAB 9 : HUKUM ACARA KOMISI BAB 10 : GUGATAN KE PENGADILAN DAN KASASI BAB 11 : KETENTUAN PIDANA BAB 12 : KETENTUAN LAIN-LAIN BAB 13 : KETENTUAN PERALIHAN BAB 14 : KETENTUAN PENUTUP
  • 11. INFORMASI PUBLIK : INFORMASI PUBLIK ADALAH INFORMASI YANG DIHASILKAN, DISIMPAN, DIKELOLA DAN/ATAU DIKIRIM/DITERIMA OLEH SUATU BADAN PUBLIK YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN/ATAU PENYELENGGARA DAN PENYELENGGARAAN BADAN PUBLIK LAINNYA YANG SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG INI SERTA INFORMASI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PUBLIK.
  • 12. DEFINISI BADAN PUBLIK BADAN PUBLIK ADALAH LEMBAGA EKSEKUTIF, LEGISLATIF, YUDIKATIF, DAN BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA, YANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN - APBD, ATAU ORGANISASI NONPEMERINTAH SEPANJANG SEBAGIAN ATAU SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI.
  • 13. ASAS DAN TUJUAN (1) SETIAP INFORMASI PUBLIK BERSIFAT  TERBUKA DAN DAPAT DIAKSES. (2) SETIAP INFORMASI PUBLIK HARUS DAPAT  DIPEROLEH SETIAP PEMOHON DENGAN  CEPAT, TEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN DAN  CARA SEDERHANA. (3) INFORMASI PUBLIK YG DIKECUALIKAN  BERSIFAT RAHASIA
  • 14. UU KIP BERTUJUAN : MENJAMIN HAK WARGA NEGARA UTK MENGETAHUI RENCANA PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK, PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PUBLIK, SERTA ALASANNYA. MENDORONG PARTISIPASI MASY. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YG BAIK MENGEMBANGKAN IL.PENGETAHUAN DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFO. DI LINGKUNGAN BADAN PUBLIK.
  • 15. HAK DAN KEWAJIBAN HAK PEMOHON INFO. PUBLIK. A. MEMPEROLEH INFORMASI B. MELIHAT DAN MENGETAHUI INFO. PUBLIK,  MENGHADIRI PERTEMUAN PUBLIK,  MENDAPATKAN SALINAN INFORMASI C. MENYEBARLUASKAN INFORMASI D. MENGAJUKAN PERMINTAAN DISERTAI ALASAN E. MENGAJUKAN GUGATAN
  • 16. KEWAJIBAN PENGGUNA INFO PUBLIK: A.  MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK  SESUAI DGN PERATURAN PER UU. B.  MENCANTUMKAN SUMBER INFORMASI  PUBLIK, BAIK UTK KEPENTINGAN SENDIRI  MAUPUN UTK KEPERLUAN PUBLIKASI
  • 17. HAK BADAN PUBLIK : (1) MENOLAK MEMBERIKAN INFORMASI  PUBLIK YG DIKECUALIKAN. (2) MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI YG  TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PER.  PER UU. ( PENOLAKAN HARUS DISERTAI DENGAN ALASAN YANG JELAS )
  • 18. KEWAJIBAN BADAN PUBLIK (1) MENYEDIAKAN, MEMBERIKAN, DAN/ATAU MENERBITKAN  INFORMASI PUBLIK YG BERADA DIBAWAH KEWENANGANNYA. (2) MENYEDIAKAN INFO PUBLIK YG AKURAT, BENAR, DAN TDK  MENYESATKAN (3) MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI  DAN DOKUMENTASI UTK MENGELOLA INFORMASI PUBLIK  SECARA BAIK, EFISIEN SEHINGGA DPT DIAKSES SECARA  MUDAH; (4) MEMBUAT PERTIMBANGAN SECARA TERTULIS SETIAP  KEBIJAKAN YG DIAMBIL ( PERTIMBANGAN POLITIK, EKONOMI,  SOSIAL, BUDAYA, PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA ); (5) DPT MEMANFAATKAN SARANA DAN MEDIA BAIK ELEKTRONIK  MAUPUN NON ELEKTRONIK.
