際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Uu parpol & prospek berkarir dalam partai ganjar pranowo

Dendy Borman
Dendy Borman

Dokumen tersebut membahas berbagai hal terkait sistem kepartaian di Indonesia, mulai dari syarat-syarat pendirian partai politik, fungsi partai politik, pengelolaan keuangan partai politik, hingga verifikasi partai politik. Beberapa poin penting yang diusulkan adalah memperketat syarat pendirian partai, mengatur mekanisme rekrutmen dan penyelesaian konflik internal secara demokratis, serta mengalokasikan dana partai untuk pendid

1 of 28
ADKASI - Batam, 28 April 2011 Ganjar Pranowo 0811990931 ganjarpranowo@yahoo.com
MENGAPA ANDA BER PARTAI
Pertempuran Ideologi vs Pragmatisme Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak pasti korup (Lord Acton)
Pertimbangan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik
Partai perlu kuat atau tidak?
Pendirian Parpol Tidak mudah!!! Didirikan & dibentuk oleh min 30 orang WNI; berusia 21 tahun/sudah menikah dari setiap provinsi. Didaftarkan oleh min 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Parpol dengan akta notaris. Pendiri dan pengurus Parpol dilarang merangkap sebagai anggota Parpol lain.
Teknis pemilu mudah Masyarakat tdk bingung Fraksi tdk banyak Pengambilan keputusan mudah Model koalisi
Memilih Partai? Kemungkinan jumlah partai tidak terlalu banyak. Sampai sekarang (kemungkinan) ada 3 partai baru. Kira-kira: 9 + 3 = 12 partai peserta pemilu Verifikasi akan menentukan Uji loyalitas kader Tetap tinggal vs minggat. Perawatan (kaderisasi) vs pembiaran. Proses rekrutmen dalam tubuh partai semakin ketat Investasi sejak dini.
Problem Sistem Kepartaian Sampai kapan transisi demokrasi? Hak Berserikat, Berkumpul, Berpendapat dijamin konstitusi, batasannya? Fungsi Parpol belum berjalan dengan baik: Pendidikan Politik Sumber Rekrutmen Kader Menyerap, Menghimpun, Menyalurkan aspirasi Menciptakan iklim politik yang kondusif Menyederhanakan sistem kepartaian yang egektif? ET vs PT; Pendirian dipersulit?
Pendirian Parpol Pasal 2 Parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia di setiap provinsi ... Parpol tersebut didaftar min 50 orang pendiri yg mewakili seluruh pendiri dengan akta notaris Pertanyaan Besar: Apakah setiap pendirian Parpol selalu harus ikut pemilu?
Masukan Syarat pendirian partai politik diperketat dalam rangka menciptakan stabilitas pemerintahan melalui penyederhanaan partai politik. Dari beberapa kali pertemuan antara DPR (Baleg) dengan masyarakat. Masyarakat menginginkan agar jumlah partai politik dibatasi dengan membuat UU yang memperketat pendirian Partai politik.
Rekrutmen & Kaderisasi Pasal 2 ayat (4) ditambahkan empat point yang harus dimasukkan dalam AD/ART, yaitu tentang: a. Mekanisme Rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik b. Sistem kaderisasi c. Mekanisme pemberhentian anggota partai politik d. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik
Semangat Reformasi Parpol Parpol harus direformasi agar parpol tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan menghindari praktik oligarki dalam internal partai, maka UU perlu memaksa parpol untuk mengatur mekanisme pengelolaan partai secara demokratis dan pengaturan mekanisme itu harus dituangkan dalam AD/ART partai. Bilamana terjadi konflik di internal partai, maka seharusnya penyelesaian konflik itu harus dilakukan oleh internal partai itu sendiri. Sebisa mungkin konflik internal partai tidak dicampuri oleh pihak luar terutama pemerintah. Oleh karena itu setiap partai politik harus memasukkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam Ad/ ART nya.
