More Related Content
Similar to presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf (11)
Recently uploaded (18)
presentasi FKP RKPD 2024-Kepala Bappeda.pdf
- 1. Oleh : Dr. Ir. Ariadi Noor, M.Si Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) 2023 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru, 14 Februari 2023
- 2. GAMBARAN UMUM LUAS WILAYAH : Luas Wilayah = 38.744,23 km2 ( 6,96 % dari Luas Pulau Kalimantan ) Luas Laut Berdasarkan 12 Mil Laut = 2.307.558 Ha Panjang Garis Pantai Keseluruhan = 1.330 Km Jumlah Pulau Pulau Kecil = 172 Pulau Luas Rawa = 235.561 Ha ( 6,07 % Dari Luas Daratan Kalsel ) Luas Hutan = 1.660.772 Ha ( 45 % Dari Luas Daratan Kalsel ) TERDIRI DARI : 11 Kabupaten / 2 Kota 154 Kecamatan 2.007 Desa/Kelurahan JUMLAH PENDUDUK (2020): 4,07 Juta Jiwa Laki Laki : 2,06 Juta Jiwa Perempuan : 2,01 Juta Jiwa BATAS WILAYAH ADMINISTRATIF : Sebelah Utara : Provinsi Kalimantan Timur Sebelah Selatan : Laut Jawa Sebelah Barat : Provinsi Kalimantan Tengah Sebelah Timur : Selat Makasar KONDISI LAINNYA : Bebas dari wilayah Gempa Merupakan alur laut untuk jalur pelayaran internasional Posisi strategis di tengah indonesia SUMBER DATA : BPS Kalsel dan Pemprov Kalsel POSISI STRATEGIS KALIMANTAN SELATAN BERADA DI TENGAH TENGAH INDONESIA DILEWATI OLEH ALUR PELAYARAN INTERNATIONAL TERDAPAT DUA PROYEK STRATEGIS NASIONAL (IKN DAN FOOD ESTATE) BEBAS DARI WILAYAH GEMPA
- 3. CAPAIAN KALIMANTAN SELATAN (MAKRO DAERAH) SUMBER DATA : BPS PUSAT, BPS KALSEL, KLHK DAN SATU DATA BANUA 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 72,91 69,65 70,17 70,72 70,91 71,28 71,84 68,00 70,00 72,00 74,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NASIONAL KALSEL 5,07 5,17 5,02 -2,07 3,7 5,31 5,28 5,08 4,09 -1,82 3,48 5,11 -4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NASIONAL KALSEL 10,12 9,66 9,22 10,19 9,71 9,57 4,7 4,65 4,47 4,83 4,56 4,61 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NASIONAL KALSEL 5,50 5,30 5,23 7,07 6,49 5,86 4,78 4,35 4,18 4,74 4,95 4,74 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NASIONAL KALSEL 0,391 0,384 0,380 0,385 0,381 0,381 0,347 0,340 0,334 0,351 0,325 0,309 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NASIONAL KALSEL 66,46 65,14 66,55 70,27 71,43 72,42 62,07 61,47 61,94 68,43 71,03 71,92 40 45 50 55 60 65 70 75 2017 2018 2019 2020 2021 2022 NASIONAL KALSEL * * Kalsel pada peringkat 4 dari 34 provinsi Kalsel pada peringkat 20 dari 34 provinsi Kalsel pada peringkat 18 dari 34 provinsi Kalsel pada peringkat 16 dari 34 provinsi Kalsel pada peringkat 8 dari 34 provinsi
- 4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 71,84%
- 5. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI SUMBER DATA : BPS PUSAT, BPS KALSEL, KLHK DAN SATU DATA BANUA SEKTOR UTAMA PDRB Provinsi Kalsel Tahun 2022 Industri Pengolahan (11,39%) Pertambangan & Penggalian (32,05%) Pertanian, Kehutanan, & Perikanan (11,40%) 5,11%
- 6. REALISASI INFLASI TAHUN 2022 DI ATAS TARGET PEMERINTAH Penyesuain harga BBM merupakan pendorong utama inflasi tahun 2022 Realisasi Inflasi 2014 dan 2022 berada di atas target pemerintah. Pada dua tahun tersebut terdapat kebijakan penyesuaian harga BBM. Tingkat inflasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan 2014. SUMBER DATA : BPS PUSAT, BPS KALSEL, KLHK DAN SATU DATA BANUA Perkembangan Inflasi Bulanan Okt 2021 Jan 2023 Keterangan: 1. Inflasi month-to-month (%) 2. Angka inflasi tahun 2021-2022dihitung berdasarkan IHK dengan tahun dasar 2018