  • 19. JENIS‐JENIS INFORMASI 1. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN  DIUMUMKAN SECARA BERKALA; 2. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN  SECARA SERTA MERTA;  3. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP  SAAT; 4. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN;  5. INFORMASI YANG DIPEROLEH  BERDASARKAN PERMINTAAN.
  • 20. INFORMASI YG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN. A. INFORMASI SECARA BERKALA : (1) SETIAP BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA, DGN CARA YG MUDAH DIJANGKAU DAN DLM BAHASA YG MUDAH DIPAHAMI ( CARA-CARA TSB. DITENTUKAN OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PUBLIK ) (2) INFORMASI PUBLIK YG DIUMUMKAN MELIPUTI : INFORMASI YG BERKAITAN DGN BADAN PUBLIK. INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK TERKAIT; DAN INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN; INFORMASI LAIN YG DIATUR DLM PER. PER UU. (3) KEWAJIBAN INI DILAKUKAN PALING SINGKAT 6 BULAN SEKALI (4) KETENTUAN TTG KEWAJIBAN TERSEBUT AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DGN JUKNIS DARI KOMISI INFORMASI.
  • 21. B. INFORMASI SECARA SERTA MERTA : BADAN PUBLIK WAJIB MENGUMUMKAN SECARA SERTA MERTA SUATU INFORMASI YG DAPAT MENGANCAM HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DAN KETERTIBAN UMUM. ( DENGAN CARA YG MUDAH DIJANGKAU OLEH MASY. DAN DENGAN BAHASA YG MUDAH DIPAHAMI}
  • 22. C. INFORMASI YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YG BERADA DIBAWAH PENGUASAANNYA. HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK; SELURUH KEBIJAKAN YG ADA BERIKUT DOKUMEN PENDUKUNGNYA; RENCANA KERJA ( TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN TAHUNAN ) PERJANJIAN YG DILAKUKAN DENGAN PIHAK KE TIGA INFORMASI DAN KEBIJAKAN YG DISAMPAIKAN DLM PERTEMUAN YG TERBUKA UTK UMUM; PROSEDUR KERJA PEGAWAI BADAN PUBLIK YG BERKAITAN DGN PELAYANAN MASYATRAKAT; DAN LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK
  • 23. INFORMASI PUBLIK PADA BUMN/BUMD DAN  BADAN USAHA LAINNYA : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN SERTA JENIS KEGIATAN USAHA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN, DAN PERMODALAN, SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM ANGGARAN DASAR; NAMA LENGKAP PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN; LAPORAN TAHUNAN, LAPORAN KEUANGAN, NERACA LAPORAN LABA RUGI, DAN LAPORAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG TELAH DIAUDIT; HASIL PENILAIAN OLEH EKSTERNAL AUDITOR, LEMBAGA PEMERINGKAT KREDIT DAN LEMBAGA PEMERINGKAT LAINNYA; SISTEM DAN ALOKASI DANA REMUNERASI ANGGOTA KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI; MEKANISME PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS; KASUS HUKUM YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TERBUKA SEBAGAI INFORMASI PUBLIK PEDOMAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PERTANGGUNGJAWABAN, KEMANDIRIAN, DAN KEWAJARAN; PENGUMUMAN PENERBITAN EFEK YANG BERSIFAT UTANG; PENGGANTIAN AKUNTAN YANG MENGAUDIT PERUSAHAAN; PERUBAHAN TAHUN FISKAL PERUSAHAAN; KEGIATAN PENUGASAN PEMERINTAH DAN/ATAU KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM ATAU SUBSIDI; MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA. INFORMASI LAIN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA/ BADAN USAHA MILIK DAERAH.
  • 24. INFORMASI PUBLIK PADA PARPOL ASAS DAN TUJUAN; PROGRAM UMUM DAN KEGIATAN PARTAI POLITIK; NAMA ALAMAT DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DAN PERUBAHANNYA; PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD; MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTAI; KEPUTUSAN PARTAI: MUKTAMAR/KONGRES/MUNAS/ DAN KEPUTUSAN LAINNYA YANG MENURUT ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI TERBUKA UNTUK UMUM; DAN INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG- UNDANG YANG BERKAITAN DENGAN PARTAI POLITIK.
