1. Pokok-Pokok Pikiran
Penyusunan Rencana Kerja
Koordinator Staffsus
Konsultasi Publik Rancangan Awal Koordinator StaffsusTahun 2024-2028
Dipresentasikan Oleh :
H. Fauzi Mahendra
2. PESAN UTAMA
Perencanaan pembangunan diperlukan untuk mengantisipasi dan menyiapkan transformasi sosial, budaya, sumber daya
dan lingkungan, serta ekonomi menuju kehidupan bangsa dan daerah yang lebih maju, sejahtera, adil, bermartabat dan
berkelanjutan.
Perkiraan perkembangan ekonomi dunia tahun 2022 akan kembali pulih dengan syarat penanganan Pandemi COVID-19
secara tuntas. Di sisi lain, harga komoditas global (nikel dan kelapa sawit) mengalami peningkatan, sementara batubara
dan minyak mentah akan diperkirakan belum mampu pulih dalam jangka pendek.
Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan RKP Tahun 2022, revisi RPJMD dan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2022
perlu memperhitungkan persyaratan tentang penguatan layanan dasar khususnya kesehatan dan Pendidikan; penyediaan
perumahan, air bersih dan sanitasi sebagai landasan pemulihan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang aman, lebih
baik dan berkelanjutan.
Penyusunan RKP Tahun 2022, revisi RPJMD dan RKPD Tahun 2022 Kalimantan Timur juga harus meletakkan pondasi
bagi transformasi dan akselerasi pembangunan dengan mempercepat pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan
kabupaten/kota; mendorong penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; mengembangkan industri
pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan; memajukan pariwisata; serta meningkatkan
kerjasama investasi dan perdagangan.
Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah: pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja
dan kesempatan berusaha, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan
tujuan pembangunan lainnya sangat ditentukan oleh kerjasama yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
Selain itu, perlu didukung dengan kemitraan dan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix antara pemerintah bersama
pelaku usaha, perguruan tinggi, Lembaga riset dan pengembangan; organisasi masyarakat dan media;
3. Outline Paparan
3
Tema dan Fokus RKP 2022
2
Kerangka Ekonomi Makro RKP 2022 dan Target Provinsi Kalimantan Timur
4 Tahapan dan Penguatan Penyusunan RKP 2022
5 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah
6 Penutup
Pendahuluan
1
5. Ke-5
(USD 7,4
triliun)
Tahun
2045:
Rata-rata pertumbuhan 2015-
2045:
5,7
%
PDB Riil per
Kapita
5,0%
PDB
Riil
25
Peranan
KTI
menjadi
PDB Riil
/Kapit
a
Negara
Maju dan
PDB
terbesar
203
5
204
0
204
5
3.3
77
6.30
5
8.80
4
16.8
77
23.1
99
12.2
33
4.54
6
2036
Keluar dari
Middle Income Trap
(MIT) PDB per
kapita
(USD)
5,2
%
6,0
%
6,2
%
5,9
%
5,6
%
5,4
%
Rata-rata
Pertumbuh
an
2019/2020
Menjadi negara
Upper-middle Income
RPJMN
2020-2024 merupakan
titik tolak untuk
mencapai
sasaran pada Visi 2045
Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019
TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-
2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju
Indonesia Maju
2015 2020 2025
2030
Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada
sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
6. Pilar Pembangunan Indonesia 2045
Reformasi
Ketenagakerjaan
Komitmen terhadap
Lingkungan Hidup
Ketahanan Energi dan
Air
Pertahanan dan
Keamanan
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
PENGUASAAN IPTEK
PEMBANGUNAN
EKONOMI
BERKELANJUTAN
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
PEMANTAPAN KETAHANAN
NASIONAL DAN TATA
KELOLA KEPEMERINTAHAN
Taraf dan Kualitas
Pendidikan Rakyat
Indonesia
Sumbangan Ilmu
Pengetahuan dan
Teknologi dalam
Pembangunan
Kesehatan dan Kualitas
Hidup Rakyat
Peran Kebudayaan dalam
Pembangunan
Demokrasi Substantif
Reformasi Kelembagaan
dan Birokrasi
Hukum danAntikorupsi
Politik Luar Negeri
BebasAktif
Pembangunan dan
Pemerataan
Infrastruktur
Investasi dan
Perdagangan Luar
Negeri
Industri dan Pariwisata
Ekonomi Maritim
Ketahanan Pangan dan
Kesejahteraan Petani
Pengentasan
Kemiskinan
Kesempatan Usaha dan
Pemerataan Pendapatan
Pemerataan
Pembangunan Wilayah
Manusia Indonesia unggul,
berbudaya, dan menguasai iptek
Ekonomi maju dan
berkelanjutan
Pembangunan merata
dan inklusif
Negara demokratis, kuat,
dan bersih
PILAR PEMBANGUNAN INDONESIA 2045
INDONESIA 2045
7. TRANSFORMASI SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI
DAN SUMBER DAYA DESA, KAWASAN DAN DAERAH
Lahan
dan
SDA
Pengetahuan
Pertanian dan
Pertambangan
Manufaktur
dan Jasa
Peningkata
n
Kapabilitas
(Daya Saing,
Daya Tarik,
Daya Tahan
dan Daya
Lestari)
Berburu dan
Pengumpul
Berpindah
dan Bertani
Industri 4.0
(Teknologi Informatika
dan Kecerdasan
Buatan)
Industri 1.0
(Teknologi
Mekanik)
Industri 2.0 dan Industri 3.0
(Teknologi Mekanik, Listrik, Robotik
dan Elektronik)
Sintesis dan
Daur Ulang
4R (Reduce, Reuse,
Recycle and Replace)
Prasarana
Informasi
Teknologi
Ruang
(darat dan laut)
Organisas
i
SDM
Perbedaaan Arah (Direction), Besaran (Magnitude) dan
Kecepatan (Speed) pembangunan daerah.