- 7. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%) 4,61% KEMISKINAN EKSTREM Kemiskinan ekstrem adalah fenomena multidimensi di mana seorang warga negara tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga membatasi kemampuannya untuk memiliki barang-barang kebutuhan pokok, disertai kurangnya akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, keamanan pribadi, rumah yang layak, dan kebutuhan lain (UNDP 1997; Bank Dunia 2001). Terdapat 2 karakteristik Penduduk miskin ekstrem yakni miskin perdesaan dan miskin perkotaan Penduduk miskin di perkotaan pada umumnya mendiami kantong kemiskinan merupakan kaum pendatang/urban, bekerja di sektor informal, mendiami tempat tinggal di atas tanah yang bukan hak milik (Milik Negara, BUMN, dan Swasta). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan nasional : Rp472.525/kapita/bulan atau sekitar Rp15.750/kapita/hari. Kemiskinan ekstrem diukur dengan menggunakan Absolut Poverty Measure yang setara dengan 1,9US$ PPP per hari setara dengan Rp 322.170/bulan (Rp10.739/hari). 4,61
- 9. GINI RATIO Gini Ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. A vs GINI RATIO KALIMANTAN SELATAN (DESA vs KOTA 0,363 0,365 0,365 0,358 0,357 0,358 0,355 0,359 0,353 0,352 0,346 0,343 0,345 0,329 0,297 0,298 0,292 0,285 0,285 0,282 0,279 0,279 0,276 0,277 0,273 0,265 0,263 0,257 Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Desa Kota 0,309
- 10. ARAHAN PRESIDEN UNTUK KEPALA DAERAH TAHUN 2023 01 03 05 02 04 06 Pantau langsung harga dilapangan. Hati-hati mengatur tarif (PDAM, Angkutan Umum) Kendalikan Inflasi Percepatan penurunan angka stunting harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas Fokus Turunkan Stunting Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri, baik langsung maupim lewat e-Katalog Belanja APBD Penurunan sampai target 0% pada 2024 Turunkan Kemiskinan Ekstrem Jangan ada izin yang berbulan-bulan Perhatikan investasi Kabupaten/kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah Desain kota/kabupaten dengan baik 07 08 Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024 Pemilu 2024 Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan Kebebasan beragama pada Pembukaan Rapat Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023
- 11. 3 STRATEGI BESAR EKONOMI INDONESIA 1 2 3 Hilirisasi Industri Sudah dimulainya dengan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas. Ke depan ekspor bahan mentah hingga turunannya dapat berubah menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Digitalisasi UMKM Lakukan transformasi dan dorong UMKM agar masuk ke dalam platform digital, baik yang berada di daerah, nasional maupun platform global Ekonomi Hijau Akan dibangun Green Industrial Park dengan produk keluaran berupa produk hijau dan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan (energi hijau). Diharapkan ke depan produk hijau yang dihasilkan dari Ekonomi hijau akan menjadi sebuah kekuatan besar Indonesia
- 12. Visi dan Misi (RPJMN, RPJMD, dan RPJPD) 5. Mendorong pengelolaan SDA secara efisien, untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan VISI Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara. Maju dan Sejahtera Sebagai Wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agroindustri" 5. Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana 1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM dengan menitikberatkan pada aspek kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial budaya dan agama berlandaskan pada IPTEK dan IMTAQ 2. Mengembangkan ekonomi ke arah industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi agraris dan kerakyatan dengan dukungan transportasi yang baik 3. Mengembangkan sarana dan prasarana pembangunan yang relatif merata pada berbagai wilayah pembangunan 4. Menciptakan taat asas dan tertib hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kehidupan berpolitik, sosial, budaya dan agama 1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudi Pekerti Luhur MISI 2. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Merata 3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Fokus Pada Pelayanan Publik