  • 25. INFORMASI PUBLIK PADA ORGANISASI NONPEMERINTAH : ASAS DAN TUJUAN; PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI; NAMA, ALAMAT, SUSUNAN KEPENGURUSAN, DAN PERUBAHANNYA; PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN - APBD, SUMBANGAN MASYARAKAT, DAN/ATAU SUMBER LUAR NEGERI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI; KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI; DAN INFORMASI LAIN YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
  • 26. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN : INFORMASI YANG APABILA DIBUKA DAPAT : • MENGHAMBAT PROSES PENEGAKAN HUKUM; • MENGGANGGU KEPENTINGAN PERLINDUNGAN HAKI, DAN  PERLINDUNGAN   DARI PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT; • MEMBAHAYAKAN PERTAHANAN NEGARA DAN KEAMANAN NEGARA; • MENGUNGKAPKAN KEKAYAAN ALAM INDONESIA; • MERUGIKAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL • MERUGIKAN KEPENTINGAN HUBUNGAN LUAR NEGERI • MENGUNGKAPKAN ISI AKTA OTENTIK YANG BERSIFAT PRIBADI DAN  KEMAUAN TERAKHIR ATAUPUN WASIAT SESEORANG; • MENGUNGKAP RAHASIA PRIBADI ; • MEMORANDUM ATAU SURAT‐SURAT ANTAR BADAN PUBLIK ATAU INTRA  BADAN PUBLIK, YANG MENURUT SIFATNYA DIRAHASIAKAN KECUALI  ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI ATAU PENGADILAN; • INFORMASI YANG TIDAK BOLEH DIUNGKAPKAN BERDASARKAN UNDANG‐ UNDANG.
  • 27. PENGAKSESAN TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN YANG MENYANGKUT DATA PRIBADI SESEORANG (PRIVACY), DAPAT DIBUKA JIKA: PIHAK YANG RAHASIANYA DIUNGKAP MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERTULIS; DAN/ATAU PENGUNGKAPAN BERKAITAN DENGAN POSISI SESEORANG DALAM JABATAN-JABATAN PUBLIK. DALAM HAL KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN ATAU KEKAYAAN NEGARA DI PENGADILAN, INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SELAIN YANG MENYANGKUT DATA PRIBADI SESEORANG (PRIVACY) DAPAT DIBUKA DENGAN CARA MENGAJUKAN PERMINTAAN IZIN KEPADA PRESIDEN, DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT: PERKARA PIDANA DIAJUKAN OLEH KAPOLRI, JAKSA AGUNG, KETUA MA, KETUA KPK, DAN/ATAU PIMPINAN LEMBAGA NEGARA PENEGAK HUKUM LAINNYA YANG DIBERI KEWENANGAN OLEH UNDANG-UNDANG PERKARA PERDATA YANG BERKAITAN DENGAN KEUANGAN ATAU KEKAYAAN NEGARA DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG SEBAGAI PENGACARA NEGARA. DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEPENTINGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA DAN KEPENTINGAN UMUM, PRESIDEN DAPAT MENOLAK PERMINTAAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
  • 28. INFORMASI YANG DIPEROLEH BERDASARKAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KLASIFIKASI INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA, INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.
  • 30. KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI TERDIRI ATAS KOMISI INFORMASI PUSAT, KOMISI INFORMASI PROVINSI, DAN JIKA DIBUTUHKAN KOMISI INFORMASI KABUPATEN/KOTA. ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT BERJUMLAH 7 (TUJUH) ORANG YANG MENCERMINKAN UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MASYARAKAT. ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA BERJUMLAH 5 (LIMA) ORANG YANG MENCERMINKAN UNSUR PEMERINTAH DAN UNSUR MASYARAKAT CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI DIAJUKAN OLEH PRESIDEN/GUBERNUR UNTUK DI UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN OLEH DPR/DPRD. PENETAPAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI DILAKUKAN OLEH PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI
  • 31. KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI BERTUGAS UNTUK : 1. MENERIMA, MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIASI DAN/ATAU AJUDIKASI YANG DIAJUKAN OLEH SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK BERDASARKAN ALASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG- UNDANG INI. 2. MENETAPKAN KEBIJAKAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK; DAN 3. MENETAPKAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS. KOMISI INFORMASI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN/GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANGNYA KEPADA DPR/DPRD.
