Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
0 likes16 views
Dokumen tersebut merangkum arahan kebijakan pengendalian perubahan iklim di Provinsi Maluku, yang mencakup komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030, program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor seperti kehutanan, energi, dan pangan, serta anggaran untuk melaksanakan program-program tersebut di beberapa kabupaten di Maluku.
Workshop_perubahan_iklim_Bappeda_Maluku.pdf
- 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Ambon, 3 Juni 2016 Workshop Ahli Perubahan Iklim Regional Maluku dan Maluku Utara
- 2. I. KARAKTERISTIK WILAYAH PROVINSI MALUKU
- 3. 92,4 % LUAS WILAYAH : 712.479 KM2 (2 KOTA & 9 KABUPATEN) LUAS LAUT 658.2945 KM2 (92,4 %) LUAS DARATAN 54.145 KM2 (7,6 %) JUMLAH PULAU : 1340 PULAU PROVINSI MALUKU Batas Provinsi Batas Kabupaten Ibukota Provinsi Ibukota Kabupaten
- 4. II. ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
- 5. Visi PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 - 2019
- 6. Mewujudkan masyarakat Maluku yang Berkualitas & Sejahtera Mewujudkan masyarakat Maluku yang Rukun, Religius, Aman & Damai Mewujudkan pembangunan Maluku yang Adil & Demokratis Misi PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2014 - 2019
- 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tata Kelola Pemerintahan dan Manajemen Keuangan Daerah belum efektif & efisien Tingginya angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbatasnya Infrastruktur dan Cakupan Energi Belum Optimalnya Pelayanan Pendidikan Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Masih rendahnya Ketahanan Pangan Daerah Belum Optimalnya Iklim Usaha dan Investasi Belum Berkembangnya Budaya Kreativitas, Inovasi dan Teknologi Rendahnya daya saing ekonomi daerah dan komoditas keunggulan daerah Belum Optimalnya Pemanfaatan Penataan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Daya Dukung Pulau-Pulau Kecil Ketimpangan antar Wilayah Belum Optimalnya Aktualisasi Nilai nilai Kehidupan Umat Beragam Belum Sinerginya perencanaan & pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 8. Created by Praswil速Jan15 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan & Pengangguran. Peningkatan Kualitas Pendidikan & Pengembangan Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. Peningkatan Kualitas Kesehatan & Gizi Masyarakat. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Iklim Investasi dan Pengembangan Usaha Penataan Ruang, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan, Terluar serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kawasan Rawan Bencana. Peningkatan Reformasi Birokrasi, pemantapan Demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian 1 2 3 4 5 6 7 8
- 9. MASALAH LINGKUNGAN HDUP MALUKU Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup Aktifitas Pemanfaatan Sumberdaya Alam Perubahan iklim global (global Warming and Climate Change) illegal logging, illegal fishing, llegal mining - Meningkatnya temperatur air laut - Kenaikan permukaan laut (sea level rise) - Perubahan siklus hidrologi dan musim
- 10. SASARAN ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana Peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan perubahan iklim ke dalam perencanaan sektor Pemantapan kawasan lindung dan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan Peningkatan upaya rehabilitasi hutan, lahan, pesisir dan laut serta konservasi sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati Tersedianya dokumen perencanaan penataan ruang & permukiman berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal Peningkatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah Perwujudan harmonisasi dalam perencanaan, penataan ruang, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang berbasis kearifan lokal Penguatan SDM aparatur perencana dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan penataan ruang berbasis mitigasi bencana dan kearifan lokal Pengembangan perumahan masyarakat yang layak huni di desa/negeri/ohoi seuai kearifan lokal dan berbasis mitigasi bencana Mengembangkan permukiman transmigrasi yang terpadu, layak huni, layak usaha dan layak lingkungan Meningkatnya ketahanan energi di 12 gugus pulau Meningkatkan ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan yang merata di 12 gugus pulau Meningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap energi baru dan terbarukan ARAH KEBIJAKAN Misi 2
- 11. III. Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim di Provinsi Maluku