- 13. ISU STRATEGIS DAERAH ISU GLOBAL 1. Pasokan Pangan Energi 2. Inflasi 3. Mobilitas Terbatas 4. Investasi Terhambat ISU KEBIJAKAN NASIONAL 1. Defisit APBN dan Investasi 2. Rantai Nilai 3. Inflasi dan Daya Beli Isu Strategis 7 Prioritas Nasional 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing 4. Membangun Kebudayaan dan Karakter bangsa 5. Memperkuat Stabiltis Polhukhankam 6. dan Transformasi Pelayanan Publik Undang-undang Pemindahan Ibukota Negara Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Selatan ISU STRATEGIS KALSEL MASIH TERJADINYA KERUSAKAN LINGKUNGAN (PENCEMARAN AIR, LUBANG TAMBANG, DAN DEFORESTASI) DAN BELUM OPTIMALNYA MITIGASI BENCANA (BANJIR DAN KEBAKARAN HUTAN LAHAN) BELUM MANTAPNYA INFRASTRUKTUR DASAR DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG EKONOMI (TERMASUK ENERGI DAN KONEKTIVITAS) BELUM OPTIMALNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA BELUM TERDIVERSIFIKASINYA SEKTOR EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI STRUKTUR EKONOMI DAERAH (PERTANIAN, PARIWISATA, HILIRISASI KOMODITAS UNGGULAN, DAN PELAKU UMKM) BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PELAYANAN KE MASYARAKAT BERBASIS DIGITAL KALIMANTAN SELATAN MEMILIKI PELUANG BESAR MENJADI GERBANG FOOD ESTATE DI KALTENG DAN IBU KOTA NEGARA DI KALTIM (JALUR LOGISTIK DAN KONEKTIVITAS)
- 15. RANCANGAN AWAL RKPD 2024 1 Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendukung Sektor Utama yang Sinergi dengan Kebijakan Nasional TEMA PEMBANGUNAN Content Here ARAH KEBIJAKAN TEMA RKPD 2 Peningkatan Kualitas SDM dan Prasarana wilayah mendukung sektor-sektor unggulan Daerah dan Kebijakan Nasional yang dilaksanakan di Kalsel 3 Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Makna Tema RKPD 2024 : Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan dan mengutamakan aspek lokal dengan target pembangunan ekonomi yang tumbuh secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi inklusif tidak lepas dari pencapaian kualitas daya saing daerah melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup) baik dalam hal kuantitas dan kualitas untuk mewujudkan Kalsel MAJU. Fokus Pembangunan Daerah : 1 PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN DASAR, KEMISKINAN DAN KESEMPATAN KERJA 2 PEMERATAAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KONEKTIVITAS 3 STRUKTUR PEREKONOMIAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN DIGITALISASI UMKM 4 HILIRISASI INDUSTRI, PERTANIAN, PARIWISATA MENUJU IKLIM INVESTASI EKONOMI HIJAU
- 16. RANCANGAN AWAL RKPD 2024 Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif Penurunan Penyakit Melalui GERMAS Pengendalian Prevalensi Stunting Penurunan Angka Pernikahan Anak Peningkatan Prestasi Olahraga Pengembangan Budaya Daerah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN Memperkuat Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Pengembangan Perekonomian Daerah Penguatan Reformasi Birokrasi Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) Pelaksanaan Pilkada Serentak Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik Pengembangan Satu Data Kalsel Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana PRIORITAS DAERAH
- 17. 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASIDAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 3 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 5 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 6 PROGRAMPENGELOLAANSUMBER DAYA EKONOMIUNTUK KEDAULATANDAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAMPENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANANPANGAN MASYARAKAT PROGRAMPENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN PROGRAMPENYEDIAAN DAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN PROGRAMPENYULUHANPERTANIAN PROGRAMPENGELOLAANPERIKANAN TANGKAP PROGRAMPENGELOLAANPERIKANAN BUDIDAYA 2 1 6 5 4 3 PD 1 Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Peningkatan nilai tambah, daya saing hasil