Persebaran Kepengurusan Pasal 3 ayat (2c) tentang sebaran kepengurusan:... Kepengurusan pada setiap Provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan
Serius Mendirikan Partai? Alasan untuk menambah persebaran kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memperketat pendirian parpol. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin mendirikan parpol harus serius, artinya mendirikan parpol tidak sekadar mencari kekuasaan semata, tetapi harus juga mampu memperjuangkan aspirasi rakyat secara nasional, hal ini dapat tercermin dari persebaran kepengurusan di seluruh Indonesia. Persebaran kepengurusan yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia sebagai bukti keseriusan & kesiapan partai tsb didirikan & bukti eksistensinya sebagai parpol yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
Merubah AD/ART Pasal 5 tentang perubahan 1. Perubahan AD/ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik 2. Batas waktu penyerahan perubahan AD/ART kepada kementerian paling lama 30 hari Keterangan: Perubahan ini dilakukan hanya bertujuan untuk teknis administrasi kepada kementerian. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya bahwa tidak cukup waktu bagi partai politik bila hanya 14(empat belas) hari untuk menyampaikan hasil perubahan AD/ART kepada kementerian yang bersangkutan
Memberhentikan Anggota UU perubahan ini menghendaki agar tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik tidak hanya diatur dalam peraturan partai tetapi harus dalam AD/ART. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman emperik ,bahwa partai politik sering arogan kepada anggotanya yaitu dengan memecat anggota tanpa alasan yang mendasar oleh karena itu UU perlu menjamin hak-hak anggota setiap partai politik agar tidak ada kesewenang- wenangan partai politik kepada anggotanya. Oleh karena itu dasar legitimasi keanggotaan harus ditingkatkan , agar tidak hanya dalam peraturan partai politik tetapi dalam AD/ART.
Rekrutmen Calon Pejabat Publik Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik bakal calon anggota DPR dan DPRD ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (1a).....rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. ... Rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah/wakil kepala darah dan bakal calon presiden/wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan
Mempersiapkan Kader Untuk Jabatan Publik 1. Ayat ini ditambahkan untuk mengatur partai politik agar dalam merekrut bakal calon anggota legislatif harus melalui seleksi dan pengkaderan yang telah diatur dalam partai politik. Sehingga partai politik tidak merekrut bakal calon anggota legislatif yang bukan anggota partai, atau orang yang tidak paham akan nilai-nilai perjuangan partai politiknya. 2. Melalui UU perubahan ini partai politik harus menjaring secara terbuka bakal calon kepala daerah /wakil kepala darah dan bakal calon presiden /wakil presiden sehingga tidak seperti selama ini yang menjadi bakal calon hanya ditentukan oleh sekelompok elit partai politik.
Perselisihan Parpol 1. dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lain yang dibentuk partai politik 2. Susunan Mahkamah Parpol disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian 3. Penyelesian perselisihan internal partai diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari 4. Putusan mahkamah partai bersifat final dan hanya mengikat secara internal.
Mahkamah Parpol Pentingnya pembentukan Mahkamah partai politik atau sebutan lain di dasarkan pada pengalaman emperik partai politik . Selama ini , partai politik tidak memiliki mekanisme tentang penyelesaian perselisihan partai politik sehingga konflik internal partai berlarut-larut . Disatu sisi pemerintah tidak dapat mencampuri konflik partai tetapi pemerintah butuh kepastian mengenai status hukum partai politik . Kepastian status hukum ini merupakan keniscayaan bagi partai politik ketika berhadapan dengan institusi negara seperti dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga dalam internal partai yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal parti politik. Keputusan lembaga ini kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan status hukum partai politik.
Dana Banpol Untuk Apa? Pasal 34 disisipkan dua point dalam ayat (3) yaitu: (3a). ...Bantuan keuangan dari APBN dan APBD.. Diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. (3b). ... Pendidikan politik yang dimaksud adalah:empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang kewajiban warga negara, dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan
Pendidikan Politik Dari pengalaman selama ini, tidak banyak partai politik yang melaksanakan pendidikan politik, padahal salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Atas dasar itulah kemudian UU ini mengatur agar dana bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN/APBD di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Mengenai besaran alokasi dana yang mencerminkan adanya prioritas dalam mengalokasikan bantuan pada pendidikan politik akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah. Perlu juga diatur spesifik mengenai materi pendidikan politik yang akan dilaksanakan partai politik hal ini dilakukan agar ada standard yang baku mengenai kualitas kader partai politik mengenai nilai-nilai perjuangan berbangsa bernegara dan nilai-nilai perjuangan partai politik.
