ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo
BAB
6
ANCAMAN TERHADAP
NEGARA DALAM BINGKAI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
1. Ancaman di Bidang Militer
1. Ancaman di Bidang Militer
Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya
diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin
kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali,
yaitu pada :
Agresi Militer I dari tanggal 21 Juli 1947
sampai 5 Agustus 1947
Agresi Militer II tanggal 19 Desember
1948.
Gambar 6.2 Konvoi pasukan Belanda ketika
melakukan Agresi Militer I kepada bangsa Indonesia.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
2. Ancaman Non Militer
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Contoh ancaman non-militer
• pengaruh gaya hidup (lifestyle) kebarat-
baratan.
• sudah tidak mencintai budaya sendiri.
• tidak menggunakan produk dalam negeri.
• Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi,
informasi, serta keselamatan umum.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Gambar 6.3 Kegiatan bongkar muat di pelabuhan merupakan salah
satu kegiatan perekonomian antarnegara atau antarprovinsi.
 Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar
negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas
yang tidak mengenal adanya batas-batas negara.
 Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan
dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin
mudahnya orang asing menanamkan modalnya di
Indonesia.
 Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai
akibat dari adanya persaingan bebas.
 Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan
subsidi semakin berkurang, koperasi semakin
sulit berkembang, dan penyerapan tenaga
kerja dengan pola padat karya semakin
ditinggalkan sehingga angka pengangguran
dan kemiskinan sulit dikendalikan.
 Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi
jangka panjang.
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

More Related Content

PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

  • 1. BAB 6 ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA
  • 6. 1. Ancaman di Bidang Militer
  • 7. 1. Ancaman di Bidang Militer
  • 8. Bangsa Indonesia pernah merasakan pahitnya diinvasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak dua kali, yaitu pada : Agresi Militer I dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948.
  • 9. Gambar 6.2 Konvoi pasukan Belanda ketika melakukan Agresi Militer I kepada bangsa Indonesia.
  • 11. 2. Ancaman Non Militer
  • 13. Contoh ancaman non-militer • pengaruh gaya hidup (lifestyle) kebarat- baratan. • sudah tidak mencintai budaya sendiri. • tidak menggunakan produk dalam negeri. • Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum.
  • 16. Gambar 6.3 Kegiatan bongkar muat di pelabuhan merupakan salah satu kegiatan perekonomian antarnegara atau antarprovinsi.
  • 17.  Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara.  Cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia.  Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas.
  • 18.  Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan.  Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.