industri, UMKM, pertanian dan kelautan berkelanjutan C T T Peningkatan Produktivitas Pertanian sebagai Lumbung Pangan IKN Peningkatan realisasi investasi yang berdampak ke daerah Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja C T T Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka 67,55 4,74 2022 69,94 4,22 2023 70,16 4,05 2024 Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif berbasis Geopark Peningkatan jumlah dan kelas wirausaha baru berbasis digital LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 1,45 2022 1,50-3,45 2023 3,15 - 3,95 2024 LPE Sektor Industri Pengolahan 3,31 2,50-3,65 3,65 - 4,65 LPE Sektor Perdagangan 7,15 7,20-7,85 7,85 - 8,2 LPE Sektor Peny. Akomodasi dan Mamin 10,16* 2022 6,61-7,10 2023 7,10-7,80 2024 Kenaikan Jumlah Wisnus 10%* 10% 10% Kenaikan Jumlah Wisman 5%* 5% 5% Tingkat Hunian Akomodasi 56%* 44% 48% Pengeluaran perkapita - 2022 12,2 jt 2023 12,2 jt 2024 Persentase usaha kecil menjadi wirausaha 17,78% 18,17% 19,67% Persentase pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan 25,93% 26,03% 27,21% Nilai Realisasi PMA dan PMDN 6,66 T 2022 12,55 T 2023 13,52 T 2024 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura: 2022 2023 2024 Padi (ton) 833.931 1.220 1.256 Bawang (ton) 194 504 525 Cabe Rawit (ton) 10.203 17.216 18.077 Cabe Besar (ton) 8.02 13.951 14.649 Jeruk (ton) 177.716 121.055 121.265 Produksi Ikan Tangkap (ton) 201.252 211.000 212.500 Produksi Ikan Budidaya 157.009 167.419 177.272 Skor Pola Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan 81 75 82 Stok Minimal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) 663 ton 420 ton 399 ton Lumbung Pangan 75,82% 76,34% 78,57% Produksi Daging (ton) 127.958 128.749 132.895
- 18. 1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 3 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 5 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMAIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT 6 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 7 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 8 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pengembangan Budaya Daerah Peningkatan Prestasi Olahraga Penurunan Angka Pernikahan Anak 1 8 7 6 5 4 3 2 PD 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Pengendalian Prevalensi Stunting Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Penurunan Penyakit Melalui GERMAS C T T Indeks Pembangunan Kebudayaan 61* 2022 61,67 2023 63,2 2024 C T T Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8,46 2022 8.56 2023 8,65 2024 C T T Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga Jumlah Medali Emas 35* 35* 2022 37 40 2023 39 50 2024 C T T Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun 17* 2022 13,77 2023 12,53 2024 C T T Prevalensi Stunting 24,6 2022 19 2023 14 2024 C T T Usia Harapan Hidup 69,13 2022 71,05 2023 71,46 2024 C T T Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 88,86* 74,58* 2022 89,04 76,33 2023 89,10 77,27 2024 C T T Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 50.67* 2022 52,66 2023 53,33 2024
- 19. 1 2 3 PD 3 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah C T T Meningkatnya Konektivitas Antar Kawasan 2022 0,61 2023 0,63 2024 Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai pendukung pintu Gerbang IKN C T T Terwujudnya Pembangunan Kawasan - Kawasan Strategis Berdasarkan Keseimbangan Keruangan 84 2022 84,5 2023 85 2024 Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar C T T Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar 2022 81,21 2023 85,21 2024 Meningkatnya cakupan masyarakat yang dapat menikmati listrik RE : 99,45 99,52 99,61 1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENTAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETATANAH GARAPAN PROGRAM PENYELESAIANGANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM : PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- 20. 