Sumbangan kepada Parpol Pasal 35 ayat (1c) ... Sumbangan perusahan kepada partai politik paling banyak 7,5 Miliar.. Keterangan : Perubahan sumbangan perusahaan kepada partai politik dari 4 Miliar menjadi 7,5 milliar hanya didasarkan semata pada perubahan nilai uang dan faktor inflasi.
Pengelolaan Keuangan Parpol Pasal 39 mengatur tentang: (1). pengelolan keuangan yang transparan dan akuntabel (2). Keuangan parpol hrs diaudit akuntan publik setiap tahun (3). parpol wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit meliputi: laporan realisasi anggaran parpol, laporan neraca, dan laporan arus kas. Keterangan : penambahan rincian ttg pengelolaan keuangan parpol ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan & akuntabel sesuai dengan amanat UU ini.
Ketentuan Peralihan Parpol yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 2/2008 tetap diakui keberadaanya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini dengan mengikuti verifikasi. Verifikasi parpol... Selesai paling lambat 2 遜 tahun sebelum hari pemungutan suara Pemilu. Bila parpol... Tidak memenuhi syarat verfikasi , keberadaannya masih diakui sampai pemilu 2014 Anggota DPR, DPRD yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi masih diakui keberadaanya sampai akhir periode keanggotaanya. Perubahan AD/ART yang menyangkut mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah, bakal Capres dan Cawapres & mekanisme penyelesian perselisihan parpol wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakannya forum tertinggi pengambilan keputusan parpol.
Verifikasi 1. Semua partai politik baik partai politik yang memiliki kursi di legislatif maupun yang tidak memiliki kursi harus diverifikasi administrasinya untuk mendapatkan status hukum 2. Verifikasi yang dimaksud hanya menyangkut status kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
Terima Kasih

More Related Content

Uu parpol & prospek berkarir dalam partai ganjar pranowo

  • 1. ADKASI - Batam, 28 April 2011 Ganjar Pranowo 0811990931 ganjarpranowo@yahoo.com
  • 3. Pertempuran Ideologi vs Pragmatisme Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak pasti korup (Lord Acton)
  • 4. Pertimbangan bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran Partai Politik
  • 6. Pendirian Parpol Tidak mudah!!! Didirikan & dibentuk oleh min 30 orang WNI; berusia 21 tahun/sudah menikah dari setiap provinsi. Didaftarkan oleh min 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Parpol dengan akta notaris. Pendiri dan pengurus Parpol dilarang merangkap sebagai anggota Parpol lain.
  • 7. Teknis pemilu mudah Masyarakat tdk bingung Fraksi tdk banyak Pengambilan keputusan mudah Model koalisi
  • 8. Memilih Partai? Kemungkinan jumlah partai tidak terlalu banyak. Sampai sekarang (kemungkinan) ada 3 partai baru. Kira-kira: 9 + 3 = 12 partai peserta pemilu Verifikasi akan menentukan Uji loyalitas kader Tetap tinggal vs minggat. Perawatan (kaderisasi) vs pembiaran. Proses rekrutmen dalam tubuh partai semakin ketat Investasi sejak dini.
  • 9. Problem Sistem Kepartaian Sampai kapan transisi demokrasi? Hak Berserikat, Berkumpul, Berpendapat dijamin konstitusi, batasannya? Fungsi Parpol belum berjalan dengan baik: Pendidikan Politik Sumber Rekrutmen Kader Menyerap, Menghimpun, Menyalurkan aspirasi Menciptakan iklim politik yang kondusif Menyederhanakan sistem kepartaian yang egektif? ET vs PT; Pendirian dipersulit?
  • 10. Pendirian Parpol Pasal 2 Parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 warga negara Indonesia di setiap provinsi ... Parpol tersebut didaftar min 50 orang pendiri yg mewakili seluruh pendiri dengan akta notaris Pertanyaan Besar: Apakah setiap pendirian Parpol selalu harus ikut pemilu?
  • 11. Masukan Syarat pendirian partai politik diperketat dalam rangka menciptakan stabilitas pemerintahan melalui penyederhanaan partai politik. Dari beberapa kali pertemuan antara DPR (Baleg) dengan masyarakat. Masyarakat menginginkan agar jumlah partai politik dibatasi dengan membuat UU yang memperketat pendirian Partai politik.