Sintesis dan
Daur Ulang
4R (Reduce, Reuse,
Recycle and Replace)
8. TRANSFORMASI KEUNGGULAN
DESA, KAWASAN DAN DAERAH
Desa, Kawasan,
Kota dan Daerah
Tertinggal
Desa, Kawasan, Kota
dan Daerah Mandiri
Desa, Kawasan, Kota
dan Daerah
Berkembang
1. Akumulasi Modal Sosial
2. Akumulasi Modal Pengetahuan
3. Akumulasi SDA dan Lingkungan
4. Akumulasi Modal Fisik
5. Akumulasi Modal Keuangan
(Finansial)
KEUNGGULAN
KOLABORATIF
KEUNGGULAN
KOMPARATIF
KEUNGGULAN
KOMPETITIF
DAYA SAING BERBASIS
FAKTOR INPUT
DAYA SAING BERBASIS
EFISIENSI DAN INOVASI
inovasi
DAYA SAING BERBASIS
INOVASI DAN KOLABORASI
Sumber Daya Alam: Pertanian,
Kelautan dan Perikanan,
Pertambangan
Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni
dan Budaya, Wisata Kuliner
SDM terampil dan terdidik
Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik,
telekomunikasi dan informasi
Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat
perdagangan
Jaringan transportasi darat, laut dan udara
Jaringan telekomunikasi dan informasi
Ekonomi kreatif berbasis digital
Pusat Inovasi, Riset dan
Pengembangan Daerah
Tenaga profesional
Kerjasama Pentahelix: Pemda-
Masyarakat-Universitas-Swasta-Media
(1) Regulasi, (2) Data dan Sistem Informasi, (3)
Pengetahuan dan Inovasi, (4) Prasarana dan
sarana, (5) Manajemen Organisasi, (6) Partisipasi
Masyarakat, (7) Perbankan, dan (8) Birokrasi.
9. PONDASI KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN
DESA, KAWASAN DAN DAERAH
Modal Keuangan
Modal Alam
Modal Sosial
Modal Fisik
Modal Manusia
Rakyat Desa
Lahan
Sumber daya air dan
kelautan
Hutan dan pepohonan
Margasatwa
Keanekaragaman hayati
Jasa lingkungan
Gaji dan Upah
Tabungan
Surplus Usaha
Investasi
Prasarana dasar: rumah, air
bersih, listrik dan sanitasi
Konektivitas: transportasi dan
telekomunikasi
Peralatan dan Teknologi
Jaringan dan relasi
Hubungan saling percaya
dan toleransi
Partisipasi
Kepempinan lokal
Peraturan bersama dan sanksi
Gizi dan kesehatan
Pendidikan, pengetahuan, keterampian dan keahlian
Etika, moralitas, sikap, dan perilaku
Kapasitas untuk bekerja dan wirausaha
Kapasitas untuk beradaptasi
5
DIMENSI
10. BASIS KEMAJUAN DAN KEUNGGULAN KAWASAN
KOMPARATIF
Kondisi ketertiban dan keamanan daerah
yang stabil dan terjaga dengan baik.
Kondisi geografis dan sumber daya alam
yang dikelola dengan baik, aman dan
berkelanjutan
Penduduk, angkatan kerja, dan tenaga
kerja terdidik, tangguh dan sadar
bencana.
Infrastruktur: jalan,
pelabuhan, bandar
udara, listrik, air
bersih, dan
jaringan
transportasi yang
modern dan
tertata,
infrastruktur
kebencanaan yang
siap.
Produksi dan jasa
berstandar
internasional
Iklim investasi dan
iklim usaha yang
mendukung
Protokol kesehatan dan kebencanaan yang solid dan
konsisten.
Kebijakan belanja atau investasi pemerintah daerah yang
jelas, konsisten, terukur dan berkesinambungan
Perluasan Jejaring dan Promosi Riset, Investasi dan
perdagangan internasional yang kuat
Kerjasama dan kemitraan
Pemerintah, Pemda, Pelaku
usaha, Perguruan tinggi,
Masyarakat dan Media
dalam riset dan
pengembangan teknologi
dan inovasi unggulan
KOMPETITIF
Pelaku bisnis yang
bermutu tinggi dengan
semangat kewirausahaan,
profesional, disiplin dan
etos kerja kuat; memiliki
kemampuan manajerial
dan jaringan luas.
Pentahelix
Business
Academ
y
Govern
ment
Commu
nity
Media
KOLABORATIF
Birokrasi daerah yang modern, profesional dan akuntabel
12. Making Delivered sesuai Arahan Presiden:
Clearing House Sampai Level Proyek
https://setkab.go.id/gallery/sidang-kabinet-paripurna-rpjmn-2020-2024/
Sasaran pokok serta prioritas nasional tersambung,
termasuk dengan rencana-rencana strategis setiap
kementerian. Presiden meminta Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
dapat menjadi clearing house.
Sidang Kabinet Paripurna 14 Nopember 2019:
RPJMN 2020-2024 di Kantor Presiden
Pidato Pelantikan Presiden, 20 Oktober 2019
Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-
sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas
birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi kita itu
menjamin agar manfaat program itu dirasakan oleh
masyarakat
https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024
13. Dasar Pertimbangan Penentuan Tema RKP 2022
7 Agenda Pembangunan
Visi Misi Presiden Arahan Presiden Hasil
Evaluasi RKP
Kinerja Prioritas
Nasional (PN) RKP
2020 Hingga Triwulan
III berdasarkan
1. Pencapaian
sasaran PN-PP-
KP;
2. Dukungan
Output K/L.