1 PROGRAMPENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA PROGRAMPENATAAN ORGANISASI PROGRAMKEPEGAWAIANDAERAH PROGRAMPENYELENGGARAANPENGAWASAN PROGRAMPERENCANAANPENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNANDAERAH PROGRAMKOORDINASIDAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH PROGRAMPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH PROGRAMPENGELOLAANPENDAPATAN DAERAH PROGRAMPENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH PROGRAMPEREKONOMIANDAN PEMBANGUNAN PROGRAMFASILITASI DAN KOORDINASIHUKUM 1 2 3 4 5 6 PD 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik Penguatan Reformasi Birokrasi C T T Indeks Reformasi Birokrasi 68,47* 2022 73,24 2023 74,44 2024 Pengembangan Satu Data Kalsel C T T Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2022 3,25 2023 3,4 2024 Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik C T T Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2022 3,25 2023 3,40 2024 Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat C T T Meningkatnya kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah 100 2022 100 2023 100 2024 Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) C T T Presentase Penggunaan Produk Dalam Negeri N/A 2022 Min25 % 2023 Min25 % 2024 Pelaksanaan Pilkada Serentak C T T Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada 68.60* 2022 70 2023 72,82 2024 2 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH 4 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
- 21. PD 5 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana 1 2 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup C T T IKL 50,52 2022 52,64 2023 54,04 2024 Pelaksanaan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana C T T Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana 2022 0,57 2023 0,60 2024 Indeks Ketahanan Daerah 0,44 0,57 0,60 IKA 54,63 55,97 56,12 IKU 89,52 88,63 88,73 IKAL 84,42 69,27 70,44 Menurunnya Emisi Gas Ruma Kaca 51,12 22,2 24,6 Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan 1 PROGRAM PENGELOLAANKELAUTAN,PESISIR DAN PULAU-PULAUKECIL PROGRAM PENGELOLAANASPEK KEGEOLOGIAN PROGRAM PENGELOLAANMINERALDAN BATUBARA PROGRAM PERENCANAANLINGKUNGANHIDUP PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARANDAN/ATAU KERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAANKEANEKARAGAMANHAYATI(KEHATI) PROGRAM PENGENDALIANBAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAHB3) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAANMASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAITDENGAN PPLH PROGRAM PENINGKATANPENDIDIKAN,PELATIHANDAN PENYULUHANLINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAANLINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAANPERSAMPAHAN PROGRAM PENANGANANPENGADUANLINGKUNGANHIDUP PROGRAM PENGELOLAANHUTAN PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATIDAN EKOSISTEMNYA PROGRAM PENGELOLAANDAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARANDAN/ATAU KERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAPIZIN LINGKUNGANDAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGANHIDUP (PPLH) PROGRAM PENINGKATANPENDIDIKAN,PELATIHANDAN PENYULUHANLINGKUNGANHIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAANLEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROGRAM PENGELOLAANPERSAMPAHAN 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