  • 12. Rekrutmen & Kaderisasi Pasal 2 ayat (4) ditambahkan empat point yang harus dimasukkan dalam AD/ART, yaitu tentang: a. Mekanisme Rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik b. Sistem kaderisasi c. Mekanisme pemberhentian anggota partai politik d. Mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik
  • 13. Semangat Reformasi Parpol Parpol harus direformasi agar parpol tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan baik, dan menghindari praktik oligarki dalam internal partai, maka UU perlu memaksa parpol untuk mengatur mekanisme pengelolaan partai secara demokratis dan pengaturan mekanisme itu harus dituangkan dalam AD/ART partai. Bilamana terjadi konflik di internal partai, maka seharusnya penyelesaian konflik itu harus dilakukan oleh internal partai itu sendiri. Sebisa mungkin konflik internal partai tidak dicampuri oleh pihak luar terutama pemerintah. Oleh karena itu setiap partai politik harus memasukkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik dalam Ad/ ART nya.
  • 14. Persebaran Kepengurusan Pasal 3 ayat (2c) tentang sebaran kepengurusan:... Kepengurusan pada setiap Provinsi dan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan
  • 15. Serius Mendirikan Partai? Alasan untuk menambah persebaran kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia merupakan salah satu cara untuk memperketat pendirian parpol. Dengan demikian, kelompok masyarakat yang ingin mendirikan parpol harus serius, artinya mendirikan parpol tidak sekadar mencari kekuasaan semata, tetapi harus juga mampu memperjuangkan aspirasi rakyat secara nasional, hal ini dapat tercermin dari persebaran kepengurusan di seluruh Indonesia. Persebaran kepengurusan yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia sebagai bukti keseriusan & kesiapan partai tsb didirikan & bukti eksistensinya sebagai parpol yang memperjuangkan aspirasi rakyat.
  • 16. Merubah AD/ART Pasal 5 tentang perubahan 1. Perubahan AD/ART dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai politik 2. Batas waktu penyerahan perubahan AD/ART kepada kementerian paling lama 30 hari Keterangan: Perubahan ini dilakukan hanya bertujuan untuk teknis administrasi kepada kementerian. Hal ini didasarkan pada pengalaman sebelumnya bahwa tidak cukup waktu bagi partai politik bila hanya 14(empat belas) hari untuk menyampaikan hasil perubahan AD/ART kepada kementerian yang bersangkutan
  • 17. Memberhentikan Anggota UU perubahan ini menghendaki agar tatacara pemberhentian keanggotaan partai politik tidak hanya diatur dalam peraturan partai tetapi harus dalam AD/ART. Hal ini dilakukan berdasarkan pengalaman emperik ,bahwa partai politik sering arogan kepada anggotanya yaitu dengan memecat anggota tanpa alasan yang mendasar oleh karena itu UU perlu menjamin hak-hak anggota setiap partai politik agar tidak ada kesewenang- wenangan partai politik kepada anggotanya. Oleh karena itu dasar legitimasi keanggotaan harus ditingkatkan , agar tidak hanya dalam peraturan partai politik tetapi dalam AD/ART.
  • 18. Rekrutmen Calon Pejabat Publik Pasal 29 tentang rekrutmen partai politik bakal calon anggota DPR dan DPRD ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (1a).....rekrutmen dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. ... Rekrutmen terhadap bakal calon kepala daerah/wakil kepala darah dan bakal calon presiden/wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan
  • 19. Mempersiapkan Kader Untuk Jabatan Publik 1. Ayat ini ditambahkan untuk mengatur partai politik agar dalam merekrut bakal calon anggota legislatif harus melalui seleksi dan pengkaderan yang telah diatur dalam partai politik. Sehingga partai politik tidak merekrut bakal calon anggota legislatif yang bukan anggota partai, atau orang yang tidak paham akan nilai-nilai perjuangan partai politiknya. 2. Melalui UU perubahan ini partai politik harus menjaring secara terbuka bakal calon kepala daerah /wakil kepala darah dan bakal calon presiden /wakil presiden sehingga tidak seperti selama ini yang menjadi bakal calon hanya ditentukan oleh sekelompok elit partai politik.