Peningkatan kualitas manusia
Indonesia
Struktur Ekonomi yang Produktif,
Mandiri, dan Berdaya Saing
Pembangunan yang Merata dan
Berkeadilan
Mencapai Lingkungan Hidup yang
Berkelanjutan
Kemajuan Budaya yang
Mencerminkan Kepribadian Bangsa
Penegakan Sistem Hukum yang
Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya
Penegakan bagi Segenap Bangsa
dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga
Pengelolaan Pemerintahan yang
Bersih, Efektif, dan Terpercaya
Sinergi Pemerintahan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pembangunan
SDM
Pembangunan
Infrasturktur
Penyederhanaan
Regulasi
Penyederhanaan
Birokrasi
Transformasi
Ekonomi
1
2
3
4
5
Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas dan
Berkeadilan
Pengembangan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan
SDM Berkualitas dan Berdaya
Saing
Revolusi Mental dan
Pembangunan Kebudayaan
Infrastruktur untuk Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Lingkungan Hidup, Ketahanan,
Bencana, dan Perubahan Iklim
Stabilitas Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan Publik
4 Kata Kunci Tema
Arahan Menteri
Kemiskinan
Lapangan Kerja
UMKM
Industri
14. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Pembangunan Infrastruktur
Lingkungan Hidup dan
Kerentanan Bencana
Memperhatikan/
mempertimbangkan kondisi:
Sebagai Prasyarat:
Transformasi ekonomi:
Rata-rata Pertumbuhan
6% per tahun
1
Wilayah sebagai Basis
Pembangunan
2
3
5
6
Kondisi Polhukhankam yang kondusif:
Penyederhanaan regulasi
Penyederhanaan birokrasi
Stabilitas politik dan pertahanan
keamanan
7
4
Didukung oleh:
Dilaksanakan melalui:
14
Sli
de
KERANGKA PIKIR 7 AGENDA PEMBANGUNAN 2020-2024
15. Tahun 2022:
Tahun Kunci Bagi Meletakkan Kembali Landasan untuk Keluar dari MIT
PANDEMI COVID-19 MENGGANGGU PENCAPAIAN
VISI 2045
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 15
16. Pandemi Covid-19 menunjukkan :
Pencegahan lemah
Screening test dan tracing & tracking masih terbatas, sistem
surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum real-time,
kapasitas pengujian di lab lemah
Faskes dan farmalkes tidak siap
Kekurangan APD, ruang siolasi dan alat test, ruang rawat,
ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus
lemah/tata laksana kasus tidak jelas
Kapasitas tenaga kesehatan terbatas
Kekurangan jumlah nakes, banyak nakes yang tertular dan
meninggal akibat Covid-19
Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum
efisien
Namun Terdapat Permasalahan Kesehatan Nasional
1
2
3
4
Pandemi Covid-19 masih terjadi pada tahun 2021
Kejadian Covid-19 masih mungkin terjadi di 2022
Pencapaian target kesehatan belum optimal
Kasus baru TB masih No-3 dunia
Baru 300 kab/kota dengan eliminasi malaria,
Cakupan imunisasi dasar lengkap hanya 57,9 %
Hanya 31,9% puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes,
Masih ada 12% puskesmas tanpa dokter,
Hanya 12% RSUD yang memiliki 7 dokter spesialis
17. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2022
Puskesmas tanpa dokter: 0 %
(Saat ini: 12 %)
Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes: 59% puskesmas
(Saat ini: 31,9% puskesmas)
Bantuan Pendidikan dokter spesialis: 3500 orang
(Angka Kumulatif)
Tuberkulosis: kasus baru 231 per 100.000 penduduk
(Saat ini: No.3 terbanyak di dunia, 314 per 100.000 penduduk)
Malaria: eliminasi di 365 kab/kota
(Saat ini: eliminasi di 300 kab/kota)
Imunisasi: 71% imunisasi dasar lengkap (IDL)
(Saat ini: 57,9% IDL)
Jumlah RS Rujukan Nasional: 30 RS
(Saat ini: 14 RS)
Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab
Saat ini: fragmented & belum berbasis lab
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi:
80 %
Rumah Sakit Terakreditasi 90 %
Saat ini: 40 % FKTP terakreditasi dan 63 % RS terakreditasi
RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar & 3 dokter spesialis lainnya: 80 %
(Saat ini: 12 %)
1. Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience)
2. Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas diseluruh Indonesia
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif
18. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2022
Pengembangan Wilayah Tahun 2022
1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19,
2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan
rantai produksi dan rantai nilai daerah,
3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan
4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah.
Strategi Pengembangan Wilayah
5. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan
strategis sepertti KEK, KI, KSPN, destinasi pariwisata, kawasan
perkotaan, kawasan perdesaan prioritas nasional, dan kawasan
transmigrasi;
6. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan
dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil
terluar dan terdepan, dan Kawasan rawan bencana.
Sasaran Pengembangan Wilayah
7. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan
daerah,
8. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran
wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek
pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali, dan
9. Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Kerangka PN 2
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
19. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kalimantan Tahun 2022
Strategi Percepatan Pemerataan Strategi Percepatan Pertumbuhan
1. Kota-kota kecil dan sedang sebagai pusat pelayanan
dan pertumbuhan di daerah perdesaan, pedalaman,
transmigrasi, dan perbatasan dalam pelayanan
pendidikan dan kesehatan serta pengembangan
ekonomi lokal.
2. Meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan
di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional
dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di
wilayah negara tetangga.
3. Konektivitas wilayah integrase infrastruktur
multimoda (transportasi darat, sungai, laut, dan
udara.)
KAWASAN,
EKONOMI
LOKAL DAN
INFRAS
SPM
KAPASITAS
KELEMBAG
AAN
DAERAH
1. Mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi
dan air minum yang aman, pengelolaan sampah
dan limbah, serta penyediaan perumahan.
1. Pembangunan IKN di Kaltim sebagai pusat pemerintahan baru
mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output
sektor ekonomi non tradisional; peningkatan perdagangan
antarwilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan
menurunkan ketimpangan pendapatan, serta menciptakan
peluang investasi baru dan peningkatan kontribusi investasi
Pulau Kalimantan terhadap nasional..
2. Pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan
tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi
plasma nutfah dan satwa yang dilindungi pusat penelitian
obat-obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan.
1. Tata kelola dan kapasitas pemerintah
daerah dan desa guna mendorong
peningkatan daya saing daerah serta
penyelenggaraan pelayanan publik di
wilayah administratif yang relatif luas. .
IKN &
LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN
1. Investasi & optimalisasi Kawasan strategis industri pengolah
sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan KI
Ketapang & KI Surya Borneo.
2. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan
aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan pariwisata
WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor pusat pemerintahan
yang fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada
energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta
drainase dan transportasi umum perkotaan.
3. Pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama
antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah forum kerja
sama regional Wilayah Kalimantan.
4. Kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak
atas tanah.
KAWASAN,
INVESTASI, &
KEPASTIAN
HUKUM
20. Balikpapan
Samarinda
Tarakan
Singkawang
Pontianak
Palangka Raya
Kota Baru
Tanjung Selor
WM Banjarmasin
MAJOR PROJECT PRIORITAS
Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi
MP 1 Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas
MP 3 9 Kawasan Industri di Luar Jawa dan
31 Smelter
MP 17 Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
untuk Industri 4.0
MP 22 Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
MP * Penguatan Sistem Kesehatan Nasional
Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
MP 18 Integrasi Bantuan Sosial menuju
Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
Reformasi Sistem Ketahanan Bencana
MP 39 Penguatan Sistem Peringatan Dini
Bencana
MAJOR PROJECT PN 2
MP 9 Wilayah Metropolitan (WM)
MP 11 Pengembangan Kota Baru
MP 14 Pusat Kegiatan Strategis Nasional
MP 10 Ibu Kota Negara
SKPT Sebatik
PKSN Paloh Aruk
PKSN Jagoi
Babang
PKSN Long
Nawang
PKSN Long
Midang
PKSN Tau -
Lumbis
PKSN Nunukan
KI Ketapang
KI Surya Borneo
Ibu Kota Negara
Wilayah
Metropolitan (WM)
KI/KEK/KPBPB
Koridor Pertumbuhan
Koridor Pemerataan
Koridor Pembangunan
Kota Baru
Ibu Kota Negara
Pusat Kegiatan
Strategis Nasional
Kota Besar
Kota Sedang
Sentra Kelautan dan Perikanan
Terpadu (SKPT)
Arah Pengembangan Wilayah 2022
Wilayah Kalimantan
22. Capaian Indikator Utama Pembangunan
Ringkasan Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Pertum
buhan
ekono
mi
Tingkat
penga
nggura
n
Tingkat
kemisk
inan
Indeks
Pembangu
nan
Manusia
Tingkat
ketimp
angan
4,74%
(Tahunan)
5,94%
(Maret)
5,91%
(September)
5,94%
(Agustus)
6,10%
(Maret)
6,64%
(September)
6.87%
(Agustus)
-2,85%
(Tahunan)
76,61 0,330
(Maret)
0,328
(Maret)
76.24
2019
2020
CATA
TAN
Perekonomian Tahun
2019 tumbuh positif,
jauh lebih tinggi
dibandingkan tahun
sebelumnya yang
tumbuh sebesar
2,67% karena
peningkatan kinerja
sector pertambangan
yang mendorong
ekspor. Di kuartal 4
Selama pandemi,
Tingkat
Pengangguran
Terbuka Kalimantan
Timur mengalami
peningkatan sebesar
0,93 poin persentase
dibandingkan tahun
sebelumnya
(Agustus 2019)
Tingkat kemiskinan
bulan Maret 2020
mengalami
peningkatan
dibandingkan
dengan tahun 2019
di bulan yang sama
maupun bulan
September 2019.
Skor IPM 4,69
poin lebih tinggi
dari skor nasional
di 2019. IPM
Tahun 2020
sedikit
mengalami
penurunan. IPM
di Provinsi
Rasio Gini
lebih rendah
dari angka
nasional serta
mengalami
penurunan
sebesar 0,002
poin dari
Maret 2019 ke
30. Tahapan Penyusunan RKP Tahun 2022
RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2022
PERMEN RANCANGAN RKP
TAHUN 2022
PERPRES RKP TAHUN 2022
PERPRES PEMUTAKHIRAN RKP
TAHUN 2022
Kunjungan Kerja MPPN/Dialog Pra Rakorgub (Okt Feb)
Clearing House (Nov-Jun)
Evaluasi Pembangunan
(M1 Nov-M4 Des)
Kerangka Ekonomi Makro
(M1 Nov-M4 Des)
Penetapan Tema, Sasaran,
Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan oleh
Bappenas (Des)
Penetapan Tema oleh
Presiden (M4 Jan M3 Feb)
Rakor MPPN dengan Menkeu
(M3 Jan)
Forum Konsultasi Publik
(M4 Okt)
Rakor dengan Menko
(M3-M4 Feb)
Kick Off Meeting RKP
(M3 Feb)
Rakor dengan Gubernur
(M4 Feb)
Rakortek Renbang
(Februari - Maret)
Penetapan Ranwal RKP dan
SB Pagu Indikatif
(M3-M4 Mar)
Rakorbangpus
(M4 Mar- M1 Apr)
Suplemen BUMN
(M4 Feb-Juli)
Musrenbangprov
(Mar Apr)
Pertemuan Tiga Pihak
(M3 Apr M1 Mei)
Musrenbangnas
(M4 Apr-M1 Mei)
Multilateral Meeting PN
(Jan - Jul)
Penetapan Permen Rancangan
RKP (M2 Mei)
Pertemuan Pembicaraan
Pendahuluan dengan DPR
(M2 Mei M4 Jun)
Proses dan Penetapan Perpres
RKP dan SB Pagu Indikatif
Anggaran
(Jun-Jul)
Pembahasan RKP, RUU APBN, NK
dan Penetapan UU APBN dan
Alokasi anggaran (Agu-Okt)
Proses Pemutakhiran RKP
(Nov-Des)
Penetapan Perpres Pemutakhiran
RKP
(M3 Des)
Permen Proyek Prioritas per
Daerah
(M4 Des)
: Tahapan baru dalam
Penyusunan RKP 2022
Arahan Presiden kepada
MPPN tentang Tema
(M4 Des 2020 Jan 2021)
Penulisan Narasi Rancangan
Awal RKP 2022
(M1 Feb M4 Mar)
31. Forum Perencanaan Pembangunan
FKP Penetapan
Tema, sasaran,
arah kebijakan
dan prioritas
pembangunan
Oleh Bappenas
KEM
Evaluasi