- 22. Agenda Perencanaan tahun 2023 Untuk Penyusunan RKPD tahun 2024 MAR FORUM MUSRENB APR unan RKA-SKPD nyusunan RKA-SKPD PenyampaianRAPBDkpdDPRD JAN FEB MEI JUNI KUA & PPASdisepakati JULI PedomanpenyusunanRKA SKPD AGST Penyusunan RKA SKPD SEPT OKTO Pengambilan keputusan bersama terhadap RAPBD NOV DES Penetapan APBD Penetapan RKPD Penyampaian Rancangan KUA & PAS dari KDH kepada DPRD MUSRENBANG Prov FKP MAR APR forumSKPD RevieApip EvaluasiRKPD PenyampaianRAPBDkpdDPRD Permend. 86/2017 psl. 80 ayat 1 Tanggal 14 Februari 2023 Permend. 86/2017 psl. 84 ayat 2 Tanggal 14-16 Maret 2023 Permend. 86/2017 psl. 90 ayat 1,2 dan 3 psl. 91 ayat 1 Tanggal 12 April 2023 Permend. 86/2017 psl. 102 ayat 2 Permend. 86/2017 psl. 104 ayat 1 PP 12/2019 Psl 90 ayat 1 PP 12/2019 Psl 90 ayat 2 Permend. 84/2022 hal.66 tabel 1 paling lambat minggu III bulan Agustus Permend. 84/2022 hal.66 tabel 1 paling lambat minggu III bulan Agustus + 1 (satu) minggu reviu oleh APIP daerah Permend. 84/2022 hal.66 tabel 1 Paling lambat Minggu 2 (dua) Bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu PP 12/2019 Psl 111 ayat 1 PP 12/2019 Psl 115 ayat 3, 4
- 24. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Target 72,65 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Akses Pendidikan Meningkatnya Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Kualitas Kepemudaan Menurunnya Pernikahan Anak Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga SASARAN : Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah 2023 8,56 13,07 2024 8,65 13,20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2023 89,04 76,33 2024 89,10 77,27 Proporsi Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun) Indeks Perlindungan Anak (IPA) 2023 13,77 69,91 2024 12,53 69,93 Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga Jumlah Medali Emas 2023 37 40 2024 39 50 Usia Harapan Hidup 2023 71,05 2024 71,46 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2023 52,66 2024 53,33 Indeks Pembangunan Kebudayaan 2023 61,67 2024 63,20
- 25. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Meningkatnya Akses Pendidikan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Kualitas Kepemudaan Menurunnya Pernikahan Anak Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan Meningkatnya Partisipasi Masyarakat di Bidang Olahraga Target 72,65 Dinas Pendidikan & Kebudayaan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Dinkes, RUSD Ulin, Ans.Saleh, RSJ.S.Lihum, RSGM PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) DP3A,Disdukcapil KB PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Dinas Pemuda & Olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Pemuda & Olahraga DP3A Disdik, Dispersip, Dinas Sosial
- 26. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Target 5,2 - 6,0 SASARAN : Meningkatnya Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pariwisata LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LPE Sektor Industri Pengolahan 2023 1,5 - 3,45 2,5 - 3,65 2024 3,15 - 3,95 3,65 - 4,65 LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum 7,2 - 7,85 6,61 - 7,1 7,85 - 8,2 7,1 - 7,8 Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah Nilai Realisasi PMA dan PMDN 2023 12,55 2024 13,52 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Dinas Bunak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan DPMPTSP, Biro Perekonomian
- 27. Tingkat Kemiskinan dan Gini Rasio Target Persentase Penduduk Miskin 4,40 - 4,22 /// Indeks Gini 0,324 SASARAN : Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LPE Sektor Industri Pengolahan 2023 1,5 - 3,45 2,5 - 3,65 2024 3,15 - 3,95 3,65 - 4,65 LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum 7,2 - 7,85 6,61 - 7,1 7,85 - 8,2 7,1 - 7,8 Meningkatkan Investasi yang berdampak ke daerah PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Dinas Ketahanan Pangan, Dinas TPH, Dinas Bunak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Kehutanan DPMPTSP, Biro Perekonomian LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan LPE Sektor Industri Pengolahan 2023 1,5 - 3,45 2,5 - 3,65 2024 3,15 - 3,95 3,65 - 4,65
- 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Target 4,05 SASARAN : Meningkatnya partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2023 69,94 2024 70,16 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas PUPR