  • 20. Perselisihan Parpol 1. dilakukan oleh suatu Mahkamah Parpol atau sebutan lain yang dibentuk partai politik 2. Susunan Mahkamah Parpol disampaikan pimpinan partai politik kepada kementerian 3. Penyelesian perselisihan internal partai diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari 4. Putusan mahkamah partai bersifat final dan hanya mengikat secara internal.
  • 21. Mahkamah Parpol Pentingnya pembentukan Mahkamah partai politik atau sebutan lain di dasarkan pada pengalaman emperik partai politik . Selama ini , partai politik tidak memiliki mekanisme tentang penyelesaian perselisihan partai politik sehingga konflik internal partai berlarut-larut . Disatu sisi pemerintah tidak dapat mencampuri konflik partai tetapi pemerintah butuh kepastian mengenai status hukum partai politik . Kepastian status hukum ini merupakan keniscayaan bagi partai politik ketika berhadapan dengan institusi negara seperti dalam proses pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu diperlukan sebuah lembaga dalam internal partai yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan di internal parti politik. Keputusan lembaga ini kemudian menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menentukan status hukum partai politik.
  • 22. Dana Banpol Untuk Apa? Pasal 34 disisipkan dua point dalam ayat (3) yaitu: (3a). ...Bantuan keuangan dari APBN dan APBD.. Diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. (3b). ... Pendidikan politik yang dimaksud adalah:empat pilar berbangsa dan bernegara, pemahaman tentang kewajiban warga negara, dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan
  • 23. Pendidikan Politik Dari pengalaman selama ini, tidak banyak partai politik yang melaksanakan pendidikan politik, padahal salah satu fungsi partai politik adalah melaksanakan pendidikan politik. Atas dasar itulah kemudian UU ini mengatur agar dana bantuan keuangan untuk partai politik dari APBN/APBD di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik. Mengenai besaran alokasi dana yang mencerminkan adanya prioritas dalam mengalokasikan bantuan pada pendidikan politik akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah. Perlu juga diatur spesifik mengenai materi pendidikan politik yang akan dilaksanakan partai politik hal ini dilakukan agar ada standard yang baku mengenai kualitas kader partai politik mengenai nilai-nilai perjuangan berbangsa bernegara dan nilai-nilai perjuangan partai politik.
  • 24. Sumbangan kepada Parpol Pasal 35 ayat (1c) ... Sumbangan perusahan kepada partai politik paling banyak 7,5 Miliar.. Keterangan : Perubahan sumbangan perusahaan kepada partai politik dari 4 Miliar menjadi 7,5 milliar hanya didasarkan semata pada perubahan nilai uang dan faktor inflasi.
  • 25. Pengelolaan Keuangan Parpol Pasal 39 mengatur tentang: (1). pengelolan keuangan yang transparan dan akuntabel (2). Keuangan parpol hrs diaudit akuntan publik setiap tahun (3). parpol wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit meliputi: laporan realisasi anggaran parpol, laporan neraca, dan laporan arus kas. Keterangan : penambahan rincian ttg pengelolaan keuangan parpol ini dimaksudkan sebagai wujud komitmen dalam upaya melaksanakan pengelolaan anggaran yang transparan & akuntabel sesuai dengan amanat UU ini.
  • 26. Ketentuan Peralihan Parpol yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan UU No. 2/2008 tetap diakui keberadaanya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut UU ini dengan mengikuti verifikasi. Verifikasi parpol... Selesai paling lambat 2 遜 tahun sebelum hari pemungutan suara Pemilu. Bila parpol... Tidak memenuhi syarat verfikasi , keberadaannya masih diakui sampai pemilu 2014 Anggota DPR, DPRD yang partainya tidak memenuhi syarat verifikasi masih diakui keberadaanya sampai akhir periode keanggotaanya. Perubahan AD/ART yang menyangkut mekanisme rekrutmen bakal calon kepala daerah, bakal Capres dan Cawapres & mekanisme penyelesian perselisihan parpol wajib dipenuhi pada kesempatan pertama diselenggarakannya forum tertinggi pengambilan keputusan parpol.
  • 27. Verifikasi 1. Semua partai politik baik partai politik yang memiliki kursi di legislatif maupun yang tidak memiliki kursi harus diverifikasi administrasinya untuk mendapatkan status hukum 2. Verifikasi yang dimaksud hanya menyangkut status kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.