Rakor
MPPN dengan
Menkeu tentang Tema
Penetapan
tema oleh
Presiden
Kick off
Meeting
RKP
Rancangan
awal dan
Pagu
Indikatif
Input
M1 Nov M4 Des
M1 Nov M4 Des
Des
M3 Jan
M4 Jan
M1 Feb
M3 Feb
M3 M4 Mar
Rapat
Koordinasi
Pembangunan
Pusat
M4 Mar M1 Apr
Output
M4 Okt Rapat
Koordinasi
dengan
Gubernur
M4 Feb
Rakortek
Renbang
Feb - Mar
Kunjungan Kerja
MPPN/Dialog Pra
Rakorgub
Input
Okt Feb
Penyusunan
Suplemen BUMN
M4 Feb Juli
Multilateral
Meeting PN
Jan Jul
Penetapan
Perpres RKP
dan SB Pagu
Anggaran
Output
Jun Jul
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.12
2.2.13
2.2.14 2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.4.2
2.2.11
Rakor
Menko
M3 M4 Feb
2.2.9
2.2.8
Arahan
Presiden
kepada MPPN
tentang Tema
2.2.6
M4 Des Jan
2.2.7
Penulisan Narasi
Rancangan Awal RKP 2022
M1 Feb M4 Mar
2.2.10
31
32. Pendalaman Major Projects RKP Tahun 2022
(Clearing House)
Prerequisite
Penelahaan Clearing House Quality Assurance (QA)
Clearing House
Activity Activity
Penelaahan proyek PN Sektoral
oleh PJ PN 1,3,4,5,6,7
Penelaahan proyek PN Wilayah
oleh PJ PN 2
Hasil
Penelahaan
Hasil
Quality Assurance
Daftar Proyek
Usulan PN
Sumber:
1. Major Project
2. PATEN
3. Direktif Presiden
4. PSN
5. Arahan Kabinet
6. Usulan Gubernur
Menentukan daftar proyek untuk proses
Clearing House
Menjamin terpenuhinya THIS dan kesiapan proyek melalui
pemberian catatan
Tujuan Penelahaan Tujuan QA
Penyusunan Cascading
Melakukan cascading per proyek dari
impact hingga ke Rincian Output
Quality Assurance Check
Penilaian atas pemenuhan THIS dan
kesiapan proyek menggunakan form
checklist
Project Exsum
Form
Checklist
Project Info Memo
1 3 4
Perkuatan Business Process (Termasuk KRISNA RKP, KRISNA Pagu, KRISNA Renja)
5
Cascading
2
Proyek Hasil
Quality
Assurance
Proyek Terpilih
Hasil
Penelaahan
33. Tools Clearing House
Empat (4) tools yang digunakan di Clearing House
Fungsi
Tools
Project Executive Summary
Dokumen yang berisi
summary informasi
penting sebagai basis
untuk menentukan
daftar proyek untuk
proses Clearing House
Tools untuk
mengidentifikasi
rincian output yang
dibutuhkan untuk
menghasilkan impact
Dokumen yang berisi
informasi detail proyek
sebagai basis proses
quality assurance
Tools yang dibutuhkan
dalam proses quality
assurance untuk
memastikan aspek
kualitas dan kesiapan
proyek
Cascading Info Memo Form Checklist
Empat (4) tools yang digunakan di Clearing House
33
34. Rancangan Awal RKP dan SB
Pagu Indikatif
= Template Project
Executive Summary
= Panduan
Cascading
= Form Checklist
Tools = Template
info memo
Penyusunan
Kerangka Cascading
Oleh PJ PN
Penyusunan Project Info
Memo
W1 Feb W4 Mar
Penghimpunan usulan
sub-proyek dan Pengisian
kerangka Cascading
W1 Feb W4 Mar
Quality Assurance
Proyek
Penyempurnaan Project
Info Memo
W1 Apr W4 Mei
Penyusunan Project
Executive Summary
W1 Jan W4 Jan
Project
Exsum
Info
Memo
Pengusulan Daftar
Proyek untuk
proses Clearing
House
Des
Usulan
Proyek
Penetapan Daftar Proyek
untuk proses Clearing
House
W2 Jan W4 Jan
W1 Jan W4 Jan
W1 Apr W4 Mei
Des 2020 Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 April 2021 Mei 2021
Diskusi
Internal
PJ PN
Diskusi
Lintas
PJ PN
Penye-
lesaian
dispute
MULTILATERAL
MEETING PN
Feb
Lingkup: Proyek Prioritas.
Tujuan : Untuk menyepakati
RO K/L yang
mendukung ProP,
beserta penajaman
lokasi RO K/L.
TRILATERAL MEETING
Mar
Lingkup: mendukung
peyusunan Renja K/L
Tujuan : Memastikan RO K/L
yang mendukung ProP,
dijabarkan dalam
Renja K/L
Timeline Clearing House pada Penyusunan RKP 2022
36. TUJUAN & SASARAN
STRATEGI &
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
URUSAN PEMERINTAHAN
serta PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH
MULTILATERAL
MEETING/FORUM
PERANGKAT DAERAH
BILATERAL MEETING/
FORUM PERANGKAT
DAERAH
PENYEDERHANAAN
NOMENKLATUR
DOMAIN PERENCANAAN
DOMAIN PELAKSANAAN
MONEY
FOLLOW
PROGRAM
KEGIATAN PRIORITAS
VISI
MISI
JANJI
PRESIDEN
DIMENSI PEMBANGUNAN
Kondisi Perlu + Faktor
Pendukung Pertumbuhan
Ekonomi
STRATEGI & ARAH
KEBIJAKAN
PROGRAM PRIORITAS
PROGRAM & KEGIATAN
Kementerian/Lembaga
KEGIATAN PRIORITAS
MULTILATERAL
MEETING
BILATERAL MEETING
Nasional
Daerah
DOMAIN POLITIK (GIVEN)
VISI
MISI
PROGRAM KDH
DOMAIN POLITIK (GIVEN)
Prioritas Nasional
Program dan Kegiatan
Prioritas
Langkah yang perlu
dilakukan:
1.Pemerintah daerah
mengidentifikasi pokok-
pokok program, kegiatan
dan output prioritas
nasional dalam RPJMN;
2.Pemerintah Daerah
melakukan pemetaan
program, kegiatan dan
output dalam RPJMD dan
Renstra SKPD 2021-2025
yang sesuai dengan
program, kegiatan dan
output dalam RPJMN
2020-2024
3.Pemerintah Daerah
menegaskan dalam narasi
dan matriks RPJMD dan
Renstra 2021-2025
tentang dukungan
terhadap prioritas
nasional.