- 12. KOMITMEN INDONESIA di COP 21 PARIS DESEMBER 2015 1. Pembangunan Indonesia berwawasan Lingkungan mengingat kondisi gografis yang rentan terhadap perubahan iklim 2. Kerentanan dan tantangan perubahan iklim tidak menghentikan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam aksi global penurunan emisi GRK sebesar 29 % pada tahun 2030, dan menjadi 41 % apabila mendapat bantuan internasional Bapak Presiden Joko Wododo Pada pertemuan COP Paris, tahun 2015 3. Penurunan emisi dilakukan dengan langkah - langkah: Bidang energi : pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 % pada tahun 2025 Bidang limbah : pengolahan sampah menjadi sumber energi Bidang lahan : tata kelola hutan melalui one map policy, moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut, pengelolaan lahan dan hutan produksi lestari Bidang maritim : mengatasi perikanan ilegal, dan perlindungan keanekaragaman hayati laut
- 13. Pengembangan mobil hibidra Pengurangam Hotspot untuk mencegah kebakaran hutan Gerakan Indonesia menanam Pencegahan Penebangan Liar industri (semen, tekstil, kertas, keramik) Ijin persetujuan usulan proyek CDM Perusak Ozon (BPO) Pengendalian Bahan Penyediaan tenaga ahli Pelatihan, workshop, seminar, publikasi, talkshow Mencegah emisi BPO ke atmosfir melalui pendekatan recovery, recycling dan rekalmasi Penghentian impor BPO bertahap dan melalui kegiatan alih teknologi di industri pengguna Penanganan BPO bekas Pelaksanaan Skema CDM (Carbon Development Mechanism) Pogram 3R (Reuse, Reduce, Recycle) Pengurangan emisi persampahan Perbaikan transportasi umum, Mendorong Penggunaan Sepeda, pejalan kaki dengan penyediaan infrastruktur Pengurangan Emisi Sektor Transportasi Kegiatan Mitigasi Perubahan Iklim Peningkatan Efisiensi Energi sebesar 17% di berbagai jenis Pengurangan Emisi Sektor Industri Pengurangan Emisi Sektor Kehutanan Pengurangan emisi sektor Energi Monitoring Emisi Grk Membangun Kelembagaan dan Sistem pendataan sumber emisi di berbagai sektor
- 14. Perencanaan wilayah untuk daerah pesisir INFRASTRUKTUR Desain bangunan yang mengantisipasi intensitas hujan ekstrim dan badai Pemukiman penduduk dengan sistem rumah susun Pembangunan jalan yang mempertimbangan kenaikan muka air laut KESEHA TAN Penyuluhan kesehatan untuk seluruh masyarakat upaya preventif untuk perbaikan sanitasi lingkungan Memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat KEHA TI Kegiatan Adaptasi Perubahan iklim Inventarisasi keanekaragaman hayati Usaha perlindungan terhadap ekosistem hutan Sejalan dengan kebijakan sumber daya Air berdasarkan pendekatan carrying capacity INTEGRASI MANAJEMEN PESISIR KETAHANAN PANGAN Diversifikasi Pangan Penyusunan sistem produksi terutama produksi pangan dalam konteks ketahanan pangan SDAAIR Upaya Pemulihan DAS secara T erpadu MembangunAutomatic Weather Station MONITORING INFORMASI
- 15. No Program Lokasi Pagu (Rp) PenanggungJawab 1 Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan BPBD a. Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana SBT, Bursel, Malra 225.000.000 2 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan a. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Kota Ambon 487.980.000 b. Rehabilitasi lahan kritis pada wilayah KPH dan Kota Ambon Buru dan Kota Ambon 2.144.520.000 Dinas Kehutanan 3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan a. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Buru, Maluku Tengah, SBT 715.468.000 Dinas Kehutanan b. Operasi Pengamanan Hutan Buru, Bursel, P. Ambon 167.189.000
- 16. No Program Lokasi Pagu (Rp) PenanggungJawab 4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Badan Lingkungan Hidup a. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Provinsi 175.000.000 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup a. Pembinaan dan pengawasan Implementasi Dokumen RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL 5 Kab/Kota 200.000.000 b. Pengendalian Pencemaran Limbah Buru, Malteng 175.000.000 Badan Lingkungan Hidup 6 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam a. Inventarisasi Kearifan Lokal 3 Kab/Kota 150.000.000 Badan Lingkungan Hidup
- 17. No Program Lokasi Pagu (Rp) PenanggungJawab 7 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup a. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang Lingkungan 6 Kab/Kota 200.000.000 b. Peningkatan Kepedulian Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ambon 225.000.000 c. Pengembangan Data dan Informasi Pesisir dan Laut Ambon 150.800.000 8 Program Pengembangan Ekowista dan Jasa Lingkungan di kawasan- kawasan Konservasi Laut dan Hutan Badan Lingkungan Hidup a. Pemetan Kawasan Konservasi Kabupaten 210.000.000 9 Program Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan iklim Badan Lingkungan Hidup a. Evaluasi Target Pencapaian Penurunan Emisi Gas Rumah kaca Ambon 150.000.000
- 18. IV. PENUTUP
- 19. Mitigasi dan Adaptasi perubahan iklim merupakan prioritas bagi seluruh tingkatan pemerintahan (Pusat dan Daerah), masyarakat serta swasta. Oleh sebab itu, pemerintahan perlu mempertimbangkan perubahan iklim dalam perencanaan program-program pembangunan, terutama yang berkenaan dengan beragam persoalan yang dihadapi, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, keamanan pangan, pengeloalaan bencana, pengendalian penyakit dan perencanaan tata kota dan lain- lain.
- 20. Terima Kasih