- 29. Pengendalian Inflasi Inflasi Capaian 2022 : 6,99 DINAS PERHUBUNGAN DINAS SOSIAL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS PERDAGANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Target 2023 : 2,0 - 4,0 Target 2024 : 2,0 - 4,0 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (logistik kantor)
- 30. Penurunan Prevalensi Stunting PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Stunting Capaian 2022 : 24,6% Target 2023 : 19 % Target 2024 : 14% PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 31. SDGs
- 32. INTEGRASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI TINGKAT DAERAH Pengarusutamaan TPB/SDGs di tingkat Kab/Kota harus selaras dengan Pengarusutamaan TPB/SDGs di tingkat provinsi (RPJMD) yang juga selaras dengan Pengarusutamaan TPB/SDGs di tingkat nasional (RPJMN), yang tertuang pada Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi yang juga memuat program/kegiatan Kabupaten/Kota Memuat indicator-indicator 17 Tujuan dari TPB/SDGs baik yang sesuai dengan global maupun proksi yang telah disepakati oleh semua pihak baik pemerintah maupun nonpemerintah untuk tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
- 33. PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENTINGNYA KOLABORASI ANTAR PIHAK PEMERINTAH DAN PARLEMEN AKADEMISI DAN PAKAR FILANTROPI DAN BISNIS ORMAS DAN MEDIA SDGs CENTER/HUB Target, Kebijakan & Program Data dan Indikator Pembangunan Sosialisasi/Diseminasi, Komunikasi & Advokasi Dukungan Regulasi & Anggaran Monev & Pelaporan Advokasi Pelaku Usaha Fasilitasi Program (Komunikasi, Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi Pendanaan Peningkatan Kapasitas Evaluasi Policy Paper/Policy Brief sebagai dasar Policy Formulation Data dan Indikator Pembangunan Diseminasi dan Advokasi Fasilitasi Program Membangun pemahaman publik, dan Peningkatan Kapasitas Monitoring PERAN PEMERINTAH DAERAH Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing- masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Gubernur melakukan fasilitasi, supervisi, dan sinkronisasi penyusunan RAD TPB Gubernur menyampaikan laporan pencapaian setiap tahun atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah kepada Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Memperkuat komunikasi, sosialisasi dan advokasi Mendorong pengembangan dan peningkatan data Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SDGs. Memperkuat kerjasama dengan stakeholders terkait lainnya KEMITRAAN MULTIPIHAK Perlibatan swasta (dana CSR) dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui FORUM TJSLP Peran para akademisi dalam perkembangan research dan SDGs di Kalimantan Selatan melalui SDGs Center
- 34. PERCEPATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ROADMAP PELAKSANAAN SDGs Prov Kalsel PENETAPAN PERGUB Pergub Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pencapaian RAD TPB/SDGs Prov. Kalsel Tahun 2018 - 2021 LAUNCHING DOKUMEN RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021 DOKUMEN MONEV CAPAIAN TARGET RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2019 INISIASI PEMBENTUKAN SDGs CENTER DOKUMEN MONEV CAPAIAN TARGET RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 (November) PENYUSUNAN DOKUMEN RAD TPB/SDGs Prov KalSel 2021 2026 KEMITRAAN MULTIPIHAK Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya melalui Pembentukan SDGs CENTER DAN FORUM TJSLP INISIASI PENYUSUNAN DOKUMEN RAD TPB/SDGs Tahun 2021 2026 DOKUMEN MONEV TPB/SDGs Tahun 2021 RAN 2017-2019 RAN 2021-2024 RAN 2025-2030 Tahun 2030 Tahun 2022 Tahun 2020 Tahun 2015 Tahun 2017 SDGs ditetapkan oleh UNGA PERPRES 59/2017 RAD KALSEL 2018-2021 RAD KALSEL 2022-2026 RAD 2028-2030 PERPRES 59/2017 WAKTU TINGGAL 8 TAHUN LAGI! BUTUH PERCEPATAN DAN KERJA SAMA PERPRES 111/2022 2019 2020 2021 2022 2023 2018
- 35. Bappeda Kalsel