PENDEKATAN PENYELARASAN PERENCANAAN NASIONAL
DAN DAERAH
36
37. SINKRONISASI DAN KONSISTENSI PUSAT DAN DAERAH
Sasaran Tingkat 2
Sasaran Tingkat 3
Sasaran Tingkat 4
Program dan Kegiatan Prioritas
Program dan Kegiatan Prioritas
Indikator Kinerja Utama
Renstra, Renja dan RKA K/L
Indikator Kinerja Utama
Renstra, Renja dan RKA K/L
RPJMN dan RKP
Kontrak Kinerja
Menteri/Kepala Badan
+
Pakta Integritas
Sasaran Tingkat 1
Prioritas Pembangunan
Kontrak Kinerja
Menteri/Kepala Badan
+
Pakta Integritas
Indikator Kinerja Utama
Renstra, Renja dan RKA K/L
Kontrak Kinerja
Menteri/Kepala Badan
+
Pakta Integritas
Sinkronisasi
Konsistensi
BAPPENAS,
Kemendagri, KSP,
dan Setneg
DPR RI dan
DPD RI
Indikator Kinerja Utama
RPJMD dan RKPD
KOMITMEN
Gubernur
+
MOU
Outcome
dan/Output
Ouput
dan
Input
Outcome
Output
37
KOMITMEN
GLOBAL
RPJPN dan RTRWN
+
ARAHAN (DIREKTIF)
PRESIDEN
+
KERANGKA
EKONOMI
MAKRO
+ ASPIRASI
DAERAH
+
Lokasi Lokasi Lokasi
Lokasi
Bappenas
Clearing House
Belanja K/L
Dana Transfer
Daerah dan
Dana Desa
Dana Dekon
dan TP
EVALUASI
PELAKSANAAN
RPJMN
+ +
Tujuan dan sasaran
pembangunan nasional
37
38. PRIORITAS NASIONAL
Outcome Program Pendukung
Program Prioritas
RKA K/L
RKP
Impact
dan/Outcome
Prioritas Nasional
Konsistensi
RKPD
Outcome dan/
Output
Impact dan/Outcome
KOMITMEN
GLOBAL
EVALUASI
PELAKSANAAN RPJMN +
ARAHAN (DIREKTIF)
PRESIDEN
+ KERANGKA
EKONOMI MAKRO
+ ASPIRASI
DAERAH
+
RKA K/L
Kegiatan
Non
Prioritas
Proyek
Prioritas
UKE 1
UKE 1
Output
UKE 1
UKE 1
Kegiatan
Non
Prioritas
Proyek
Prioritas
Kegiatan
Non
Prioritas
Proyek
Prioritas
Kegiatan
Non
Prioritas
Proyek
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Output
Output OPD
OPD
Proyek
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Proyek
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Sinkronisasi
DPR RI dan
DPD RI
1
Lokasi Lokasi Lokasi
Lokasi
2
3
5
4
BAPPENAS,
Kemendagri, KSP,
dan Setneg
Bappenas
Clearing House
Belanja K/L Dana Transfer
Daerah dan
Dana Desa
Dana Dekon
dan TP
38
39. OPTIMALISASI ALOKASI DAN DISTRIBUSI
SUMBER DAYA ANTARWILAYAH
54797.00 (minimum)
245594.00
398937.00 (median)
639154.00
1339115.00 (maximum)
Pembangunan
Wilayah JAWA-
BALI
Pembangunan
Wilayah
NUSA TENGGARA
Pembangunan
Wilayah
MALUKU
Pembangunan
Wilayah
PAPUA
Pemerintah Pusat
Pemda Pemda Pemda Pemda Pemda
(+)
Belanja K/L + Dana Dekon/TP + Dana Transfer Daerah (DAU, DAK, DBH,
Dana Otsus dan Keistemewaan) dan Dana Desa + Pinjaman/Hibah+ Swasta
+ Perbankan
(-)
(+) (+) (+) (+)
(-)
(-)
(-) (-)
Dampak alokasi sumberdaya
terhadap perkonomian daerah
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan Perekonomian daerah
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, pendapatan dan daya saing
daerah; memperkuat modal sosial budaya, mewujudkan kehidupan yang bermartabat
Pembangunan
Wilayah
KALIMANTAN Pembangunan
Wilayah
SULAWESI
Pemda
Pemda
(+)
(+)
Pembangunan Wilayah
SUMATERA
39
41. PENENTUAN PROYEK DAN OUTPUT PRIORITAS
41
41
140 Rincian Output
Prioritas 2022 di Wilayah
SumJaBal
Output Umum
Misal 1200 Output/Proyek
2022 di Wilayah SumJaBal
Lampiran RPJMN
(1000 Proyek):
K/L A : 100 Proyek
K/L B : 100 Proyek
dst
Usulan Daerah (200
Proyek):
Prov A : 20 Proyek
Prov B : 20 Proyek
dst
Penilaian
dan
Kriteria
Lampiran RPJMN
(100 Proyek):
K/L A : 15 Proyek
K/L B : 10 Proyek
dst
Usulan Daerah
(40 Proyek):
Prov A : 10 Proyek
Prov B : 5 Proyek
dst
Output terkait Kawasan
Misal 150 Kawasan Prioritas
di Wilayah Sumatera Jawa Bali
Arahan Presiden (100
Kawasan)
Pepres A : 30 Kawasan
Perpres B : 25 Kawasan
dst
Penilaian
dan Kriteria
T 2021 2022 2023 2024
KP 8 5 12 20
O 60 30 100 150
Disusun sejumlah Rincian Output
Prioritas per kawasan yang
dilengkap geo-reference
RPJMN: 30 Kawasan
RTRWN: 20 Kawasan
Perkiraan Manfaat dan
Dampak
Kelayakan (sosial,
budaya, ekonomi dan
lingkungan)
Kesiapan teknis
Kesesuaian (lahan dan
RTRW)
55 Kawasan Prioritas (KEK/KI/KSPN/dll)
di Wilayah Sumatera Jawa Bli yang dibagi
sesuai tahapan pengembangan
Lampiran RPJMN
(1000 Proyek):
K/L A : 100 Proyek
K/L B : 100 Proyek
dst
Usulan Daerah (200
Proyek):
Prov A : 20 Proyek
Prov B : 20 Proyek
dst
Endorsement
Approval dan
TTD BA TM
pada
output/proyek
prioritas di