  • 32. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI APABILA SENGKETA INFORMASI TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PADA TINGKAT KOMISI INFORMASI, PENYELESAIAN SENGKETA DILANJUTKAN DENGAN PENGAJUAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA APABILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN PUBLIK NEGARA DAN PENGAJUAN GUGATAN MELALUI PENGADILAN NEGERI APABILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN PUBLIK NON PEMERINTAH. PIHAK YANG TIDAK MENERIMA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / PENGADILAN NEGERI DAPAT MENGAJUKAN KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG SELAMBAT- LAMBATNYA DALAM WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI SEJAK DITERIMANYA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA / PENGADILAN NEGERI.
  • 33. KETENTUAN PIDANA SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN INFORMASI PUBLIK SECARA MELAWAN HUKUM DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH). BADAN PUBLIK YANG DENGAN SENGAJA TIDAK MENYEDIAKAN, TIDAK MEMBERIKAN, DAN/ATAU TIDAK MENERBITKAN INFORMASI PUBLIK BERUPA INFORMASI PUBLIK SECARA BERKALA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA, INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT, DAN/ATAU INFORMASI PUBLIK YANG HARUS DIBERIKAN ATAS DASAR PERMINTAAN SESUAI DENGAN UNDANG- UNDANG INI, DAN MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIKENAKAN PIDANA KURUNGAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGHANCURKAN, MERUSAK, DAN/ATAU MENGHILANGKAN DOKUMEN INFORMASI PUBLIK DALAM BENTUK MEDIA APA PUN YANG DILINDUNGI NEGARA DAN/ATAU YANG BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN UMUM DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH).
  • 34. KETENTUAN PIDANA SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK  MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN  INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM  PASAL 17 HURUF A, B, D, F, G, H, DAN HURUF I, DIPIDANA DENGAN  PIDANA PENJARA PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA  DENDA PALING BANYAK RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK  MENGAKSES DAN/ATAU MEMPEROLEH DAN/ATAU MEMBERIKAN  INFORMASI YANG DIKECUALIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM  PASAL 17 HURUF C DAN HURUF E, DIPIDANA DENGAN PIDANA  PENJARA PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN DAN PIDANA DENDA  PALING BANYAK RP20.000.000,00 (DUA PULUH JUTA RUPIAH). SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMBUAT INFORMASI  PUBLIK YANG TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DAN  MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DIPIDANA  DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN  DAN/ATAU DENDA PALING BANYAK RP 5.000.000,00 (LIMA JUTA  RUPIAH).
  • 35. KETENTUAN PERALIHAN UU KIP BERLAKU 2 (DUA) TAHUN SEJAK TANGGAL DIUNDANGKAN. HAL INI DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT: 1. PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH 2. PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI (KI) 3. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) OLEH KOMISI INFORMASI, 4. SOSIALISASI 5. PERSIAPAN INFRASTRUKTUR ICT. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH, PETUNJUK TEKNIS, SOSIALISASI, SARANA DAN PRASARANA, SERTA HAL-HAL LAINNYA YANG TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PELAKSAAAN UNDANG- UNDANG INI HARUS RAMPUNG PALING LAMBAT 2 (DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI DIUNDANGKAN.
  • 36. PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH SUDAH HARUS DITETAPKAN SEJAK DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG INI. KETENTUAN UU KIP YANG AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PP: 1. JANGKA WAKTU PENGECUALIAN (INFORMASI YANG DIRAHASIAKAN); 2. TATA CARA PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH BADAN PUBLIK NEGARA;
  • 37. մ۴ʴʴ DIUCAPKAN ADALAH : SEANDAINYA DULU…….. TERIMAKASIH