K/L terkait
Analisa Proyek yang tumpang tindih:
100 Proyek RPJMN + 40 Proyek Usulan
Daerah + 30 Proyek Kawasan Prioritas
= 賊 150 Rincian Output Prioritas 2022
Readiness Criteria
42. SINKRONISASI TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL DAN PROVINSI
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai
tambah, pendapatan dan daya saing daerah; memperkuat modal sosial budaya,
mewujudkan kehidupan yang bermartabat
42
Alokasi sumber daya K/L, Dinas/OPD, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah
Tujuan Sasaran Target
Prioritas
Daerah
Kementerian/Lembaga
Sumber Dana
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Proyek
Prioritas
Anggaran
Volume Rp APBD K/L DAK
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Meningkat
nya nilai
tambah
perkebuna
n
5,8% Pertumbuh
an Ekonomi
Peningkat-
an
kesejahte-
raan petani
Peningkatan
produksi
perkebunan
Pengembang
an komoditas
sawit
Menurunkan
angka
kemiskinan
Meningkat
nya
pedapatan
UMKM
6% Penguranga
n
Kemiskinan
Perluasan
Akses
usaha kecil
mikro dan
koperasi
Peningkatan
Perdagangan
dan
Pemasaran
Perluasan
Akses
Pemasaran
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Target Pembangunan Provinsi Jambi
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Pengangguran
3. Tingkat Kemiskinan
Target Pembangunan Nasional
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Pengangguran
3. Tingkat Kemiskinan
42
43. SINKRONISASI TARGET DAN SASARAN
PEMBANGUNAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai
tambah, pendapatan dan daya saing daerah; memperkuat modal sosial budaya,
mewujudkan kehidupan yang bermartabat
43
Alokasi sumber daya K/L, Dinas/OPD, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah
Tujuan Sasaran Target
Prioritas
Daerah
Dinas/OPD Provinsi
Sumber Dana
Program
Prioritas
Kegiatan
Prioritas
Proyek
Prioritas
Anggaran
Volume Rp
APBD
Prov
K/L
APBD
KAB
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi
Meningkat
nya nilai
tambah
pertanian
5,5% Pertumbuh
an Ekonomi
Peningkat-
an
kesejahte-
raan petani
Peningkatan
produksi
pertanian
Pengembang
an komoditas
kakao
Menurunkan
angka
kemiskinan
Meningkat
nya
pedapatan
UMKM
7.5% Penguranga
n
Kemiskinan
Perluasan
Akses
usaha kecil
mikro dan
koperasi
Peningkatan
Perdagangan
dan
Pemasaran
Perluasan
Akses
Pemasaran
PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA
Target Pembangunan Kabupaten/Kota
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Pengangguran
3. Tingkat Kemiskinan
Target Pembangunan Provinsi
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Pengangguran
3. Tingkat Kemiskinan
43
44. TRANFORMASI DAN AKUMULASI
Pengembangan dan Penguatan Rantai Nilai di Daerah
Input
produksi Produksi Pasar
Ekspor
Pengolahan Distribusi Logistik dan
Transportasi
Lokal
1. UMKM
2. Swasta
3. Kemeperin
4. Kemenristek/BPPT
5. Kemen BUMN
6. Dinas Pertanian
7. Dinas Perindustrian
1. Pergudangan
2. Jalan dan Jembatan
3. Angkutan Kapal
4. Angkutan Udara
5. Angkutan Sungai,
Laut dan Danau
1. Pergudangan
2. Bandara dan
Angkutan Udara
3. Pelabuhan dan
Angkutan Laut
1. Informasi pasar
2. Promosi
3. Kerjasama
Pembiayaan dan
Pemasaran
1. Air Bersih
2. Listrik
3. Tenaga Terdidik dan
Terlatih
4. Peralatan dan Mesin
5. Teknologi
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
Akumulasi Nilai Tambah, Pendapatan, Surplus dan Tabungan
1.Lahan
2. Benih/Bibit
3. Pupuk
4. Pestisida
5. Tenaga Kerja
6. Peralatan
7. Teknologi
1. Petani
2. Kementan
3. Kemen ATR/BPN
4. BUMN
5. Dinas Pertanian
6. Dinas Tata Ruang
7. Perusahaan
1. Kemenhub
2. KemenPUPera
3. Kemendag
4. BUMN
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Perdagangan
1. KemenPUPera
2. Kemenhub
3. Dinas Perhubungan
Komoditas Unggulan:
Padi, Jagung, Ubi Kayu, Sagu, Sawit,
Kedelai, Tebu, Bawang Putih, dan
lainnya
Tugas dan Peran Bappenas:
1.Memetakan rantai nilai (value chain) setiap Kawasan Food Estate
2.Menganalisis hambatan (bottlenecks) dan penyebabnya
3.Memahami perilaku masyarakat, Pemda dan Pelaku Usaha.
4.Mengidentifikasi dan menganalisis kegiatan dan output prioritas K/L dan
Pemda untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan rantai nilai.
5.Merumuskan kegiatan dan output prioritas dengan memperhtitungkan
kerangka regiulasi, kerangka organisasi dan kerangka investasi.
1. Kemenhub
2. Kemendag
3. Kemenlu
4. Bea Cukai
5. BUMN
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Perdagangan
Daya Dukung
Lingkungan
Ketersediaan Air
Analisis Risiko
Bencana
45. TRANFORMASI DARI EKONOMI LINIER
MENUJU EKONOMI SIRKULAR DI DAERAH
45
Transformasi dari linear economy (sebelah kiri) yang penuh kebocoran dan mengandalkan daya dukung
dan daya tampung lingkungan untuk me-recycle limbah/sampah secara alami
ke arah rantai pasok circular economy yang mengoptimalkan pemakaian ulang dan daur ulang berbasis
inovasi dan teknologi.
Konsep circular economy harus menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi melalui industrialisasi dengan tujuan
menjaga daya dukung dan daya tampung wilayah
Mendorong pembangunan nasional berbasis circular economy untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tanpa
mengorbankan keberadaaan lingkungan hidup sehingga kelestarian alam terjaga dan pembangunan akan
keberlanjutan.
46. SUMBER PENDANAAN INVESTASI
Kesenjangan Investasi
(Investment Gap)
Kebutuhan Investasi
Belanja Modal
Pemerintah Pusat
Kapasitas Investasi
Belanja Modal
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Target Pembangunan
Investasi Masyarakat
PINA, KPBU dan skema
lain
Corporate Social
Responsibility (CSR)
Produktif
Perbankan
PMA
PMDN
Belanja Modal
Pemerintah Provinsi
46
48. PENUTUP
Perencanaan pembangunan diperlukan untuk mengantisipasi dan menyiapkan transformasi sosial, budaya, sumber daya
dan lingkungan, serta ekonomi menuju kehidupan bangsa dan daerah yang lebih maju, sejahtera, adil, bermartabat dan
berkelanjutan.
Perkiraan perkembangan ekonomi dunia tahun 2022 akan kembali pulih dengan syarat penanganan Pandemi COVID-19
secara tuntas. Di sisi lain, harga komoditas global (nikel dan kelapa sawit) mengalami peningkatan, sementara batubara
dan minyak mentah akan diperkirakan belum mampu pulih dalam jangka pendek.
Berdasarkan kondisi tersebut, penyusunan RKP Tahun 2022, revisi RPJMD dan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2022
perlu memperhitungkan persyaratan tentang penguatan layanan dasar khususnya kesehatan dan Pendidikan; penyediaan
perumahan, air bersih dan sanitasi sebagai landasan pemulihan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi yang aman, lebih
baik dan berkelanjutan.
Penyusunan RKP Tahun 2022, revisi RPJMD dan RKPD Tahun 2022 Kalimantan Timur juga harus meletakkan pondasi
bagi transformasi dan akselerasi pembangunan dengan mempercepat pembangunan desa/kelurahan, kecamatan dan
kabupaten/kota; mendorong penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; mengembangkan industri
pengolahan hasil pertanian, perikanan, kehutanan dan pertambangan; memajukan pariwisata; serta meningkatkan
kerjasama investasi dan perdagangan.
Optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah: pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja
dan kesempatan berusaha, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan
tujuan pembangunan lainnya sangat ditentukan oleh kerjasama yang solid antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
Selain itu, perlu didukung dengan kemitraan dan kolaborasi dengan pendekatan pentahelix antara pemerintah bersama
pelaku usaha, perguruan tinggi, Lembaga riset dan pengembangan; organisasi masyarakat dan media;
50. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA. Ph.D
Tempat/Tgl.Lahir : Yogyakarta, 21 JanuarI 1965
Golongan : IVC
Alamat Rumah : Komplek Bappenas, Jl. Pertiwi II No.18 Blok A105, RT
03/RW01, Kedaung, Sawangan, Depok-16516 HP: 085-880-596-992
Alamat Kantor : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2-4 Jakarta-10310
Tel.: 021-3193-4195 Fax: 021-3193-4195
E-mail: sumedi@bappenas.go.id
sumediam@gmail.com
PENDIDIKAN
1. Using Evidence for Smart Policy Design and Implementation
(Government Thnik Thank). Harvard Kennedy School
Executive Education, Boston, Amerika Serikat. 12-17 Nov 2017
2. Leadership in Succession and Talent Management.
Melbourne Business School - Mt Eliza Executive Education,
Australia. 27 Okt 1 Nov 2016
3. Postdoctoral. Graduate School of International Development,
Nagoya University, Jepang. Okt-Des. 2006
4. S3. Doctor of Philosophy. Department of Urban Engineering,
the University of Tokyo, Jepang. April 2001-Mar. 2004.
5. S2. Master of Arts, Graduate School of International
Development, Nagoya University, Jepang. Apr 1997-Mar.
1999.
6. Postgraduate Diploma, Institute of Developing Economies
Advanced School, Tokyo, Jepang. Sept. 1994 Mar. 1995.
7. S1. Sarjana, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah
Mada.Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Juni
1984 Juli 1989.
PEKERJAAN
1. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Sept 2020-
Sekarang
2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Jan 2019-
Sept 2020
3. Direktur Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Bappenas. Sept 2016-Januari 2019
4. Kepala Sub-direktorat, Direktorat Pengembangan Wilayah,
Bappenas. Januari 2006-September 2016
5. Kepala Sub-Direktorat, Direktorat Pengembangan Kawasan
Khusus dan Tertinggal, Bappenas. Mei 2004-Januari 2006
6. Kepala Bagian, Biro Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas.
Des. 2000-Mei 2004
7. Kepala Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan Perdesaan,
Bappenas. Mei 1999 Desember 2000
8. Kepala Sub Bagian, Biro Pembangunan Dati II dan
Perdesaan, Bappenas. Maret 1994 Januari 1997
9. Staf Perencana, Biro Analisa Ekonomi dan Statistik,
Bappenas 1991 Maret 1994
